KULON PROGO–2/6/2026, karyapost.com, Persoalan jalan yang gelap pada malam hari sering menjadi keluhan masyarakat. Minimnya penerangan jalan tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas.

Namun, dalam penyelesaiannya diperlukan pemahaman bahwa pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) maupun pemasangan rambu lalu lintas memiliki mekanisme, prosedur, dan tahapan yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Melalui film edukasi “Super Emak dan Karminem: Gelap Mata”, masyarakat diajak memahami bahwa menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan sesuai prosedur akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dibandingkan menyampaikannya dengan emosi.

Dalam cerita tersebut, Super Emak dan Karminem datang ke kantor kapanewon dengan penuh kekesalan karena jalan di kampung mereka gelap.

Beruntung, Panewu Girimulyo bersama jajaran Dinas Perhubungan Kulon Progo memberikan penjelasan secara baik mengenai mekanisme pengajuan PJU dan rambu jalan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang benar.

Pastikan Terlebih Dahulu Status Jalan
Hal pertama yang perlu diketahui masyarakat adalah memastikan status jalan yang dimaksud.

Tidak semua jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, bahkan jalan lingkungan. Masing-masing memiliki instansi penanggung jawab yang berbeda.

Karena itu, sebelum mengajukan usulan, masyarakat sebaiknya memastikan terlebih dahulu siapa yang memiliki kewenangan terhadap jalan tersebut.

Dengan demikian, usulan akan disampaikan kepada instansi yang tepat sehingga proses penanganannya dapat berjalan lebih efektif.

Tahapan Pengajuan PJU dan Rambu Jalan

1. Menyampaikan Aspirasi Melalui Padukuhan atau Kalurahan
Langkah pertama dimulai dari lingkungan terdekat.

Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan akan lampu penerangan jalan maupun rambu lalu lintas kepada kepala dukuh atau pemerintah kalurahan.

Aspirasi ini menjadi bagian dari inventarisasi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Tahap ini penting karena pemerintah kalurahan lebih memahami kondisi wilayah dan dapat menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan kondisi lapangan.

2. Usulan Diajukan Melalui Kapanewon
Setelah dibahas di tingkat kalurahan, usulan diteruskan kepada pemerintah kapanewon.
Kapanewon berperan mengoordinasikan berbagai usulan dari seluruh kalurahan di wilayahnya. Di tahap ini dilakukan penyelarasan program pembangunan agar usulan yang diajukan benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat secara luas.

3. Dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Selanjutnya usulan dibahas dalam forum Musrenbang Kabupaten.

Musrenbang merupakan forum resmi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun prioritas pembangunan daerah.
Dalam forum ini, setiap usulan dipertimbangkan berdasarkan berbagai aspek, antara lain:
tingkat urgensi,jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat,keselamatan pengguna jalan,pemerataan pembangunan,serta kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah.

Melalui Musrenbang, setiap aspirasi masyarakat mendapatkan ruang untuk dipertimbangkan secara objektif dan transparan.

4. Dinas Perhubungan Melakukan Survei dan Kajian Teknis

Apabila usulan dinilai layak, Dinas Perhubungan akan melakukan survei lapangan.
Survei ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi, seperti:
tingkat kegelapan jalan,volume lalu lintas,potensi kecelakaan,kondisi geografis,kebutuhan jumlah titik lampu,
kebutuhan rambu,hingga aspek keselamatan pengguna jalan.

Kajian teknis menjadi dasar agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat maksimal.

5. Penentuan Prioritas Berdasarkan Kebutuhan dan Anggaran

Tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan dalam waktu yang sama.
Pemerintah harus menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran daerah.

Karena itu, usulan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, dampak keselamatan, serta ketersediaan anggaran pembangunan.

Meskipun harus menunggu giliran, setiap usulan yang telah memenuhi prosedur tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan akan diproses secara bertahap.

Mengapa Proses Ini Penting?
Pembangunan fasilitas publik harus dilakukan secara terencana agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran.

Dengan adanya mekanisme yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui proses tersebut, setiap rupiah yang digunakan berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Masyarakat Adalah Mitra Pemerintah
Pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera.

Karena itu, komunikasi yang santun, saling menghargai, dan mengikuti prosedur akan mempercepat lahirnya solusi.

Kritik maupun saran tentu sangat diperlukan, namun akan lebih efektif apabila disampaikan secara baik, disertai data dan melalui jalur yang telah tersedia.

Pesan untuk Masyarakat Jalan yang terang bukan hanya hasil dari pemasangan lampu, tetapi juga lahir dari kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar.

Mari bersama-sama menjadi warga yang bijaksana. Sampaikan kebutuhan dengan sopan, ikuti mekanisme yang telah ditetapkan, dan bangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah.

Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Ketika masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama, maka pembangunan akan berjalan lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi semua.

Karena pada akhirnya, jalan yang terang, aman, dan nyaman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil kolaborasi seluruh masyarakat.

Bersama, kita wujudkan Kulon Progo yang semakin maju, tertib, aman, dan berdaya.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

JAKARTA – PT Indonesia Aksa Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, resmi menunjuk Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, SE., MM., sebagai Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar sebagai bagian dari upaya perusahaan memperkuat tata kelola, pengawasan, dan strategi pengembangan bisnis di tengah dinamika industri asuransi nasional.

Penunjukan Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai Golongan Karya Indonesia dinilai menjadi langkah strategis perusahaan dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang pertumbuhan industri jasa keuangan dan asuransi yang semakin kompetitif.

Direktur Operasional PT Indonesia Aksa Nusantara, Ir. Arifin Hasan Basri, mengatakan bahwa keputusan para pemegang saham menunjuk Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin sebagai komisaris didasarkan pada pengalaman, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejaknya dalam bidang manajemen, organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Perseroan membutuhkan figur yang memiliki integritas, pengalaman, dan kemampuan strategis dalam mendukung penguatan tata kelola perusahaan. Kami optimistis kehadiran Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan PT Indonesia Aksa Nusantara,” ujar Arifin Hasan Basri.

Menurutnya, industri asuransi saat ini menghadapi perubahan yang sangat cepat, baik dari sisi regulasi, digitalisasi layanan, maupun meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan transformasi dan penguatan struktur organisasi guna meningkatkan daya saing serta kualitas pelayanan kepada nasabah.

Arifin menambahkan, PT Indonesia Aksa Nusantara berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran komisaris baru diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan masukan strategis bagi direksi dalam menjalankan roda perusahaan.

Sementara itu, Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab serta mendukung upaya perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Sebagai bagian dari Dewan Komisaris, saya akan berupaya memberikan kontribusi terbaik melalui fungsi pengawasan dan pemberian nasihat strategis agar perusahaan dapat terus berkembang, meningkatkan kinerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemegang saham,” ungkapnya.

Dengan susunan manajemen dan pengurus yang semakin solid, PT Indonesia Aksa Nusantara optimistis mampu memperkuat posisinya di industri asuransi nasional, memperluas pangsa pasar, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di masa mendatang.

RUPS juga menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha dan menghadapi tantangan bisnis di era modern.

Yogyakarta – Karyapost.com, Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat bukan semata menjadi tugas kepolisian. Di balik terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan harmonis, terdapat peran besar masyarakat yang saling bergandengan tangan menjaga kebersamaan. Semangat itulah yang dibawa Kapolsek Mergangsan, AKP Anar Fuadi, S.H., M.IP., dalam mengawali masa tugasnya di wilayah Kemantren Mergangsan.

Baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kapolsek Mergangsan, AKP Anar Fuadi memilih memulai langkahnya dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Bersama jajaran Polsek Mergangsan, ia melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai bentuk komitmen membangun komunikasi, mempererat kemitraan, sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Salah satu kunjungan tersebut dilakukan pada Selasa (30/6/2026) di kediaman Abdul Razaq, S.I.P., M.Si., tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tinggal di RW 24 Kampung Mergangsan Kidul, Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Suasana pertemuan berlangsung hangat, penuh kekeluargaan, dan diwarnai dialog terbuka mengenai berbagai persoalan sosial serta upaya bersama menciptakan lingkungan yang semakin aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, AKP Anar Fuadi menegaskan bahwa silaturahmi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Polsek Mergangsan tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan menjalin kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.

“Kami ingin hadir tidak hanya ketika terjadi persoalan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menjaga ketenteraman bersama. Karena itu, masukan, saran, bahkan kritik yang membangun dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kapolsek juga menaruh harapan besar kepada para tokoh agama agar terus menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban melalui berbagai kegiatan keagamaan, baik pengajian, ceramah, maupun forum-forum pembinaan umat.

Menurutnya, dakwah yang menyejukkan memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk hidup rukun dan saling menjaga.

Di sisi lain, peran tokoh masyarakat dinilai tidak kalah penting sebagai penggerak partisipasi warga. Kepolisian, kata AKP Anar Fuadi, tidak dapat bekerja sendiri. Keamanan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat menjadi bagian dari solusi dan bersama-sama menjaga lingkungannya.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Razaq menyambut baik inisiatif Kapolsek Mergangsan yang memilih membangun komunikasi sejak awal masa tugasnya. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan dialog dan silaturahmi merupakan modal penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Abdul Razaq juga memperkenalkan sejumlah gerakan sosial dan keagamaan yang ada di tengah masyarakat melalui Gerakan Aksi Sosial dan Keagamaan (GASA). Beberapa aksi di antaranya adalah REMEN Wirogunan (Relawan Mengajar Wirogunan) yang bergerak di bidang pendidikan serta NGAPEM (Ngaji Pemberdayaan Masyarakat) yang menjadi ruang penguatan nilai-nilai keagamaan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Ia berharap kepemimpinan Kapolsek yang baru mampu mempererat kolaborasi dengan berbagai kelembagaan masyarakat, seperti Kelurahan Bersinar, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

“Sinergi tersebut diyakini akan memperkuat langkah-langkah preventif dalam mencegah tindak kriminalitas sekaligus membangun budaya sadar hukum di tengah masyarakat,” ujar penerima penghargaan dari KPAID Kota Yogyakarta tahun 2024 sebagai Tokoh Pemerhati Anak.

Sebagai bagian dari Kelurahan Bersinar dan FKDM, Abdul Razaq yang juga dikenal sebagai aktivis dakwah, pemerhati anak, dan penggiat parenting menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program Polsek Mergangsan. Baginya, menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan ikhtiar bersama seluruh elemen masyarakat.

Silaturahmi yang berlangsung sederhana namun penuh makna itu menjadi pesan bahwa keamanan terbaik lahir dari komunikasi, saling percaya, dan kebersamaan. Ketika kepolisian hadir sebagai sahabat masyarakat dan masyarakat membuka ruang kolaborasi, maka cita-cita mewujudkan Mergangsan yang aman, tenteram, dan harmonis bukanlah sekadar harapan, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan bersama.

Jurnalis Budi Legowo Santoso