Connect with us

Metro

Transformasi Digital dan Inovasi Dorong Kinerja Positif Jasa Raharja Kuartal III-2021

Published

on

JAKARTA – PT Jasa Raharja, BUMN penyelenggara program perlindungan dasar kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, berhasil mencetak kinerja positif kuartal III-2021, berkat berbagai transformasi digital dan inovasi yang dilakukan sejak awal tahun guna memberi kemudahan kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono memaparkan, manajemen dan seluruh insan Jasa Raharja terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan inovasi, transformasi digital, dan efisiensi. Ketiga langkah ini menjadi kunci bagi pertumbuhan perusahaan di saat pandemi maupun menjadi pondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Jasa Raharja terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui transformasi digital di sektor pelaksanaan program intensifikasi pendapatan bersama mitra kerja, penerapan operational excellence yang berpedoman dengan governance risk compliance, sector pendapatan, pengelolaan investasi yang aman, pengembangan human capital yang unggul , serta efisiensi biaya yang dilakukan manajemen,” jelas Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (15/12/2021)

Lebih lanjut Rivan Achmad memaparkan, berbagai transformasi digital yang telah dilakukan bersama mitra kerja antara lain pengembangan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang diharapkan ke depannya akan menjadi Bank Data dan digitalisasi Road Tax dapat menjadi salah satu alat Electronic Vehicle Identification yang memungkinkan menjadi Modern Road Payment System pada seluruh transaksi di jalan seperti pembayaran toll hingga parkir.

Sementara diinternal Jasa Raharja antara lain penerapan sistem DASI-JR, sistem keuangan ORACLE e-Business Suite untuk transaksi pendapatan, investasi, klaim dan lain-lain, kemudian sistem pelaporan manajemen risiko digital Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMMR), tata kelola SDM melalui HRIS, MOVIS, tata persuratan digital SIAP-JR, dan PKBL Online.

Langkah transformasi digital untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat juga dilakukan melalui pengembangan aplikasi JRKu dan Sistem Verifikasi Rawatan (Sivera). Integrasi sistem pelayanan santunan dengan Korlantas Polri, Sistem Kependudukan dan catatan sipil, BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit juga terus dilakukan.

Dari sisi operasional, PT Jasa Raharja dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik, juga berhasil meningkatkan kecepatan pelayanan proses klaim santunan yang semakin baik dan cepat, dimana rata-rata kecepatan penyerahan santunan meninggal dunia (MD) adalah 1 hari 10 jam lebih cepat 1 hari 14 jam dari target 3 hari dan lebih cepat 5 jam dari tahun lalu yaitu 1 hari 15 jam, dimana total santunan yang diserahkan s 1,73 T naik 0,8% dari periode yg sama tahun lalu” tambah Rivan.

Tidak hanya pelayanan santunan program pencegahan kecelakaan juga tak luput dilakukan salah satunya dengan mengintegrasikan sistem Electronic Traffic Law Enforcement dengan aplikasi JRKu. Demikian juga kegiatan pencegahan yang bersifat edukatif berupa pelatihan kepada awak angkutan, pelatihan penanganan korban lakalantas bagi masyarakat untuk mengurangi fatalitas.Juga kegiatan bersifat partisipatif berupa sinergi dengan stakeholder Korlantas Polri, Kemenhub, 5 (lima) pilar keselamatan jalan dalam bentuk safety campaign bersama. dan tentunya kegiatan bersifat preventif yaitu pendistribusian alat-alat/sarana pencegahan kecelakaan, dan program seperti mudik online.

Sementara itu, Jasa Raharja juga berkontribusi di bidang sosial bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL). Dimana dalam merealisasikannya berpedoman kepada 4 (empat) pilar TJSL yaitu Pilar Lingkungan, Pilar Sosial, Pilar Hukum dan Tata Kelola dan Pilar Ekonomi.

Pilar Lingkungan misalnya melaksanakan program Pengembangan Kawasan Ekowisata Kulati Sulawesi Tenggara, Penanaman Mangrove dan Tabebuya. Pilar Sosial telah dilaksanakan progam Vaksinasi, Traffic Hero, Youth Traffic Innovation dan progam pelatihan disabilitas. Di Pilar Hukum dan Tata Kelola dilaksanakan program RAN P4GN bersama BNN di beberapa cabang. Sementara pada pilar ekonomi dilakukan pendanaan kepada UMK melalui sinergi dengan PT Bahana Artha Ventura.

Transformasi digital dan Inovasi yang berhasil diusung ditambah dengan keberhasilan melakukan Efisiensi memberikan dampak positif di sektor keuangan Jasa Raharja sehingga membukukan kinerja kuartal III-2021 yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan total aset sebesar Rp 16 triliun atau naik 16,39% dari posisi periode sama tahun lalu.

Dari sisi permodalan, Jasa Raharja tercatat memiliki permodalan yang kuat, dengan rasio risk based capital (RBC) sebesar 702,88%, meningkat 27,10% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 553%, seiring kenaikan ekuitas sebesar 22,01% menjadi Rp 12,68 triliun. Angka RBC ini jauh di atas angka RBC yang ditetapkan regulator yakni sebesar 120%.

Jasa Raharja juga mencatatkan hasil investasi hingga September 2021 sebesar Rp 590,12 miliar atau naik 7,01% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan pengelolaan investasi yang secure dan aman dan juga seiring mulai membaiknya kondisi pasar modal jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada saat awal pandemi.

Alhasil, PT Jasa Raharja mampu mencetak kinerja positif di tengah pandemi Covid-19, berupa peningkatan laba bersih sebesar 48,85% atau sebesar Rp 1,35 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 911,68 miliar. “Ke depan, Jasa Raharja akan terus melakukan optimalisasi pendapatan seiring dengan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat, melalui aplikasi JRKu yang bisa langsung membayar pajak kendaraan bermotor maupun sistem host to host dengan seluruh operator angkutan baik darat, laut dan udara,” kata Rivan.

“Manajemen mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan Jasa Raharja dan berbagai stakeholders terkait sehingga kinerja Perusahaan dapat terus berkembang. Kinerja positif ini tentunya merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh Insan Jasa Raharja dalam mengawal dan memastikan transformasi digital proses bisnis,” tutup Rivan.

Continue Reading

Metro

Yayasan Trisakti Disingkirkan Setelah 58 Tahun Mencerdaskan Putra Putri Bangsa

Published

on

By

 

Jakarta –  Puncak kesewenang-wenangan pemerintah terhadap Yayasan Trisakti, terjadi pada 20 Februari 2023, dimana Kemenkumham RI mengeluarkan Surat Keputusan No AHU-AH.01.06-0009012 tanggal 20 Februari 2023 yang mengesahkan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas “Yayasan Trisakti” versi Pemerintah berdasarkan Akte No. 03 tanggal 10 Februari 2023.

 

Padahal Yayasan Trisakti yang asli sudah berdiri sejak tahun 1966. “Inilah tindakan sewenang-wenang dan menyalahi segala perundang-undangan yang berlaku terhadap yayasan yang telah mengabdi lebih dari 5 dasawarsa,” kata Ketua Pembina Yayasan Trisakti, Prof. Dr. Anak Agung Gede Agung kepada puluhan wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (15/07/2024).

 

Surat Keputusan ini kata Anak Agung bertentangan dengan undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

 

Sebagai akibat dari pengesahan Kemenkumham RI atas Akta No. 03 tersebut, selanjutnya Bank Negara Indonesia memblokir rekening Yayasan Trisakti yang sah berdasarkan Anggaran Dasar tahun 2005. “Ini mengakibatkan operasi Yayasan Trisakti terpuruk karena tidak lagi memiliki pendanaan yang diperlukan,” papar Anak Agung.

 

Menurut Anak Agung perubahan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) merupakan tindakan melawan hukum. Apalagi dilakukan dengan cara paksa dan intimidasi. “Kami menolak dijadikan PTN BH, karena kami sudah mandiri sejak lama. Dan kami tidak pernah mengajukan diri untuk ikut program PTN BH. Teror terhadap pengurus Yayasan Trisakti yang asli adalah bentuk pemaksaan yang sangat radikal,” papar Menteri Sosial era Presiden Gus Dur tersebut.

 

Independensi Perguruan Tinggi Swasta lanjut Anak Agung jelas ada dasar hukumnya.

 

“Seperti tertera pada undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengakui adanya Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dengan kewenangannya sendiri,” jelasnya.

 

Anak Agung menegaskan, pihaknya tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjadi PTN BH.

 

“Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya menyatakan dengan tegas tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah,” paparnya.

 

Anak Agung berkisah, sejak berdirinya, Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya sudah tegak mandiri. Fakta inilah yang melatarbelakangi Universitas Trisakti tidak berminat menjadi PTN BH.

 

Anak Agung menceritakan, rencana pengambilalihan Yayasan Trisakti dan aset-asetnya oleh oknum pemerintah bukan pertama kalinya dilakukan. Melainkan sudah sejak lama mereka bergerilya.

 

Namun naas bagi Universitas Trisakti, sejak tahun 1998, tepatnya ketika terjadi pengambilalihan Universitas Trisakti secara tidak sah oleh rektor Thoby Mutis. “Sejak saat itulah pemerintah tidak henti-hentinya melakukan berbagai rentetan usaha untuk mengambilalih Yayasan Trisakti,” kata Anak Agung.

 

Buntutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022 yang mengangkat 9 Pejabat Pemerintah aktif menjadi anggota pembina Yayasan Trisakti Tandingan.

 

Padahal, Yayasan Trisakti yang lama masih ada berdiri kokoh.

 

Pengangkatan pejabat pemerintah aktif tersebut menurut

Anak Agung jelas bertentangan dengan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

 

“Dalam UU itu, yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dan bukan oleh keputusan menteri,” ujarnya.

 

Anak Agung tidak diam, Yayasan Trisakti asli lantas menggugat Kepmen No. 330/P/2022 melalui PTUN dan memenangkan perkara tersebut dengan Putusan No. 407/G/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan Kepmen No. 330/P/2022 tidak sah demi hukum dan harus segera dicabut.

 

Namun oknum-oknum pemerintah tidak mengindahkan putusan PTUN tersebut. Mereka malah pada 10 Februari 2023, melalui akta No.03 yang dibuat oleh notaris membentuk Yayasan Trisakti versi pemerintah berikut susunan kepengurusannya yang didasari Kepmen No. 330/P/2022 yang sebelumnya dinyatakan tidak sah.

 

“Inilah yang saya katakan radikal sekali merebut Yayasan Trisakti,” jelas Anak Agung.

 

Sebagai warga negara yang taat hukum,  saat ini, pihaknya melakukan perlawanan kepada pemerintah untuk mengembalikan kembali Yayasan Trisakti untuk dikelola langsung oleh para pembina sebelumnya.

 

Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Nugraha Kusumah mengatakan langkah hukum baik di PTUN maupun di Mahkamah Agung sudah dimenangkannya.

 

Gugatan selanjutnya adalah pengajuan pembatalan akta nomor 3 tahun 2023 versi pemerintah sedang dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

 

“Ada memang beberapa langkah yang kita lakukan tapi tidak kita sampaikan dulu, secara politis juga kita berharap Komisi X DPR RI dapat memantau juga kasus ini,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tengah mempersiapkan perubahan perguruan tinggi menjadi PTN-BH untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk mengikuti program ini.

 

Namun kampus Universitas Trisakti tidak tertarik mengikuti program tersebut karena sejak puluhan tahun sudah terbukti kualitasnya.

 

Upaya paksa terhadap Universitas Trisakti, menurut Anak Agung, salah satu tujuannya adalah untuk mengambil seluruh aset milik yayasan.

 

Upaya yang mereka lakukan adalah pada tahun 2011, Yuswar Zainul Basri, salah satu termohon eksekusi, membuat laporan yang tidak benar ke Kemenkumham RI menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Laporan ini berakibat dilakukannya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti, walaupun Menristekdikti melalui Surat No. B/124/M/HK.04.00/2009 tanggal 20 Maret 2019 menyatakan bahwa Kemenristekdikti tidak pernah mengajukan permohonan pemblokiran Yayasan Trisakti pada SABH.

 

Pemblokiran SABH ini kata Anak Agung mengakibatkan Yayasan Trisakti lumpuh.

 

“Kami tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum sehari-hari seperti mengangkat dan memberhentikan kepengurusan universitas dan perguruan-perguruan tingginya, membuat kurikulum baru, bahkan tidak bisa membuka rekening bank,” paparnya.

 

Seperti diketahui, Yayasan Trisakti didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag dengan disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Dr. Sjarif Thayeb.

 

Pada tanggal 31 Desember 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan SK No. 0281/U/1979 yang “Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti, seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti”.

 

Pada  31 Januari 1992 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti melalui Akta No. 152 tanggal 31 Januari 1991 dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, SH, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 29, tanggal 9 Juli 1991 Tambahan No. 55.

 

Pada tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis merevisi Statuta yang pada hakikatnya mengambil alih Universitas Trisakti secara tidak sah.

 

Terakhir Anggaran Dasar Yayasan Trisakti diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti dengan Akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 21 tanggal 6 Januari 2006 dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Continue Reading

Metro

Epi Sulandari S. Si ME Hadiri Acara Economic Talk Batch I, Food Security And The Global Uncertainty

Published

on

By

Jakarta – Epi Sulandari S. Si ME Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog hadiir di acara Economic Talk Batch I, Food Security And The Global Uncertainty di Sadjo Resto Cafe, senin  (15/7/2024)

Acara dihadiri oleh Prof Dr.Ir. Rokhmin Dahuri Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong (2001-20004), Epi Sulandari S. Si ME Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Prof Anthony Budiawan Managing Director at Political, Economic and Policy Studies, Prof Dr. Jamhari, S.P., M.P Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Bagas Kurniawan Ketua Umum PB HMI , Ibnu Tokan Kabid Ekonomi Pembangunan PB HMI , Muhammad Nafi’i Fungsionaris PB HMI.

Seusai acara ditemui awak media Epi Sulandari S. Si ME mengatakan Bulog menjaga ketahanan pangan , Pangan yang tersedia dapat dijangkau mengutamakan pangan dalam negeri, produksi dan yang dikonsumsi sama malah harga semakin naik, maka kita harus produksi pangan sebanyak – banyaknya dalam negeri, pemerintah bekerjasama dengan Bulog harus menyediakan cadangan atau simpanan pangan,”paparnya Epi, Seusai acara ditemui awak media

Jadi kita tidak ada rencana untuk import pangan karena memang kita mengutamakan pangan dalam negeri, kalau seumpama kurang dalam negeri, kita boleh tambahkan dari luar negeri kalau ada penugasan Bulog dari pemerintah, tapi kalau kita tidak perlu import tidak apa- apa juga tapi itu menjadi kekuatan kita dan bisa menjadi kemampuan pemerintah bahwa stock food di dalam negeri sudah aman,”terang Epi.

Untuk ketahanan pangan/food itu sendiri yang pertama kita harus jaga stock pangan dulu namanya stock cadangan pemerintah, kita mendukung banget peningkatan produksi pangan jadi lebih mudah dan lebih banyak pangan yang akan kita beli dan tersedia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,”pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Isu Jusuf Hamka Di Dorong DPP Golkar Wagub Jakarta, MKGR Jaktim Menolak

Published

on

By

Desas desus Jusuf Hamka Alias Baba Alun Bos Jalan Tol ini di isukan akan maju di Pilgub Jakarta, selebaran angin itu dari DPP Golkar entah benar atau tidak, Akan tetapi isu itu sudah berhembus ketengah masyarakat.

Agus Harta Ketua Ormas MKGR Jakarta Timur, Sekaligus Bendahara Partai Golkar Jakarta Timur.

Menepis sebaran angin tersebut hanya isapan jempol sekelompok orang yang ingin mengambil Manfaat Isu Pilkada dijakarta, Agus menilai lagipula Jusuf Hamka sudah terlalu sepuh, jangan dong dikerjain, Beliau orang baik suka menolong. Seru agus.

Tapi di Jakarta kan ada Bang Zaki Ketua Golkar Provinsi Jakarta, beliau sudah teruji, poles sedikit jadi ini barang, DPP Golkar harus segera menunjuk Cagub-cawagub Di Pilkada DKI Jakarta, Jangan terlalu banyak Menggoreng, Kalo kelamaan ya Hangus, Masyarakat ogah dikasih barang Hangus.

Artinya jangan patahkan semangat kader golkar di Jakarta, Bang Zaki sdh menaikan jumlah kursi DPRD Provinsi Jakarta loh dari 6 Ke 10, Plus beliau sebagai ketua Tim Kemenangan Prabowo-Gibran di Jakarta dan itu sukses.  Dan jangan anggap segala sesuatu perjuangan itu pake materi, Tapi jadikan penglaman dan semangat kader itu sebagai modal Dasar. Tutup agus.

Continue Reading

Trending