Connect with us

TNI / Polri

Membangun Kesiapan TNI AD dengan prinsip Low Cost-High Impact

Published

4 tahun ago

on

JAKARTA, – Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang beralih jabatan sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 17 November 2021.

Di hari pertamanya berdinas di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung melakukan entry briefing untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai KASAD. Dalam briefingnya, Jenderal TNI Dudung menjelaskan mengenai pembangunan postur TNI AD ke depan yang harus diwujudkan dengan berbasis prioritas, logis, konsisten, dan berorientasi pada waktu. Mantan Panglima Kostrad ini menyadari benar bahwa dalam dua tahun terakhir, merupakan tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. covid-19 telah mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, yang tentunya berdampak juga pada anggaran pertahanan. Dampak dari pandemi COVID-19 pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya berdampak pada tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karenanya, Kasad menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat sebagai instansi pemerintah perlu merespons langkah yang diambil pemerintah tersebut dengan pengelolaan anggaran yang efisien, namun tetap menghasilkan postur TNI AD yang optimal. Keadaan yang sulit ini, dijadikan sebagai peluang bagi KASAD untuk berbenah diri dengan melakukan perubahan dan penataan organisasi yang sudah ada, dan meminimalisir pengadaan, secara bijaksana dan tepat.

Memahami urgensi dari pembangunan postur TNI AD yang berkelanjutan, Jenderal TNI Dudung memiliki komitmen untuk dapat melanjutkan transformasi TNI AD yang realistis dan dapat tercapai. Tentunya membangun postur pertahanan yang ideal membutuhkan anggaran yang besar, namun Jenderal TNI Dudung memiliki pemikiran yang berbeda yaitu bagaimana membangun postur TNI AD dengan memegang prinsip “Low cost-High Impact” atau menggunakan anggaran seminimal mungkin, namun memiliki dampak yang signifikan dan menyeluruh bagi organisasi TNI AD. TNI AD sebagai ‘mesin perang’ memiliki beberapa komponen yang berhubungan satu dan lainnya, dimana harus berfungsi dengan baik, agar ‘mesin’ dapat berjalan dengan optimal.

Oleh karenanya, KASAD menegaskan beberapa langkah yang substansial perlu diimplementasikan untuk mewujudkan komitmen tersebut. Langkah yang diambil ini juga sejalan dengan misi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk melakukan perubahan doktrinal dan organisasional. Langkah fundamental yang diambil yaitu merubah paradigma berpikir tentang manajemen pembangunan postur TNI AD yang biasanya berorientasi pada fungsi seperti intelijen, operasi, latihan, personel, logistik, teritorial, dan perencanaan menjadi berorientasi pada komponen seperti doktrin, organisasi, latihan, materiel, pendidikan, personel, dan fasilitas.

Jenderal TNI Dudung melihat bahwa manajemen berorientasi fungsi tanpa benar-benar memperhatikan keterkaitan antar komponen menyebabkan bias, dan tidak memiliki landasan berpijak yang kuat dalam proses pembangunan postur yang berkelanjutan. Kondisi ini, merupakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, salah satu yang signifikan adalah interoperabilitas atau interaksi antar komponen. Seperti halnya modernisasi alutsista TNI AD dan perubahan desain organisasi yang begitu cepat, perlu dibarengi secara simultan dengan komponen lainnya baik doktrin, personel, pendidikan, dan latihan, sehingga belanja pertahanan TNI AD yang memadai, dapat memberikan efek dan outcome yang diharapkan.

Agenda berikutnya adalah menata kembali organisasi baik materiel maupun personel. TNI AD telah melakukan berbagai perubahan struktural, seperti pembentukan satuan baru, validasi organisasi, dan distribusi materiel. Beberapa perubahan tersebut perlu terus dievaluasi agar postur TNI AD semakin baik. Beberapa satuan TNI AD yang dinilai belum beroperasional maksimal, baik dalam segi doktrinal, alutsista, mapun personel, perlu dilakukan redesain organisasi dengan konsep yang tepat guna dan tepat sasaran, agar efektifitas organisasi dapat terus terpelihara. Oleh karenanya, Jenderal TNI Dudung menegaskan perlunya mengambil langkah untuk membangun Postur TNI AD dimulai dari unit terkecil dan terdepan, dimaksudkan agar satu persatu satuan dimulai unit terkecil dipenuhi komponen organisasinya, khususnya terkait pemenuhan materiel, personel dan doktrin. Materiel yang sudah tersebar di berbagai satuan perlu dipetakan, didata, dan ditata kembali agar siap operasional sesuai fungsinya, dan mencegah tidak terjadinya ‘salah guna’.

Kebijakan rematerialisasi dalam hal melengkapi dengan material yang sudah ada, dirasakan tepat, yaitu dengan cara distribusi ulang dengan prioritas pemenuhan unit terkecil dan terdepan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, Jenderal TNI Dudung meyakini bahwa satu persatu satuan TNI AD mulai dari perorangan, regu, peleton, hingga brigade akan terpenuhi sesuai kebutuhan daftar personel dan perlengkapan (DSPP), sehingga satuan tersebut siap bertempur, sembari mengkalkulasi berapa kekurangan materiel yang perlu diadakan.

Selanjutnya, KASAD sangat menyadari perlunya perubahan kultur dalam organisasi TNI AD. Sebagai mantan Pangdam Jaya pada tahun 2020, Jenderal TNI Dudung selalu menekankan kepada prajuritnya bahwa “Selalu lakukan kegiatan yang bermakna, dan jangan mendemonstrasikan kebodohan.” Kalimat ini mengandung makna yang mendasar, bahwa prajurit TNI AD harus memiliki kultur yang esensial, dengan mengetahui esensi dari setiap kegiatan baik latihan, maupun tugas operasi. Latihan bukan sekedar menjalankan program, namun harus bermakna sesuai dengan realitas pertempuran. Latihan tidak harus selalu menang, agar dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang perlu ditingkatkan. Serta, latihan harus dapat mengintegrasikan seluruh komponen organisasi secara menyeluruh, agar dapat mengetahui interaksi dan kesesuaian antar komponen tersebut. Komitmen dan agenda yang akan diterapkan oleh Jenderal TNI Dudung Abdurachman dinilai sangat logis, realistis dan dapat tercapai semasa dirinya menjabat sebagai KASAD dalam beberapa waktu ke depan. Penataan kembali organisasi diyakini tidak membutuhkan anggaran yang besar, namun dapat berdampak signifikan pada kesiapan tempur TNI AD. KASAD berharap Kesiapan tempur dan profesionalisme TNI AD ke depan tidak hanya sekedar ‘cover’ yang mewah namun tak berisi, melainkan sederhana tetapi berisi dan penuh makna. (Dispenad)

Related Topics:
Continue Reading

TNI / Polri

Kakorlantas Polri Siapkan Strategi Digital dan Rekayasa Lalin Terpadu untuk Mudik Lebaran 2026

Published

1 hari ago

on

Januari 28, 2026

By

Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., memaparkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran, khususnya di jalur Trans Jawa, Sumatera, dan wilayah Bandung.
Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa penerapan Contraflow dan One Way dilakukan berdasarkan parameter yang telah dihitung secara matang bersama pengelola jalan tol.

“Ketika bicara mengeksekusi Contraflow dan One Way, ada parameter-parameter yang tentunya kami koordinasi dengan Jasa Marga, sehingga hitungan itulah menjadi putusan akan kita lakukan Contraflow satu lajur (atau) akan kita lakukan Contraflow dua lajur, dan akan kita buka ujungnya di KM 70 sampai KM 188 untuk melancarkan arus yang menuju ke Trans Jawa,” ujar Kakorlantas Polri, Rabu (28/1/2026).

Evaluasi Operasi Ketupat tahun lalu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengamanan tahun ini. Kebijakan Pemerintah dalam mengatur kendaraan sumbu 3 dan Work From Anywhere.

“Mengevaluasi operasi ketupat tahun lalu, negara harus hadir, sehingga kebijakan pemerintah salah satunya adalah SKB bagaimana mengatur kendaraan sumbu 3 boleh atau tidak boleh ini sangat mempengaruhi flow daripada lalin dan Pemerintah dengan cepat membuat kebijakan tentang work from anywhere,” tambah Kakorlantas Polri.

Dalam mendukung pengelolaan lalu lintas, Korlantas Polri juga menyiapkan berbagai kebijakan dan sarana teknologi. Selain itu, dalam pelaksanaan Operasi Ketupat akan memberlakukan ganjil genap.

“Korlantas, kita sendiri akan memperlakukan ganjil genap, termasuk juga akan menghadirkan infrastruktur teknologi agar supaya baik di jalan tol, baik di arteri, termasuk di penyeberangan, terminal, bandara, kita bisa monitoring dalam satu genggaman. Itu sudah kita persiapkan,” ungkap Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Kakorlantas Polri memastikan seluruh skenario darurat telah disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga, baik dari pendirian Pos PAM, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jalan.

“Menyiapkan emergency split apabila ada bencana rangkaian-rangkaian skenario itu sudah kita persiapkan, baik dari sisi rekasa lalu lintas, termasuk pendirian pos PAM (pengamanan), pos pelayanan, pos terpadu, ini sudah kita siapkan semuanya baik yang ada di arteri, yang di jalan tol, termasuk di tempat penyebrangan, bandara, terminal, dan lain sebagainya kita sudah siap semuanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Agus Suryonugroho menuturkan bahwa prioritas pengamanan arus mudik dan balik telah ditetapkan berdasarkan wilayah tujuan dan asal pemudik. Meski terdapat potensi bangkitan arus yang tinggi, khususnya di pelabuhan penyeberangan, Polri memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi.

“Ketika kita bicara arus mudik, kita utamakan yang menuju ke Trans Jawa, menuju Sumatera, dan ke Bandung. Ketika kita bicara balik, kita akan memprioritaskan arus yang dari Trans Jawa menuju Jakarta, dari Sumatera menuju Jakarta. Kaitannya dengan resiko, jelas ada semua keputusan ada resiko,” ujarnya.

Penerapan contraflow dan rekayasa lalu lintas lainnya merupakan bagian dari solusi untuk mencegah kemacetan. Kakorlantas Polri menegaskan bahwa seluruh pengelolaan lalu lintas telah dipersiapkan berdasarkan evaluasi di berbagai wilayah rawan kepadatan.

“Sudah kita siapkan tata kelola manajemen lalu lintas, baik alih arus, baik contraflow, baik one way, ini bagian daripada solusi untuk menghindari kemacetan. Karena ini lebaran, saya yakin banyak kendaraan yang melintasi tol dan arteri.

Semuanya sudah kita kelola evaluasi daripada tahun-tahun yang lalu baik itu yang di Gadog Puncak, baik yang di Jawa Timur, dan di Bali sudah kita persiapan semuanya manajemennya,” pungkas Kakorlantas Polri.

Continue Reading

TNI / Polri

Pangkostrad Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Fajr Yon Taipur Kostrad

Published

2 hari ago

on

Januari 28, 2026

By

Bekasi — Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al Fajr di Markas Yon Taipur Kostrad, Cikarang, Kabupaten Bekasi, sebagai tanda dimulainya pembangunan sarana ibadah di satuan tersebut, Rabu (28/1/2026).

Pembangunan masjid ini bertujuan mendukung penguatan infrastruktur pangkalan sekaligus pembinaan mental dan spiritual prajurit beserta keluarga, serta diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi warga asrama dan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Pangkostrad menjelaskan bahwa nama Masjid Al Fajr memiliki makna “terang pagi” sebagai simbol harapan, keimanan, dan ketakwaan, sekaligus pengingat agar prajurit senantiasa bersyukur, bersabar, dan berjalan di jalan kebaikan dalam setiap pelaksanaan tugas. (Penkostrad)

Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Choiril Anwar, S.Sos., M.Han

Continue Reading

TNI / Polri

Jelang Ramadan, Polda Metro Jaya Gelar Operasi Pekat Jaya 2026 Libatkan 675 Personel Gabungan

Published

2 hari ago

on

Januari 28, 2026

By

Jakarta,- Polda Metro Jaya menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Pekat Jaya 2026 di Lapangan Presisi Lantas Polda Metro Jaya, Rabu (28/1/2026).

Apel ini menandai dimulainya operasi yang dilaksanakan selama 15 hari, mulai 28 Januari s.d. 11 Februari 2026 di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sebanyak 675 personel gabungan diterjunkan dalam Operasi Pekat Jaya 2026. Personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres jajaran, unsur TNI, serta didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasi ini digelar untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif menjelang Bulan Suci Ramadan.

Operasi Pekat Jaya 2026 menyasar berbagai potensi gangguan kamtibmas, mulai dari aksi tawuran, geng motor, premanisme, peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, penggunaan petasan, balapan liar, hingga kejahatan jalanan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan operasi ini merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan gangguan keamanan menjelang Ramadan. “Kami melaksanakan operasi secara tegas dan profesional, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman menjalankan aktivitas maupun ibadah,” ujarnya.

Ia menambahkan, operasi difokuskan di wilayah rawan seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, serta sejumlah wilayah perbatasan Jakarta Selatan. Di titik-titik tersebut akan ditempatkan pos pantau dan patroli gabungan bermobil.

Selain itu, Direktorat PPA dan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya juga melakukan langkah pre-emptive melalui pendekatan ke masyarakat, sekolah-sekolah, serta pemuda di tingkat kelurahan yang telah dipetakan rawan tawuran.

Selain penegakan hukum, Operasi Pekat Jaya 2026 juga mengedepankan penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Polda Metro Jaya terus memperkuat kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Seluruh pelaksanaan tugas dalam operasi ini juga berpedoman pada nilai-nilai Program Jaga Jakarta, yakni Jaga Lingkungan, Jaga Warga, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna membangun stabilitas kamtibmas yang berkelanjutan, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Continue Reading

Trending