Connect with us

nasional

Ketum FWJ Indonesia Sesalkan Sikap Arogan Kabag Humas Pemkot Bekasi

Published

on

BEKASI – Apresiasi terhadap berbagai program 3 tahun Kepemimpinan Wali Kota BEKASI, Dr. H. Rahmat Effendi dan Wakilnya Dr. Tri Adhianto Tjahyono berkolaborasi dengan berbagai organisasi kewartawanan bermuara pada insfratruktur dan pengembangan SDM.

Sayangnya kegiatan tersebut sedikit terusik oleh sikap Kabag Humas Pemkot Bekasi (SR), seolah-olah memandang sebelah mata peran FWJ Indonesia di wilayahnya. Kejadian kurang patut ditujukan (SR) kepada Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Koord. Wilayah Bekasi Kota, Rommo Drs. R Kosasih.

Peristiwa memalukan yang diucapkan dengan sikap arogan (SR) selaku Kabag Humas Pemkot BEKASI tersebut kepada Romo telah membawa polemik besar bagi dan menjadi bumerang untuk Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

“Saya tidak ada urusan dengan anda ya, silakan kalau mau melaporkan, “ketus Kabag Humas Pemkot Bekasi dihadapan Romo saat dilokasi acara.

Ketersinggungan Romo yang juga wartawab dari media Sinar Pagi Baru itu membuat berang keluarga besar Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia. Romo mengatakan, ucapan seorang pejabat Humas Pemkot Bekasi justru menodai keakraban acara “Apresiasi 3 Tahun Kepemimpinan Dr. H. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono” yang dilaksanakan di Joglo Garden Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi Jawa Barat, Selasa (30/11/2021).

Dalam kegiatan acara ‘Ramah Tamah’ dengan Insan Pers yang dihadiri Wakil Wali Kota (Wawako) Bekasi itu semua organisasi Media yang hadir telah di ‘akomodir oleh Humas Pemkot Bekasi’. Namun diduga hanya FWJ Indonesia, yang justru malah diperlakukan hal tak wajar dengan sikap Kabag Humasnya yang arogan dan jelas telah mendiskriminatifkan peran FWJ Indonesia di Bekasi Kota.

Akibat perlakuan kurang patut oleh Kabag Humas tersebut, Ketua Kordinator wilayah Bekasi Kota dari FWJ Indonesia, Rommo Drs. R Kosasih merasa ditantang dan langsung memberitahukan hal itu kepada Wali Kota Bekasi.

“Salam sehat yth, bapak Dr. H. Rahmat Effendi. Saya melaporkan sikap tak patut Kabag Humas Pemkot Bekasi (SR) yang telah melecehkan dan mendiskriminasikan FWJ Indonesia kami, bahwa dia telah mengkotak-kotakan wartawan Kota Bekasi. Tiga tahun (Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi). Peristiwa itu terjadi setelah acara Media Gathering. “Kata Rommo kepada Bang Pepen, sapaan akrab Wali Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi pun menanyakan, terkait aduan tersebut. “Iya, kenapa bang?,” tanyanya kepada Ketua FWJ Indonesia Korwil Bekasi Kota.

Dan sikap yang telah ditunjukkan Kabag Humas Pemkot Bekasi tersebut langsung diresponnya. “Sudah ditanyain,” tegas bang Pepen.

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan ini menyatakan sikap tegasnya bahwa prilaku (SR) patut ditegur keras karena telah mendiskriminasikan dan melecehkan peran FWJ Indonesia di Bekasi Kota.

“Sikap SR bukan cerminan pejabat humas yang memiliki wawasan bagus, bisa jadi dia terlalu banyak makan berlebihan daei hak oranglain, jadi sikapnya ya begitu. “Singgung Opan melalui siaran Pers nya, Selasa (30/11/2021) malam.

Opan juga mendesak Rahmat Effendi untuk mengambil sikap tegasnya terhadap prilaku tak baik dari seorang Kabag Humasnya. “Walikota harus bisa ambil sikap lah, kalau bisa copot kabag humas pemkot seperti itu daripada akan menjadi bumerang buat Rahmat Effendi. “Jelas Opan.

Dalam peristiwa ini, Opan meminta adanya permintaan maaf yang disampaikan Kabag Humas Pemkot Bekasi terhadap Romo dan keluarga besar FWJ Indonesia secara resmi. “SR harus segera meminta maaf secara resmi kepada kami keluarga besar FWJ Indonesia. Jika itu tidak dilakukannya, kami akan gelar aksi besar-besaran. “Ancamnya.

Opan menjelaskan bahwa FWJ Indonesia adalah forum wartawan berskala Nasional, dimana sudah memiliki 19 Kordinator wilayah tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten di Indonesia yang beranggotakan lebih dari 1.300 wartawan dari 331 media baik lokal maupun nasional.

Continue Reading

nasional

Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Akan Melantik PJ Bupati Bekasi

Published

on

By

Kota Bekasi, – Setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 27 Oktober 2021, Akhmad Marjuki pun menjadi wakil bupati Bekasi kemudian menjadi Plt Bupati di sisa masa jabatan 2017-2022.

Menjabat selama kurang lebih enam bulan, masa jabatan Marjuki habis pada 22 Mei 2022. Belum banyak perubahan yang bisa dilakukan mantan calon bupati Karawang ini karena terbatasnya waktu menjabat.

Karena kesibukan Gubernur Ridwal Kamil, Wagub Jabar Uu , berencana lusa (23/5) Akan melantik PJ Bupati Bekasi yaitu Dani Ramadan yang saat ini menjabat Kepala BPPD Jawa Barat, beliau telah berpengalaman sebagai PJ, tempat pelantikanya di kantor Bupati”, ujar Wagub saat di temui media di Warteg Margahayu Kota Bekasi. Sabtu (21/5/2022)

Wagub datang ke Kota Bekasi dalam rangka pengukuhan petugas haji Jawa Barat tahun 2022 di Asrama Haji .

“Sebetulnya besok Minggu (22/5) tetapi Bupati Bekasi sangat sibuk tetapi hal ini menimbulkan pro dan kontra, tetapi memakluminya” tambahnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Bekasi. Dani akan mengisi kursi bupati , Ahmad Marzuki yang habis masa tugasnya.

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 131.32.1374 Tahun 2022 media mendapat salinan keputusan itu dari Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, Kamis (22/7).

Memimpin pemerintahan, kepala daerah juga menjadi ketua satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Saat ini kebijakan harus diputuskan secara cepat dan tepat, maka dibutuhkan penjabat kepala daerah yang fokus menjalankan tanggung jawabnya.

Continue Reading

nasional

Pemangku Adat Kota Ambon Terus Meperjuangkan Tanah Adat

Published

on

By

Jakarta – Kota Ambon ternyata masih banyak persoalan tanah adat (ulayat) seperti telah jadi kantor Brimob, BPN ,kantor Telkom dan lain lain di Wilayah Provinsi Maluku diperjuangkan menjadi tanah adat yang akan dimanfaatkan masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat.

Usaha Hj Rubeatimnur Nurlette Raja Negeri Batu Merah melalui Maklumat dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia yang digelar LKPASI (Lembaga Komukasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.

“Baru saja menandatangani Maklumat dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Nanti pada hari terakhir (Jumat) maklumat ini kita serahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang rencanya melalui Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Hj Rubeatimnur dalam keterangan, Rabu (18/5/2022)

Pemangku adat kota Ambon ini mengatakan ada sekitar ratusan ha yang saat ini sulit dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat

“ia akan memperjuangkan hak yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai pemangku adat” tambahnya.

Ratusan Sultan Raja Penglisir dan Pemangku Adat se Indonesia sudah menandatangani Maklumat yang akan diserahkan kepada pemerintah,

Ditambahkan Ibu Rubeatimnur yang menjadi landasan Raja Sultan Datu Penglingsir Kepala Suku dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia memperjuangkan Tanah Adat, Swapraja dan Tanah Ulayat adalah menagih janji Presiden RI Joko Widodo kepada Sultan Raja di Tahun 2018 lalu dan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021.

“Lalu kenapa saya ikut memperjuanngkan ini, karena sesuai dengan peta yang dimiliki LKPASI bahwa tanah di Ambon.
Oleh karena itu kita wajib memperjuangkan ini untuk kepentingan masyarakat Ambon jelas Ibu Rubeatimnur yang juga Penerima Mandat Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar pokokpokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), pengaturan mengenai hukum tanah di Indonesia mengalami dualisme, dapat dijumpai dalam Hukum Adat (Hukum Tanah Adat) dan Hukum Barat (Burgerlijk Wetboek).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka tidak ada lagi Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat, namun hanya ada satu hak atas tanah yaitu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria,

Continue Reading

nasional

LKPASI Mengadakan Simposium Nasional Tanah SwaParaja, Tanah Suku Marga dan Tanah Ulayat

Published

on

By

Jakarta – Sebuah Lembaga yang peduli dan perhatian terhadap tanah Ulayat LKPASI (Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) yang diketuai oleh YM Datuk Juanda Datuk Bentara dari Kesultanan Deli Serdang menggelar Kegiatan Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.

Ketua LKPASI ( Lembaga Komunikasi Informasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) YM Datuk Juanda mengatakan bahwa pada tahun 2018 , Presiden RI Ir H Joko Widodo bersilahturahmi dengan para Raja, Sultan dan Pemangku Adat dari seluruh Indonesia, untuk membahas masalah tanah Adat (ulayat) .

” Ada empat point dari hasil pertemuan itu antara lain pendataan aser tanah yang dikuasai oleh negara, sertifikasi tanah-tanah, optimalisasi tanah kerajaan dan revitalisasi keraton, istana, kesultanan, situs – situs dan lain-lain terkait sejarah,” ujarnya di sela-sela acara di Hotel Gran Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.Rabu (18/5/2022)

Maka pada hari ini digelar Simposium Nasional tanah swapraja, tanah suku marga dan tanah ulayat. Untuk mencari solusi pengelolaan sesuai peraturan pemerintah No. 18/2021 yang akan mengembalikan lahan dengan syarat di kelola sendiri.

Untuk itu, Berharap pemerintah berkenan kalau peraturan / (maklumat) untuk di selesaikan. Nantiya hasil dari Simposium Nasional akan disampaikan karena hingga saat ini banyak konflik lahan (tanah).

“Semoga dengan perhelatan ini pemerintah peduli setelah 4 tahun mengumpulkan data-data, langkah selanjutnya dengan pemerintah ialah kordinasi, konsultasi, sosialisasi data -data,” ungkap YM Datuk Juanda yang didampingi YM Dr. Ruliah, SH, MH.

Hal ini akan dikawal terus, karena Presiden sangat konsen hal ini. Presiden RI saat ini sangat istimewa dan perhatian, karena satu – satunya memperhatikan Raja, Sultan dan Pemangku Adat. Agar sebelum masa baktinya selesai agar persoalan ini tuntas.

Berdasarkan keterangan panitia pelaksana Simposium ini akan dibuka dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Selanjutnya acara Simposium ini akan menghadirkan Tokoh-tokoh adat sebagai nara sumber secara tentatif yaitu YM Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH, MH (Ketua Dewan Pendiri LKPASI), YM. Jend. TNI (Purn). Dr. H. Moeldoko, S.IP (Kepala Staf Kepresidenan RI), YM Prof. Dr. Ir. GPH. Suyoko M. Hadikusumo, MBA., PhD, (Kesultanan Yogyakarta). YM Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Unhas), laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, SH Mantan menkopolkam yang saat juga sebagai Ketua DPP FSBN.

Continue Reading

Trending