Connect with us

Metro

Yosep Titirlolobi Ketua DPD PA GMNI Papua Barat Berharap Ada Perhatian Pemerintah Pusat

Published

on

BANDUNG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPD PA GMNI Papua Barat Yosep Titirlolobi dalam wawancaranya kepada media ini di Kongres PA GMNI mengatakan bahwa ketidak-adilan dalam pemerataan pembangunan di tanah Papua dan kesejahteraan yang selama ini membuat Papua sangat tertinggal dari daerah lain.

Untuk itu, Yosep Titirlolobi sebagai Ketua DPD PA GMNI Papua Barat meminta agar pemerintah pusat serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di Papua, agar masyarakat Papua Percaya terhadap pemerintah baik secara pemerintahan maupun politik.

“Kami berharap dengan terpilihnya Ketua Umum DPP PA GMNI yang baru Prof Arif Hidayat, bisa mendorong pemerintah pusat untuk membangun kampus Nasionalis di Papua atau Papua Barat agar ajaran-ajaran Bung Karno bisa diketahui Oleh Masyarakat Papua, khususnya kaum nasionalis yang ada di tanah Papua,” ujarnya.

Kami juga meminta kepada pemerintah pusat untuk betul-betul memperhatikan SDM Papua

“Jangan cuman slogan saja karena fakta di lapangan sudah terbukti bahwa pemerintah pusat belum secara maksimal memperhatikan SDM Papua karena pemerintah pusat masih setengah hati dalam mempertahankan sumber daya manusia Papua,” ucap Yosep.

“Contohnya penerimaan CPNS saja, dimana kouta yang diberikan kepada SDM Papua ditentukan langsung oleh kementerian terkait sehingga yang lulus adalah orang Non Papua yang banyak diangkat jadi CPNS dari pada orang asli Papua ini yang harus dirubah,”ujar Yosep penuh harap.

Seharusnya, kementerian terkait harus banyak belajar dari TNI/Polri di Papua di mana Mabes TNI dan Mabes Polri dalam melakukan penerimaan anggota TNI-POLRI afirmasi jalur Otsus betul-betul mengangkat Putra/Putri Papua untuk mengabdi kepada negara dengan seleksi yang sangat ketat dan itu berhasil,”pungkasnya.

Sementara itu khusus di Papua dan Papua Barat masih banyak kekurangan sekali contohnya pembangunan infrastruktur meski ada dana infrastruktur Otonomi Khusus, tetapi pembangunan seperti jalan di tempat dan banyak juga mafia-mafia proyek dari luar dalam hal ini para kontraktor besar yang sudah berani kongkalikong bersama para balai-balai di daerah-daerah untuk mengatur proyek-proyek APBN maupun APBD.

Sehingga jangan salahkan kalau banyak orang Papua yang merasa didiskriminasi dalam hal lowongan pekerjaan mereka selalu berteriak merdeka atau ingin lepas dari NKRI.

“Bagi saya simpel saja apa yang menjadi hak bagi orang Papua maka pemerintah pusat harus memberikan kewenangan itu sesuai amanat undang-undang otonomi khusus kepada masyarakat Papua, dan untuk kepala daerah seharusnya mereka diberikan kewenangan penuh untuk melakukan Penerimaan CPNS tanpa di intervensi, pemerintah Pusat cukup mengawasi agar tidak ada nepotisme, sukuisme dalam penerimaan CPNS.

Bagi kami NKRI adalah harga mati, tetapi negara harus hadir dengan pemerataan pembangunan sehingga harga mati NKRI tidak bisa lagi di tawar-tawar tetapi kalau negara membiarkan saja, maka suatu saat akan menjadi bom waktu,” tuturnya tegas.

“Dengan hadirnya PA GMNI di Tanah Papua tentu kita akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Marhaen dan ajaran-ajaran Bung Karno di tanah Papua ini tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Negara,” kata Yosep.

Continue Reading

Metro

MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan Gelar Halal Bi Halal

Published

on

By

Tangerang Selatan – Setelah sekian lama tidak diadakan Halal Bi Halal disebabkan karena Covid-19, maka Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tangerang Selatan pada tahun ini menggelar Halal Bi Halal di Sekretariat MPC Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu.(14/05/2022)

Seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang ada di Tangsel berjumlah 7 PAC yaitu PAC Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Serpong, Pondok Aren, Setu dan Serpong Utara. Semua anggota berkumpul pada hari itu untuk merayakan Halal Bi Halal.

Terlihat dari wajah-wajah setiap yang datang penuh sukacita dan kegembiraan setelah sekian lama tidak bertatap muka secara langsung karena Covid-19.

Turut hadir dalam acara ini mewakili Wali Kota Tangsel yaitu Ketua Kesbangpol Tangsel, Chaerul Shaleh, serta tamu undangan.

Pewarta media ini berkesempatan mewawancarai Ketua MPC Tangsel, Muhammad Reza A’O atau Bang A’O dan mengatakan maksudnya mengadakan kegiatan ini.

“Halal Bi Halal merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun setelah dua tahun tidak diadakan karena Covid-19 dan diadakan untuk saling bermaaf-maafan dan seluruh pengurus MPC, Ketua PAC, dan semua anggota hadir,” katanya dengan ramah.

Mengenai pemerintahan Kota Tangsel yang sekarang, Bang A’O menegaskan bahwa semua berjalan baik, lancar dan sangat mendukung kegiatan MPC PP Tangsel.
“Pemerintahan Tangsel berjalan sangat baik dan sangat mendukung kami (MPC PP-Red).

Hubungan dengan pemerintah bahwa kami Pemuda Pancasila MPC PP Tangsel akan mengawal pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Tangsel. Pelayanan pemerintahan Wali Kota Tangsel sempat terhenti disebabkan oleh Covid-19,” tutur Ketua MPC PP Tangsel ini.

Senada dengan itu, Sekretaris MPC PP Tangsel, Maxwel menjelaskan kondisi MPC Pemuda Pancasila serta semua PAC bahwa semua berjalan baik.

“Kondisi PP Tangsel Alhamdulilah semua berjalan baik-baik saja dan semuanya berjalan dengan baik,” katanya dengan ramah.

Sementara itu, Dankoti MPC PP Tangsel, Mahludin Sica mengatakan bahwa kegiatan ini baru dapat dilakukan.

“Karena pandemi Covid-19 sudah lama PP tidak mengadakan pertemuan. Ketua MPC PP Tangsel berinisiatif mengadakan Halal Bi Halal setelah sekian lama tidak diadakan. MPC PP Tangsel berjalan baik, kondusif dan baik-baik saja,” ujar Dankoti MPC PP Tangsel ini dengan mimik muka bahagia.

Kegiatan Halal Bi Halal ini dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

Metro

Yayasan Wakaf Al Muhajirien Jaka Permai Gelar Halal Bi Halal 1443 H dan Pengukuhan H Mohammad Syaifudin B. Com, S.T Sebagai Ketua Pengurus Tahun 2022-2027

Published

on

By

Bekasi – Yayasan Al Muhajirien sudah berusia 36 Tahun dan terus memberikan pelayan yang terbaik bagi siswa dan orang tuanya.

H Mohammad B. Com S.T saat usai acara kepada media mengatakan HUT Yayasan baru kali ini bisa acara secara langsung karena pademi covid 19,

“Secara bersama sama hadir pendiri, pembina, pengawas baik yang dahulu maupun sekarang juga ibu ibu muslimat ” di Pusdiklat Yayasan Muhajirien, Ujarnya. Rabu (18/5/2022)

Ada enam pendiri antara lain KH Mohamad Zein dan? Suport acara ini sangat meriah dan hangat seperti Puspita, para vendor, securiti, kolega kolega baik bisnis maupun sosial.

Yayasan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat bekasi dan juga semua. Ada 10 sekolah Al Azhar yang terletak di Kemang Pratama, Jaka Permai dan Grand Wisata dengan luas tanah mencapai 6 ha.

Sekolah Al Azhar terbaik dan landed (tidak bertingkat), Untuk segmen menengah ke atas, berbayar maka fasilitas terbaik. Terus melakukan perbaikan fasilitas pendidikan baik mesjid, kantin dan lain lain.

Sumber dana dari yayasan dan suport dari sponsor, agar semakin maju.

Pada kegiatan ini yang hadir antara lain Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin karena kesibukanya menjadi Plt Presiden tidak bisa hadir tetapi di wakili oleh staff Kepresidenan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang di wakili oleh Direktur Pendidikan Dasmen Dr Hasbi, Plt Walikota Dr Tri Ardianto , Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Rois Am PBNU, serta sejumlah tokoh juga undangan lainya.

Ketua Umum MUI juga memberikan tausyiah (kajian) yang menyentuh guru, karyawan dan semua yang hadir.

H Mohammad Syaifudin juga mengatakan anak Plt Walikota Bekasi sekolah di SMA Al Azhar 8 dan juga pernah juara Olimpiade sain beberapa waktu lalu jadi hubunganya dekat tambahnya.

Harapan yayasan bisa bermanfaat di usia 36 tahun dan sebentar lagi 37 tahun, karena ada 700 guru dan keluarganya, jumlah siswa hampir mencapai 5000, wali murid, vendor. Sampai saat ini tidak ada masalah

Continue Reading

Metro

Rivan Purwantono : Jasa Raharja Santuni Korban Meninggal Dunia Karawang Kurang dari 18 Jam

Published

on

By

KARAWANG – Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di Jalan Tamelang Purwasari, Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (15/05/2022)sore.

Kecelakaan tragis tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Tujuh Korban meninggal dunia dievakuasi ke RS Karya Husada Karawang, sementara seorang korban meninggal dunia lainnya dibawa ke RS Fikri Husada. Delapan korban yang mengalami Luka Berat dan Luka Ringan dibawa ke RS Fikri Husada Karawang.

Dari informasi yang berhasil dihimpun kecelakaan bermula ketika mobil elf dengan No. Pol. T 7556 DB yang datang dari arah Cikampek ke arah Karawang sekitar pukul

15.30 WIB, melaju dalam keadaan oleng. Mobil tak terkendali sehingga keluar jalur berlawanan di Jalan Tamelang Purwasari dan menabrak sejumlah pengendara motor, gerobak serta pejalan kaki.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (16/05/2022) menyampaikan turut berduka cita. “Segenap Jajaran Jasa Raharja turut berduka cita yang mendalam atas kejadian memilukan tersebut. Petugas Jasa Raharja bersama Unit Lakalantas Polres Karawang langsung turun ke TKP dan melakukan pendataan korban meninggal dunia di RS Karya Husada dan RS Fikri Husada Karawang.

Kesimpulan atas peristiwa yang terjadi, korban kecelakaan tersebut terjamin Program Perlindungan Jasa Raharja. Tujuh korban meninggal dunia terdiri dari 4 korban merupakan warga Karawang, 1 korban warga Purwakarta, 1 korban warga Magelang dan seorang korban lainnya adalah warga Yogyakarta, seluruh korban meninggal dunia telah mendapat santunan dari Jasa Raharja kurang dari 18 jam” ujar Rivan.

Rivan menegaskan “Sementara bagi korban luka-luka sesaat setelah terjadi kecelakaan telah diterbitkan surat jaminan dimana seluruh biaya korban luka-luka dijamin Jasa Raharja maksimal sebesar Rp 20 Juta. Langkah proaktif dilakukan petugas Jasa Raharja semata-mata untuk kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa musibah”.

Korban meninggal dunia berhak atas santunan yang diserahkan kepada ahli waris yang sah sebesar Rp50 juta. Sementara untuk korban luka-luka dijamin biaya perawatan oleh Jasa Raharja, sampai dengan maksimal sebesar Rp20 juta. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2017.

Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital, maka proses santunan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sistem pelayanan telah terintegrasi dengan instansi terkait, yakni Polri, Rumah Sakit, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Pamong Praja setempat hingga perbankan.

“Santunan ini diberikan mengingat para pemilik kendaraan sudah melunasi kewajiban membayar SWDKLLJ pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga apabila terjadi musibah kecelakaan dalam perjalanan dengan kendaraan bermotor tersebut akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Jasa Raharja sesuai Program Perlindungan Dasar Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan” tutur Rivan.

“Belajar dari kasus yang sudah terjadi ini Jasa Raharja akan mendorong seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi untuk berinovasi dan menerapkan rambu peringatan yang lebih efisien sehingga benar-benar akan menjadi pengingat bagi para pengguna jalan bahwa mereka berada di daerah rawan kecelakaan” tutup Rivan.

Continue Reading

Trending