Connect with us

Metro

Poros Rawamangun Beberkan Detail Kisruh Bansos DKI

Published

on

Jakarta – Setelah beberapa pekan lalu memaparkan dugaan korupsi Bansos DKI, Poros Rawamangun akhirnya memaparkan detail dugaan kekisruhan yang terjadi selama penyelenggaran program tersebut. Dinas Sosial DKI Jakarta desebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan program ini menjadi ajang bancakan beberapa pihak.

Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto menyebut, berdasarkan ketentuan dan Keppres tentang pelaksanaan bantuan bencana yang berdampak Covid-19, pelaksana bansos adalah Dinas Sosial. Baik berkenaan dengan data penerima dan penanganan pengadaan serta pendistribusian bantuan bencananya. Ia juga menyebut, di Jakarta, jumlah penerima bansos kurang lebih sebanyak 1,2 juta.

“Pada pelaksanaanya Dinas Sosial berbagi pengadaan dan ditribusi kepada pihak lainnya. Dinas Sosial juga mengaku sudah melakukan seleksi terhadap siapa saja yang melaksanakan pengadaan bantuan itu. Namun bagaimanapun juga kewenangan dan tanggungjawab, tetap ada di pihak Dinas Sosial DKI Jakarta. Karena itu, Dinas Sosial hatus bertanggung jawab atas kisruhnya bansos DKI,” kata Rudi melalui sambungan selular, Minggu (3/1/2021).

Ia pun memaparkan sejumlah permasalahan yang diyakini menjadi penyebab kekisruhan progam pemberian bantuan sosial ini. Rudy mengaku, permasalahan ini ditemukan setelah Poros Rawamangun melakukan sejumlah verifikasi lapangan.

“Telah ditemukan dugaan mark up harga satuan Isi natura atau jenis barang sembako bansos Pemda DKI Jakarta. Penentuan harga satuan jenis bantuan sosial atau sembako yang nilainya di bawah harga ritel Jakarta. Selisi harga kurang lebih 44 ribu dan selisih tertinggi Rp.87.473,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, nilai selisih tertinggi tersebut mencuat setelah pihaknya menyelenggarakan Sayembara The Power of Emak-emak Jakarta. Sayembara yang diadakan pada tanggal 26-31 Desember 2020 ini didapatkan bahwa pembelian termurah adalah Rp.187.527. Nilai tersebut, kata Rusy, sama persis dengan ketentuan isi barang bansos yang ditelah ditetapkan oleh Pemda DKI dari harga pagu 275 ribu.

“Sebagaimana keterangan di berbagai media, harga satuan per dus (kotak-red) Bansos Pemda DKI adalah sebesar 300 ribu. Adapun rinciannya, 275 ribu untuk harga isi dan jenis natura sembako. Sisanya, sebanyak 25 ribu untuk cetak kardus, packaging, ongkos dan distribusi,” tambahnya.

Dituturkan pula, Poros Rawamangun menduga, di sebagian besar wilayah, ada pengurangan timbangan dan berat kantong dari 5 Kg menjadi 4,2 kg. Selain itu, ditemukan jenis beras dan makanan lainnya yang dinilai tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta.

Penunjukan pengadaan bansos oleh Dinsos Pemda DKI juga diduga menyalahi aturan. Rudy menilai, Dinsos DKI secara gegabah bahkan diduga ada kesengajaan memutuskan dan menetapkan beberapa perusahaan yang tidak sesuai SIUP-NIB/KBLI-nya.

“Antara lain, ada PT TM. Sebuah perusahaan advertising yang mendapatkan penunjukan pengadaan Bansos diakhir Juli 2020 pada putaran ke 4. Dan terjadi kekisruan di tahap ke-4 Bansos tersebut. Masih banyak dugaan perusahaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya menangani bantuan sosial,” tegas Ketua Rawamangun ini.

Rudy menyebut, Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta tidak dapat melaksanakan bansos DKI ini dengan baik. Pasalnya, hingga putaran ke 11 (terakhir), masih menyisahkan masalah pendataan penerima bantuan. Ia mengaku, hingga saat ini, banyak warga Jakarta yang seharusnya patut mendapatkan bantuan, ternyata belum dan tidak mendapatkan bantuan.

Ia menilai, Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dalam membawa amanat dan derita masyarakat yang terdampak covid-19. Malah, Rudy menilai, pihak Dinas soail DKI senderung tidak kooperatif dan arogan.

“Kami mengerti bahwa Pengadaan Bansos Pemda DKI ini telah menjadi ajang bancakan banyak pihak. Sehingga ada dugaan keterlibatan beberapa pejabat tertentu mencari keuntungan korporasi, kelompok dan pribadi. Sehingga masalah tersebut bisa menjadi politisasi Bansos dan atau Bansos dipolitisir,” tegas Rudy.

Ia berharap, semua pihak membantu menuntaskan masalah kisruh bansos DKI ini. Pihaknya menginginkan permasalahan ini bisa terungkap secara terang benderang.

“Agar jangan menari diatas penderitaan rakyat Jakarta yang sedang susah dan menderita ini. Kepada segenap insan pers, mari bersama membantu kami ikut menyebarkan seluas-luasnya dan melakukan investigasi terhadap masalah Bansos Pemda DKI. Sebagaimana petunjuk dan siaran Dewan Pers pada tanggal 2 januari 2021,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah belum bersedia dikonfirmasi.

Continue Reading

Metro

“Petugas Dukcapil Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Melakukan Kelalaian Tentang Kependudukan”

Published

on

By

Jakarta, – sejak Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan peraturan baru, bahwa pelayanan harus cepat dan tanpa perlu surat pengantar.

Saat ada warga melakukan kepindahan / mutasi kartu keluarga yang merugikan Joni warga kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

Hal ini berimplementasi merugikan karena tanpa ada keteletitian.

Pada saat di wawancarai pengacara dari saudara Joni yaitu Sapto Wibowo S, SH. Mengatakan bahwa dalam pengajuan perpindahan data kependudukan banyak sekali keganjilan dan saya di sini menduga bahwa ada seorang petugas dukcapil kelurahan Tegal Alur kec. Kalideres Jakarta barat yang berinisial R Mendapatkan uang atau pun bentuk apa pun itu dari Saudara M yang merupakan orang menerima Kuasa dari Saudari J. Saya tambahkan kembali bahwa dengan jelas ada beberapa data yang di gunakan untuk perpindahan kependudukan kepada saudara R yang merupakan petugas dukcapil kelurahan Tegal Alur kec. Kalideres Jakarta barat saya sangat yakin adalah di duga palsu 1000% tapi mengapa masih bisa di proses oleh salah satu dari dukcapil kelurahan Tegal Alur kec. Kalideres Jakarta barat , di Kantor Kelurahan Tegal Alur. Jumat.(24/3/2023)

” Yang mengalir dari pemberi kuasa yaitu saudara M ke saudara R petugas dukcapil kelurahan Tegal Alur kec. Kalideres Jakarta barat tersebut, ” tandasnya.

Sementara Lurah terkait hal ini belum dapat ditemui sehingga tidak ada komentarnya.

Kasus ini akan terus di lanjutkan guna mendapatkan keadilan dan menjadi pelajaran agar lebih hati hati bila mengeluarkan dokumen kependudukan.

Continue Reading

Metro

8 Warga Binaan Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Terima Remisi Khusu di Hari Raya Nyepi, Satu Langsung Bebas

Published

on

By

Jakarta – Hari Raya Nyepi adalah hari suci bagi umat Hindu yang dirayakan setiap Tahun Baru Saka. Maka dari itu, sama seperti peringatan hari besar keagamaan lainnya, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta memberikan Remisi Khusus kepada 8 warga binaan yang beragama Hindu, Rabu (22/3/2023)

Dalam kesempatan itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali langsung memberikan secara simbolis kepada 8 warga binaan dan pemberian remisi ini adalah hak semua warga binaan.

“Semua warga binaan yang telah memenuhi syarat berhak mendapatkan remisi, baik Remisi Umum yang biasanya diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan atau Remisi Khusus yang diberikan pada peringatan Hari Besar Keagamaan,” ujarnya

“Ya termasuk bagi penganut agama Hindu. Mereka diberikan remisi pada peringatan Hari Raya Nyepi tahun ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sukarno Ali juga mengatakan bahwa tujuan pemberian remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, tapi merupakan apresiasi kepada warga binaan yang telah berhasil menjalani masa pidana dan program pembinaan dengan baik, sekaligus motivasi bagi warga binaan lainnya untuk selalu kooperatif dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya.

Adapun Remisi Khusus 1 bulan diberikan kepada 7 warga binaan dan 1 orang langsung bebas. “Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan Remisi Khusus ini, saya harapkan teman-teman menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadi teladan bagi Warga Binaan lainnya,” pungkasnya

Continue Reading

Metro

Indonesia Taekwondo Championship MGMP PJOK SMP DKI Piala Bergilir Gubenur DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Gor ciracas yang berkapasitas 2500 penonton, menjadi ajang berlangsungnya Kejuaraan Taekwondo se-DKI Jakarta ini yang diselenggarakan oleh Pengurus MGMP PJOK. Kejuaraan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PengProv Taekwondo DKI Jakarta MayJend. TNI (Purn) Ivan R. Pelealu,S.E.,M.M.

Dengan didampingi para pejabat Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta, antara lain: KaBid BinPres Master Coky Tanjung, KaBid Hukum & Disiplin Master Tomi Rinaldi,S.H., Bendahara Umum Mario Pangow,S.E., WaSekUm Randi Pratama Putra,S.E. Jumat.(17/3/2023)

Indonesia Taekwondo Championship MGMP PJOK SMP DKI Piala Bergilir Gubenur DKI Jakarta ini adalah ajang kejuaraan yang diperuntukkan bagi para taekwondoin tingkat pemula.

Sejak tahun 2021 lalu, Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta memang gencar menyelenggarakan berbagai event kejuaraan, kegiatan pelatihan atlit, dan pertandingan uji coba.

Kita buat kejuaraan ini untuk menjaring atlit-atlit muda berprestasi,

Continue Reading

Trending