Connect with us

Metro

Yosep Titirlolobi Ketua DPD PA GMNI Papua Barat Berharap Ada Perhatian Pemerintah Pusat

Published

on

BANDUNG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPD PA GMNI Papua Barat Yosep Titirlolobi dalam wawancaranya kepada media ini di Kongres PA GMNI mengatakan bahwa ketidak-adilan dalam pemerataan pembangunan di tanah Papua dan kesejahteraan yang selama ini membuat Papua sangat tertinggal dari daerah lain.

Untuk itu, Yosep Titirlolobi sebagai Ketua DPD PA GMNI Papua Barat meminta agar pemerintah pusat serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di Papua, agar masyarakat Papua Percaya terhadap pemerintah baik secara pemerintahan maupun politik.

“Kami berharap dengan terpilihnya Ketua Umum DPP PA GMNI yang baru Prof Arif Hidayat, bisa mendorong pemerintah pusat untuk membangun kampus Nasionalis di Papua atau Papua Barat agar ajaran-ajaran Bung Karno bisa diketahui Oleh Masyarakat Papua, khususnya kaum nasionalis yang ada di tanah Papua,” ujarnya.

Kami juga meminta kepada pemerintah pusat untuk betul-betul memperhatikan SDM Papua

“Jangan cuman slogan saja karena fakta di lapangan sudah terbukti bahwa pemerintah pusat belum secara maksimal memperhatikan SDM Papua karena pemerintah pusat masih setengah hati dalam mempertahankan sumber daya manusia Papua,” ucap Yosep.

“Contohnya penerimaan CPNS saja, dimana kouta yang diberikan kepada SDM Papua ditentukan langsung oleh kementerian terkait sehingga yang lulus adalah orang Non Papua yang banyak diangkat jadi CPNS dari pada orang asli Papua ini yang harus dirubah,”ujar Yosep penuh harap.

Seharusnya, kementerian terkait harus banyak belajar dari TNI/Polri di Papua di mana Mabes TNI dan Mabes Polri dalam melakukan penerimaan anggota TNI-POLRI afirmasi jalur Otsus betul-betul mengangkat Putra/Putri Papua untuk mengabdi kepada negara dengan seleksi yang sangat ketat dan itu berhasil,”pungkasnya.

Sementara itu khusus di Papua dan Papua Barat masih banyak kekurangan sekali contohnya pembangunan infrastruktur meski ada dana infrastruktur Otonomi Khusus, tetapi pembangunan seperti jalan di tempat dan banyak juga mafia-mafia proyek dari luar dalam hal ini para kontraktor besar yang sudah berani kongkalikong bersama para balai-balai di daerah-daerah untuk mengatur proyek-proyek APBN maupun APBD.

Sehingga jangan salahkan kalau banyak orang Papua yang merasa didiskriminasi dalam hal lowongan pekerjaan mereka selalu berteriak merdeka atau ingin lepas dari NKRI.

“Bagi saya simpel saja apa yang menjadi hak bagi orang Papua maka pemerintah pusat harus memberikan kewenangan itu sesuai amanat undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua, dan untuk kepala daerah seharusnya mereka diberikan kewenangan penuh untuk melakukan Penerimaan CPNS tanpa di intervensi, pemerintah Pusat cukup mengawasi agar tidak ada nepotisme, sukuisme dalam penerimaan CPNS.

Bagi kami NKRI adalah harga mati, tetapi negara harus hadir dengan pemerataan pembangunan sehingga harga mati NKRI tidak bisa lagi di tawar-tawar tetapi kalau negara membiarkan saja, maka suatu saat akan menjadi bom waktu,” tuturnya tegas.

“Dengan hadirnya PA GMNI di Tanah Papua tentu kita akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Marhaen dan ajaran-ajaran Bung Karno di tanah Papua ini tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Negara,” kata Yosep.

Continue Reading

Metro

Manola Hutagalung Optimis Perindo Jakarta Lolos Parliamentary Thershold

Published

on

By

JAKARTA – DPW Partai Persatuan Perindo Indonesia (Perindo) DKI Jakarta terus melakukan konsolidasi. Berbagai kebijakan partai telah dilakukan termasuk merangkul semua elemen masyarakat untuk dapat memenangkan Pemilu 2024 mendatang khususnya di DKI Jakarta.

Wakil Sekjen I Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Jakarta, Manola Hutagalung, mengatakan bahwa Perindo ikut serta membangun NKRI.

“Optimis Perindo lolos Parliamentary Thershold Sesuai dengan arahan Ketua Umum Harry Tanoe agar Perindo tembus dua digit dan mampu duduk 60 kursi di parlemen DPR RI agar bisa menyuarakan kepentingan masyarakat luas demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) turut serta membangun Indonesia semakin baik,” ujarnya usai pelantikan di hotel Royal Kuningan Jumat (23/9/2022).

Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 terbilang sudah di depan mata. Meskipun masih 2 tahun lagi, namun dari perspektif strategis, periode waktu itu harus dimaksimalkan sedini mungkin.

Pemanasan mesin partai politik berupa pemantapan pengurus hingga kader melalui konsolidasi dilakukan, termasuk oleh Partai Perindo di daerah.

Continue Reading

Metro

Pj Gubernur Harus yang Mengerti Karakteristik Jakarta, Pengusaha Butuh Kebijakan Pro Bisnis

Published

on

By

Jakarta – DPD HIPPI DKI Jakarta menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema PJ Gubernur Jakarta dan Harapan Pelaku Usaha bekerjasama dengan Forum Wartawan Balaikota dan DPR DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Cut Mutia, Menteng Jakarta Pusat, Selasa, (20/9/2022)

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan sangat mengharapkan sosok pemimpin yang efektif. Efektif apa, karena selain menjalani roda pemerintahan dua setengah tahun lagi dan juga menghadapi pilkada. Tidak hanya menghadapi pilkada, legislatif melainkan pemilihan serentak yang baru pertama kali dilakukan.

“Makanya kami berharap nanti Presiden Jokowi memilih sosok pemimpin yang efektif. Efektif disini artinya kami membutuhkan kondusifitas ekonomi dan investasi” ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat.

Kami dari kalangan pengusaha sangat menginginkan bahwa roda perekonomian tetap berjalan dan bagaimana tetap berjalan.

Kerena ada pembangunan Jakarta yang telah direncanakan sampai pada tahun 2026 dan tetap menjadi pegangan dalam menjalankan pembangunan oleh PJ Gubernur yang baru. Harus menjadi pegangan untuk bekerja dengan mengesampingkan selera.

Jangan seleranya yang baru tapi ini sudah ada blueprint-nya. Kami berharap sosok yang memahami persoalan Jakarta. Harapan kita dan harapan masyarakat DKI Jakarta yang mampu mengentaskan persoalan yang belum terselesaikan.

Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antara pusat dan daerah. Adanya keberlanjutan program-program dengan pimpinan sebelumnya. Kemudian, terciptanya stabilitas khususnya perkonomian Jakarta yang lebih baik lagi.

Tidak terjadinya penurunan standar pelayanan masyarakat dan semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemangku kepentingan di dalam masyarakat.

Pengusaha ingin hasil pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta dapat membuat iklim investasi mudah dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan khusus di ibu kota. Setiap pemilihan pemimpin bisa berlangsung demokratis, damai, stabilitas politik dan keamanan tetap kondusif, tutupnya.

Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2022. Presiden akan menunjuk dan melantik PJ Gubernur DKI Jakarta sampai terpilih Gubernur definitif pada pilkada serentak pada bulan November 2024.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki berharap, PJ Gubernur Jakarta mau mendengar saran dan kritik, ketika memimpin Jakarta selama masa transisi.

Harapan saya PJ Gubernur yang terpilih ini mau bersama kita berkolaborasi memimpin Jakarta. Kami juga menginginkan PJ Gubernur bisa merangkul semuanya, karena dia ditugaskan, bukan dipilih, untuk memimpin Jakarta selama hampir 3 tahun,” tandas dia.

Ketua Umum HIPMI Jaya Sona Maesana, Ketua Umum Apindo Roy Nicholas Mandey dengan Panitia Pelaksana Ketua HIPPI Jakarta Pusat Fauzan Fadel Muhammad.

Fauzan Fadel Muhammad menegaskan, PJ Gubernur DKI Jakarta harus bisa menyiapkan Jakarta menuju City 4.0.

Terlebih, sambung dia, Jakarta belum sepenuhnya pulih usai diterpa Pandemi Covid-19.

Ada 40 persen pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) gulung tikar akibat Covid-19.

“Masukan dari para Narsum ini akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi pertimbangan, sehingga dalam menetapkan Penjabat Gubernur Jakarta adalah figur yang sesuai dengan harapan dunia usaha dan yang direspon positif oleh pasar,” tukas dia.

Hasil FGD ini, akan disampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai rekomendasi pelaku usaha atas pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta.

Continue Reading

Metro

Nurjaman Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Menghadiri Acara Diskusi FGD PJ Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha

Published

on

By

Jakarta, – Nurjaman Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menghadiri acara diskusi FGD PJ Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha dihotel Sofyan Cikini Jakarta Pusat. Selasa (20/9/2022)

Mengatakan sebagai keterangan pers bahwa ; “Yang pertama kita perlu apresiasi kepada HIPPI DKI Jakarta dengan melaksanakan kegiatan seperti ini di DKI Jakarta juga mendorong untuk mendukung terhadap HIPPI DKI Jakarta dan kesemua sektornya untuk melakukan kegiatan ini dalam rangka memberikan aspirasi atau masukkan kepada PLT atau pejabat yang akan datang paskah ditinggalnya Pak Anies nanti yang akan datang.

Kemudian lanjut Nurjaman Kita tidak mau itu PLT, atau pejabat sementara itu tetap Gubernur juga pemangku kepentingan dan kebijakan DKI Jakarta, Kata Nya.

Kami lanjut Nurjaman, juga memberikan pesan moral kepada Gubernur yang akan datang agar bisa melanjutkan program-program yang positif yang direncanakan oleh gubernur yang sebelumnya, kemudian yang kedua bahwa tadi diawali saya sampaikan bahwa Gubernur yang akan datang disini yang untuk masa transisi ini Gubernur yang tidak mempunyai modal di acara tersebut dan Saya sampaikan itu tidak mempunyai modal politik artinya Gubernur itu tidak punya beban dan hutang kepada siapapun yang mana ia akan memberikan kebebasan alias Tidak punya hutang kepada siapapun, atau tidak memiliki kepentingan pada suatu partai politik bila nantinya begitu masuk ke Balaikota dan inilah menurut warga DKI Jakarta karena Kalau hasil pilkada itu punya modal politik akan Punya hutang politik karena mau tidak mau harus loyal terhadap partai, Ungkap Nurjaman.

Bahwa pejabat itu harus menjalankan program-program yang positif terhadap kelangsungan dunia usaha. Tanpa ada kelangsungan usaha, tanpa ada perusahaan ekonomi kita rusak, tegas Nurjaman

Nurjaman menambahkan bila Kita ingat 2 tahun sebelum diwaktu kemarin saat ekonomi kita anjlok oleh covid 19 atau pandemik terjadi -8% ekonomi kita Boro-boro untung yang ada minus. Oleh karena itu hari ini kita baru ada recovery, kita baru bangkit kembali, kata Nya.
Selain itu saat ini sedang dihantam BBM naik mau yang sudah disahkan pemerintah pusat .

Harapannya Mudah-mudahan tidak begitu berdampak terhadap pada kelangsungan usaha kami. Kami juga akan berusaha tetap mendorong agar perusahaan tetap berjalan dengan baik walaupun tentunya dengan kemaikan BBM semua komponen akan menjadikan satu gambaran kenaikan, harap Nurjaman

Disisi leverage cost product akan lebih tinggi karena bahan baku ikut naik. Karena BBM itu merupakan satu komponen dalam dunia industri dunia usaha.

Harapan dengan Gubernur yang akan datang kita seperti yang disampaikan tadi Bang Zaky bahwa itu harus ada kolaborasi dengan dunia usaha dengan semua sektor untuk melaksanakan kelangsungan pembangunan di DKI Jakarta.

Tetap harus ada kolaborasi tidak meninggalkan dan berpihak kepada siapapun juga tetapi berpihak kepada Rakyat DKI Jakarta.

Disampaikan sama bang Roy bahwa masyarakat itu termasuk kami. Dunia usaha, pengusaha, pekerja, buruh, semua kita juga wartawan adalah Rakyat DKI Jakarta itu yang harus diayomi oleh pejabat Gubernur yang akan datang.

Kita sebenarnya sudah dikenalkan dengan Revolusi Industri 4.0 seperti apa 4.0 tiba-tiba ujuk-ujuk muncul 4.0 artinya kita sudah lama denga dunia itu. Kita dengan media cetak sekarang bisa dengan online itu suatu produk dari 4.0 harapan kita kedepannya UMKM itu harus mulai digital. Tanpa melek digital UMKM tidak ada apa-apanya. Sekarang mudah tinggal pesan Go Food sudah 4.0 sudah bisa pakai aplikasi.” tutupnya.

Continue Reading

Trending