Connect with us

nasional

BP2MI Kerja Sama dengan 4 Daerah di Sulawesi Utara, Biaya Pelatihan CPMI Dibiayai APBD

Published

on

Jakarta – Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat daerah di Sulawesi Utara (Sulut)

Empat daerah tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan di Aula K.H. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta.selasa.(25/5/2021)

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah salah satu dari perwujudan mandat UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Merujuk pada aktivitas sosialisasi UU No.18/2017 yang telah dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia.

“Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangkitkan gairah baru untuk Pemerintah Daerah tersebut dalam pemberdayaan calon PMI di masing-masing wilayah. Hal ini juga dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain,” ujar Benny.

Benny mengatakan, pelaksanaan sosialisasi tersebut tidak lepas dari inisiasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah Sulut.

Tidak sedikit warga Sulut yang kini menjadi PMI di berbagai negara-negara penempatan di seluruh dunia, contohnya di Amerika Serikat, dengan mayoritas penempatan pekerjaan di sektor formal dan pendapatan yang tinggi.

Benny juga mengatakan, meski pandemi Covid-19, penempatan PMI dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang. Hal itu merupakan kontribusi BP2MI bersama dengan Pemerintah Daerah untuk diimplementasikan, salah satunya adalah dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.

“Penandatanganan ini menjaminkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab langsung kepada warganya terkait pelindungan PMI sebelum, selama, dan sesudah penempatan. Hal ini juga memastikan bahwa PMI mendapatkan pelayanan sebagai warga VVIP (Very Very Important Person) sebagai pahlawan devisa,” kata Benny.

Bupati Kabupaten Minahasa, Royke Octavian Roring, memberikan apresiasi yang tinggi kepada BP2MI atas inisisasi terhadap kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini. Kegiatan ini tentunya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat Minahasa dan menjadi jaminan keamanan dan sosial bagi para PMI.

“Terima kasih atas upaya dan inisasi untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama hari ini. Saya percaya bahwa kegiatan hari ini akan sangat bermanfaat bagi PMI, keluarga, dan seluruh Indonesia,” kata Royke.

Apresiasi yang tinggi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Sherly Bororing, yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Tomohon. Perjanjian Kerja Sama ini menelurkan kesepakatan untuk pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk calon PMI tahun 2022.

Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy
Pangemanan, juga mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari seluruh warga Kota Bitung untuk inisiasi dan visi dari Kepala BP2MI yang luar biasa.

Pujian datang dari Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Jemmy H. Kuhu, yang menyebut bahwa BP2MI peduli dan perhatian. Khususnya kepada warga Minahasa Utara, terkait pelatihan dan pelindungan kepada PMI agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Bupati Kabupaten Minahasa, Royke Octavian Roring. Juga Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey, Inspektur Kabupaten Minahasa, Alva Montong, Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon, Johny Runtuwene.

Hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Sherly Bororing, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Jemmy H. Kuhu, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, serta seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, dan para koordinator di lingkungan BP2MI.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Dukung Kampanye Disiplin dan Tertib Berlalu Lintas Prajurit Kostrad

Published

on

By

Malang – Jasa Raharja menyerahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berupa helm, traffic cone, dan senter.

Sejumlah alat keselamatan lalu lintas tersebut, diserahkan oleh Direktur
Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, kepada Pangkostrad Letjen. TNI.
Maruli Simanjuntak, M.Si, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kostrad dan Apel
Komandan Satuan Jajaran Kostrad, yang digelar di Malang, Jawa Timur pada
Jumat (17/03/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Jasa
Raharja, Hervanka, Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Timur, Eva Yuliasta, Kaskostrad Mayjen. TNI Muhammad Nur Rahmad, S.I.P., dan Irkostrad Mayjen. TNI. Dian Sundiana, S.E., M.M.

Dewi menyampaikan, “Kami selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Para anggota TNI juga menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, yang tentunya memiliki risiko berkendara.

Sinergitas dan koloborasi langsung Jasa Raharja kepada para stakeholder serta masyarakat untuk selalu bersama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas serta tertib membayar pajak kendaraan bermotor
untuk pertumbuhan ekonomi bangsa,” usai serah terima bantuan tersebut.

Dewi mengatakan, bahwa Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertanggung jawab
dalam memberikan perlindungan dasar terhadap masyarakat, gencar melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Continue Reading

nasional

Gelar Rakor 2023, Tim Pembina Samsat Nasional Sepakati Sejumlah Langkah untuk Peningkatan Pelayanan

Published

on

By

Bandung – Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional yang terdiri dari Jasa Raharja,
Kementerian Dalam Negeri, dan Korlantas Polri mengeluarkan sejumlah langkah yang
harus dilaksanakan oleh Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi. Komitmen bersama tersebut, telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Bandung, pada Senin (13/03/2023).

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan, bahwa langkah-langkah tersebut merupakan salah satu upaya Tim Pembina Samsat Nasional, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Sebagai pelayan
masyarakat, kami terus konsisten melakukan berbagai perubahan guna mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat,” ujar Rivan.

Adapun, langkah-langkah yang telah disepakati dalam Rakor tersebut, kata Rivan, antara lain, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi wajib melaksanakan sinkronisasi, integrasi, standarisasi, serta melengkapi database ranmor untuk kebutuhan masing-masing instansi.

Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi, juga mendukung penegakan hukum melalui
tilang konvensional/manual dan ETLE sebagai upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap kepatuhan atas kewajiban pembaharuan data kepemilikan
ranmor. “Untuk pelaksanaannya nanti akan menjadi tugas Polri dalam hal penegakan hukum dengan memanfaatkan aplikasi ETLE, yang tentunya didukung dengan registrasi
kendaraan yang baik. Oleh karena itu Tim Pembina Samsat merekemomendasikan
Para Gubernur dan Kepala Bapenda Provinsi mengeluarkan kebijakan pembebasan BBN 2 dan Pajak Progresif sehingga data kendaraan menjadi valid dan memadai,” kata Rivan.

Rivan menambahkan, dalam komitmen bersama itu, sosialisasi terhadap program-program nasional Pembina Samsat Tingkat Nasional maupun tingkat provinsi, akan dilakukan secara terkoordinasi. “Misalnya, sosialisasi implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tambahnya.

Selain itu, aplikasi Signal sebagai inovasi unggulan Pembina Samsat Tingkat Nasional, akan terus disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, seperti layanan cek status ranmor, pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ.

“Hal itu penting dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiba pembaharuan data kepemilikan dan keabsahan dokumen kepemilikan, maupun pengoperasian ranmor,” ujar Rivan.

Dari hasil Rakor tersebut, Rivan mengatakan bahwa Pembina Samsat Tingkat Provinsi, dapat melaksanakan penghapusan data regident ranmor atas dasar permohonan pemilik, seperti karena rusak berat akibat laka lantas, dimuseumkan, serta hilang, setelah mendapatkan persetujuan dari Polri, dan pihak Bappenda, “Nantinya, Jasa Raharja akan membebaskan terhadap tanggungan pokok maupun denda PKB dan SWDKLLJ yang terhutang/tertunggak,” terang Rivan.

Bagi kendaraan yang terlibat laka yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan belum melakukan pelunasan, kata Rivan, dalam rangka mendukung hak dan kewajiban
masyarakat dalam penyelesaian santunan serta kewajiban terhadap SWDKLLJ, maka
akan dilakukan upaya edukasi untuk pelaksanaan pelunasan kewajiban pembayaran sumbangan wajib terlebih dahulu.

“Nantinya, seluruh jenis pendaftaran regident ranmor, termasuk pemblokiran ranmor, wajib diterima dan dilaksanakan oleh petugas Polri, dengan menggunakan aplikasi ERI Korlantas Polri. Masyarakat juga wajib melengkapi pengisian data yang kosong, seperti NIK, nomor HP, email, dan sebagainya,” papar Rivan.

Langkah kesepakatan selanjutnya, lanjut Rivan, yakni memberikan dan meningkatkan
pelayanan prima kepada masyarakat melalui pengembangan inovasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara online maupun offline. “Serta mengimplementasikan budaya humanis dalam memberikan pelayanan di samsat,” pungkas Rivan.

Hal senada juga disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dia
menyampaikan, bahwa berbagai langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan. “Tentu nantinya akan bermuara pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dan pembayaran pajak,” ujar Firman.

Firman mengatakan, ketertiban masyarakat dalam melakukan registrasi ulang
merupakan hal penting. “Selain kewajiban kita sebagai pemilik kendaraan, validasi data juga berperan penting terhadap penegakkan hukum terkait pelanggaran, mempercepat proses penyelidikan bila terjadi peristiwa kejahatan, dan berbagai hal penting lainnya,” ungkapnya.

Continue Reading

nasional

Resmi Dibuka, BUMN Sediakan Puluhan Ribu Kuota Mudik Gratis 2023

Published

on

By

BANDUNG, 15 Maret 2023 – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan program mudik bersama BUMN untuk lebaran 2023. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan tujuh kapal laut.

“Ini bagian dari BUMN untuk hadir dalam membantu masyarakat yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga tercinta di hari yang istimewa,” ujar Erick dalam pernyataannya.

Erick menilai program mudik bersama juga sebagai langkah strategis untuk memitigasi potensi risiko kecelakaan lalu lintas bagi pemudik. Dengan program mudik bersama tersebut, menurut Erick dapat mengalihkan pemudik pengguna kendaraan roda dua ke moda angkutan yang lebih aman dan nyaman.

“76 BUMN yang dipimpin PT Jasa Raharja saling berkolaborasi untuk mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ucap Erick.

Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan program mudik bersama merupakan implementasi bakti BUMN yang dilaksanakan sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.

Tedi menyebut mudik bersama BUMN salah satu upaya untuk mewujudkan perayaan mudik yang aman, nyaman, lancar, dan zero accident.

“Melalui program itu, kami turut hadir untuk peduli kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halamannya. Flag off pemberangkatan mudik Bersama BUMN tahun ini akan dilaksanakan di Jakarta pada 18 April dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta,” ucap Tedi.

Konferensi pers peluncuran program mudik gratis BUMN 2023 dihadiri Asisten Deputi TJSL, Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono dan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono selaku PIC program tersebut di Bandung, Jawa Barat.

Asisten Deputi TJSL, Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono mengatakan pendaftaran mudik bersama BUMN 2023 akan dilaksanakan secara daring mulai 15 Maret 2023. Edi menyampaikan mekanisme pendaftaran dapat dilihat di kanal resmi Kementerian BUMN.

“Masyarakat dapat terus mengupdate informasi melalui saluran website dan berbagai media sosial resmi Kementerian BUMN,” kata Edi.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengatakan, program mudik bersama dilakukan sebagai langkah strategis Jasa Raharja dan Kementerian BUMN untuk memitigasi risiko kecelakaan lalu lintas.

Rivan mengimbau masyarakat yang akan melakukan mudik, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program mudik bersama ini sehingga lebih aman dan nyaman.

“Harapannya, dengan program mudik gratis BUMN 2023, perjalanan mudik masyarakat menjadi aman, nyaman dan penuh berkah,” kata Rivan.

Rivan menyampaikan program mudik gratis akan diberangkatkan dari berbagai titik di beberapa kota, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya dan Palembang ke berbagai kota tujuan. Rivan menyampaikan pendaftaran mudik gratis akan dibuka secara daring maupun luring pada Rabu (15/3/2023).

Untuk peserta yang tertarik untuk mengikuti Mudik Bersama BUMN dapat melihat pengumuman detail pendaftaran Mudik Bersama BUMN di website maupun sosial medial resmi dari masing-masing BUMN penyelenggara Mudik Bersama.

Continue Reading

Trending