Connect with us

nasional

BPI KPN PA RI Rapat Kerja Sekaligus Seminar Tema ‘Dasar Hukum Tipikor dan Membangun Potensi UMKM Lewat Teknologi Digital’

Published

on

Jakarta – Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPN PA RI) mengadakan rapat kerja sekaligus seminar dengan tema ‘Dasar Hukum Tipikor dan Membangun Potensi UMKM Lewat Teknologi Digital’ di Hotel Aston City, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021).

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Drs. TB Rahmad Sukendar, S.H, S.Sos., berkata, “Kita berharap penegak hukum bekerja secara aktif pemberantasan Korupsi. Seperti, misalnya kinerja penegakan KPK melakukan penangkapan baik OTT baru baru ini,” ujarnya pada wartawan kala di wawancarai di sela acara Seminar berlangsung.

“Kami harap penegak hukum di Jakarta, baik KPK, Kejaksaan jangan tebang pilih. Kami berharap mereka melakukan penegakan hukum secara baik, dimana hukum mesti sejajar. Yang kena hukuman mesti tajam ke atas, dan tumpul ke bawah sesuai asas keadilan,” harap Rahmad Sukendar.

Nampak di lokasi seminar mengikuti protokoler kesehatan Covid-19 turut hadir para perwakilan Humas Polda Metro Jaya AKBP Imam S.I.K, M.SI , mewakili Polres Serdang oleh Kabag Humas Serdang AKP Syaiful, lalu pewakilan Kajati RI diwakili oleh Nurita S.H, M.H. Kemudian para pelaku usaha UMKM maupun advokat muda yang tergabung dalam kepengurusan BPI KPNPA RI baik sedari tingkat DPP hingga DPW.

“Kami akan melaksanakan Rapat Kerja Wilayah dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan kinerja jajaran dari BPI KPNPA RI wilayah Propinsi, kota madya maupun kabupaten se-Indonesia,” ucap Ketua Umum DPN BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar S.H, S.Sos.

Imbuhnya, kegiatan ini bermaksud mengevaluasi kinerja anak buahnya di daerah dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai Anggota BPI untuk memiliki kepedulian terhadap permasalahan dihadapi bangsa dan negara terhadap pencegahan kejahatan tindak pidana korupsi.

Kata dia melanjutkan, jangan sampai ada anggota BPI KPNPA RI yang terjebak terlibat korupsi maupun tindak pidana pemerasan terhadap SKPD dan Pejabat Daerah dan bila ada terjadi Anggota BPI KPNPA RI. Apalagi, melakukan Pemerasan dan tindak pidana maka akan mendapat sanksi pemecatan sebagai Anggota BPI KPNPA RI dan proses hukum dari Pihak berwajib.

Pada sesi seminar yang digelar hari ini, pihak BPI KPNPA juga berkehendak mengenalkan aplikasi online. Terkait hal itu, dimana MI Mail, MI Daily, lalu kami memiliki MI tv, selain itu MI Shop yang saat ini sedang berusaha mengembangkan potensi digital, Kemukanya menjelaskan.

Seperti diketahui, BPI KPNPA RI yang telah berdiri tahun 2008 dan selama ini sudah melakukan kemitraan dengan Kepolisian RI serta instansi penegak hukum lainnya juga memiliki unsur pembina dan X-Officio sesuai dengan ketentuan peratusan perundangan undangan berlaku (UU No.2 Tahun 2002 dan peraturan Kapolri No.24 Tahun 2007) yang membuat lembaga ini berbeda dari lembaga yang lainnya.

“Hal ini sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2015 hingga 2019, dimana BPI KPNPA RI memberikan penghargaan Award kepada Jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Penyelenggara Negara yang dinilai layak dan berprestasi dalam kinerja, salah satunya dalam hal Kepuasaan Publik dalam hal memberikan Pelayanan yang bersih dari Korupsi dan Pungutan Liar,” ujar TB Rahmat Sukendar.

Continue Reading

nasional

Kementrian Agama Beri Penghargaan Untuk Pelayanan Zakat Infaq dan Shodaqoh Terbaik

Published

on

By

Jakarta – Kementrian agama berikan penghargaan untuk Zakat, Infag dan Sodaqoh yang terbaik tadi malam di Kementrian agama Jalan Thamrin Jakarta, Kamis,(2/12/2021)

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin mengatakan, kegiatan ini merupakan aktualisasi ajaran umat Islam dalam mengajarkan dan mengajak diri kita untuk bisa menderma, berinfaq, berzakat dan bershodaqah.

Menurutnya, potensi zakat di Indonesia sangat besar namun realisasinya belum ideal sehingga membutuhkan sinergi dari kita semua untuk bisa mendekatkan antara potensi dan aktualisasi zakat dan wakaf di Indonesia.

“Saat ini antara potensi dan realisasi masih terjadi gap yang menjadi tantangan kita bersama untuk mencari solusinya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Tarmizi menyampaikan, zakat dan wakaf merupakan ibadah dalam bentuk sosial keagamaan yang memiliki intrumen kehidupan sosial yang berpotensi besar dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan memicu pertumbuhan ekonomi.

Dengan sinergi tersebut, kita bisa mengoptimalkan potensi zakat, infaq dan shodaqoh. Oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti dengan membuat program festival Literasi Zakat dan wakaf ini,” ungkapnya.

Adapun yang mendapat penghargaan antara lain adalah kanwil Agama NTB, Kalimantan Barat , Al Azhar dan lain lain

Continue Reading

nasional

Ketum FWJ Indonesia Sesalkan Sikap Arogan Kabag Humas Pemkot Bekasi

Published

on

By

BEKASI – Apresiasi terhadap berbagai program 3 tahun Kepemimpinan Wali Kota BEKASI, Dr. H. Rahmat Effendi dan Wakilnya Dr. Tri Adhianto Tjahyono berkolaborasi dengan berbagai organisasi kewartawanan bermuara pada insfratruktur dan pengembangan SDM.

Sayangnya kegiatan tersebut sedikit terusik oleh sikap Kabag Humas Pemkot Bekasi (SR), seolah-olah memandang sebelah mata peran FWJ Indonesia di wilayahnya. Kejadian kurang patut ditujukan (SR) kepada Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Koord. Wilayah Bekasi Kota, Rommo Drs. R Kosasih.

Peristiwa memalukan yang diucapkan dengan sikap arogan (SR) selaku Kabag Humas Pemkot BEKASI tersebut kepada Romo telah membawa polemik besar bagi dan menjadi bumerang untuk Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

“Saya tidak ada urusan dengan anda ya, silakan kalau mau melaporkan, “ketus Kabag Humas Pemkot Bekasi dihadapan Romo saat dilokasi acara.

Ketersinggungan Romo yang juga wartawab dari media Sinar Pagi Baru itu membuat berang keluarga besar Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia. Romo mengatakan, ucapan seorang pejabat Humas Pemkot Bekasi justru menodai keakraban acara “Apresiasi 3 Tahun Kepemimpinan Dr. H. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono” yang dilaksanakan di Joglo Garden Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi Jawa Barat, Selasa (30/11/2021).

Dalam kegiatan acara ‘Ramah Tamah’ dengan Insan Pers yang dihadiri Wakil Wali Kota (Wawako) Bekasi itu semua organisasi Media yang hadir telah di ‘akomodir oleh Humas Pemkot Bekasi’. Namun diduga hanya FWJ Indonesia, yang justru malah diperlakukan hal tak wajar dengan sikap Kabag Humasnya yang arogan dan jelas telah mendiskriminatifkan peran FWJ Indonesia di Bekasi Kota.

Akibat perlakuan kurang patut oleh Kabag Humas tersebut, Ketua Kordinator wilayah Bekasi Kota dari FWJ Indonesia, Rommo Drs. R Kosasih merasa ditantang dan langsung memberitahukan hal itu kepada Wali Kota Bekasi.

“Salam sehat yth, bapak Dr. H. Rahmat Effendi. Saya melaporkan sikap tak patut Kabag Humas Pemkot Bekasi (SR) yang telah melecehkan dan mendiskriminasikan FWJ Indonesia kami, bahwa dia telah mengkotak-kotakan wartawan Kota Bekasi. Tiga tahun (Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi). Peristiwa itu terjadi setelah acara Media Gathering. “Kata Rommo kepada Bang Pepen, sapaan akrab Wali Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi pun menanyakan, terkait aduan tersebut. “Iya, kenapa bang?,” tanyanya kepada Ketua FWJ Indonesia Korwil Bekasi Kota.

Dan sikap yang telah ditunjukkan Kabag Humas Pemkot Bekasi tersebut langsung diresponnya. “Sudah ditanyain,” tegas bang Pepen.

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan ini menyatakan sikap tegasnya bahwa prilaku (SR) patut ditegur keras karena telah mendiskriminasikan dan melecehkan peran FWJ Indonesia di Bekasi Kota.

“Sikap SR bukan cerminan pejabat humas yang memiliki wawasan bagus, bisa jadi dia terlalu banyak makan berlebihan daei hak oranglain, jadi sikapnya ya begitu. “Singgung Opan melalui siaran Pers nya, Selasa (30/11/2021) malam.

Opan juga mendesak Rahmat Effendi untuk mengambil sikap tegasnya terhadap prilaku tak baik dari seorang Kabag Humasnya. “Walikota harus bisa ambil sikap lah, kalau bisa copot kabag humas pemkot seperti itu daripada akan menjadi bumerang buat Rahmat Effendi. “Jelas Opan.

Dalam peristiwa ini, Opan meminta adanya permintaan maaf yang disampaikan Kabag Humas Pemkot Bekasi terhadap Romo dan keluarga besar FWJ Indonesia secara resmi. “SR harus segera meminta maaf secara resmi kepada kami keluarga besar FWJ Indonesia. Jika itu tidak dilakukannya, kami akan gelar aksi besar-besaran. “Ancamnya.

Opan menjelaskan bahwa FWJ Indonesia adalah forum wartawan berskala Nasional, dimana sudah memiliki 19 Kordinator wilayah tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia yang beranggotakan lebih dari 1.300 wartawan dari 331 media baik lokal maupun nasional.

Continue Reading

nasional

Mentan Lepas Ekspor Produk Pertanian senilai Rp 568,7 Miliar

Published

on

By

Jakarta – Menteri Pertanian. Syahrul Yasin Limpo (SYL) melepas ekspor pertanian senilai Rp 568,7 miliar di Pelabuhan Peti Kemas JICT Tanjung Priok, Kamis (25/11/2021)

Volume ekspor sebanyak 13,19 ribu ton dan dikirim ke 26 negara tujuan. Diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Polandia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Thailand, Latvia dan lainnya.

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, ekspor ini adalah langkah konkret dalam melaksanakan instruksi Presiden Jokowi. Untuk itu, para pejabat negara untuk melakukan langkah yang diperlukan, seperti percepatan layanan, transparansi dan lainnya agar para pengusaha dapat lebih mudah melakukan bisnis, dan ekspor menggambarkan seperti itu.

“Jika impor menggambarkan kita kekurangan, sedangkan ekspor kita telah berbuat seuatu untuk negara. Kembali mengingat kita 350 tahun dijajah hanya karena rempah jadi rempah kita paling berharga di dunia, karenanya mari kembangkan dan manfaatkan untuks ekspor,” ujarnya

“Saat Merdeka Ekspor 17 Agustus lalu, dalam 7 hari ekspor naik 7,2 triliun, namun belum semua kabupaten bisa ekspor, kenapa? Ayo cari semut bisa diekspor itu, larva , belatung (magot) juga bisa diekspor. Kenapa ada kabupaten yang belum bisa ekspor?, hanya perlu didorong itu,” tambahnya

Perlindungan Sumber Daya Pertanian

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan mengenai peran karantina pertanian. “Jangan kira karantina hanya berjaga jaga saja, yang dijaga itu adalah mikroba, penyakit hewan tumbuhan yang bisa menyebar ke komoditas pertanian kita. Karantina sangat penting agar tidak menyebar penyakit. Tidak ada yang masuk ke negara kita tanpa ada pengawasan,” ungkapnya

Peran karantina sangat penting bagi negara besar yang memiliki banyak pulau seperti Indonesia. Menurutnya, kalau perang senjata, bisa terlihat namun perang bioterorisme melalui mikroba itu sangat berbahaya bagi negara dan tidak terlihat bentuknya.

“Dibalik karantina ada laboratorium yang memeriksa, meneliti sampel jadi jika ada proses itu bukannya diperlambat tapi sedang dipercepat dengan pemeriksaan dan inovasi karantina pertanian,” ujarnya.

SYL berpesan kepada semua pemangku kepentingan pertanian agar harus jumping atau berani melompat, disaat orang lain tidak bisa. Itu menurutnya amanat dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan ekspor. “Saya harap pak gubernur, pak bupati jangan sampai tidak ada wilayah yang tidak ada ekspor komoditas pertanian,” imbuhnya.

Adapun ragam komoditas yang diekspor sebanyak 26 jenis. Siantaranya air kelapa, kelapa bulat, lada, pinang biji, premix, larva kering dan makanan hewan peliharaan. Selama Januari – Desember 2020 nilai ekspor pertanian Rp. 451,8 trilliun, meningkat 15,79% dibandingkan periode yang sama 2019 sebesar Rp. 390,2 trilliun.

Demikian juga pada 2021, selama Januari-Oktober 2021, ekspor pertanian mencapai Rp. 518,85 trilliun, meningkat 47,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp. 352,09 trilliun.

Pada kesempatan itu SYL menyerahkan langsung health certificate dan phytosanitary certificate kepada perwakilan perusahaan PT. Pacific Eastern Coconut Utama, ekaportir air kelapa, PT. Patel Trading, eksportir pinang biji dan PT Jati Perkasa Nusantara, eksportir Pemix.

Acara pelepasan ekspor juga dihadiri Gubernur Gorontalo, Rusli Habiebie, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis dan Perkebunan, Kementrian Bidang Perekonomian dan Pejabat Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian serta Instanai terkait di Pelabuhan.

Continue Reading

Trending