Connect with us

nasional

BPI KPN PA RI Rapat Kerja Sekaligus Seminar Tema ‘Dasar Hukum Tipikor dan Membangun Potensi UMKM Lewat Teknologi Digital’

Published

on

Jakarta – Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPN PA RI) mengadakan rapat kerja sekaligus seminar dengan tema ‘Dasar Hukum Tipikor dan Membangun Potensi UMKM Lewat Teknologi Digital’ di Hotel Aston City, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021).

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Drs. TB Rahmad Sukendar, S.H, S.Sos., berkata, “Kita berharap penegak hukum bekerja secara aktif pemberantasan Korupsi. Seperti, misalnya kinerja penegakan KPK melakukan penangkapan baik OTT baru baru ini,” ujarnya pada wartawan kala di wawancarai di sela acara Seminar berlangsung.

“Kami harap penegak hukum di Jakarta, baik KPK, Kejaksaan jangan tebang pilih. Kami berharap mereka melakukan penegakan hukum secara baik, dimana hukum mesti sejajar. Yang kena hukuman mesti tajam ke atas, dan tumpul ke bawah sesuai asas keadilan,” harap Rahmad Sukendar.

Nampak di lokasi seminar mengikuti protokoler kesehatan Covid-19 turut hadir para perwakilan Humas Polda Metro Jaya AKBP Imam S.I.K, M.SI , mewakili Polres Serdang oleh Kabag Humas Serdang AKP Syaiful, lalu pewakilan Kajati RI diwakili oleh Nurita S.H, M.H. Kemudian para pelaku usaha UMKM maupun advokat muda yang tergabung dalam kepengurusan BPI KPNPA RI baik sedari tingkat DPP hingga DPW.

“Kami akan melaksanakan Rapat Kerja Wilayah dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan kinerja jajaran dari BPI KPNPA RI wilayah Propinsi, kota madya maupun kabupaten se-Indonesia,” ucap Ketua Umum DPN BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar S.H, S.Sos.

Imbuhnya, kegiatan ini bermaksud mengevaluasi kinerja anak buahnya di daerah dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai Anggota BPI untuk memiliki kepedulian terhadap permasalahan dihadapi bangsa dan negara terhadap pencegahan kejahatan tindak pidana korupsi.

Kata dia melanjutkan, jangan sampai ada anggota BPI KPNPA RI yang terjebak terlibat korupsi maupun tindak pidana pemerasan terhadap SKPD dan Pejabat Daerah dan bila ada terjadi Anggota BPI KPNPA RI. Apalagi, melakukan Pemerasan dan tindak pidana maka akan mendapat sanksi pemecatan sebagai Anggota BPI KPNPA RI dan proses hukum dari Pihak berwajib.

Pada sesi seminar yang digelar hari ini, pihak BPI KPNPA juga berkehendak mengenalkan aplikasi online. Terkait hal itu, dimana MI Mail, MI Daily, lalu kami memiliki MI tv, selain itu MI Shop yang saat ini sedang berusaha mengembangkan potensi digital, Kemukanya menjelaskan.

Seperti diketahui, BPI KPNPA RI yang telah berdiri tahun 2008 dan selama ini sudah melakukan kemitraan dengan Kepolisian RI serta instansi penegak hukum lainnya juga memiliki unsur pembina dan X-Officio sesuai dengan ketentuan peratusan perundangan undangan berlaku (UU No.2 Tahun 2002 dan peraturan Kapolri No.24 Tahun 2007) yang membuat lembaga ini berbeda dari lembaga yang lainnya.

“Hal ini sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2015 hingga 2019, dimana BPI KPNPA RI memberikan penghargaan Award kepada Jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Penyelenggara Negara yang dinilai layak dan berprestasi dalam kinerja, salah satunya dalam hal Kepuasaan Publik dalam hal memberikan Pelayanan yang bersih dari Korupsi dan Pungutan Liar,” ujar TB Rahmat Sukendar.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Dukung Kampanye Disiplin dan Tertib Berlalu Lintas Prajurit Kostrad

Published

on

By

Malang – Jasa Raharja menyerahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berupa helm, traffic cone, dan senter.

Sejumlah alat keselamatan lalu lintas tersebut, diserahkan oleh Direktur
Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, kepada Pangkostrad Letjen. TNI.
Maruli Simanjuntak, M.Si, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kostrad dan Apel
Komandan Satuan Jajaran Kostrad, yang digelar di Malang, Jawa Timur pada
Jumat (17/03/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Jasa
Raharja, Hervanka, Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Timur, Eva Yuliasta, Kaskostrad Mayjen. TNI Muhammad Nur Rahmad, S.I.P., dan Irkostrad Mayjen. TNI. Dian Sundiana, S.E., M.M.

Dewi menyampaikan, “Kami selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Para anggota TNI juga menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, yang tentunya memiliki risiko berkendara.

Sinergitas dan koloborasi langsung Jasa Raharja kepada para stakeholder serta masyarakat untuk selalu bersama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta tertib membayar pajak kendaraan bermotor
untuk pertumbuhan ekonomi bangsa,” usai serah terima bantuan tersebut.

Dewi mengatakan, bahwa Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertanggung jawab
dalam memberikan perlindungan dasar terhadap masyarakat, gencar melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Continue Reading

nasional

Gelar Rakor 2023, Tim Pembina Samsat Nasional Sepakati Sejumlah Langkah untuk Peningkatan Pelayanan

Published

on

By

Bandung – Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional yang terdiri dari Jasa Raharja,
Kementerian Dalam Negeri, dan Korlantas Polri mengeluarkan sejumlah langkah yang
harus dilaksanakan oleh Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi. Komitmen bersama tersebut, telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Bandung, pada Senin (13/03/2023).

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan, bahwa langkah-langkah tersebut merupakan salah satu upaya Tim Pembina Samsat Nasional, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Sebagai pelayan
masyarakat, kami terus konsisten melakukan berbagai perubahan guna mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat,” ujar Rivan.

Adapun, langkah-langkah yang telah disepakati dalam Rakor tersebut, kata Rivan, antara lain, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi wajib melaksanakan sinkronisasi, integrasi, standarisasi, serta melengkapi database ranmor untuk kebutuhan masing-masing instansi.

Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi, juga mendukung penegakan hukum melalui
tilang konvensional/manual dan ETLE sebagai upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap kepatuhan atas kewajiban pembaharuan data kepemilikan
ranmor. “Untuk pelaksanaannya nanti akan menjadi tugas Polri dalam hal penegakan hukum dengan memanfaatkan aplikasi ETLE, yang tentunya didukung dengan registrasi
kendaraan yang baik. Oleh karena itu Tim Pembina Samsat merekemomendasikan
Para Gubernur dan Kepala Bapenda Provinsi mengeluarkan kebijakan pembebasan BBN 2 dan Pajak Progresif sehingga data kendaraan menjadi valid dan memadai,” kata Rivan.

Rivan menambahkan, dalam komitmen bersama itu, sosialisasi terhadap program-program nasional Pembina Samsat Tingkat Nasional maupun tingkat provinsi, akan dilakukan secara terkoordinasi. “Misalnya, sosialisasi implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tambahnya.

Selain itu, aplikasi Signal sebagai inovasi unggulan Pembina Samsat Tingkat Nasional, akan terus disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, seperti layanan cek status ranmor, pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ.

“Hal itu penting dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiba pembaharuan data kepemilikan dan keabsahan dokumen kepemilikan, maupun pengoperasian ranmor,” ujar Rivan.

Dari hasil Rakor tersebut, Rivan mengatakan bahwa Pembina Samsat Tingkat Provinsi, dapat melaksanakan penghapusan data regident ranmor atas dasar permohonan pemilik, seperti karena rusak berat akibat laka lantas, dimuseumkan, serta hilang, setelah mendapatkan persetujuan dari Polri, dan pihak Bappenda, “Nantinya, Jasa Raharja akan membebaskan terhadap tanggungan pokok maupun denda PKB dan SWDKLLJ yang terhutang/tertunggak,” terang Rivan.

Bagi kendaraan yang terlibat laka yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan belum melakukan pelunasan, kata Rivan, dalam rangka mendukung hak dan kewajiban
masyarakat dalam penyelesaian santunan serta kewajiban terhadap SWDKLLJ, maka
akan dilakukan upaya edukasi untuk pelaksanaan pelunasan kewajiban pembayaran sumbangan wajib terlebih dahulu.

“Nantinya, seluruh jenis pendaftaran regident ranmor, termasuk pemblokiran ranmor, wajib diterima dan dilaksanakan oleh petugas Polri, dengan menggunakan aplikasi ERI Korlantas Polri. Masyarakat juga wajib melengkapi pengisian data yang kosong, seperti NIK, nomor HP, email, dan sebagainya,” papar Rivan.

Langkah kesepakatan selanjutnya, lanjut Rivan, yakni memberikan dan meningkatkan
pelayanan prima kepada masyarakat melalui pengembangan inovasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara online maupun offline. “Serta mengimplementasikan budaya humanis dalam memberikan pelayanan di samsat,” pungkas Rivan.

Hal senada juga disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dia
menyampaikan, bahwa berbagai langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan. “Tentu nantinya akan bermuara pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dan pembayaran pajak,” ujar Firman.

Firman mengatakan, ketertiban masyarakat dalam melakukan registrasi ulang
merupakan hal penting. “Selain kewajiban kita sebagai pemilik kendaraan, validasi data juga berperan penting terhadap penegakkan hukum terkait pelanggaran, mempercepat proses penyelidikan bila terjadi peristiwa kejahatan, dan berbagai hal penting lainnya,” ungkapnya.

Continue Reading

nasional

Resmi Dibuka, BUMN Sediakan Puluhan Ribu Kuota Mudik Gratis 2023

Published

on

By

BANDUNG, 15 Maret 2023 – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan program mudik bersama BUMN untuk lebaran 2023. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.

“Ini bagian dari BUMN untuk hadir dalam membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga tercinta di hari yang istimewa,” ujar Erick dalam pernyataannya.

Erick menilai program mudik bersama juga sebagai langkah strategis untuk memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pemudik. Dengan program mudik bersama tersebut, menurut Erick dapat mengalihkan pemudik pengguna kendaraan roda dua ke moda angkutan yang lebih aman dan nyaman.

“76 BUMN yang dipimpin PT Jasa Raharja saling berkolaborasi untuk mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ucap Erick.

Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan program mudik bersama merupakan implementasi bakti BUMN yang dilaksanakan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.

Tedi menyebut mudik bersama BUMN salah satu upaya untuk mewujudkan perayaan mudik yang aman, nyaman, lancar, dan zero accident.

“Melalui program itu, kami turut hadir untuk peduli kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Flag off pemberangkatan mudik Bersama BUMN tahun ini akan dilaksanakan di Jakarta pada 18 April dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta,” ucap Tedi.

Konferensi pers peluncuran program mudik gratis BUMN 2023 dihadiri Asisten Deputi TJSL, Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono selaku PIC program tersebut di Bandung, Jawa Barat.

Asisten Deputi TJSL, Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono mengatakan pendaftaran mudik bersama BUMN 2023 akan dilaksanakan secara daring mulai 15 Maret 2023. Edi menyampaikan mekanisme pendaftaran dapat dilihat di kanal resmi Kementerian BUMN.

“Masyarakat dapat terus mengupdate informasi melalui saluran website dan berbagai media sosial resmi Kementerian BUMN,” kata Edi.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengatakan, program mudik bersama dilakukan sebagai langkah strategis Jasa Raharja dan Kementerian BUMN untuk memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas.

Rivan mengimbau masyarakat yang akan melakukan mudik, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program mudik bersama ini sehingga lebih aman dan nyaman.

“Harapannya, dengan program mudik gratis BUMN 2023, perjalanan mudik masyarakat menjadi aman, nyaman dan penuh berkah,” kata Rivan.

Rivan menyampaikan program mudik gratis akan diberangkatkan dari berbagai titik di beberapa kota, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya dan Palembang ke berbagai kota tujuan. Rivan menyampaikan pendaftaran mudik gratis akan dibuka secara daring maupun luring pada Rabu (15/3/2023).

Untuk peserta yang tertarik untuk mengikuti Mudik Bersama BUMN dapat melihat pengumuman detail pendaftaran Mudik Bersama BUMN di website maupun sosial medial resmi dari masing-masing BUMN penyelenggara Mudik Bersama.

Continue Reading

Trending