Connect with us

nasional

BP2MI Kerja Sama dengan 4 Daerah di Sulawesi Utara, Biaya Pelatihan CPMI Dibiayai APBD

Published

on

Jakarta – Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat daerah di Sulawesi Utara (Sulut)

Empat daerah tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan di Aula K.H. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta.selasa.(25/5/2021)

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah salah satu dari perwujudan mandat UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Merujuk pada aktivitas sosialisasi UU No.18/2017 yang telah dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia.

“Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangkitkan gairah baru untuk Pemerintah Daerah tersebut dalam pemberdayaan calon PMI di masing-masing wilayah. Hal ini juga dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain,” ujar Benny.

Benny mengatakan, pelaksanaan sosialisasi tersebut tidak lepas dari inisiasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah Sulut.

Tidak sedikit warga Sulut yang kini menjadi PMI di berbagai negara-negara penempatan di seluruh dunia, contohnya di Amerika Serikat, dengan mayoritas penempatan pekerjaan di sektor formal dan pendapatan yang tinggi.

Benny juga mengatakan, meski pandemi Covid-19, penempatan PMI dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang. Hal itu merupakan kontribusi BP2MI bersama dengan Pemerintah Daerah untuk diimplementasikan, salah satunya adalah dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.

“Penandatanganan ini menjaminkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab langsung kepada warganya terkait pelindungan PMI sebelum, selama, dan sesudah penempatan. Hal ini juga memastikan bahwa PMI mendapatkan pelayanan sebagai warga VVIP (Very Very Important Person) sebagai pahlawan devisa,” kata Benny.

Bupati Kabupaten Minahasa, Royke Octavian Roring, memberikan apresiasi yang tinggi kepada BP2MI atas inisisasi terhadap kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini. Kegiatan ini tentunya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat Minahasa dan menjadi jaminan keamanan dan sosial bagi para PMI.

“Terima kasih atas upaya dan inisasi untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama hari ini. Saya percaya bahwa kegiatan hari ini akan sangat bermanfaat bagi PMI, keluarga, dan seluruh Indonesia,” kata Royke.

Apresiasi yang tinggi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Sherly Bororing, yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Tomohon. Perjanjian Kerja Sama ini menelurkan kesepakatan untuk pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk calon PMI tahun 2022.

Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy
Pangemanan, juga mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari seluruh warga Kota Bitung untuk inisiasi dan visi dari Kepala BP2MI yang luar biasa.

Pujian datang dari Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Jemmy H. Kuhu, yang menyebut bahwa BP2MI peduli dan perhatian. Khususnya kepada warga Minahasa Utara, terkait pelatihan dan pelindungan kepada PMI agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Bupati Kabupaten Minahasa, Royke Octavian Roring. Juga Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey, Inspektur Kabupaten Minahasa, Alva Montong, Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon, Johny Runtuwene.

Hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Sherly Bororing, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Jemmy H. Kuhu, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, serta seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, dan para koordinator di lingkungan BP2MI.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Published

on

By

Jakarta – Jasa Raharja Cabang Utama Jakarta dan Jasa Raharja Kantor Pusat mengadakan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor bertempat di kawasan Sudirman pada hari minggu 20 November 2022.

Adapun kegiatannya berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian souvenir, informasi tentang santunan Jasa Raharja, serta JR Safety Road.

Jasa Raharja juga mengingatkan penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 jangan sampai kendaraan bermotor anda bodong dan kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan di Provinsi DKI Jakarta, semoga dengan akitifitas di hari minggu ceria pada hari bebas kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesehatan kita dan tetap untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Continue Reading

nasional

Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Gelar Unjuk Rasa dan Melaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Mabes Polri

Published

on

By

Pada Hari ini, jumat 26 November 2022, Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah menyampaikan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan, dan pecemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni yang dilakukan oleh :

1. Dr. Adam Latuconsiana, M.Pd.
2. Susi Hardila Latulconsina ,M.Pd.
3. Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd.

Para terlapor telah melakukan publikasi buku berjudul “Analisis Semiotika terhadap Aksara Penanggalan Kalender dalam Tradisi Keagamaan di Hatuhaha dan Ulakan” yang diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta dengan Nomor ISBN:978-623-236-2628, cetakan Maret 2022.

Sejak buku tersebut diterbitkan dan didistribusikan secara luas kepada masyarakat Indonesia, kami selaku masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni merasa dilecehkan, dinistakan, dan dicemarkan nama baiknya atas ulasan para terlapor dalam buku yang dimaksud.

Dimana ulasan tersebut khususnya di halaman 73 dan 74 para terlapor telah menyampaikan ulasan yang mengandung muatan ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni dan telah menimbulkan kegaduhan dan reaksi yang meluas di kalangan masyarakat hukum adat Negeri Rohomini dimana masyarakat Negeri Rohomini
dituduh berpahamanimisme, dinamisme, dan berpegang pada syirik.

Ulasan dalam buku tersebut telah memancing kemarahan yang meluas di kalangan masyarakathukum adat Negeri Rohomoni. Karena ulasan tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta. Ulasan tersebut sangat bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama Islam dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggioleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam uraian tersebut sangat tidak berhati hati dalam melakukan penulisan karena ulasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni karena hanya didasarkan pada asumsi sehingga
memancing kemarahan yang luas dari masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam menguraikan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi tidak berdasarkan pada keterangan ahli atau narasumber dari Negeri Rohomoni yang mempunyai kompetensi danmengetahui tatanan nilai-nilai keislaman dan keadatan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi, tetapi hanya berdasarkan pada asumsi asumsi belaka sehingga muatan dalam buku tersebut sangat melukai dan merendahkan harkat dan martabat masyarakath hukum adat Negeri Rohomoni.

Masyarakat hukum adat Negeri Rahomoni sebagai masyarakat Islam yang melaksanakan AlOur’an dan Sunnatullah merasa dihina, dinistakan dengan buku tersebut. Sehingga masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hjatas dugaan tindak pindaan ujaran kebencian, penistaan, dan pencemaran nama baik dengan membuka Laporan Kepolisian terhadap para Terlapor.

Pasal yang dilaporkan adalah: (1). Pasal 156 KUHP: Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2). Pasal 157 KUHP ayat (1): barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebenciaan, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6mbulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah.

(3) Pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencik kepada aorang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang iain.

Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etni fipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/a atau denda paling banyak
Rp.500 juta.

4) Pasal14UU No.1Tahun1 1946 tentang Hukum Pidana: 1. “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum engan hukuman penjara setinggi tingginya 10 tahun.

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itua dalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi tingginya 3 tahun.

5) Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana: Barang siapa menyiarkan kabar yangtidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 2tahun.

Kami berharap Para Terlapor segera diproses secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Terlapor.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Negeri Rohomoni

Abdul Gafur Sangadji SH. MH. Ketua Tim Hukum

Abdul Syukur Sangadji SH., Sekretaris Tim Hukum

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Tata – Tertib Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Berlalu – Lintas di Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan penyuluhan mengenai santunan Jasa Raharja dan sosialisasi mengenai tata – tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu – lintas jalan di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Kamis 24 November 2022.

Acara dibuka oleh Ani Purnama Siregar sebagai Sekretaris Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas Jakarta Pusat Bapak Catur.

Dalam kesempatan ini pihak kelurahahan yang mewakilkan Lurah Karet Tengsin Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih atas kesedian Jasa Raharja dalam memberikan informasi.

Acara Sosialisasi diikuti oleh para pengurus RT/RW di lingkungan Kelurahan Karet Tengsin dan LMK Kelurahan Tengsin berlangsung menarik dengan diajukan beberapa pertanyaan kepada Jasa Raharja.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, melalui Kepala Sub Bagian SW dan Humas, Lousiana Salaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengurusan santunan Jasa Raharja dan meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .

Continue Reading

Trending