Connect with us

Metro

Para Lelaki Pun Dukung RUU TPKS: Harus Segera Disahkan Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak!

Published

4 tahun ago

on

JAKARTA – 14 Januari 2022 -Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu (11/1/2022) pekan ini, dua lelaki muda berbalut jaket almamaternya duduk menyimak. Mika Simon Sibarani yang hadir bersama seorang rekannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegero sempat pula menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). “Kasus kekerasan seksual terus meningkat eskalasi kasusnya di masyarakat, termasuk di kampus. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh RUU TPKS yang menjadi RUU Inisiatif DPR sebab kita butuh RUU TPKS untuk menciptakan ruang aman yg bebas kekerasan seksual. Kami mendukung adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS ini, kata Mika.

Kehadiran dua pemuda dalam dengar pendapat bersama para aktivis perempuan itu, mendapat perhatian dari Puan. “Baik sekali kalau semua, termasuk kaum lelaki juga ikut concern soal RUU TPKS, karena ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan dan anak, tapi masalah bangsa,” kata Puan.

Mika tentu bukan satu-satunya pria yang memiliki kepedulian atas dinamika yang terjadi terhadap perjalanan RUU TPKS ini. Ada banyak pria yang juga mendukung disahkannya RUU TPKS tersebut karena persoalan kekerasan seksual juga bisa dialami pria.

Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 1 dari 10 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari 2021 silam, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar pernah menyampaikan hasil studi kuantitatif yang dilakukan oleh organisasinya dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang melaporkan 33,3 persen laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Meski tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 66%, jumlah tersebut menjadi sangat signifikan bila merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa satu korban kekerasan sudah terlalu banyak.

Apresiasi atas pernyataan Puan yang menyatakan akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR juga dilontarkan oleh Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah Ketua DPR jika pekan depan menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif yang diprioritaskan dan segera disahkan,” kata Usman. Menurutnya, banyak sekali warga masyarakat yang sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Usman bercerita bahwa Jumat (14/1) dini hari tadi saja, ia baru tiba dari perjalanan darat luar kota untuk membantu seorang perempuan yang baru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. “Cukup parah. Bukan hanya kekerasan fisik biasa, atau kekerasan verbal dan mental saja. Tetapi nyaris semuanya, termasuk kekerasan seksual. Sang istri juga dipisahkan dari anak perempuan yang kini dibawa oleh suami tanpa kejelasan nasib anak dan lokasi keberadaannya. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian, Polda Jabar dan Bareskrim, semoga ada tindakan hukum. Sebulan lalu saya membantu seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pesantren,” katanya.

Kondisi bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual dan karenanya RUU TPKS menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan juga disampaikan oleh aktivis kesetaraan dan keragaman yang juga akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Nur Iman Subono Ia dengan tegas mengatakan mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS ini. “Apalagi RUU yang begitu urgen ini sudah tertunda lebih dari satu tahun,” katanya. Menurutnya, meski memang prioritas dan fokus penangan kekerasan seksual saat ini cenderung lebih berfokus untuk perempuan, sejatinya korban dan pelaku bisa siapa saja. “Jadi jelas, RUU ini sebenarnya buat kemaslahatan orang banyak,” cetusnya.

Politisi Budiman Sudjatmiko pun menyampaikan hal yang sama terkait perkembangan RUU TPKS ini. “Menurut saya, sudah benar yang dikatakan Ketua DPR bahwa RUU TPKS ini harus disegerakan. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya disebabkan oleh hubungan relasi kuasa yang tidak setara ini rentan terjadi di lembaga apa pun. Sekuler, keagamaan, sipil, militer, bahkan keluarga. Apalagi, kasus kekerasan umumnya bersifat seperti gunung es. Yang muncul di permukaan hanya sebagian kecilnya saja, sementara kasus lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, terkubur di bawah permukaan,” katanya.

Budiman dan Usman juga mengingatkan, perlunya memperhatikan dan melindungi kepentingan korban dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi. Perlindungan korban ini pula yang menurut Usman, menjadi alasan perlunya RUU TPKS segera disahkan. “Terlalu lama penderitaan masyarakat kita berjalan tanpa perlindungan Negara dalam kasus kekerasan seksual. RUU ini hendak memberi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. Sebab penindakan dan pencegahan jenis kejahatan ini belum diatur dalam Undang-Undang lain. Padahal sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penghukuman pelaku maupun perlindungan yang berbasis prinsip pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam Undang-Undang lain,” ungkap Usman.”

Baik Nur Iman, Usman dan Budiman juga menampik pendapat segelintir kelompok yang menentang RUU TPKS ini. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU TPKS yang bisa dianggap pro perzinahan dan sebagainya. RUU ini secara khusus atau lex spesialis menangani kekerasan seksual dan fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Korban sudah berjatuhan dan korbannya ini bisa siapa saja, lintas usia, kelas, etnis, agama, status sosial ekonomi dan lokasi. Karenanya RUU ini harus dikawal bersama sampai menjadi undang-undang,” katanya. Ia juga menyitir perspektif Hak Asasi Manusia yang memandang satu orang korban yang jatuh karena sebuah kasus kekerasan sudah lebih dari cukup. “Selebihnya hanya angka-angka. Toleransi kita harus nol untuk kasus-kasus kekerasan seksual,” Nur Iman menandaskan.

“Mereka yang menentang pasti kurang memahami esensi tindak pidana kekerasan seksual dan mengapa tidak adanya persetujuan dalam hubungan seksual itu merupakan kejahatan. Bahkan dalam pernikahan pun, hubungan seksual dengan paksaan itu jelas merupakan tindak kejahatan, yaitu perkosaan dalam hubungan pernikahan. Jika mereka pakai isu agama untuk menolak RUU ini, itu sangat keliru karena ajaran agama juga melarang kekerasan seksual. Hukum internasional juga melarang kekerasan seksual, bahkan jenis-jenis tertentu dari kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM. Hukum pidana tentang zina dan kesusilaan yang diatur Undang-Undang lainnya sangat problematik dan harus diperbaiki. RUU ini adalah sebagian saja dari upaya perbaikan sistem perlindungan negara kepada kita semua, tanpa kecuali, termasuk anak cucu kita,” Usman menyatakan.

Senada dengan dua pendapat tersebut, Budiman pun menolak pendapat segelintir kelompok tersebut. “Jangan sampai kekolotan segelintir kelompok yang salah paham atau menyalahpahami RUU TPKS ini mempengaruhi pemikiran tentang urgensi untuk memberi ruang aman bagi kemanusiaan. Suara minor dari sedikit orang ini tak boleh malah menggagalkan ekspresi dan kebutuhan banyak orang,” tandasnya.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Gelar Leaders Forum Bersama Ahok, IKA PPM & PPM School Gandeng Mirae, INTI Tangsel dan McDonald’s Indonesia

Published

3 jam ago

on

Juni 27, 2026

By

Jakarta,- Memasuki tahun 2026, Indonesia berada dalam fase per-tumbuhan yang relatif stagnan, cenderung menurun menghadapi tekanan strategis yang semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang konservatif, percepatan transformasi digital, peningkatan ekspektasi masyarakat, serta risiko reputasi dan kepercayaan publik menuntut kualitas kepemimpinan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga tangguh dan konsisten dalam jangka panjang.

Di tengah dinamika tersebut, pemimpin dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian kin-erja bisnis, ketahanan organisasi, dan integritas pengam-bilan keputusan. Tekanan publik, volatilitas ekonomi global, serta perubahan perilaku nasabah dan tenaga kerja menjadikan ketahanan (resilience) sebagai kompe-tensi kepemimpinan yang krusial dan bukan lagi sekadar atribut personal.

Pengalaman memimpin organisasi besar melewati berbagai fase krisis, transformasi, dan perubahan struk-tural menjadi sumber pembelajaran penting bagi generasi pemimpin berikutnya. Kepemimpinan yang adaptif dan resilien memungkinkan organisasi tidak hanya bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga tumbuh secara berkelanju-tan dan membangun kepercayaan dengan nasabah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka menjaga wawasan praktis tentang adaptive dan resilient leadership serta memberikan inspirasi dan pembelajaran karier jangka panjang untuk generasi pemimpin masa depan, Ikatan Alumni PPM School of Management (IKA PPM) dan PPM School Management (PPM School) menggandeng PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) serta McDonald’s Indonesia menggelar Leaders Forum Bersama Ahok. Forum berbentuk diskusi talkshow “Adaptive & Resilient Leadership, Menjadi Pemimpin Adaptif Menghadapi Ketidakpastian” guna mengupas bagaimana memimpin dengan tenang, konsisten, tetap kuat di tengah tekanan dan perubahan.

Dengan Host: Associate Director HR & GS McDonalds Indonesia, Yan Wibisono. Dan, pembicara Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Gubernur DKI periode 2014 2017, Wakil Ketua Umum INTI Robert Njo, Tomy Taufan (Direktur PT. Mirrae Asset Sekuritas Indonesia).

Acara dihadiri ratusan audience dari kalangan professional perbankan, leader, talenta muda, Gen Z & millennial serta mahasiswa/pelajar. Talkshow Leaders Forum ini di-gelar di Ruang A. M. Kadarman, Lantai 2, Gedung B, PPM School, Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juni 2026, mulai pukul 13.00 WIB.

Adapun yang bertindak sebagai opening speech dalam seminar ini adalah Ketua Umum IKA PPM: David Chandrawan. Dan, Ketua PPM School Dr. Wendra, M.HRM.

Beri Pemahaman Terkait Adaptive & Resilient Leadership
Ketua Umum IKA PPM, David Chandrawan, dan Ketua PPM School, Dr. Wendra kompak dalam keterangannya kepada awak media, menyampaikan bahwa Leaders Forum ini dapat memberikan pemahaman kepada para leader untuk menjadi pemimpin adaptif menghadapi keti-dakpastian. Karena, lanjutnya, pemimpin dituntut meng-hadapi perubahan yang makin kompleks, mulai dari tekanan ekonomi, percepatan digital, hingga sorotan publik.

Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan tidak cukup hanya adaptif. Tetapi, juga harus resilient, tenang, dan konsisten dalam mengambil keputusan jangka panjang.

Pokok pembahasan Leaders Forum, kata David, yakni membantu para leader dan calon pemimpin agar dapat menggali wawasan praktis tentang adaptive & resilient leadership terkait:
1. Memahami bagaimana pemimpin mengambil keputu-san strategis di bawah tekanan dan ketidakpastian.
2. Mengidentifikasi peran integritas, konsistensi, dan keteladanan pemimpin dalam menjaga kepercayaan pub-lik.
3. Memberikan inspirasi dan pembelajaran karier jangka panjang untuk generasi pemimpin masa depan.

Ketua PPM School Dr. Wendra menambahkan beberapa hal utama yang menjadi fokus pembahasan diskusi Leaders Forum, antara lain sebagai berikut.
1. Adaptive Leadership di Tengah Ketidakpastian
* Memimpin organisasi di tengah perubahan ekonomi, teknologi, dan ekspektasi publik
* Mengambil keputusan strategis dalam situasi krisis dan tekanan tinggi
2. Integritas dan Konsistensi Kepemimpinan
* Menjaga kualitas keputusan dan tata kelola di bawah sorotan public
* Peran integritas dan keteladanan pemimpin dalam menjaga reputasi organisasi
3. Membangun Resiliensi Organisasi dan Tim
* Ketahanan tim menghadapi tekanan, perubahan dan krisis
* Membangun budaya kerja yang siap menghadapi tantangan jangka panjang
4. Kepemimpinan Jangka Panjang
* Berpikir melampaui target jangka pendek
* Menyiapkan fondasi organisasi dan kepemimpinan yang berkelanjutan
Peroleh Wawasan Kepemimpinan Strategis
Basuki Tjahaya Purnama atau yang dikenal juga dengan nama Ahok menekankan bahwa memimpin organisasi besar saat krisis membutuhkan integritas, keberanian, dan karakter yang teguh.

Dari pengalamannya memimpin birokrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta hingga BUMN sebesar PT Pertamina, ia membagikan beberapa refleksi inti:

1. Visi dan Keberanian
Memimpin di ibu kota atau perusahaan negara tidak sekadar mengandalkan kepintaran, melainkan keberanian mengambil keputusan tegas meski tidak populer.
2. Transparansi dan Data
Penerapan sistem digital (seperti e-budgeting) menjadi fondasi untuk menjaga akuntabilitas publik dan mence-gah penyimpangan di tengah ekosistem yang resistan terhadap perubahan.
3. Kepatuhan pada Meritokrasi
Ahok menentang keras campur tangan politik yang men-gorbankan profesionalisme. Menurutnya, pemimpin harus berani menolak intervensi yang merugikan perusa-haan dan siap memasang badan demi kepentingan kha-layak luas.
4. Pengendalian Krisis
Menghadapi tekanan publik, polarisasi, dan konflik inter-nal, ia percaya bahwa kunci bertahap adalah fokus pada kinerja dan pelayanan, sambil membiarkan hasil kerja ny-ata (showcase) menjadi pembuktian kepada para pengkritik.

Organizational Resilience Versi Robert Njo
Resiliensi organisasi diakui sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan. Berdasarkan diskusi strategis Leaders Forum di PPM School, bersama leader/praktisi bisnis seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum INTI Pusat, Robert Njo yang didampingi Indra Wahidin, Ketua Umum INTI & Ulung Rusman, Ketua Harian INTI, serta Santo Wirawan, Ketua INTI Tangsel, mengatakan bahwa kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan berdaya tahan tinggi adalah fondasi mutlak agar bisnis dapat bertahan menghadapi ketidakpastian.

Berikut adalah pilar utama kepemimpinan resilien yang mendukung keberlanjutan organisasi versi Robert Njo.
1. Pengambilan Keputusan CepatPemimpin yang tangguh mampu membaca situasi dan bertindak efisien serta mengambil keputusan taktis tanpa ragu di masa krisis.
2. Pemecahan Masalah KolaboratifAlih-alih memberikan semua jawaban, pemimpin yang baik memfasilitasi timnya agar mandiri dalam mene-mukan solusi.
3. Pembangunan Kapasitas AdaptifKemampuan menye-suaikan gaya kepemimpinan dengan konteks dan situasi adalah kunci mempertahankan fokus utama tim.
4. Ketahanan Mental (Hardiness)Pemimpin tidak hanya mengelola tekanan untuk diri sendiri. Tetapi, juga menjadi jangkar penenang yang memotivasi seluruh anggota organisasi.
Saran Untuk Pemimpin Masa Depan
Sebagai Direktur di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tomi Taufan menekankan pentingnya adaptasi dinamis melalui tiga pilar utama: adopsi teknologi yang tangguh (seperti fitur trailing stop untuk mitigasi risiko), edukasi finansial untuk investor ritel, dan pemanfaatan advisory wealth management. Menurut Tomi, dalam menghadapi dinamika industri pasar modal dan asset management saat ini, pendekatan strategis yang dijalankan meliputi pemanfaatan teknologi yakni menggunakan platform ino-vatif seperti aplikasi M-STOCK untuk merespons perger-akan pasar dengan lebih cepat.

Literasi dan edukasi untuk menyeimbangkan antusiasme investor ritel yang terus bertambah dengan pemahaman risiko dan literasi keuangan yang memadai. Layanan ter-personalisasi serta mengembangkan layanan advisory yang memungkinkan diskusi dan perumusan strategi in-vestasi yang disesuaikan dengan tujuan finansial nasabah.
Talkshow Interaktif

Format acara sendiri berbentuk talkshow interaktif yang mengangkat pengalaman lapangan dan prinsip-prinsip praktis dari narasumber. Yakni, dengan pendekatan yang membumi dan pengalaman praktikal.
Dalam acara itu, David Chandrawan menegaskan, Forum Leadership ini mengajarkan peserta bahwa tantangan kepemimpinan di Indonesia ke depan bukan hanya soal perubahan teknologi atau tekanan bisnis.

Melainkan, kemampuan pemimpin untuk tetap adaptif, tenang, dan tangguh di tengah ketidakpastian. “Adaptive & Resilient Leadership menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang konsisten, menjaga kepercayaan, serta membangun organisasi dan karier jangka panjang yang berkelanjutan,” ujar David yang merupakan alumni STM PPM cum laude tahun 2021 dan lulusan terbaik Faukltas Teknik Universitas Indonesia (UI) tahun 1999 sekaligus Transaction Banking Manager pada Bank Central Asia (BCA) ini mengakhiri pernyataannya.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat, pemberian donasi kepada tiga puluh pemimpin masa depan dari Yayasan Yatim Piatu Muslimin serta penyerahan plakat dam top up kepada narasumber dan moderator. Hiburan full band dengan artis top ibu kota dan doorprize yang berlimpah serta foto bersama semua peserta dan nara sumber mengakhiri Leaders Forum ini dengan indah.

Continue Reading

Metro

PMI Kota Jaksel Bersama GAMISMU Masjid AL IKHLAS Gelar Khitanan Masal

Published

4 jam ago

on

Juni 27, 2026

By

Jakarta – Dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1448 H, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Pengurus Keluarga Majelis Muslimah (GAMISMU) dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Ikhlas menyelenggarakan kegiatan sosial Khitanan Massal bagi masyarakat .

Kegiatan yang berlangsung di Lantai 2 Masjid Al Ikhlas, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/6), diikuti oleh 16 peserta.

Kegiatan ini menjadi momen yang membahagiakan bagi para orang tua yang memanfaatkan layanan khitanan gratis sebagai bentuk kepedulian PMI Kota Jakarta Selatan bersama GAMISMU dan DKM Masjid Al Ikhlas kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan.

Dalam sambutan Ketua PMI Kota Jakarta Selatan H.Mundari,S.IP, M.SI.yang dibacakan oleh Ketua Bidang Pelayanan dan Penanggulangan Bencana, disampaikan bahwa khitanan massal merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian PMI kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak di wilayah Jakarta Selatan.

Pada kegiatan tersebut, PMI Kota Jakarta Selatan Membantu menyediakan tenaga medis, operator khitan, peralatan kesehatan, bingkisan, serta uang saku bagi seluruh peserta.

Seluruh Bantuan pembiayaan PMI Kota jakarta selatan dalam kegiatan ini berasal dari dana yang dihimpun melalui Bulan Dana PMI Kota Jakarta Selatan sebagai sumbangan masyarakat, yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program kemanusiaan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penanggulangan bencana, serta kegiatan sosial lainnya..

Ketua DKM Masjid Al Ikhlas, Ustaz Hardiansyah, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PMI Kota Jakarta Selatan atas dukungan penuh sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PMI Kota Jakarta Selatan yang telah membantu hingga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih juga kepada Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, Puskesmas Kelurahan Pejaten Timur, serta para donatur yang telah memberikan dukungan. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Dra. Hj. Maryanthi, M.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga dhuafa dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan khitan.

“Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar program ini tepat sasaran.

Selain layanan khitan gratis, setiap peserta juga menerima paket perlengkapan sekolah, paket kesehatan, bingkisan makanan, serta uang saku sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada anak-anak,” jelasnya.

Salah seorang orang tua peserta mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya khitanan massal gratis ini.

Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, PMI Kota Jakarta Selatan kembali menegaskan hadir memberikan pelayanan kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan lembaga keagamaan.

(And/04)

Continue Reading

Metro

Sinergi Jurnalis dan Influencer, Kekuatan Baru Partai Rakyat Indonesia Mengawal Transparansi dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju

Published

7 jam ago

on

Juni 27, 2026

By

Jakarta, 27 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI) secara resmi melantik kepengurusan Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia (JURI) dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung DPP Partai Rakyat Indonesia, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis partai dalam memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi informasi, serta mendukung demokrasi yang sehat di era digital.

Mengusung tema “Maju Jurnalis dan Influencer untuk Jaga Bangsanya”, organisasi sayap baru ini dipimpin oleh Aditya Fahlevi sebagai Ketua dan Kiki sebagai Sekretaris Jenderal. Kehadiran JURI diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara insan pers dan para kreator konten dalam membangun ekosistem informasi yang edukatif, akurat, dan bertanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Umum JURI terpilih Muhammad Reza Fahlevi menegaskan bahwa pembentukan JURI merupakan jawaban atas tantangan besar yang dihadapi bangsa saat ini, khususnya maraknya penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi di ruang digital.

“Kolaborasi antara jurnalis dan influencer merupakan langkah strategis untuk membangun komunikasi yang sehat antara kebijakan partai dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Kami ingin menghadirkan informasi yang objektif, edukatif, dan mampu menjadi jembatan aspirasi rakyat,” ujar Reza.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia Muhammad Nazaruddin menegaskan bahwa kehadiran JURI merupakan kekuatan baru sekaligus sayap strategis partai dalam menghadapi dinamika demokrasi modern.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), peran media dan influencer semakin vital dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Negara demokrasi seperti Indonesia tidak bisa melupakan atau meninggalkan teman-teman media. Apalagi di era digital dan perkembangan AI saat ini, peran jurnalis dan influencer merupakan salah satu pondasi utama untuk membangun komunikasi bangsa yang transparan, terbuka, dan akuntabel,” kata Nazaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan informasi dan kritik di ruang publik. Menurutnya, kebebasan berpendapat harus tetap dijaga sebagai bagian dari demokrasi, namun perlu disampaikan secara santun, berakhlak, konstitusional, dan tidak menimbulkan perpecahan.

“Partai Rakyat Indonesia mendukung penuh kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah. Namun, semua itu harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan tidak anarkis. Jurnalis dan influencer yang berintegritas memiliki peran penting dalam membendung penyebaran hoaks yang dapat mengancam persatuan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nazaruddin juga mengaitkan peran media digital dengan agenda besar pembangunan nasional, khususnya program hilirisasi industri yang diyakini mampu membawa Indonesia menuju negara maju dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan membangun pemahaman publik yang kuat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri.

“Kita ingin seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola di dalam negeri melalui hilirisasi agar rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Perjuangan besar ini membutuhkan edukasi yang kuat kepada masyarakat.

Teman-teman jurnalis dan influencer adalah instrumen modern yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan positif tersebut kepada generasi muda,” ujarnya.

Sebagai penutup, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia menginstruksikan kepada seluruh pengurus JURI yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat jaringan komunikasi dan memperluas jangkauan edukasi publik di berbagai daerah.

DPP Partai Rakyat Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan organisasi JURI, baik dari sisi pembinaan, fasilitasi program, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan terbentuknya JURI, Partai Rakyat Indonesia berharap dapat menghadirkan sinergi yang kuat antara jurnalisme profesional dan kreativitas digital dalam menjaga demokrasi, memperkuat persatuan nasional, serta mengawal pembangunan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Continue Reading

Trending