BANDUNG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPD PA GMNI Papua Barat Yosep Titirlolobi dalam wawancaranya kepada media ini di Kongres PA GMNI mengatakan bahwa ketidak-adilan dalam pemerataan pembangunan di tanah Papua dan kesejahteraan yang selama ini membuat Papua sangat tertinggal dari daerah lain.

Untuk itu, Yosep Titirlolobi sebagai Ketua DPD PA GMNI Papua Barat meminta agar pemerintah pusat serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di Papua, agar masyarakat Papua Percaya terhadap pemerintah baik secara pemerintahan maupun politik.

“Kami berharap dengan terpilihnya Ketua Umum DPP PA GMNI yang baru Prof Arif Hidayat, bisa mendorong pemerintah pusat untuk membangun kampus Nasionalis di Papua atau Papua Barat agar ajaran-ajaran Bung Karno bisa diketahui Oleh Masyarakat Papua, khususnya kaum nasionalis yang ada di tanah Papua,” ujarnya.

Kami juga meminta kepada pemerintah pusat untuk betul-betul memperhatikan SDM Papua

“Jangan cuman slogan saja karena fakta di lapangan sudah terbukti bahwa pemerintah pusat belum secara maksimal memperhatikan SDM Papua karena pemerintah pusat masih setengah hati dalam mempertahankan sumber daya manusia Papua,” ucap Yosep.

“Contohnya penerimaan CPNS saja, dimana kouta yang diberikan kepada SDM Papua ditentukan langsung oleh kementerian terkait sehingga yang lulus adalah orang Non Papua yang banyak diangkat jadi CPNS dari pada orang asli Papua ini yang harus dirubah,”ujar Yosep penuh harap.

Seharusnya, kementerian terkait harus banyak belajar dari TNI/Polri di Papua di mana Mabes TNI dan Mabes Polri dalam melakukan penerimaan anggota TNI-POLRI afirmasi jalur Otsus betul-betul mengangkat Putra/Putri Papua untuk mengabdi kepada negara dengan seleksi yang sangat ketat dan itu berhasil,”pungkasnya.

Sementara itu khusus di Papua dan Papua Barat masih banyak kekurangan sekali contohnya pembangunan infrastruktur meski ada dana infrastruktur Otonomi Khusus, tetapi pembangunan seperti jalan di tempat dan banyak juga mafia-mafia proyek dari luar dalam hal ini para kontraktor besar yang sudah berani kongkalikong bersama para balai-balai di daerah-daerah untuk mengatur proyek-proyek APBN maupun APBD.

Sehingga jangan salahkan kalau banyak orang Papua yang merasa didiskriminasi dalam hal lowongan pekerjaan mereka selalu berteriak merdeka atau ingin lepas dari NKRI.

“Bagi saya simpel saja apa yang menjadi hak bagi orang Papua maka pemerintah pusat harus memberikan kewenangan itu sesuai amanat undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua, dan untuk kepala daerah seharusnya mereka diberikan kewenangan penuh untuk melakukan Penerimaan CPNS tanpa di intervensi, pemerintah Pusat cukup mengawasi agar tidak ada nepotisme, sukuisme dalam penerimaan CPNS.

Bagi kami NKRI adalah harga mati, tetapi negara harus hadir dengan pemerataan pembangunan sehingga harga mati NKRI tidak bisa lagi di tawar-tawar tetapi kalau negara membiarkan saja, maka suatu saat akan menjadi bom waktu,” tuturnya tegas.

“Dengan hadirnya PA GMNI di Tanah Papua tentu kita akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Marhaen dan ajaran-ajaran Bung Karno di tanah Papua ini tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Negara,” kata Yosep.