Connect with us

Metro

Rapimnas Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)

Published

on

JAKARTA, – Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Rapimnas ADKASI) dan workshop Adkasi Nasional digelar senin (23/11/2020) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Rapimnas Sinergitas DPR RI bersama DPRD dalam mengawal Perpres No. 33 tahun 2020 ini adalah tentang percepatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid- 19, yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia.

Supratman Andi Atgas, DPR RI Komisi VI yang hadir jadi narasumber dalam Rapimnas Kabupaten Se-Indonesia tersebut menyampaikan, jika DPRD dan DPR-RI seperti kakak adik dalam pengawasan terhadap eksekutif, dan harus bisa menjadi pengawal pembangunan di daerah masing-masing.

“Kita (DPR RI dan DPRD) Seumpama Kakak beradik, Bedanya cuma wilayah, antara Pusat dan Kabupaten, Untuk membangun daerah, DPRD Kabupaten yang jumlahnya lebih dari 2000 anggota, harus berperan aktif dalam mengawal kebijakan eksekutif sehingga pembangunan di wilayah-wilayah yang di awasi dapat maksimal,” jelasnya.

Ketua Umum AKDASI, Lukman Said katakan, dengan adanya kegiatan Rapimnas, para anggota DPRD Kabupaten di semua daerah Kabupaten dapat lebih berperan secara aktif sesuai fungsi DPRD

“Tentunya, acara ini untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota DPRD Kabupaten Se-Indonesia, dan diharapkan semua dapat Berperan secara aktif sesuai Fungsi DPRD Kabupaten,” pungkasnya.

“Terkait pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19, saya harapkan anggota DPRD bisa mendorong daerahnya masing-masing, dan saya harap bisa bersinergi dengan eksekutif dalam hal membangkitkan Ekonomi Daerah/Kabupaten seusai dilanda Pandemi Covid-19 Ini dengan membangkitkan sektor-sektor yang dapat menambah pemasukan PAD (Pemasukan Asli Daerah),” ujar Lukman Said.

Rokhmin Dahuri ajak ADKASI Bersinergi dengan Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Ekonomi

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Rokhmin Dahuri mengajak Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia (Adkasi) bersinergi bersama pemerintah pusat dalam mengawal Revisi Perpres No. 33 dan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Salah satunya melalui pemanfaatan sektor ekonomi kelautan dan perikanan.

Hal tersebut dikatakan Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada acara Rapimnas ADKASI. Acara dihadiri para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten seluruh Indonesia serta instansi terkait.

“Para anggota DPRD perlu mengkapitalisasi potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ini yang 3/4 wilayahnya berupa laut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level nasional tapi daerah per daerah,” kata mantan Menteri Keluatan dan Perikanan.

Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Riset dan Daya Saing tersebut menerangkan empat kunci sukses membangun suatu daerah yaitu Pertama, rencana (Blueprint) pembangunan yang tepat dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan. “Perencanaan itu penting. Kalau kita gagal membuat perencanaan pembangunan yang benar, berarti kita merencanaan kegagalan buat diri kita sendiri. Dan perencanaan yang benar dan tepat itu menentukan keberhasilan dari program pembangunan, minimal lima persen,” terangnya.

Kunci kedua, setiap warga masyarakat menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, atau ada a critical mass. “Dalam hal ini, jumlah orang capable dan baik minimal 50 persen,” kata Rokhmin yang juga ketua umum Masyarakat Agrokultur Indonesia mengutip Pareto (1970).
Kunci ketiga, Rokhmin menambahkan, antarwarga masyarakat bekerja sama secara sinergis. Adapun kunci keempat adalah adanya seorang pemimpin yang capable, kuat, dan baik.

Rokhmin menyebutkan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, kemiskinan, dan koefisien Gini (alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk).

“Pertumbuhan ekonomi pada September 2019 mencapai 5,02 persen, pada triwuan I, II dan III 2020 masing-masing 2,97 persen, (-5,32) persen, dan (-3,2) persen. Pengangguran terbuka meningkat hampir dua kali lipat dari 5 persen pada September 2019 menjadi 9,2 persen pada Triwulan III 2020,” ungkapnya.

Rokhmin juga mengungkap jumlah orang miskin bertambah dari 9,2 persen (25,4 juta orang) pada September 2019 menjadi 10,2 persen (28 juta orang) pada Triwulan III 2020.

“Koefisien Gini naik dari 0,375 pada September 2019 menjadi 0,381 pada Triwulan III 2020. Artinya ketimpangan makin tinggi,” tandasnya.

Rokhmin kemudian memaparkan peta jalan pembagunan menuju Indonesia yang maju, adil-makmur dan berdaulat melalui pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, tambak dan industri garam, industry bioteknologi perairan, pariwisata bahari, dan pengembangan wilayah pulau-pulau terpencil.

“Ekonomi Kelautan adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia,” paparnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan itu menghitung total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,348 triliun/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini dan mampu menciptakan lapangan kerja untuk 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.

“Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4 persen. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia) dimana kontribusinya mencapai 30 persen,” jelasnya.

Sekjen Kemendagri: Kepala Daerah dan DPRD Jangan Buat Aturan yang Beratkan Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta sejumlah kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak membuat peraturan yang memberatkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 23 November 2020.

Menurut Hudori, dengan banyaknya Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwali) akan membingungkan masyarakat, apalagi aturan itu tak sepenuhnya diperlukan saat ini.

Ia menyampaikan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki fungsi penyusunan regulasi (Perda), fungsi penganggaran dan pengawasan. Untuk itu, diharapkan fungsi DPRD di masa pandemi Covid-19 ini harus bersinergi dengan pemerintah daerah.

Kata Hudori, “membangun komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan dan menyosialisasikan secara masif protokol kesehatan diantaranya pertama, penggunaan masker kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, konsepsi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit dan beban administrasi bagi publik atau masyarakat.“Ketiga, dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, perlu dilakukan penyederhanaan terkait jenis dan prosedur perizinan,” kata Hudori.

Terkait dengan perizinan berusaha, Hudori menambahkan, bahwa disaat pandemi ini banyak warga negara yang menganggur sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja.
Untuk itu, Pemerintah berupaya bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya bertujuan untuk mendorong upaya penyiapan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran. Kemudian menata agar birokrasi yang berbelit menjadi tidak berbelit-belit, waktu proses penerbitan izin bisa menjadi lebih cepat dan biaya pengurusan pun dapat ditekan. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, “DPRD diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasi dan sosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya Undang-undang Cipta Kerja kepada masyarakat.

“Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau dilihat ujungnya justru banyak menguntungkan, cuma persoalannya ini banyak berita yang tidak tepat (hoax), sehingga orang tidak bisa memastikan mana draft asli mana daft palsu. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak positif bagi perekonomian,” kata Sekjen Kemendagri.

Dikatakan Sekjen, “DPRD dalam penanganan pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat melaksanakan pengawasan yang lebih optimal atas pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang dilakukan atau dikeluarkan pemerintah daerah”, ujarnya.

Continue Reading

Metro

Hari Pelaut Sedunia 2026 Berakhir Meriah, Momentum Perkuat Sinergi Insan Maritim Nasional

Published

on

By

Jakarta – Rangkaian peringatan Day of the Seafarer (Hari Pelaut Sedunia) 2026 resmi ditutup melalui kegiatan Fun Walk dan Konser Rakyat Maritim yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2026).

Acara penutupan berlangsung meriah dengan diikuti ribuan peserta yang terdiri dari pelaut, taruna, insan maritim, komunitas pelayaran, akademisi, hingga masyarakat umum sebagai wujud kebersamaan dalam mendukung kemajuan sektor kemaritiman Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut,

Muhammad Masyhud, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan Day of the Seafarer 2026 yang telah berlangsung sejak 23 Juni 2026. Menurutnya, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi para pelaut, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor maritim.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian Day of the Seafarer Tahun 2026 dapat terlaksana dengan sangat baik dan lancar. Hari ini bukan hanya menjadi penutup kegiatan, tetapi juga perayaan atas semangat kebersamaan seluruh insan maritim Indonesia,” ujar Muhammad Masyhud.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan diawali dengan penyelenggaraan Maritime Expo pada 23–24 Juni 2026 yang menjadi wadah edukasi, promosi, dan kolaborasi berbagai pihak dalam sektor kemaritiman. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam informasi terkait industri pelayaran, teknologi maritim, pendidikan pelaut, serta peluang pengembangan sektor maritim nasional.

Selanjutnya, pada 25 Juni 2026 digelar Strategic Maritime Forum yang mempertemukan regulator, pelaku industri, akademisi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan kesejahteraan pelaut, perlindungan tenaga kerja maritim, hingga penguatan daya saing pelaut Indonesia di tingkat internasional.

Pada malam harinya, panitia juga menyelenggarakan Gala Dinner dan Malam Apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada insan maritim yang telah menunjukkan dedikasi, prestasi, dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan sektor kemaritiman nasional.

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung melalui Fun Walk dan Konser Rakyat Maritim yang disambut antusias oleh peserta. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan, bahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sempat mencairkan suasana dengan candaan yang disambut hangat oleh para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Masyhud menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia penyelenggara, Indonesia Maritime Community Forum, sponsor, mitra kerja, komunitas maritim, institusi pendidikan pelayaran, para pelaut, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Day of the Seafarer 2026.

Ia berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun selama penyelenggaraan kegiatan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan guna mewujudkan sektor maritim Indonesia yang semakin maju, aman, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menciptakan pelaut Indonesia yang profesional, sejahtera, dan semakin dihormati di tingkat global.

“Mari terus menggelorakan semangat Pelaut Hebat, Maritim Kuat sebagai komitmen bersama dalam membangun masa depan kemaritiman Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Muhammad Masyhud secara resmi menutup seluruh rangkaian Day of the Seafarer 2026 dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penutupan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari ribuan peserta yang kemudian menikmati Konser Rakyat Maritim sebagai penutup perayaan.

Wakil Ketua panitia Capt. Andi Pakpahan sebagai pelaut Indonesia yang juga ber wiraswasta sangat mendukung acara ini dan berharap pelaut sebagai urat nadi industri ekonomi menjadi lebih baik dan lebih akrab lagi

Perayaan Day of the Seafarer 2026 menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas maritim, institusi pendidikan, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, maju, dan berdaya saing di kancah global. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia maritim yang unggul sekaligus memperkokoh jati dirinya sebagai poros maritim dunia.

Continue Reading

Metro

Hari Pelaut Sedunia 2026 Ditutup Meriah, Ribuan Peserta Ikuti Fun Walk dan Konser Rakyat

Published

on

By

JAKARTA – Rangkaian peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) 2026 resmi ditutup dengan penuh kemeriahan melalui kegiatan Fun Walk dan Konser Rakyat yang berlangsung pada Minggu (28/6/2026).

Acara yang menjadi puncak peringatan tersebut berhasil menarik antusiasme ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelaut, taruna, civitas akademika, komunitas maritim, hingga masyarakat umum.

Ketua Umum Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran (KAAIP), Iko Johansyah, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian acara Hari Pelaut Sedunia yang telah berlangsung selama beberapa hari sebelumnya.

“Agenda hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Pelaut Sedunia. Sebelumnya telah dilaksanakan Maritime Expo, Strategic Maritime Forum, hingga gala dinner. Hari ini menjadi penutup dengan Fun Walk dan Konser Rakyat yang diperuntukkan bagi para pelaut, civitas akademika, serta masyarakat luas,” ujar Iko Johansyah saat ditemui wartawan.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan yang terbuka bagi masyarakat umum merupakan bagian dari upaya memperkenalkan lebih dekat profesi pelaut yang selama ini memiliki peran sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, namun sering kali luput dari perhatian publik.

Ia menjelaskan bahwa Hari Pelaut Sedunia merupakan peringatan internasional yang diprakarsai oleh International Maritime Organization (IMO) sejak tahun 2010 sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pelaut di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, peringatan tersebut mulai diselenggarakan secara lebih luas sejak tahun 2024 dan terus berkembang menjadi momentum penting bagi dunia kemaritiman nasional.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa profesi pelaut memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia maupun dunia. Sekitar 80 persen perdagangan dunia berlangsung melalui jalur laut. Tanpa para pelaut, distribusi barang dan roda perekonomian global tentu akan mengalami kesulitan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iko memperkirakan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penutupan Hari Pelaut Sedunia tahun ini mencapai lebih dari 3.000 orang.

Para peserta yang telah melakukan pendaftaran mendapatkan berbagai fasilitas seperti kaus resmi acara dan konsumsi, sementara masyarakat umum juga diperbolehkan hadir untuk menikmati seluruh rangkaian kegiatan secara gratis.

Selain menghadirkan hiburan dan kebersamaan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya sektor transportasi laut dalam mendukung konektivitas antarwilayah, distribusi logistik nasional, serta perdagangan internasional.

Berbagai kegiatan yang telah digelar sepanjang rangkaian peringatan, mulai dari Maritime Expo, forum diskusi strategis kemaritiman, hingga konser rakyat, menunjukkan komitmen para pemangku kepentingan maritim untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap dunia pelayaran dan profesi pelaut.

Di akhir kegiatan, Iko Johansyah menyampaikan pesan kepada seluruh peserta agar menikmati momentum kebersamaan tersebut dengan penuh sukacita.

“Kami berharap seluruh peserta bisa menikmati acara ini bersama keluarga, teman, dan rekan-rekan. Mari kita rayakan Hari Pelaut Sedunia dengan penuh kebahagiaan, tetap menjaga kesehatan, berpikir positif, dan yang terpenting, mari bersenang-senang bersama,” tuturnya.

Peringatan Hari Pelaut Sedunia 2026 menjadi momentum penting untuk memberikan penghormatan kepada para pelaut atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga kelancaran transportasi laut, rantai pasok logistik, serta perdagangan global. Melalui rangkaian kegiatan yang edukatif, inspiratif, dan menghibur, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami besarnya peran pelaut sebagai pahlawan di balik konektivitas dunia dan kemajuan ekonomi maritim Indonesia.

Continue Reading

Metro

Puluhan Tahun Menanti Sentuhan Pemerintah, Jalan Masuk Boro 1 & 2 Tak Kunjung Dibangun

Published

on

By

KULON PROGO,27/6/2026, Karya post Akses jalan masuk sepanjang 300 meter menuju Padukuhan Boro 1 dan Boro 2, Kalurahan Karangsewu, Kapanewon Galur, hingga kini belum tersentuh pembangunan yang memadai.

Padahal, jalan tersebut merupakan urat nadi strategis yang menghubungkan aktivitas sosial, budaya, dan urat nadi perekonomian masyarakat setempat.

Saat ini, kondisi jalan penghubung tersebut memprihatinkan. Warga hanya mengandalkan jalan cor dua lajur yang merupakan sisa peninggalan era sebelum tahun 2000. Dengan kondisi yang mulai tergerus usia, jalan tersebut dinilai sudah tidak representatif lagi untuk menampung tingginya mobilitas masyarakat dan berbagai event regional yang kerap digelar di wilayah tersebut.

Pengurus Tuwanggana Karangsewu, Pujiyono, yang juga merupakan anggota TNI aktif sekaligus penggerak pemberdayaan masyarakat setempat, menegaskan bahwa perbaikan jalan ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Menurutnya, posisi Padukuhan Boro 1 dan 2 sangatlah strategis karena berada dekat dengan jalur sirip infrastruktur nasional.

“Jalan masuk sepanjang 300 meter ini adalah wajah depan wilayah kami. Lokasinya sangat dekat dan strategis dengan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) serta Jalan Daendels.

Terlebih lagi, wilayah ini merupakan akses utama menuju kawasan desa budaya dan pusat kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Sudah sepatutnya ada pembangunan jalan yang representatif untuk mendukung roda aktivitas di sini,” ujar Pujiyono.

Ia menambahkan, potensi sosial-budaya di Padukuhan Boro 1 dan 2 sangat tinggi, di mana berbagai event kemasyarakatan rutin digelar. Namun, keterbatasan infrastruktur jalan masuk sering kali menjadi kendala teknis di lapangan.

Senada dengan hal tersebut, Tokoh Masyarakat Kapanewon Galur, Priyo Santoso, S.H., M.H., ikut memberikan dorongan kuat agar usulan pembangunan jalan ini segera diakomodasi dan menjadi prioritas pemerintah daerah maupun pusat.

Priyo Santoso menekankan bahwa aspirasi warga Tuwanggana ini sangat segaris dengan visi besar jajaran pemerintahan di tingkat pusat dalam menggenjot infrastruktur penunjang daerah terdepan.

“Semangat Bapak Presiden sangat jelas, yaitu membangun wilayah pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat ketahanan pangan dari pinggiran. Usulan pembangunan jalan masuk Boro 1 dan 2 ini wajib didukung penuh oleh pemerintah. Mengapa? Karena selain sebagai akses budaya, kawasan Galur di sini juga merupakan daerah pertanian produktif yang menopang ketahanan pangan lokal. Akses jalan yang layak akan langsung memotong biaya logistik hasil tani warga,” tegas Priyo Santoso.

Melalui momentum ini, warga Tuwanggana Karangsewu berharap pemerintah tidak lagi menutup mata. Pembangunan jalan masuk sepanjang 300 meter ini diharapkan dapat segera terealisasi demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendukung kemajuan potensi lokal yang selama ini tertahan oleh keterbatasan akses.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending