Connect with us

Metro

Pengurus PKPU dan KSP Sejahtera Bersama Menggelar Voting Proposal Perdamaian Yang Dipaksakan karena Tanpa Jaminan

Published

4 years ago

on

Jakarta – Telah dilakukan pemungutan suara PKPU (Proses Kewajiban Pembayaran Utang) KSP Sejahtera Bersama, kemarin, Selasa, 27/10/2020.
Pemungutan suara dilakukan atas Proposal Perdamaian yang diajukan debitur Koperasi Sejahtera Bersama (Dalam PKPU).

Menurut Sukisari, SH, sebagai salah satu kuasa kreditor, sangat keberatan atas proposal Perdamaian dan Pemungutan suara yang dipaksakan karena dalam Proposal Perdamaian tidak dicantumkan Laporan Keuangan, Daftar Aset, Posisi Saldo Rekening Bank dan Jaminan Atas Restrukturisasi Utang. Ada Potensi Wanprestasi apabila tidak jelas Arus Kas dan sumber Dana Cicilan Utang.

Dalam Pembahasan Proposal Perdamaian juga terungkap dari kuasa kreditor lain bahwa menurut Laporan Keuangan Maret 2020, Aset atau tagihan anggota sekitar 2.7 T tetapi dalam Laporan Pengurus PKPU terungkap yang mengajukan tagihan sekitar 7 T, terjadi perbedaan angka yang sangat jauh, dimana angka tersebut menurut Pengurus PKPU sesuai tagihan yang masuk dan angka tersebut belum bisa dijawab Debitur KSB.

Sangat disayangkan Hakim Pengawas kurang tegas dan tidak mempergunakan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 277 UU No. 37 Tahun 2004.

Pengurus PKPU sama sekali belum pernah Meminta Hakim Pengawas untuk mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan ahli untuk memeriksa keadaan menyangkut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat(1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Hakim Pengawas juga belum pernah mengangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan dan laporan mengenai harta debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 Ayat(1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Bahkan usulan untuk mengangkat Panitia Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tetap diabaikan.

Dalam proses PKPU ini masih banyak masalah yang perlu menjadi perhatian.

Kita akan menunggu hasil Voting yang kemudian apakah akan disahkan atau ditolak dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 2 November 2020.

Sukisari, SH, yang ditemui oleh awak media mengatakan bahwa banyak hal yang harus ditanyakan.
“Banyak hal yang harus ditanyakan karena adanya perbedaan laporan keuangan bulan Maret 2020 di mana tertulis tagihannya sebesar 2,7 Triliun tetapi yang tercantum di pengurus PKPU sebesar 7 Triliun dan ada perbedaan sebesar 4,3 Triliun. Kami selaku Kuasa Hukum yang lain juga mempertanyakan adanya ahli seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu,”urai Sukisari dengan tegas.

Sukisari juga mengatakan Hakim Pengawas yang membiarkan tetap dilaksanakannya Voting yang masih ada masalah adalah tindakan pelanggaran atas UU 37 2004. “ Hakim pengawas yang membiarkan tetap dilaksanakannya Voting yang masih ada masalah adalah tindakan pelanggaran atas UU 37 2004. Maka ada peluang untuk melakukan kasasi atau membatalkan proses dari PKPU ini yang tidak benar,” ungkap Sukisari, SH.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang Optimistis Pramono Anung-Rano Karno Menang di Pilkada Jakarta 2024

Published

1 day ago

on

November 20, 2024

By

JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) optimistis pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, menang di Pilkada Jakarta 2024. Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).

 

Menurut OSO, Pramono Anung punya rekam jejak yang sudah tidak perlu diragukan dalam bidang pemerintahan

 

Kemudian, Rano Karno juga telah berpengalaman sebagai kepala daerah dengan program-programnya yang prorakyat

 

Pramono menyampaikan terima kasih kepada Oesman Sapta Odang, segenap kader dan simpatisan Partai Hanura, yang telah memberikan dukungan luar biasa.

 

“Beliau dari awal pertama kali memberikan dukungan ketika kami mendaftar tanggal 28 Agustus ke KPU DKI. Itu merupakan dorongan yang luar biasa dan dari waktu ke waktu teman-teman di Hanura secara rajin juga ikut di dalam sosialisasi,” kata Pramono.

 

Dia juga mengajak segenap kader dan simpatisan Hanura untuk menjaga situasi Jakarta agar senantiasa tetap sejuk dan kondusif, serta patuh terhadap aturan pilkada khususnya di masa tenang.

 

“Karena waktu tinggal 6 hari lagi, mari kita jaga bersama, kampanye tetap berjalan dengan baik dan yang paling penting di masa tenang jangan ada tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Kami akan tetap menjaga itu,” ungkapnya.

Continue Reading

Metro

Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Gelar Deklarasi Pilkada Damai & Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Published

3 days ago

on

November 18, 2024

By

Jakarta – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta bersama Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menggelar deklarasi Pilkada Damai dan anti-politik uang. Mereka tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta.

 

Pembacaan deklarasi Pilkada Damai dipimpin Katib Syuriah PWNU Jakarta, Lukman Hakim Hamid. Hadir Ketua Umum Forkabi Abdul Goni, Ketua Umum FBR Lutfi Hakim dan Ketua Panitia Satgas Anti-Politik Uang Husni Mubarok Amir.

 

“Kami Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Damai dan Satgas Anti-Money Politic menyatakan komitmen bersama untuk penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024 aman, damai, dan bermartabat,” kata Lukman saat membacakan deklarasi

 

Deklarasi dihadiri lebih dari 500 massa dari masing-masing pimpinan dan anggota Ormas di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

 

Husni Mubarok mengatakan, deklarasi ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga iklim demokrasi agar tetap sejuk. Untuk itu dia mengajak masing-masing pendukung untuk berkomitmen menjaga Pilkada yang bermartabat.

 

“Kita berupaya sebisa mungkin menjauhkan ruang-ruang publik dari caci maki, sebaran hoaks, black campaingne, upaya intimidatif serta menggunakan segala macam cara termasuk di dalamnya menggunakan politik uang,” tegasnya.

 

Abdul Goni menambahkan langkah ini merupakan kesepakatan dari masing-masing Ormas menyukseskan serta menjaga Pilkada Jakarta.

“Kesepakatan itu yang sekarang kita laksanakan. Jadi, kami tidak mau di kampung kami ada politik uang,” tuturnya.

 

Sementar itu, Lutfi Hakim menyebut berkumpulnya Ormas ini sebagai bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi terutama di Jakarta agar tetap sehat. Dia mengaku tidak ingin calon-calon yang dipilih hanya berdasarkan persoalan uang hingga sembako.

 

“Lebih pada konsep dan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para paslon berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan saat memimpin lima tahun ke depan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Metro

Pdk Kosgoro 1957 DKI Jakarta Gelar Tebus Sembako Murah & Pembagian Kaca Mata Baca Gratis

Published

4 days ago

on

November 17, 2024

By

Jakarta – Pdk Kosgoro 1957 DKI Jakarta Gelar Tebus Sembako Murah & Pembagian Kaca Mata Baca Gratis dan dihadiri oleh Bapak Abraham Sridjaja Anggota DPR.RI dan Fahra Savira Anggota DPRD DKI Jakarta

Kegiatan dipimpin langsung Ketua Pdk Kosgoro 1957 DKI Jakarta H. Chairil Azhar Purba,SE beserta jajajarannya pengurus dan kader partai Golkar, acara kegiatan di ikuti ratusan warga.Minggu,(17/11/2024)

H. Chairil Azhar Purba,SE mengarahkan kepada seluruh

pengurus dan kader partai Golkar

untuk mensukseskan pilkada jakarta yang akan dilaksanakan 27 November 2024,

H. Chairil Azhar Purba,SE

mengingatkan untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur jakarta.

Continue Reading

Trending