Connect with us

Metro

Poros Rawamangun Beberkan Detail Kisruh Bansos DKI

Published

on

Jakarta – Setelah beberapa pekan lalu memaparkan dugaan korupsi Bansos DKI, Poros Rawamangun akhirnya memaparkan detail dugaan kekisruhan yang terjadi selama penyelenggaran program tersebut. Dinas Sosial DKI Jakarta desebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan program ini menjadi ajang bancakan beberapa pihak.

Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto menyebut, berdasarkan ketentuan dan Keppres tentang pelaksanaan bantuan bencana yang berdampak Covid-19, pelaksana bansos adalah Dinas Sosial. Baik berkenaan dengan data penerima dan penanganan pengadaan serta pendistribusian bantuan bencananya. Ia juga menyebut, di Jakarta, jumlah penerima bansos kurang lebih sebanyak 1,2 juta.

“Pada pelaksanaanya Dinas Sosial berbagi pengadaan dan ditribusi kepada pihak lainnya. Dinas Sosial juga mengaku sudah melakukan seleksi terhadap siapa saja yang melaksanakan pengadaan bantuan itu. Namun bagaimanapun juga kewenangan dan tanggungjawab, tetap ada di pihak Dinas Sosial DKI Jakarta. Karena itu, Dinas Sosial hatus bertanggung jawab atas kisruhnya bansos DKI,” kata Rudi melalui sambungan selular, Minggu (3/1/2021).

Ia pun memaparkan sejumlah permasalahan yang diyakini menjadi penyebab kekisruhan progam pemberian bantuan sosial ini. Rudy mengaku, permasalahan ini ditemukan setelah Poros Rawamangun melakukan sejumlah verifikasi lapangan.

“Telah ditemukan dugaan mark up harga satuan Isi natura atau jenis barang sembako bansos Pemda DKI Jakarta. Penentuan harga satuan jenis bantuan sosial atau sembako yang nilainya di bawah harga ritel Jakarta. Selisi harga kurang lebih 44 ribu dan selisih tertinggi Rp.87.473,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, nilai selisih tertinggi tersebut mencuat setelah pihaknya menyelenggarakan Sayembara The Power of Emak-emak Jakarta. Sayembara yang diadakan pada tanggal 26-31 Desember 2020 ini didapatkan bahwa pembelian termurah adalah Rp.187.527. Nilai tersebut, kata Rusy, sama persis dengan ketentuan isi barang bansos yang ditelah ditetapkan oleh Pemda DKI dari harga pagu 275 ribu.

“Sebagaimana keterangan di berbagai media, harga satuan per dus (kotak-red) Bansos Pemda DKI adalah sebesar 300 ribu. Adapun rinciannya, 275 ribu untuk harga isi dan jenis natura sembako. Sisanya, sebanyak 25 ribu untuk cetak kardus, packaging, ongkos dan distribusi,” tambahnya.

Dituturkan pula, Poros Rawamangun menduga, di sebagian besar wilayah, ada pengurangan timbangan dan berat kantong dari 5 Kg menjadi 4,2 kg. Selain itu, ditemukan jenis beras dan makanan lainnya yang dinilai tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta.

Penunjukan pengadaan bansos oleh Dinsos Pemda DKI juga diduga menyalahi aturan. Rudy menilai, Dinsos DKI secara gegabah bahkan diduga ada kesengajaan memutuskan dan menetapkan beberapa perusahaan yang tidak sesuai SIUP-NIB/KBLI-nya.

“Antara lain, ada PT TM. Sebuah perusahaan advertising yang mendapatkan penunjukan pengadaan Bansos diakhir Juli 2020 pada putaran ke 4. Dan terjadi kekisruan di tahap ke-4 Bansos tersebut. Masih banyak dugaan perusahaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya menangani bantuan sosial,” tegas Ketua Rawamangun ini.

Rudy menyebut, Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta tidak dapat melaksanakan bansos DKI ini dengan baik. Pasalnya, hingga putaran ke 11 (terakhir), masih menyisahkan masalah pendataan penerima bantuan. Ia mengaku, hingga saat ini, banyak warga Jakarta yang seharusnya patut mendapatkan bantuan, ternyata belum dan tidak mendapatkan bantuan.

Ia menilai, Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dalam membawa amanat dan derita masyarakat yang terdampak covid-19. Malah, Rudy menilai, pihak Dinas soail DKI senderung tidak kooperatif dan arogan.

“Kami mengerti bahwa Pengadaan Bansos Pemda DKI ini telah menjadi ajang bancakan banyak pihak. Sehingga ada dugaan keterlibatan beberapa pejabat tertentu mencari keuntungan korporasi, kelompok dan pribadi. Sehingga masalah tersebut bisa menjadi politisasi Bansos dan atau Bansos dipolitisir,” tegas Rudy.

Ia berharap, semua pihak membantu menuntaskan masalah kisruh bansos DKI ini. Pihaknya menginginkan permasalahan ini bisa terungkap secara terang benderang.

“Agar jangan menari diatas penderitaan rakyat Jakarta yang sedang susah dan menderita ini. Kepada segenap insan pers, mari bersama membantu kami ikut menyebarkan seluas-luasnya dan melakukan investigasi terhadap masalah Bansos Pemda DKI. Sebagaimana petunjuk dan siaran Dewan Pers pada tanggal 2 januari 2021,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah belum bersedia dikonfirmasi.

Continue Reading

Metro

H.Buhari Dewan Pembina Yayasan Bustanil Firdaus Berharap Keluarga Madura di Perantauan ikut Vaksinasi

Published

on

By

Jakarta – Saat ini Indonesia cakupan vaksinasi telah mencapai 80 persen dari jumlah penduduk Indonesia, tetapi ada juga masyarakat yang belum vaksin karena mereka berpikir apa gunanya vaksin dan mati urusan Tuhan.

H. Buhari sebagai dewan pembina Yayasan Bustanil Firdaus mengatakan banyak warga Madura di perantauan yang belum mengikuti vaksin.
“Banyak warga Madura di perantauan yang belum mengikuti vaksin, maka untuk hal itu diberikan pencerahan dan yang mempunyai gagasan kegiatan ini yaitu H.Kusyadi turut serta mendukung hal ini,” katanya dengan ramah.

Bersama beliau H.Buhari ke Puskesmas untuk minta bantuan vaksin dan tenaga kesehatan, dan hal ini disambut baik. Pukesmas juga tidak terpaut data, pihak kelurahan pondok kelapa, duren sawit juga mensupport.

“Berdasarkan data dari dinas kesehatan DKI jakarta sudah memvaksin mencapai 10,3 juta warganya dan hal ini telah melebihi target, tetapi masih ada sejumlah warga perantauan (migran) yang berdomisili di jakarta tetapi belum mengikuti vaksin tahap satu dan tahap dua. Vaksin yang di gunakan adalah Sinovac dan Phizer.

Memang secara politik paradigma orang Madura perlu pendekatan secara budaya, karakter mereka sukar untuk diatur , karena dalam benak mereka sudah terpatri apa manfaat vaksin dan mati urusan TUHAN, tetapi melalui dirinya Break Down maka berubah,” bebernya.

H.Buhari sebagai pengagas mengatakan bahwa besok ada kegiatan dari mahasiswa keperawatan.

“Besok ada kegiatan dari mahasiswa keperawatan sesuai Tridarma perguruan tinggi dan tidak traksional, pengecekan golongan darah mereka juga mendukung penuh, sedangkan pada hari minggunya ada kegiatan donor darah bagi masyarakat Madura di perantauan dan sekitar dan berdomisili di kelurahan pondok kelapa tidak jauh dari rumah Mat Godam bekerja-sama dengan PMI Jakarta Timur yang kebetulan ketuanya juga orang Madura. Kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain yang tipikalnya sama dengan orang Madura,” tambahnya.Jumat (21/1/2022).

Agar para peserta vaksin semangat maka diberikan sembako, kegiatan ini mulai jam 9.00 WIB hingga 16.00 WIB juga tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

Senada dengan itu, H. Maskur Sebagai Ketua Yayasan Bustanil Firdaus mengatakan bahwa target vaksin adalah vaksin kedua. “Target kami adalah vaksin kedua karena banyak yang telah mengikuti vaksin pertama. Serta agar semangat maka peserta vaksin diberikan sembako,” ujarnya.

Continue Reading

Metro

Dimas Permana Putra S.Kom, SH Terpilih Sebagai Ketua Forum Lintas Ormas Jakarta Selatan Periode 2022-2026

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka pengembangan organisasi, maka diperlukan sruktur baru. Forum Lintas Ormas (FLO), melalui Musda I Jakarta Selatan ini akan terbentuk pengurus yang baru, karena Ketua Jakarta selatan dirangkap oleh ketua DKI Jakarta.

Dimas Permana Putra S.Kom, SH Seusai tepilih secara aklamasi mengatakan menerima amanat dari FLO.

“Saya menerima amanat dari FLO Jakarta Selatan sebagai beban yang berat, ada 50 Ormas yang hadir saaf ini dari 200 Ormas yang ada di Jakarta selatan. Hal ini potensi yang perlu dikembangkan kerja-sama dengan pemerintah dalam hal keamanan, kenyamanan, dan stabilitas wilayah Jakarta Selatan. Sering terjadi gesekan, dengan adanya pengurusan yang baru diharapkan Ormas dapat berharmonisasi, guyub, dan sesuai misi-visi. Semoga dapat berjalan baik semua eleman dapat bersenergi,” ujarnya saat ditemui awak media di Aula Walikota Jakarta Selatan. Sabtu (22/1/2022)

Program pertamanya, sambung Dimas, pembentukan formatur (pengurus).
Program pertama adalah pembentukan formatur (pengurus) dan sekretariat sebab di kantor Walikota tempatnya diambil pihak lain. PR terberatnya adalah mengakomodir 50 Ormas,” tuturnya dengan semangat.

Mengenai Tawuran antar Ormas, Dimas berharap agar dapat dikurangi. “Saya Berharap tawuran antar ormas kedepannya dapat dikurangi atau dihilangkan, sebab bila terjadi gesekan di lapangan antara anggota FLO, maka ketua ketua Ormas yang tergabung di dalam pengurusan FLO untuk berkomonikasi dan cari solusi,” pungkasnya dengan mimik muka serius.

Semantara itu, tawuran antara pelajar FLO Jakarta Selatan akan melakukan pencegahan dengan mengedukasi ke sekolah dan berkerja-sama.

“Tawuran antar pelajar akan dilakukan pencegahan dengan pihak terkait termasuk dengan pihak kepolisian. Bibit-bibit tawuran pelajar yang tidak benar ini akan diperbaiki, tetapi bila susah, jika masuk ormas maka menyebabkan kegaduhan sehingga tidak dapet mengembangkan potensi,” bebernya dengan mimik muka serius.

Continue Reading

Metro

H. Abdul Goni Mendukung Musda I Forum Lintas Ormas Jakarta Selatan

Published

on

By

Jakarta – Meskinpun dihari libur dan guyuran hujan, Musda I Forum Lintas Ormas Jakarta selatan di buka oleh walikota jakarta selatan Mujrin bertempat Aula kantor walikota jakarta selatan.Sabtu (22/1/2022)

Salah seorang pendiri Forum Lintas Ormas Haji Abdul Goni yang juga anggota DPRD. DKI Jakarta dari Partai Gerindra serta pengurus FORKABI (Forum Komunikasi Anak Betawi) mengatakan bahwa FLO ini didirikan 5 tahun yang lalu dengan anggota 7 Ormas dari ratusan ormas.

Saat ini jumlah ormas di jakarta selatan mencapai 200, ada kegiatan musda saat ini hanya 50.orang/ormas sesuai dengan protokol kesehatan, karna masih pandemj covid 19.

Pada waktu itu kapolres jakarta selatan Kombes Pol Gatot Edi yang saat ini menjadi Waka Polri, bersama sama Forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA). sebab saat itu ormas sering terlibat konplik (liar) namun bisa diredam, ujarnya

Dari sepakat itulah anatara ormas untuk mendirikan Forum Lintas Ormas (FLO) semoga FLO tetap dipertahankan dan tidak dihilangkan. pembinaannya dilakukan oleh pemerintah jakarta selatan dan intasi terkait seperti Polres dan Kodim.

Semoga kegiatan Muada I FLO jakarta Selatan ini ada manfaatnya, FORKOMPIDA harus guyup tambahnya.

Harapanya ormas bukan manusia liar mereka adalah manusia yang wajib pajak makanya harus ada kontribusi dari pemerintas untuk masyarakat, contoh tukang ojek adalah wajib pajak. semoga dengan situasi yang kondusif maka investor akan datang dan mebuka lapangangan kerja yang baru.

Continue Reading

Trending