Jakarta – Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hak-hak normatif pekerja serta membangun kolaborasi yang lebih erat antara gerakan buruh, pemerintah, dan aparat negara dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Kongres III KPBI yang berlangsung di Hotel Acacia, Minggu (7/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, perwakilan pemerintah, anggota legislatif, serta unsur kepolisian.

Dalam pidato pembukaannya, Ilhamsyah menyoroti masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan yang menjadi pemicu utama konflik hubungan industrial di berbagai daerah. Menurutnya, pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

“Sekitar 90 persen konflik perburuhan berangkat dari pelanggaran norma normatif. Karena itu pengawasan harus diperkuat agar aturan benar-benar dijalankan,” tegas Ilhamsyah di hadapan peserta kongres.

Ia menilai, apabila hak-hak normatif pekerja dapat dipenuhi secara konsisten oleh perusahaan, maka berbagai perselisihan ketenagakerjaan dapat diminimalisasi dan stabilitas hubungan industrial akan semakin terjaga.

Selain menyoroti persoalan pengawasan, Ilhamsyah juga membahas perkembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk berbagai penyesuaian regulasi pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, dinamika hukum dan kebijakan yang berkembang saat ini menunjukkan adanya proses penyempurnaan regulasi yang perlu terus dikawal oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam aspek kesejahteraan pekerja, Ilhamsyah menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan kenaikan upah minimum yang dinilai memberikan dampak positif bagi buruh. Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Ilhamsyah menegaskan bahwa gerakan buruh tidak memandang aparat negara sebagai pihak yang berseberangan. Sebaliknya, buruh dan negara harus berjalan bersama dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

“Negara bukan musuh kita. Kolaborasi yang terbuka harus dimanfaatkan agar aspirasi buruh lebih terakomodir dan kebijakan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ilhamsyah juga mengapresiasi kehadiran berbagai unsur pemerintah dan lembaga negara, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilainya sebagai bentuk komitmen membangun dialog konstruktif antara negara dan organisasi pekerja.

Menurutnya, sejumlah agenda strategis perjuangan buruh masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah, di antaranya penguatan perlindungan pekerja rumah tangga, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, hingga penanganan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi di berbagai sektor industri.

Kongres III KPBI diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, merumuskan strategi perjuangan buruh ke depan, serta memperkokoh peran serikat pekerja dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik di Indonesia.

Pembukaan kongres ditandai dengan pernyataan resmi pimpinan sidang yang menandakan dimulainya seluruh rangkaian agenda Kongres III KPBI sebagai forum tertinggi organisasi dalam menentukan arah perjuangan buruh Indonesia untuk periode mendatang.

Jakarta – Penguatan organisasi dan peran koperasi kembali menjadi perhatian dalam lingkungan KOSGORO 1957. Sejumlah pengurus daerah mendorong agar berbagai program strategis yang dijalankan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara merata hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua PDK KOSGORO 1957 Kabupaten Jayapura, Jack Judzoon Puraro, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam (5/6/2026).

Menurut Jack, sinkronisasi program antara Pengurus Pusat KOSGORO 1957, Pengurus Pusat Koperasi dan Organisasi (PPK), hingga Dewan Pimpinan Daerah dan Kabupaten/Kota menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan efektif di lapangan.

“Yang kami harapkan adalah adanya kolaborasi yang lebih kuat dari tingkat pusat sampai ke daerah. Program-program itu harus benar-benar bisa berdampak langsung di wilayah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jack.

Ia menilai berbagai inisiatif yang telah dijalankan di tingkat pusat sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Namun, koordinasi dan implementasi program masih perlu diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di pusat dengan pelaksanaan di daerah.

Jack juga menyoroti pentingnya integrasi berbagai program kerja sama yang telah dibangun KOSGORO 1957 melalui sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Menurutnya, hasil kerja sama tersebut tidak seharusnya berhenti pada tataran nasional, melainkan perlu diterjemahkan menjadi program konkret yang dapat dijalankan oleh pengurus daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

“Di pusat ada banyak program yang berjalan. Harapan kami, program-program tersebut tidak hanya berhenti di tingkat PPK, tetapi juga dapat diturunkan ke daerah sehingga kami dapat memahami arah kebijakan organisasi dan menindaklanjutinya melalui kegiatan yang relevan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jack juga menyinggung sejumlah program yang tengah dijalankan oleh PPK di tingkat pusat. Ia berharap program-program tersebut dapat disosialisasikan secara lebih luas kepada seluruh jajaran pengurus daerah agar tercipta kesamaan pemahaman dan arah gerak organisasi.

Koperasi Harus Menjadi Pilar Utama
Lebih lanjut, Jack menegaskan bahwa koperasi merupakan fondasi utama gerakan KOSGORO 1957 sejak awal berdirinya organisasi. Karena itu, keterlibatan aktif organisasi dalam penguatan ekosistem koperasi nasional dinilai sangat penting.

Ia mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang saat ini fokus pada pengembangan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, termasuk program Koperasi Desa (Kopdes) serta inisiatif Koperasi Merah Putih yang bertujuan membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Namun demikian, ia menilai peran KOSGORO 1957 dalam berbagai program tersebut masih belum optimal di sejumlah daerah.

“Basis kita ini koperasi. Tetapi dalam perkembangan program-program pemerintah yang sedang berjalan, kami melihat KOSGORO belum banyak terlibat secara langsung.

Padahal secara sejarah dan kapasitas organisasi, KOSGORO memiliki pengalaman panjang di bidang koperasi,” ungkapnya.
Menurut Jack, pengalaman dan jaringan organisasi yang telah terbentuk hingga ke tingkat akar rumput merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan program koperasi nasional.

Dorong Kolaborasi yang Lebih Luas
Jack berharap ke depan terdapat ruang kolaborasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan seperti KOSGORO 1957 dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan koperasi.

Ia meyakini keterlibatan organisasi yang memiliki basis kader dan jaringan luas akan memperkuat implementasi program serta meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dukungan berbagai pihak, termasuk unsur legislatif yang memiliki kedekatan historis dengan organisasi, dinilai dapat menjadi faktor pendukung dalam memperluas sinergi di sektor koperasi.

“Kalau kita bisa masuk dan berkolaborasi, maka program koperasi itu akan lebih kuat, lebih terarah, dan benar-benar menyentuh masyarakat. Pada akhirnya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat tercapai secara lebih optimal,” tegasnya.

Menurutnya, penguatan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan program pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan koperasi nasional, KOSGORO 1957 diharapkan mampu kembali mengambil peran strategis dalam mendorong penguatan ekonomi rakyat hingga ke tingkat akar rumput.

Dengan meningkatnya sinergi antara pusat dan daerah serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, program koperasi nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan formal semata, tetapi berkembang menjadi gerakan ekonomi yang hidup, kuat, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Jakarta – Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) resmi menggelar Musyawarah Besar (Mubes) VI di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Forum tertinggi organisasi tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi ke depan, sekaligus memilih kepemimpinan baru yang akan melanjutkan estafet perjuangan FORKABI.

Ketua Umum DPP FORKABI, Abdul Ghoni, menegaskan bahwa Mubes VI merupakan bagian dari proses regenerasi organisasi yang harus berjalan secara demokratis, terbuka, dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh kader untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan organisasi.

Menurutnya, masa kepemimpinannya akan segera berakhir sehingga seluruh anggota dan pengurus yang memiliki kapasitas serta komitmen terhadap organisasi dipersilakan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum FORKABI.

“Sebentar lagi saya akan memasuki masa demisioner. Karena itu, saya terbuka bagi siapa pun anggota maupun pengurus FORKABI yang memiliki keinginan untuk maju sebagai calon Ketua Umum. Silakan, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya,” ujar Abdul Ghoni.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pembatasan bagi kader-kader terbaik FORKABI untuk tampil dalam kontestasi kepemimpinan. Organisasi, kata dia, harus menjadi wadah yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki integritas, kapasitas, serta visi yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.

Selain membahas regenerasi kepemimpinan, Abdul Ghoni juga mengingatkan kembali sejarah lahirnya FORKABI yang berakar dari semangat reformasi. Organisasi tersebut dibentuk untuk memperkuat posisi masyarakat Betawi dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya.

“FORKABI lahir dari reformasi. Kami hadir untuk menyatukan kekuatan masyarakat Betawi dan membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Abdul Ghoni turut menyoroti pentingnya peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat Betawi. Menurutnya, sejak era reformasi, keterlibatan masyarakat dalam dunia politik semakin terbuka sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai proses demokrasi dan kebijakan publik.

Ia menilai politik tidak lagi dapat dipandang sebagai sesuatu yang tabu karena berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat lahir melalui proses politik. Oleh sebab itu, masyarakat Betawi perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi agar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan bangsa dan daerah.

Ke depan, FORKABI berencana memperluas program pembinaan, pendidikan masyarakat, serta sosialisasi organisasi ke berbagai wilayah Jabodetabek yang masih memiliki komunitas Betawi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat eksistensi organisasi sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Meski lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Betawi, Abdul Ghoni menegaskan bahwa FORKABI merupakan organisasi yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun daerah asal.

“FORKABI bukan hanya milik orang Betawi. Masyarakat Jawa, Sunda, maupun dari daerah lain yang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi dan membangun organisasi ini dipersilakan bergabung,” tegasnya.

Sementara itu, Musyawarah Besar VI FORKABI secara resmi dibuka oleh Uus Kuswanto selaku Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kontribusi FORKABI dalam menjaga identitas budaya Betawi sekaligus mendukung pembangunan ibu kota.

Menurut Uus, FORKABI merupakan salah satu organisasi masyarakat yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat dan selama ini berperan menjaga harmoni sosial di Jakarta. Ia juga menyampaikan salam serta penghormatan dari Gubernur DKI Jakarta kepada seluruh peserta Mubes.

Uus menilai berbagai dinamika yang terjadi dalam organisasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh elemen FORKABI tetap menjaga persatuan dan soliditas organisasi setelah proses musyawarah selesai dilaksanakan.

“Dinamika yang terjadi di FORKABI ini bisa dilalui dengan baik. Itulah namanya demokrasi. Yang penting pada akhirnya nanti adalah kita menjadi satu kesatuan organisasi yang sama-sama membangun Jakarta menjadi kota global dan kota yang aman,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Jakarta tidak dapat berkembang tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Betawi. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan FORKABI dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat identitas budaya lokal di tengah transformasi Jakarta sebagai kota global.

Lebih lanjut, Uus menegaskan bahwa budaya Betawi memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan Jakarta. Pengakuan terhadap budaya Betawi, menurutnya, kini semakin kuat setelah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya inti Jakarta.

Melalui penyelenggaraan Mubes VI ini, FORKABI diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang kuat, menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman, serta semakin mempererat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga kelestarian budaya Betawi dan membangun Jakarta yang inklusif, aman, maju, dan berdaya saing global.