Connect with us

Metro

Ketua Umum AAI Terpilih Palmer Situmorang Berikan Pernyataan Sikap Mengenai Munas AAI di Bandung

Published

on

Bandung – Sehubungan dengan adanya pihak-pihak yang memberikan tanggapan keliru serta menyesatkan terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Advokat Indonesia yang dilaksanakan secara serentak di 6 (enam) TPM dengan TPM Utama di Hotel Holiday Inn, Jln. Djunjunan No. 96, Bandung (“MUNAS VI AAI”), dengan ini saya, Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H., selaku Ketua Umum AAI masa bakti 2022-2027, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa beredar berita penundaan MUNAS VI AAI karena Covid-19, adalah tidak benar, karena penundaan MUNAS VI AAI bukan semata-mata karena alasan Pandemi Covid-19, melainkan akibat kelalaian Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020 dalam mengurus permohonan izin keramaian penyelenggaraan acara MUNAS VI AAI ke MABES POLRI;

2. Bahwa kondisi Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan yang terbaru pada Januari 2022 ditemukan varian Omicron, sebagaimana diberitakan oleh Pemerintah melalui Media Cetak dan Elektronik jumlah penduduk yang dinyatakan positif Covid-19 akan meningkat hingga akhir bulan Februari 2022, sehingga Pemerintah menyatakan keadaan Jawa dan Bali masuk ke Level-3 Penanganan Covid-19, Rekan Ismak selaku Ketua Umum periode 2015-2020 (Demisioner) tidak melakukan tindakan yang patut mencegah afgar peserta Munas tidak terjebak dalam bahaya Pandemi Covid19, padahal seharusnya selaku Ketua Umum Demisioner, penanggungjawab Munas mengambil sikap apakah menunda Munas atau meneruskan Munas. Tetapi pemanggilan Munas dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan / memiliki izin sebelum pemanggilan diumumkan di Koran Republika tanggal 27 Januari 2022, tidak lazim dan tidak patut apalagi dalam situasi pandemi Covid19;

3. Bahwa sejenak menoleh ke belakang, pada tanggal 19 Februari 2021, DPP AAI Periode 2015-2022 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan MUNAS AAI VI, kemudian pada tanggal 19 Mei 2021 telah diumumkan melalui koran Republika yang terbit pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 (halaman 15), mengenai pelaksanaan MUNAS VI AAI Tahun 2021 dilaksanakan di Hotel Pullman Bandung Grand Central dan Ibis Styles Bandung Grand Central pada tanggal 25-27 Juni 2021;

4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, DPP AAI telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penundaan Pelaksanaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Advokat Indonesia (MUNAS AAI) VI Tahun 2021 yang menunda MUNAS VI AAI sampai September 2021 atau selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2021;

5. Bahwa penundaan demi penundaan MUNAS VI AAI tersebut menunjukkan bahwa permasalahan Covid-19, bukanlah hal yang baru bagi Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020, sehingga sudah sepatutnya DPP AAI Periode 2015-2022 mencari jalan keluar dalam menyelenggarakan MUNAS VI AAI di tengah kondisi Covid-19;

6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, DPP AAI telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan Undangan MUNAS VI AAI Tahun 2022, diikuti dengan pengumuman melalui koran Republika yang terbit pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 (halaman 10), mengenai Panggilan dan Undangan Musyawarah Nasional Asosiasi Advokat Indonesia Tahun 2022 dilaksanakan di : (i) Hotel Holiday Inn Bandung (TPM Utama); (ii) Hotel Aryaduta Medan (TPM-1); (iii) Hotel Novotel Palembang (TPM-2); (iv) Hotel The Sultan Hotel & Residential Jakarta (TPM-3); (v) Hotel Aryaduta Bandung (TPM-4); dan (vi) Hotel The Stone Hotel Legian Denpasar (TPM-5), pada tanggal 11-13 Februari 2022, MESKIPUN DPP AAI, SC DAN OC BELUM MENDAPATKAN SURAT REKOMENDASI DARI SATGAS COVID-19 KOTA BANDUNG DAN IZIN PENYELENGGARAAN DARI MABES POLRI, dalam hal ini Ketua Umum DPP AAI tidak menyelamatkan, malah membiarkan dan menyembunyikan keadaan ketiadaan perijinan dari anggota peserta Munas, sehingga seluruh peserta Munas terjebak pada ketidakpastian terselenggaranya Munas, sehingga dari 2120 peserta terdaftar yang ikut Munas, namun yang hadir pada ke enam Venue TPM hanya 1200 peserta;

7. Bahwa sangat miris, ternyata DPP AAI 2015-2020 baru menerima Surat Rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Bandung pada tanggal 04 Februari 2022, dengan rincian jumlah peserta pada setiap venue MUNAS di Bandung adalah sebagai berikut : (i) Hotel Holiday Inn Bandung (TPM Utama) sejumlah 250 peserta; dan (ii) Hotel Aryaduta Bandung (TPM-4) sejumlah 250 peserta, padahal DPP AAI 2015-2020, Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) MUNAS VI AAI menerima peserta mencapai 900 (sembilan ratus) peserta MUNAS VI AAI di Kota Bandung;

8. Bahwa pada kenyataannya, hari H-5, ditengarai enam orang anggota SC dan OC MUNAS VI AAI bernama : WD, RC, AN, ED, Fir, HD, telah dinyatakan positif terpapar Covid-19 dan dengan demikian, sudah seharusnya Ketua Umum DPP AAI 2015-2020 menyatakan kepanitiaan OC, Lock Down, demi menyelamatkan semua peserta sesuai azas utama adalah mengutamakan keselamatan jiwa/nyawa, maka sepatutnya Ketua UMUM AAI Periode 2015-2020 menunda Munas demi keselamatan anggota yang akan hadir, dilayani dan besar potensi bersentuhan dengan OC, namun walaupun telah diketahui membahayakan, justru nyata dibiarkan berlangsung perkumpulan masa yang jelas terdapat kelebihan jumlah peserta MUNAS VI AAI dari jumlah maksimum yang disebutkan dalam rekomendasi Satgas Covid Kota Bandung, Ketua Umum DPP AAI 2015-2020, SC, OC MUNAS VI AAI malah berusaha penambahan venue MUNAS VI AAI, di hotel yang sama, yang tentunya dapat diduga akan ditolak oleh Satgas Covid-19 Kota Bandung karena rekomendasi Satgas Covid tanggal 04 Februari 2022 tersebut di atas, sangat tegas menyebutkan Munas pada Venue Hotel Holiday Inn peserta maksimum 250 orang dan Hotel Aryaduta Bandung maksimum 250 orang, dalam hal ini nyata Ketua Umum DPP AAI 2015-2020, SC dan OC telah sadar sesadar-sadarnya telah melakukan tindakan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari peserta MUnas, membiarkan anggota peserta Munas terjebak dalam keadaan bahaya ancaman Covid-19, dan terancam Munas dibubarkan yang sepatutnya hal itu mudah diketahui oleh Ketua Umum DPP AAI 2015-2020 yaitu karena tidak adanya ijin dari Satgas Covid untuk kelebihan peserta di atas 250 orang ;

9. Bahwa juga sepatutnya setelah Ketua Umum DPP AAI 2015-2020 mengambil langkah menyatakan OC Lock Down karena telah mengetahui Surat Keputusan Walikota Bandung pada tanggal 5 Februari 2020, Status Jawa dan Bali mencapai level 3 penanganan Covid-19, dikarenakan kasus Covid varian Omicron sangat meningkat dan beberapa instansi pemerintah diantaranya seperti Pengadilan Negeri dan DPR RI telah melakukan Lock Down apabila ditemukan karyawan nyadinyatakan positif Covid-19, bukan itu saja, Rekomendasi Satgas Covid 19 Kota Bandung, tertanggal 04 Februari, hanya memberikan kapasitas maksimum untuk 250 orang saja, yaitu H-7, jika itu dilakukan, para peserta Munas tidak sampai terlanjur membeli tiket untuk datang ke Munas;

10. Bahwa Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020, yang belum memperoleh izin bukannya mengambil sikap untuk menunda MUNAS VI AAI sebelum peserta MUNAS VI AAI dari luar kota membeli tiket perjalanan, atau tiba di venue MUNAS VI AAI, malah DPP AAI justru membuat panggilan MUNAS meskipun disadarinya belum memperoleh izin penyelenggaraan MUNAS VI AAI dari MABES POLRI dan atas KELALAIAN Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum DPP AAI Periode 2015-2020, SC dan OC MUNAS VI AAI tersebut, maka Ketua Umum DPP AAI TELAH GAGAL melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan MUNAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar AAI;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar AAI, KETUA UMUM HARUS BERTANGGUNGJAWAB atas segala hal yang dikerjakan selama masa jabatannya termasuk atas tidak terlaksananya MUNAS VI AAI, untuk itu Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum AAI periode 2015-2020 TIDAK LAGI MEMILIKI LEGITIMASI DAN KEMAMPUAN UNTUK MENJALANKAN MANDAT, TUGAS, DAN KEWAJIBANNYA SELAKU KETUA UMUM;

12. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kepemimpinan Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum AAI periode 2015-2020 sebagaimana diputuskan oleh MUNAS V AAI berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga AAI, karena telah terbukti :

a. Lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020;
b. Merugikan para anggota AAI peserta MUNAS VI AAI;
c. Merusak nama baik AAI; dan
d. Masa Bakti sebagai Ketua Umum DPP AAI telah berakhir tanggal 31 Desember 2020, dan sejak itu tidak ada perpanjangan masa jabatan Ketua Umum yang didapatkan dari institusi yang sah, karena Ketua Umum AAI diangkat dan dipilih dalam Munas sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) AD dan ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat ini (belum pernah dilakukan perubahan).

13. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Ketua Umum tidak menemui peserta Munas di Venue Utama, bahkan penundaan dan pengumuman DPP AAI periode 2015-2020 dilakukan di Jl. Jakarta No. 36, Kebon Waru, Bandung (sebelah Kejaksaan Negeri Bandung), bukan dilakukan di Hotel Holiday Inn sebagai Venue Utama yang ditetapkan dalam iklan panggilan Munas di Koran Republika.
14. Bahwa atas kekosongan pengurus AAI, dan demi menyelamatkan keberlangsungan kepengurusan dan tanggung jawab hukum maupun eksistensi AAI ke luar maupun ke dalam Pengadilan, maka anggota dan DPC-DPC yang hadir di TPM Utama dan diikuti di TPM-TPM MUNAS VI AAI lainnya secara sepakat telah membuat, membuka dan menyelenggarakan Munas AAI Ke VI, dengan keputusan; menunjuk dan mengangkat secara aklamasi nama-nama sebagai berikut :
a. Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum Pusat AAI;
b. Dr. Hendri Donal sebagai Sekretaris Jenderal Pusat AAI;
c. Dr. Efran Helmi Juni sebagai Wakil Ketua Umum Pusat AAI;
d. Kuswara S Taryono, S.H., M.H. sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pusat AAI;
e. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H. sebagai Ketua Dewan Penasihat AAI; dan
f. Johnson Panjaitan, S.H. sebagai Ketua Komisi Pengawas AAI.
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk masa bakti 2022 – 2027 sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga AAI; dan

15. Bahwa kami, yang nama-namanya disebutkan di atas, diberi kewenangan untuk membentuk organ dan alat kelengkapan organisasi serta diberikan mandat, kewenangan, dan tugas untuk mengambil tindakan hukum. Untuk itu, telah kami persiapkan langkah hukum, baik melalui jalur perdata, pidana dan kode etik, atas kerugian anggota peserta MUNAS VI AAI dan lain sebagainya yang dipandang perlu.

Demikian Press Release ini saya sampaikan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat luas, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Februari 2012

Hormat saya,
Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Advokat Indonesia

Ttd​​Ttd

Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H ​​Dr. Hendri Donal S.H., M.H
Ketua Umum 2022-2027​​Sekretaris Jenderal 2022-2027

Continue Reading

Metro

JPKP GELAR GERAKAN PANGAN MURAH JELANG IDUL FITRI

Published

on

By

Jakarta – Jelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang kemungkinan jatuh pada tanggal 31 Maret 2025, JPKP Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan bekerja sama dengan BAPANAS Badan Ketahanan Pangan Nasional menyelenggarakan GPM GERAKAN PANGAN MURAH yang dipusatkan di wilayah Ciracas, Jakarta Timur.

Kegiatan ini didukung penuh oleh Bulog dan ID Food dengan menghadirkan langsung pelaku usaha UMKM sayur mayur dan sembako serta berbagai macam stand UMKM binaan beberapa Perusahan BUMN seperti Pupuk Indonesia Group, PT Rekayasa Industri bahkan UMKM binaan Kementerian ATR BPN turut meramaikan GERAKAN PANGAN MURAH.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam sambutannya menegaskan bahwa GERAKAN PANGAN MURAH ini harus terus dilanjutkan diseluruh Indonesia bukan hanya pada saat menjelang Idul Fitri akan tetapi sepanjang tahun kita semua harus menjaga stabilitas harga pangan. Wakil Menteri Tenaga kerja Immanuel Ebenezer Gerungan yang hadir juga menegaskan hal yang sama bahwa stabilitas harga pangan sangat penting khususnya dalam melibatkan UMKM sebagai penyedia tenaga kerja yang mandiri dan memutus mata rantai tengkulak, selanjutnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden bidang pangan Bodro Pambudi Utomo dalam sambutannya kembali menegaskan dukungannnya kepada JPKP sebagai relawan kemanusiaan yang tidak pernah surut melakukan terobosan-terobosan disegala bidang.

JPKP sejak lama selalu tampil terdepan bilamana ada pihak-pihak yang ingin merusak negara ini dengan melakukan propaganda negative tidak berdasar bahkan hoax, kebelakangan ini muncul issue INDONESIA GELAP yang sasaran utamanya ingin menggoyang Pemerintah dengan issue kegagalan bidang perekonomian, framing daya beli masyarakat menurun, pengangguran dimana-mana termasuk issue Sritex dan puluhan Perusahan lainnya, IHSG di bursa efek yang sempat terhenti dan berbagai issue lainnya yang menganggap pemerintahan Prabowo Gagal Total, belum lagi reaksi protes terkait pengesahan UU TNI dan program Makan Siang Gratis yang dianggap gagal.

JPKP selalu tampil elegan dan tampil professional dan realistis langsung menepis semua issue-issue tersebut dengan tindakan nyata di akar rumput dengan menyasar langsung ke Rakyat.

Maret Samuel Sueken Ketua Umum JPKP dalam sambutannya menyorot semua issue negative yang tidak berdasar tersebut dan terpanggil untuk menyelenggarakan acara GERAKAN PANGAN MURAH ini terus berkelanjutan sambil menyuarakan bahwa INDONESIA BAIK-BAIK SAJA BERSAMA PRABOWO GIBRAN.

Bahwa guna mengcounter issue perekonomian nasional yang seolah-olah berantakan dan daya beli Masyarakat menurun maka kami menyelenggarakan Pasar Murah sekaligus menyambut berinteraksi dengan Rakyat di bulan suci Ramadhan ini serta menjamin adanya stabilisasi harga bahan pokok jelang Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang kemungkinan jatuh pada tanggal 31 Maret 2025.

Kami terpanggil untuk memastikan bahwa perekonomian khususnya perputaran uang di negara kita baik-baik saja. Saudara bisa lihat sendiri, meskipun dalam keadaan hujan deras tetapi masyarakat tetap datang berbondong-bondong membeli berbagai kebutuhan mereka menjelang hari raya, jadi kata siapa bahwa daya beli masyarakat kita menurun, kata siapa yang mengatakan perekonomian negara kita berantakan?…semua baik-baik saja.

Jadi saudara jangan percaya kata provokator INDONESIA GELAP, yang benar adalah INDONESIA BAHAGIA, sontak semua hadirin menyambut dengan tepuk tangan sekaligus penutup dari sambutan Ketua Umum JPKP itu yang sekaligus salah satu senior Relawan mula-mula JOKOWI yang saat ini fokus membantu Pemerintahan Prabowo Gibran bersama Relawan JPKP yang memiliki jaringan relawan terstruktur yang sangat luas.

Acara ini juga dihadiri dari berbagai unsur baik pejabat Pemerintah, TNI dan POLRI, Rohaniawan, Seniman dan masyarakat Ciracas

Yang hadir Menteri Koperasi RI, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan RI, Perwakilan Menteri Dalam Negeri, perwakilan Sekjen Kementerian Pertahanan RI, perwakilan Sekjen Kementerian Pertanian RI, Sestama Badan Pangan RI, Direktur PLPSUUKP Kementerian Perumahan, Gubernur DKI Jakarta diwakili Asisten-1 Walikota Jakarta Timur, perwakilan Pangdam Jaya, perwakilan Danjen Kopasssus, Kasdim Jakarta Timur, Ketua PW NU DKI Jakarta, Sekjen PW NU DKI, ID Food (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT. Rekayasa Industri (Persero), PT Bulog, Kementerian ATR/BPN RI diwakili Kantor BPN Jakarta Timur, dan jajaran relawan JPKP serta Pesantren Ar-Risalah

Continue Reading

Metro

Dejure Gelar Diskusi Publik Masa Depan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Democratic Judicial Reform (DEJURE) mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Masa Depan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” di Cafe Sadjoe Jakarta pada hari Selasa, 25 Maret 2025.

Dalam diskusi publik dihadiri narasumber ; Bhatara Ibnu Reza (Direktur Dejure), Dr. Maria Silvy (Dosen Falkutas Hukum Universitas Trisakti), Awan Puryadi SH. M.H (Praktisi Hukum), Gina Sabrina (Sekjen PBHI), Erwin Natosmal Oemar, S.H (DPP IKADIN).

Bhatara Ibnu Reza (Direktur Dejure), saat ditemui awak media online mengatakan ; “Kita ingin mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk bisa serius mengakomodasi sejumlah hak- hak azasi manusia si dalam KUHAP termasuk di dalamnya tersangka, terdakwa dan terpidana dari awal sampai akhir diakomodasi. Termasuk juga Hakim pengawas perkara dari tingkat pertama sebagai bagian dari check and balances dari kasus yang berjalan.

Yang paling penting sejauh mana pemerintah bisa secara serius mengakomodasi hak azasi manusia. Bagaimana kita bisa melihat pembahasan RUU TNI begitu cepat disahkan. Termasuk UU Omnibus law, UU kesehatan. Melihat RUU TNI kita jadi pesimis, kalau hanya sekedar target bahwa 2025 KUHAP akan bersamaan penerapannya. Kemudian pembicaraan kita tidak lebih dari pada bicara pembagian kekuasaan.

Namun sayangnya pertarungan kekuatan belum selesai antar lembaga sampai kemudian UU selesai dibahas.

Kita awasi saja proses legislasinya proses perdebatannya karena keterlibatan masyarakat sebenarnya adalah suatu keharusan dalam pembuatan undang undang.

Dejure sebagai lembaga monitor dan memberikan masukan naskah akademik kepada pemerintah. Ada hak setiap masyarakat untuk mempresentasikan ketidakpuasannya,” tutupnya

 

Continue Reading

Metro

WeTV Original Duren Jatuh Tayang 3 April 2025, Perjuangan Cinta Zoe Abbas dan Nino Fernandez Akan Segera Dimulai

Published

on

By

Jakarta, 24 Maret 2025 – Untuk pertama kalinya, platform streaming WeTV menghadirkan kisah cinta beda usia melalui serial WeTV Original Duren Jatuh. Kolaborasi WeTV Indonesia dan Sinemart ini menghadirkan drama romantis dengan sentuhan humor serta chemistry yang apik dari deretan bintang populer, yaitu Zoe Abbas, Nino Fernandez, Arya Mohan, Samuel Rizal, Marcell Darwin, Harry Vaughan, Aylena Fusil, dan Michella Putri.
Serial yang disutradarai oleh Vemmy Sagita ini mengisahkan perjalanan Anne (diperankan oleh Zoe Abbas), seorang gadis muda yang jatuh cinta pada Julian (diperankan oleh Nino Fernandez). Namun, cintanya harus bertepuk sebelah tangan akibat penolakan.

Bertahun-tahun berlalu, Anne mulai melupakan masa lalunya berkat perhatian dari Ethan (diperankan oleh Arya Mohan) dan Lucas (diperankan oleh Harry Vaughan). Namun, di saat ia hampir melangkah maju, Julian kembali hadir dalam hidupnya dengan menyandang status sebagai duda. Perasaan lama yang belum tuntas membuat Anne terjebak dalam kisah cinta yang penuh dilema.
Executive Producer & Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea, mengatakan WeTV Original Duren Jatuh adalah series dengan pesan unik namun sangat relatable kisah cinta anak muda saat ini.

“WeTV Original Duren Jatuh bukan sekadar tentang “Duda Keren,” tetapi juga kisah cinta yang datang tak terduga, penuh tantangan, dan butuh perjuangan. Melalui cerita yang dekat dengan kehidupan nyata, serial ini menggambarkan lika-liku hubungan, keberanian untuk bertahan, dan makna sejati dari memperjuangkan perasaan,” ujar Febriamy.

“Lebih dari sekadar hiburan, WeTV Original Duren Jatuh yang akan tayang perdana 3 April 2025 mengingatkan bahwa dalam cinta, yang terpenting adalah keberanian untuk menerima, menghadapi, dan memperjuangkannya,” jelas Febriamy.

Selain ide cerita yang baru, kehadiran deretan cast ‘om-om’ keren dengan nama beken menjadikan serial ini semakin fresh dan dinantikan penonton. Uniknya, meski usia para cast terpaut jauh dan ini merupakan proyek pertama mereka beradu acting bersama, namun mereka berhasil menghadirkan chemistry yang berkesan bagi penonton.

Zoe Abbas, yang memerankan karakter utama bernama Anne, berbagi pengalamannya, “Anne ini tuh sedikit denial, tipikal Gen Z yaa yang kalau udah jatuh cinta menggebu-gebu.” Di sisi lain, Nino Fernandez mengatakan bahwa proses membangun chemistry dengan Zoe berjalan lancar meski mereka memerankan kisah asmara beda usia.

“Kita langsung shooting, kita gak ada reading tapi langsung mencari chemistry seperti apa sih yang harus kita dapatkan. Ada fase-fase dalam series ini, jadi chemistry-nya pun harus dibangun sesuai fase tersebut,” ucap Nino Fernandez

Serial WeTV Original Duren Jatuh siap memanjakan penggemar dengan kombinasi romansa yang manis, komedi yang cerdas, dan penampilan memukau dari para pemainnya. Jangan lewatkan penayangan perdana WeTV Original Duren Jatuh pada 3 April 2025 dan akan tayang setiap Rabu dan Kamis, eksklusif hanya di WeTV.

Continue Reading

Trending