Connect with us

nasional

DPN GEPENTA Mengadakan Pertemuan Virtual Semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia

Published

on

Jakarta, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Anti Narkoba dan Tawuran (Gepenta) Brigjen Polisi (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, mengadakan pertemuan virtual dengan semua Ketua Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya Gepenta Seluruh Indonesia, bertempat di Markas DPN Gepenta Jakarta Selatan, Senin.(15/03/2021)

Pukul 14.00 Wib hingga selesai. Kegiatan pertemuan tersebut dimulai pada pukul 14.00 Wib, dibuka oleh Yoan Hutagalung, SE selaku MC dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sedangkan yang menjadi moderator pada pertemuan virtual dalam bentuk diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Gepenta bertajuk ‘Usulan perubahan pasal 7 UUD 1945 Amandemen Tentang Periode Presiden RI dari dua menjadi tiga periode’ tersebut adalah Kombes Polisi (Pur) Drs. Kisman Tarigan, MM yang saat ini menjabat Sekjen Gepenta.

Kegiatan pertemuan virtual tersebut juga dihadiri oleh Lukas, SH, S.Sos, MM, CHRM, MED, CLI (Ketua Humas DPN Gepenta), Eka (DPN Gepenta), Nuhadi Arief Yusran, SH, MKn, CLA (Ketua DPP Aceh), DR. Wirman Tobing (Ketua DPP Sumut), DR. Bennardi, SH, MH (Ketua DPP Lampung), Dr. Steven Simanungkalit, M.KM (Ketua DPP DKI Jakarta), Agung Intan Ary Dwi Maya Sukma, SH, MH (Ketua DPP Bali), Maturudi (Sekretaris DPP Kalimantan Tengah), Winda Anwar, SH, MH (Ketua DPP Sulawesi Selatan), Awaluddin (Ketua DPK Banten), dan perwakilan DPK Gepenta lainnya.

Ketua Umum DPN Gepenta Brigjenpol (Pur) Dr. Parasian Simanungkalit, SH.MH, menyatakan dukungan presiden Jokowi dipilih untuk ketiga kalinya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat gelar diskusi bersama dengan semua ketua Provinsi dan Kabupaten Gepenta Seluruh Indonesia, melalui virtual zoom.

Pernyataan tersebut adalah sebagai upaya menanggapi banyaknya dukungan kepada Presiden Jokowi oleh masyarakat yang menginginkan Jokowi bisa memimpin sampai tiga periode.

Jika masyarakat menginginkan, tentunya perlu ada payung hukum konstitusi UUD 1945 sebagai payung hukumnya.ujar Pensiunan Jenderal Polisi ini.

Parasian menuturkan ” bahwa Rakyat dan Bangsa serta Negara Indonesia akan kehilangan Momentum yang terbaik mendekatkan Indonesia mencapai cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Augustus 1945, apabila Presiden R.I Ir. Joko Widodo hanya dua kali periode saja. Diulasnya dalam semua sudut Asta gatra, Trigatra dan Pancagatra dan keberhasilan Nawa Cita dalam kepemimpinan dan kebijakan serta hasil kerja Presiden Joko Widodo telah berhasil melampaui semua kinerja 6 orang Presiden R.I terdahulu, Tegasnya.

Mengulas dalam sejarah perjalanan Pembangunan Indonesia, Presiden Sukarno menjadi Presiden RI dari tahun 1945 sampai tahun 1967, penuh dengan pergolakan dan pembangunan tidak dapat membangun menyeluruh seantero Indonesia Raya.

Demikian juga Presiden RI kedua memimpin dari 1967 sampai tahun 1998 dapat kita lihat hasilnya sampai didorong Mahasiswa dan rakyat untuk mundur. Presiden ke tiga, ke empat, kelima dan keenam dapat kita simpulkan tidak seberapanya hasil yang dikerjakan Presiden Joko Widodo dalam Periode pertama 2014-2019.

Dengan gamblang diuraikan keberhasilan Program Nawacita, yang sangat di tonjolkan pembangunan desa ke kota.Saya pernah bertugas di Irian Jaya hampir lima tahun 1987 sampai 1999. Saat itu, jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang jalan raya dapat dibangun dengan mulus, sudah kalah bagusnya jalan dari Sibolga ke Barus dan ke Pakkat menuju Tarutung,

Belum lagi Tambang Freeport, Exon, tambang minyak, dan lain- lain sahamnya milik Nasional dan profitnya masuk ke kas Negara bukan masuk kantong sendiri.
INDONESIA Bagian Timur, Bagian Tengah dan Bagian Barat dibangun menghubung kan desa ke kota, baik jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kodya maupun jalan Tol.

Belum lagi rasa aman dan damai tercipta, tidak ada seperti Presiden Joko Widodo yang punya prinsip hidup “Satu lawan terlalu banyak seratus juta kawan terlalu sedikit”. Tetapi jangan menutup mata yang MENGHIANATI Pancasila adalah musuh Rakyat Bangsa dan Negara maka harus dilawan untuk tetap kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila.

Maka dengan paparannya Dr.Parasian Simanungkalit dibawah kepemimpinan Nasional Presiden Joko Widodo selama tiga periode akan dapat semakin dekat tercapainya masyarakat adil dan makmur dan Rakyat Indonesia akan melihat Indonesia Negeri Aman Damai Makmur dan Sejahtera.

Jika rakyat menghendaki, maka langkah langkah yang perlu ditempuh adalah rakyat yang mengusulkan agar UU tentang masa jabatan presiden harus di amandemen terlebih dahulu. Sehingga upaya agar Presiden R.I yang sangat berprestasi dapat melanjutkan periodenya sampai tiga periode yang didukung Konstitusi dan Undang Undang.

KITA dapat menelisik kegagalan para Presiden yang terdahulu, misalnya Presiden Habibie tidak di inginkan rakyat melanjutkan kepemimpinan karena digusur MPR RI, Presiden Gusdur demikian juga digusur MPR RI, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak di inginkan rakyat dan tidak terpilih dalam Pilpres pada periode kedua lagi.

Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dua periode, tidak dapat mencalonkan diri lagi karena dihambat Konstitusi pasal 7 UUD 1945.

Seandainya konstitusi membolehkan Amandemen, apakah masih dapat meraih suara, ini dapat dianalisa sendiri. Namun dengan prestasi Presiden Jokowi yang akan berakhir tahun 2024 mengapa tidak dapat dilanjutkan tiga periode kalau untuk mendekatkan tercapainya tujuan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Maka langkah yang ditempuh adalah:

MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan Kembali KE UUD 1945 ASLI. Karena Amandemen UUD 1945 kita telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI. Presiden RI menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 dan memberlaku kan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.
Apabila tidak dilakukan Dekrit Presiden maka langkah yang harus dilakukan adalah langkah ketiga yaitu:

MPR RI bersidang khusus merobah pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN periode Presiden hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali hanya pada periode ketiga.
Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 ASLI tersebut nomor 1 diatas maka diupayakan nomor 2 Dekrit Presiden.

Apabila Presiden R.I tidak berkeinginan menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 ASLI maka agar diupayakan upaya nomor 3. Yaitu MPR RI merobah isi pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN yakni dari 2 periode maka dapat dipilih kembali periode ketiga kalinya.

Harus ada payung hukum konstitusi tersebut maka pada tahun 2024 Presiden Joko Widodo dapat dicalonkan kembali oleh Parpol dan koalisi pendukung.

Karena begitu besar keinginan rakyat dan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan Presiden Joko Widodo memimpin Bangsa dan Negara Indonesia.

Sekarang masalahnya mungkin Presiden Joko Widodo tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau permintaan dan penugasan rakyat dan Bangsa Indonesia maka sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas tersebut. Tegas Parasian Simanungkalit.

Oleh karena itu MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif.

Maka anggota Legislatif wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPN GEPENTA , Dr. Parasian Simanungkalit, SH, MH, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) dalam Webinar oleh pengurus GEPENTA di daerah.

Continue Reading

nasional

23 Ormas se-DKI Deklarasi Damai, Sepakat Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Published

on

By

JAKARTA – Sebanyak 23 organisasi kemasyarakatan (ormas) kedaerahan dan nasional se-DKI Jakarta menyatakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Ibu Kota. Komitmen tersebut ditegaskan melalui silaturahmi dan deklarasi aksi damai yang digelar di Batik Kuring, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi para pimpinan ormas untuk memperkuat komunikasi, menyatukan persepsi, sekaligus membangun kesepahaman dalam menghadapi berbagai dinamika dan isu yang berkembang di Jakarta.

Perwakilan pimpinan ormas dari KBPP Polri, Prasetyo, mengatakan komunikasi antarpimpinan organisasi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah potensi konflik serta menyelesaikan persoalan melalui dialog.

“Hari ini kami para ketua ormas se-Jakarta berkumpul untuk bersilaturahmi dan menyatukan persepsi melihat perkembangan isu di Jakarta. Apapun yang terjadi, kita deteksi, kita ngopi, dan kita selesaikan dengan baik,” ujar Prasetyo.

Menurut dia, Jakarta memiliki posisi strategis sebagai Ibu Kota sehingga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut dapat memberikan dampak lebih luas secara nasional.

“Sebagai ibu kota negara, Jakarta harus tetap aman dan damai karena dampak yang terjadi di sini akan dirasakan secara nasional,” katanya.

Pimpinan ormas yang hadir juga menilai silaturahmi rutin antarkelompok menjadi sarana efektif untuk membangun kedekatan sekaligus mencegah terjadinya gesekan di lapangan.

“Dengan seringnya kita berkumpul dan bersilaturahmi, kita bisa saling akrab dan membangun komunikasi yang baik. Dengan begitu, potensi gesekan antar-ormas dapat kita hindari, dan tujuan bersama menjaga Jakarta agar tetap aman, tenteram, dan nyaman bisa terwujud,” ujarnya.

Kegiatan yang diprakarsai melalui kebersamaan para pimpinan ormas tersebut diikuti 23 organisasi dari berbagai elemen kedaerahan dan kebangsaan.

Sejumlah ormas yang hadir antara lain KBPP Polri, Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, Forkabi, Timor Indonesia Bersatu, Kembang Latar, AMPG, Senkom Mitra Polri, KBR, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.

Para pimpinan ormas yang hadir sepakat menjadikan komunikasi dan dialog sebagai instrumen utama dalam menyikapi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas Jakarta.

Mereka juga menegaskan komitmen untuk tetap solid, kompak, dan bersinergi dengan pemerintah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedamaian di DKI Jakarta.

Deklarasi damai tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa keberagaman organisasi kemasyarakatan di Jakarta dapat menjadi kekuatan bersama untuk menciptakan suasana Ibu Kota yang aman, tenteram, nyaman, dan kondusif.

Continue Reading

nasional

APKIDA Meet & Greet 2026 Bahas Hilirisasi, Liquid CO2, dan Inovasi untuk Masa Depan Industri Kimia Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Association of Indonesian Basic Inorganic Chemical Producers (APKIDA) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing industri kimia nasional melalui penyelenggaraan APKIDA Meet & Greet 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Chemical Indonesia 2026 di Hall C3, JIEXPO Kemayoran, Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan seminar, diskusi, dan sesi berbagi pengalaman antaranggota industri dengan mengusung semangat kolaborasi, inovasi, dan hilirisasi produk kimia.

Chairman APKIDA yang juga Direktur PT Timuraya Tunggal, Halim Chandra, mengatakan forum tahunan tersebut menjadi wadah bagi para anggota asosiasi untuk saling berbagi pengetahuan mengenai perkembangan teknologi, aplikasi produk kimia, serta peluang pengembangan industri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

“Melalui APKIDA Meet & Greet, kami mengundang anggota untuk saling berbagi pengalaman sekaligus menghadirkan narasumber dari berbagai perusahaan agar memperkenalkan inovasi dan aplikasi produk kimia yang masih belum banyak dikenal di Indonesia,” ujar Halim Chandra usai acara.

Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam forum kali ini adalah paparan Mangara T. Marpaung dari PT Kaltim Parna Industri mengenai Application of Liquid CO2 Products. Menurut Halim, pemanfaatan Liquid CO2 merupakan contoh inovasi yang sudah berkembang di berbagai negara, namun masih belum banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri di Indonesia.

Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk kimia bernilai tambah tinggi. Selama ini masih banyak bahan baku yang diekspor, kemudian diolah menjadi produk premium di luar negeri sebelum kembali masuk ke pasar Indonesia dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

“Indonesia sebenarnya memiliki banyak potensi produk kimia yang bisa dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menjual bahan baku, sementara negara lain menikmati nilai tambah dari proses hilirisasi tersebut,” katanya.

Halim menjelaskan, APKIDA tidak hanya berperan sebagai organisasi industri, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Berbagai aspirasi, tantangan, serta masukan dari anggota dihimpun oleh asosiasi untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi industri.

“Asosiasi mewakili kepentingan industri, bukan hanya satu perusahaan. Kami mengumpulkan berbagai masukan dari pelaku usaha agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, APKIDA juga terus mendorong edukasi kepada para pengguna bahan kimia mengenai teknologi dan aplikasi terbaru agar industri nasional mampu mengikuti perkembangan global serta meningkatkan daya saing.

Menurut Halim, kondisi ekonomi dunia yang dinamis, fluktuasi harga energi, dan gangguan pasokan bahan baku menuntut industri kimia Indonesia untuk semakin kreatif dan inovatif. Karena itu, kolaborasi antarpelaku industri menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

“Melalui forum seperti ini kami berharap semakin banyak pelaku industri yang saling bertemu, bertukar pengalaman, membangun kolaborasi, dan bersama-sama mencari solusi. Dengan inovasi dan sinergi yang kuat, industri kimia Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan global sekaligus menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi,” tutup Halim Chandra.

APKIDA Meet & Greet 2026 menghadirkan berbagai sesi seminar yang membahas prospek industri kimia dasar, pemanfaatan Liquid CO2, teknologi hidrogen peroksida, pengolahan air, hingga inovasi bahan kimia berkelanjutan. Forum ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pelaku industri, akademisi, dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri kimia nasional yang lebih kompetitif dan berkelanjutan

Continue Reading

nasional

Mahindra merupakan produsen traktor terbesar di dunia berdasarkan volume produksi, dengan pengalaman lebih dari 80 tahun dalam mendukung sektor pertanian globa

Published

on

By

Jakarta, 28 Juli 2026 – Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh luasnya lahan, tetapi juga oleh kemampuan petani menghasilkan lebih banyak dengan lebih efisien. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional dan tantangan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian, mekanisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing pertanian Indonesia.

Menjawab kebutuhan tersebut, Mahindra Farm Equipment (FE) melalui RMA Indonesia meluncurkan Mahindra OJA 3140 pada ajang Inagritech 2026, sebuah traktor kompak bertenaga 40 HP yang dirancang untuk membantu petani bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih produktif dalam berbagai aktivitas pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan tanaman, hingga kebutuhan logistik di area pertanian.

Peluncuran ini menegaskan komitmen Mahindra RMA Indonesia dalam mendukung transformasi sektor pertanian Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan I-2026, sektor pertanian berkontribusi 12,67% terhadap perekonomian nasional, menjadikannya salah satu sektor strategis yang memerlukan dukungan teknologi dan mekanisasi agar mampu menjawab tantangan masa depan.

Toto Suharto, Country Manager Indonesia, RMA Indonesia, mengatakan:

“Ketahanan pangan tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga teknologi yang tepat. Kami percaya mekanisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani. Melalui Mahindra OJA 3140, kami ingin menghadirkan solusi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan petani Indonesia.”

Mahindra OJA 3140 dibekali mesin 29,5 kW (40 HP), transmisi “Synchro shuttle” dengan 8 percepatan maju dan 8 percepatan mundur, sistem penggerak 4WD, dengan jarak titik terendah (Ground clearance) 370 mm, serta kapasitas angkat hingga 950 kg. Unit ini juga dipadukan dengan Implement rotavator Mahindra Paddyvator V6 dengan lebar kerja 170 mm. Kombinasi tersebut memberikan tenaga, traksi, dan presisi yang dibutuhkan untuk berbagai kondisi lahan dan implement pertanian, sekaligus tetap menawarkan efisiensi bahan bakar serta kemudahan pengoperasian.

Continue Reading

Trending