Connect with us

Metro

Peluncuran Catatan Akhir Tahun SBMI: Menagih Pelindungan Buruh Migran Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19

Published

on

Jakarta, – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Sedunia 2020, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) meluncurkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2020 bertajuk ‘Menagih Pelindungan Buruh Migran Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19 yang mengulas tentang kerentanan buruh migran dengan pendekatan pengelolaan data. di hotel Akmani menteng jakarta pusat.Selsa.(22/12/2020)

Selama ini, SBMI telah bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi Buruh Migran Indonesia dan keluarganya. SBMI menentang perbudakan, pemerasan dan
perdagangan orang. Organisasi buruh migran ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi buruh migran dan keluarganya.

SBMI juga mendukung penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, non-diskriminasi serta membangun persaudaraan dan solidaritas gerakan sosial, baik di tingkat nasional, regional dan internasional.

SBMI telah melakukan kerja-kerja penanganan kasus yang dialami oleh buruh migran, baik di sektor darat maupun sektor laut. Catahu 2020 ini mengungkap realitas data yang selama ini ditangani SBMI.

“Berdasarkan pendokumentasian aduan, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, trennya cenderung meningkat. Berdasarkan analisis SBMI, faktor pendorong terjadinya migrasi tidak hanya faktor kemiskinan, tetapi juga karena adanya pemiskinan,” jelas Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno.

Dalam kurun waktu antara tahun 2010 s/d 2020, SBMI mendokumentasikan total aduan kasus sebanyak 3.099 kasus. Tren peningkatan per tahunnya mencapai rata-rata 20,754,Bdengan aduan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebanyak 643 kasus.

Dalam 10 tahun terakhir, sektor Pekerja Rumah Tangga menempati urutan tertinggi, yaitu sebesar 55,445 (1.718 kasus), diikuti oleh kasus ABK Perikanan sebesar 14,239 (441 kasus), kasus TPPO modus pengantin pesanan sebesar 196 (31Ikasus), dan kasus buruh pabrik sebesar 13,784 (427 kasus). Sedangkan sisanya, sebesar 15,554 (482 kasus) adalah jenis kasus dari sektor pekerjaan yang lainnya.

Khusus terkait kasus ABK Perikanan, investigasi SBMI bersama Greenpeace Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengungkap penyebaran asal ABK Perikanan yang diberangkatkan ke luar negeri.

Sebagian besar ABK Perikanan berasal dari Pulau Jawa, lalu diikuti oleh Sumatera, Indonesia bagian Timur dan Kalimantan. Proses pemberangkatan ABK Perikanan ini dipusatkan di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Adapun tujuan utama penempatan adalah di kapal-kapal ikan berbendera Taiwan dan kapal berbendera Cina.

Sementara sepanjang tahun 2020, SBMI menerima pengaduan sebanyak 643 kasus. Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 232 kasus, diikuti oleh pekerjaan di sektor ABK Perikanan sebanyak 129 kasus, sektor buruh pabrik sebanyak 100 kasus, dan sisanya di sektor lain.

Di tahun 2020, SBMI tampil sebagai Pihak Terkait kontra pemohon atas permohonan uji materi 3 pasal UU PPMI yang diajukan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

SBMI menilal, 3 pasal UU PPMI yang dipersoalkan Aspataki, yaitu Pasat 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a merupakan jantung bagi pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada proses advokasi yang berjalan sampai 11 persidangan, akhirnya MK memberikan putusan bahwa permohonan dari Aspataki tersebut ditolak seturuhnya.

Meski demikian, tantangan advokasi kebijakan masih begitu nyata terlihat di depan mata ketika tiba-tiba beberapa pasat UU PPMI masuk ke Omnibus Law UU Cipta Kerja. Tumpang tindih kewenangan yang sudah dirapikan oleh UU PPMI, justru diobrak-abrik UU Cipta Kerja hingga menjadi semakin tidak jelas.

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa buruh migran masih jauh dari keadilan hak, keaditan hukum, sosial dan kesehatan di tengah situasi pandemi Covid 19.

Catatan tersebut membuktikan bahwa perjuangan belum bisa dinikmati oleh kelompok rentan, salah satunya adalah buruh migran dan anggota keluarganya. Namun perjuangan tidak boleh berhenti dan putus asa. Perjuangan akan terus berlangsung dengan upaya pendekatan penguatan lintas sektor.

CATAHU 2020 ini bisa menjadi acuan untuk membangun strategi bersama, mendesain peningkatan perlindungan buruh migran melalui berbagai mekanisme yang ada serta untuk memperkuat gerakan buruh migran dari hulu dan hilir dengan memakai mekanisme saling berbagi informasi lintas sektor.

Data-data yang terdokumentasikan di CATAHU ini juga bisa menjadi rujukan untuk perubahan regulasi yang lebih melindungi kelompok rentan atau yang direntankan, khususnya percepatan RPP ABK Perikanan.

“Peran media diharapkan akan lebih efektif dalam advokasi kasus dan advokasi kebijakan tentang buruh migran. Perspektif dan pemahaman yang sama terkait dengan mekanisme perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya diharapkan juga akan semakin meningkat, sehingga dapat terbangun strategi bersama untuk mendesain peningkatan pelindungan buruh migran melalui berbagai mekanisme yang ada,” pungkas Hariyanto.

Continue Reading

Metro

Merespon Situasi Nasional Pasca Pelaksanaan Pilkada 2024

Published

on

By

Pilkada 2024 selesai digelar. Pilkada kali ini merupakan pilkada terbesar pertamakali yang digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Tentu banyak catatan baik permasalahan maupun capaian yang turut membayangi pilkada. Namun masih terdapat hal-hal yang tidak luput menjadi perhatikan adalah terkait kondusifitas pasca pilkada.

 

Sebelumnya JPPR turut menyoroti dengan serius catatan soal keamanan dalam penyelenggaraan pilkada. Sebab arena pilkada merupakan arena damai yang dipilih untuk menentukan kepimpinan secara konstitusional. JPPR juga turut memastikan bahwa narasi di ruang publik benar-benar murni merupakan narasi yang mencerdaskan atau mendidik bukan narasi pecah belah.

 

Dalam penyelenggaraan pilkada 2024, tercatat beberapa insiden yang melibatkan antar pendukung calon. Misalnya pengeroyokan dan pembacokan pendukung calon bupati di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang berujung kematian. Kemudian tawuran antar pendukung di Parepare, bentrok antar pendukung di Jeneponto, ketegangan karena konvoi berujung saling kejar antar pendukung di Gowa, bentrok pendukung di Musi Rawas Utara, bentrok di Puncak Jaya, kerusuhan di Memberamo Tengah sampai Kapolres tertusuk panah, pembakaran kotak suara di Kota Sungai Penuh, dan penembakan Rumah Bupati di Solok Selatan.

 

Dari insiden-insiden ini, JPPR telah menyampaikan untuk memperkuat pendidikan politik untuk mencegah konflik sebelum pelaksanaan pilkada. JPPR mengingatkan semua pihak terutama bawaslu untuk mempeketat pengawasan dan mengutamakan upaya pencegahan. Selain itu mengingatkan pemerintah daerah, para calon, tim sukses, dan relawan pasangan calon bagaimana mewujudkan pilkada damai dan kondusif.

 

JPPR juga meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya-upaya pendidikan politik kepada masyarakat di seluruh daerah, agar tak terjadi konflik horizontal atau kekerasan jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Sebab upaya pendidikan politik atau pendidikan pemilih belum masif dilakukan. Pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana menyerukan kepada masyarakat soal kedewasaan politik dan kesadaran berpolitik. Harus ditanamkan memang sejak dini di masyarakat, terkait perbedaan dukungan politik dan perbedaan pendapat merupakan keniscayaan. JPPR juga menyerukan upaya pencegahan dari pihak keamanan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah

terjadinya konflik dalam proses Pilkada Serentak 2024.

 

Maka dari itu pasca pilkada 2024 isu soal kondusifitas sangat urgen untuk menjadi perhatian JPPR dan seluruh pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga potensi pengulangan konflik kembali pasca pilkada. JPPR bersama seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi Indonesia dari rongrongan kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab yang bisa mengganggu stabilitas dan persatuan nasional.

 

Untuk itu JPPR merekomendasikan:

 

   1. Mendorong pihak keamanan untuk meningkatkan kesiagaan dalam menjaga kondusifitas situasi pasca pilkada 2024, tentu dengan cara-cara humanis dan persuasif

 

   2. Meminta para calon dan seluruh pendukung di pilkada 2024 untuk dewasa menyikapi perbedaan pilihan politik, serta berbesar hati untuk bersatu padu membangun daerah agar lebih baik dan lebih maju.

 

   3. Mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi total pelaksanaan pilkada untuk mewujudkan pilkada yang damai dan kondusif dimasa yang akan datang.

Continue Reading

Metro

Kemenangan Pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Berdasarkan Hasil Hitung Cepat (Quick Count)

Published

on

By

Bekasi  – Ridwan Anthony Taufan, SH, MH, M.Kn, ketua umum Barisan Advokat Sahabat Tri Adhianto & Harris Bobihoe (BAS RIDHO) datang hadiri diacara tasyakuran kemenangan pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dan hitung riil (real count).

 

Ketua umum BAS RIDHO H. Dato’ KMS Ridwan Anthony Taufan SH MH M.Kn MM M.Si, tampak hadir bersama pengurus BAS RIDHO, wasekjend BAS RIDHO Yogi Pajar Suprayogi SH MH, dan Bendum BAS RIDHO Rini Fitri Octa Amelia S.IKOM, SH serta waketum Teddy Irhansyah SH.di kawasan Kemang Regensi, Kota Bekasi,Senin (2/12/2024)

 

Ridwan Anthony Taufan SH MH M.Kn MM M.Si menyampaikan apresiasinya terhadap sosok Tri Adhianto yang dinilainya sebagai figur pemimpin yang amanah jujur, familiar, kebapakan dan mengayomi warganya.

 

“Ini kan proses masih berjalan, kami hadir malam ini untuk turut berbahagia. Kami ucapkan selamat kepada beliau, karena berdasarkan hasil quick count maupun real count, beliau dinyatakan sebagai pemenang,” ujarnya

 

Ridwan Anthony Taufan SH MH M.Kn MM M.Si juga berpendapat memberikan penilaian positif terhadap karakter dan kepemimpinan Tri Adhianto.

 

“Kalau menurut kami, beliau sangat amanah, jujur, sholeh, dan juga familiar. Beberapa kali saya bertemu beliau, kesan yang saya dapat sangat baik, dan sangat mengayomi…Jadi, wajar jika warga kota bekasi memilih beliau menjadi Wali Kota Bekasi 2024-2030,” tambahnya.

 

Ridwan Anthony Taufan SH MH M.Kn MM M.Si juga mengapresiasi program Tri Adhianto, untuk mewujudkan kota bekasi yang cerdas, kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan serta program RW berdaya nya. Ia juga menyoroti perhatian Tri pada pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang putus sekolah, dan yg belum bekerja.

 

“Beliau fokus pada pendidikan, terutama bagi warga yang putus sekolah dan belim bekerja.ditambah lagi dengan program kursus-kursus gratis. Ini patut diapresiasi, apalagi semua itu gratis. Bahkan, beliau berpesan kepada kami agar membantu mencarikan peluang kerja di luar negeri untuk mereka yang sudah selesai pendidikan tetapi belum bekerja,” jelasnya

 

Sebagai upaya mendukung program tersebut, Ridwan mencoba menawarkan bantuan melalui jejaring kliennya yang berada di luar negeri, seperti di Cina, Hong Kong, Malaysia, dan Thailand.

 

“Kami menawarkan dari beberapa klien kami di luar negeri untuk memanfaatkan tenaga kerja dari Indonesia, khususnya Bekasi, sehingga bisa membantu mengurangi pengangguran,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

erensi pers AMI Awards 2024

Published

on

By

JAKARTA – Dalam rangka menyambut malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-27, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.Senin,(2/12/2024)

Adapun perhelatan tahun ini akan berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu, 4 Desember. Malam puncak nanti diharap menjadi momentum penting untuk merayakan semangat muda, inovasi, dan keberagaman dalam industri musik Indonesia.

 

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kementerian Kebudayaan hari ini, Senin, 2 Desember, Fadli menyoroti peranan AMI sebagai tonggak penting dalam perjalanan musik Tanah Air.

 

“Selama 27 tahun, AMI Awards telah menjadi penghormatan tertinggi kepada para musisi Indonesia yang terus berkontribusi pada industri musik Tanah Air.

 

Ajang ini juga konsisten membangun ekosistem musik yang inklusif, menggali potensi terbaik anak bangsa, serta mengukir identitas budaya melalui karya-karya mereka,” kata Fadli.

Keberagaman genre yang terus dihadirkan ajang ini dinilai sebagai bentuk perkembangan musik Indonesia.

 

“Kategori-kategori baru ini merupakan bentuk pengakuan atas kreativitas dan inovasi para musisi Indonesia yang terus menciptakan karya segar dan relevan dengan perkembangan zaman,” lanjut Fadli.

 

Komitmen Kementerian Kebudayaan untuk mendukung perkembangan ekosistem musik melalui fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berbasis budaya.

Continue Reading

Trending