Connect with us

Metro

Yosep Titirlolobi Ketua DPD PA GMNI Papua Barat Berharap Ada Perhatian Pemerintah Pusat

Published

3 years ago

on

BANDUNG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPD PA GMNI Papua Barat Yosep Titirlolobi dalam wawancaranya kepada media ini di Kongres PA GMNI mengatakan bahwa ketidak-adilan dalam pemerataan pembangunan di tanah Papua dan kesejahteraan yang selama ini membuat Papua sangat tertinggal dari daerah lain.

Untuk itu, Yosep Titirlolobi sebagai Ketua DPD PA GMNI Papua Barat meminta agar pemerintah pusat serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di Papua, agar masyarakat Papua Percaya terhadap pemerintah baik secara pemerintahan maupun politik.

“Kami berharap dengan terpilihnya Ketua Umum DPP PA GMNI yang baru Prof Arif Hidayat, bisa mendorong pemerintah pusat untuk membangun kampus Nasionalis di Papua atau Papua Barat agar ajaran-ajaran Bung Karno bisa diketahui Oleh Masyarakat Papua, khususnya kaum nasionalis yang ada di tanah Papua,” ujarnya.

Kami juga meminta kepada pemerintah pusat untuk betul-betul memperhatikan SDM Papua

“Jangan cuman slogan saja karena fakta di lapangan sudah terbukti bahwa pemerintah pusat belum secara maksimal memperhatikan SDM Papua karena pemerintah pusat masih setengah hati dalam mempertahankan sumber daya manusia Papua,” ucap Yosep.

“Contohnya penerimaan CPNS saja, dimana kouta yang diberikan kepada SDM Papua ditentukan langsung oleh kementerian terkait sehingga yang lulus adalah orang Non Papua yang banyak diangkat jadi CPNS dari pada orang asli Papua ini yang harus dirubah,”ujar Yosep penuh harap.

Seharusnya, kementerian terkait harus banyak belajar dari TNI/Polri di Papua di mana Mabes TNI dan Mabes Polri dalam melakukan penerimaan anggota TNI-POLRI afirmasi jalur Otsus betul-betul mengangkat Putra/Putri Papua untuk mengabdi kepada negara dengan seleksi yang sangat ketat dan itu berhasil,”pungkasnya.

Sementara itu khusus di Papua dan Papua Barat masih banyak kekurangan sekali contohnya pembangunan infrastruktur meski ada dana infrastruktur Otonomi Khusus, tetapi pembangunan seperti jalan di tempat dan banyak juga mafia-mafia proyek dari luar dalam hal ini para kontraktor besar yang sudah berani kongkalikong bersama para balai-balai di daerah-daerah untuk mengatur proyek-proyek APBN maupun APBD.

Sehingga jangan salahkan kalau banyak orang Papua yang merasa didiskriminasi dalam hal lowongan pekerjaan mereka selalu berteriak merdeka atau ingin lepas dari NKRI.

“Bagi saya simpel saja apa yang menjadi hak bagi orang Papua maka pemerintah pusat harus memberikan kewenangan itu sesuai amanat undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua, dan untuk kepala daerah seharusnya mereka diberikan kewenangan penuh untuk melakukan Penerimaan CPNS tanpa di intervensi, pemerintah Pusat cukup mengawasi agar tidak ada nepotisme, sukuisme dalam penerimaan CPNS.

Bagi kami NKRI adalah harga mati, tetapi negara harus hadir dengan pemerataan pembangunan sehingga harga mati NKRI tidak bisa lagi di tawar-tawar tetapi kalau negara membiarkan saja, maka suatu saat akan menjadi bom waktu,” tuturnya tegas.

“Dengan hadirnya PA GMNI di Tanah Papua tentu kita akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Marhaen dan ajaran-ajaran Bung Karno di tanah Papua ini tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Negara,” kata Yosep.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

JAMMA Gelar Deklarasi Dukung Pramono – Rano Karno Cagub Wagub DKI Jakarta

Published

1 day ago

on

October 2, 2024

By

Continue Reading

Metro

DPW IP-KI DKI Jakarta Gelar FGD Mencari Pemimpin Berkarakter Pancasila

Published

2 days ago

on

October 1, 2024

By

Jakarta – Indikator dari kerisauan ini ditangkap saat Ketua DPW IP-KI Provinsi DKI Jakarta, Mulyadi Guntur yang juga pegiat sosial kemanusiaan melakukan komunikasi di sekolah-sekolah dasar, menengah di Jakarta yang terindikasi menurunnya pemahaman dan pengenalan terhadap dasar-dasar Negara dan dapat ditangkap adanya proses eliminasi terhadap Pancasila,Senin (1/10/2024)

 

“Ini adalah masalah serius yang harus juga disikapi serius”, tegasnya.Bukan perkara mudah untuk tetap membumikan serta mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dan cita- cita Proklamasi 1945 yang ada dalam preambule (Pembukaan dan UUD `45 asli),

 

Dimana nilai-nilai yang terkandung semakin tergerus ditengah-tengah desakan modernitas dan perkembangan ekonomi yang mulai menggerus nilai-nilai moral yang menghalalkan segala cara, kurangnya figur panutan pemimpin yang diakibatkan persaingan terbuka yang berhadap-hadapan dengan individu-individu yang rentan jiwa serta pemikiran politik yang tidak seragam-cenderung rendah- dalam kecakapan dan intelektual serta kematangan dalam emosi, pengetahuan politiknya yang diperparah dengan stagnasi transformasi politik pada kader-kader politk dalam pendidikan partai politik.

 

Focus Group Discussion kali ini diselenggarakan di Aula Gd. DHD `45 Lantai 2 di bilangan Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB, datang para narasumber dari Pangdam V Jayakarta, Kapolda Metro Jaya, Pj Gubernur DKI Jakarta,

 

Ketua Dewan Paripurna DHN `45 hingga Ketua Kerabat Pecinta Alam ditengah-tengah hiruk pikuk rakyat Jakarta yang masuk dalam pencarian Pemimpin Provinsi Jakarta. Inisiatif ini diambil oleh Ketua DPW IP-KI Provinsi DKI Jakarta

 

Mulyadi Guntur ditengah-tengah geliat serta gerak perilaku politik yang mengedepankan kepentingan kelompok dan Mulyadi Guntur tetap mengingatkan untuk seluruh masyarakat Jakarta pada umumnya dan seluruh kader DPW IP-KI Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk tetap mengingatkan kepada seluruh Paslon untuk tetap mengingat, menjaga serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan (Preambule) UUD `45 sebagai cita-cita Proklamasi 1945 yang harus menjadi landasan untuk bersikap dan berperilaku untuk memimpin rakyat Jakarta ke depan.

 

“Kerinduan atas sosok pemimpin ini begitu diharapkan tidak hanya oleh para kader DPW IP-KI Provinsi DKI Jakarta namun oleh seluruh rakyat Jakarta yang koheren, jadi siapapun pemimpin yang terpilih adalah pemimpin bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, dan sikap perilakunya harus mencerminkan cita-cita Prokalamasi 1945”, tambahnya

Continue Reading

Metro

Anak Abah Gelar konsolidasi Relawan Anies Tema “Menuju Pilkada DKJ dan Pendirian Ormas/Partai

Published

5 days ago

on

September 28, 2024

By

Jakarta – Konsolidasi Anak Abah mengadakan agenda konsolidasi Relawan Anies (Anak Abah) dengan tema “Menuju Pilkada DKJ dan Pendirian Ormas/Partai.Sabtu (28/9/2024)

 

Adapun statement Eka Jaya selaku Ketua Umum Pejabat menyatakan,”Kami mengadakan agenda ini sebagai bentuk kekhawatiran kami akan apa yang sudah kami rasakan, dimana relawan Anies harus berdiri tegak dengan keputusan awal, yakni harus tetap menjadi pejuang dan mengawal Anies, dalam bentuk kotak kosong apalagi kita tahu bahwasanya kamu paham di rezim ini banyak kezaliman yang terjadi, dengan salah satu faktanya adalah Pilkada di DKJ,”.

 

“Saya selaku Ketua Umum Jaga Anies adalah kita harus tahu, keputusan apapun harus kita jaga dan kawal, terutama kepemimpinan Anies ini adalah hal yang bermanfaat dan bermaslahat, dengan kotak kosong adalah aspirasi terbaik bagi kami, mari Relawan Anies harus berdiri tegak dan mengawal Anies Baswedan,” jelas Bastoni pada awak media.

Continue Reading

Trending