Connect with us

Metro

Ketua Umum AAI Terpilih Palmer Situmorang Berikan Pernyataan Sikap Mengenai Munas AAI di Bandung

Published

on

Bandung – Sehubungan dengan adanya pihak-pihak yang memberikan tanggapan keliru serta menyesatkan terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Advokat Indonesia yang dilaksanakan secara serentak di 6 (enam) TPM dengan TPM Utama di Hotel Holiday Inn, Jln. Djunjunan No. 96, Bandung (“MUNAS VI AAI”), dengan ini saya, Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H., selaku Ketua Umum AAI masa bakti 2022-2027, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa beredar berita penundaan MUNAS VI AAI karena Covid-19, adalah tidak benar, karena penundaan MUNAS VI AAI bukan semata-mata karena alasan Pandemi Covid-19, melainkan akibat kelalaian Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020 dalam mengurus permohonan izin keramaian penyelenggaraan acara MUNAS VI AAI ke MABES POLRI;

2. Bahwa kondisi Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan yang terbaru pada Januari 2022 ditemukan varian Omicron, sebagaimana diberitakan oleh Pemerintah melalui Media Cetak dan Elektronik jumlah penduduk yang dinyatakan positif Covid-19 akan meningkat hingga akhir bulan Februari 2022, sehingga Pemerintah menyatakan keadaan Jawa dan Bali masuk ke Level-3 Penanganan Covid-19, Rekan Ismak selaku Ketua Umum periode 2015-2020 (Demisioner) tidak melakukan tindakan yang patut mencegah afgar peserta Munas tidak terjebak dalam bahaya Pandemi Covid19, padahal seharusnya selaku Ketua Umum Demisioner, penanggungjawab Munas mengambil sikap apakah menunda Munas atau meneruskan Munas. Tetapi pemanggilan Munas dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan / memiliki izin sebelum pemanggilan diumumkan di Koran Republika tanggal 27 Januari 2022, tidak lazim dan tidak patut apalagi dalam situasi pandemi Covid19;

3. Bahwa sejenak menoleh ke belakang, pada tanggal 19 Februari 2021, DPP AAI Periode 2015-2022 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan MUNAS AAI VI, kemudian pada tanggal 19 Mei 2021 telah diumumkan melalui koran Republika yang terbit pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 (halaman 15), mengenai pelaksanaan MUNAS VI AAI Tahun 2021 dilaksanakan di Hotel Pullman Bandung Grand Central dan Ibis Styles Bandung Grand Central pada tanggal 25-27 Juni 2021;

4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, DPP AAI telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penundaan Pelaksanaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Advokat Indonesia (MUNAS AAI) VI Tahun 2021 yang menunda MUNAS VI AAI sampai September 2021 atau selambat-lambatnya pada Bulan Desember 2021;

5. Bahwa penundaan demi penundaan MUNAS VI AAI tersebut menunjukkan bahwa permasalahan Covid-19, bukanlah hal yang baru bagi Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020, sehingga sudah sepatutnya DPP AAI Periode 2015-2022 mencari jalan keluar dalam menyelenggarakan MUNAS VI AAI di tengah kondisi Covid-19;

6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, DPP AAI telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan Undangan MUNAS VI AAI Tahun 2022, diikuti dengan pengumuman melalui koran Republika yang terbit pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 (halaman 10), mengenai Panggilan dan Undangan Musyawarah Nasional Asosiasi Advokat Indonesia Tahun 2022 dilaksanakan di : (i) Hotel Holiday Inn Bandung (TPM Utama); (ii) Hotel Aryaduta Medan (TPM-1); (iii) Hotel Novotel Palembang (TPM-2); (iv) Hotel The Sultan Hotel & Residential Jakarta (TPM-3); (v) Hotel Aryaduta Bandung (TPM-4); dan (vi) Hotel The Stone Hotel Legian Denpasar (TPM-5), pada tanggal 11-13 Februari 2022, MESKIPUN DPP AAI, SC DAN OC BELUM MENDAPATKAN SURAT REKOMENDASI DARI SATGAS COVID-19 KOTA BANDUNG DAN IZIN PENYELENGGARAAN DARI MABES POLRI, dalam hal ini Ketua Umum DPP AAI tidak menyelamatkan, malah membiarkan dan menyembunyikan keadaan ketiadaan perijinan dari anggota peserta Munas, sehingga seluruh peserta Munas terjebak pada ketidakpastian terselenggaranya Munas, sehingga dari 2120 peserta terdaftar yang ikut Munas, namun yang hadir pada ke enam Venue TPM hanya 1200 peserta;

7. Bahwa sangat miris, ternyata DPP AAI 2015-2020 baru menerima Surat Rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Bandung pada tanggal 04 Februari 2022, dengan rincian jumlah peserta pada setiap venue MUNAS di Bandung adalah sebagai berikut : (i) Hotel Holiday Inn Bandung (TPM Utama) sejumlah 250 peserta; dan (ii) Hotel Aryaduta Bandung (TPM-4) sejumlah 250 peserta, padahal DPP AAI 2015-2020, Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) MUNAS VI AAI menerima peserta mencapai 900 (sembilan ratus) peserta MUNAS VI AAI di Kota Bandung;

8. Bahwa pada kenyataannya, hari H-5, ditengarai enam orang anggota SC dan OC MUNAS VI AAI bernama : WD, RC, AN, ED, Fir, HD, telah dinyatakan positif terpapar Covid-19 dan dengan demikian, sudah seharusnya Ketua Umum DPP AAI 2015-2020 menyatakan kepanitiaan OC, Lock Down, demi menyelamatkan semua peserta sesuai azas utama adalah mengutamakan keselamatan jiwa/nyawa, maka sepatutnya Ketua UMUM AAI Periode 2015-2020 menunda Munas demi keselamatan anggota yang akan hadir, dilayani dan besar potensi bersentuhan dengan OC, namun walaupun telah diketahui membahayakan, justru nyata dibiarkan berlangsung perkumpulan masa yang jelas terdapat kelebihan jumlah peserta MUNAS VI AAI dari jumlah maksimum yang disebutkan dalam rekomendasi Satgas Covid Kota Bandung, Ketua Umum DPP AAI 2015-2020, SC, OC MUNAS VI AAI malah berusaha penambahan venue MUNAS VI AAI, di hotel yang sama, yang tentunya dapat diduga akan ditolak oleh Satgas Covid-19 Kota Bandung karena rekomendasi Satgas Covid tanggal 04 Februari 2022 tersebut di atas, sangat tegas menyebutkan Munas pada Venue Hotel Holiday Inn peserta maksimum 250 orang dan Hotel Aryaduta Bandung maksimum 250 orang, dalam hal ini nyata Ketua Umum DPP AAI 2015-2020, SC dan OC telah sadar sesadar-sadarnya telah melakukan tindakan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari peserta MUnas, membiarkan anggota peserta Munas terjebak dalam keadaan bahaya ancaman Covid-19, dan terancam Munas dibubarkan yang sepatutnya hal itu mudah diketahui oleh Ketua Umum DPP AAI 2015-2020 yaitu karena tidak adanya ijin dari Satgas Covid untuk kelebihan peserta di atas 250 orang ;

9. Bahwa juga sepatutnya setelah Ketua Umum DPP AAI 2015-2020 mengambil langkah menyatakan OC Lock Down karena telah mengetahui Surat Keputusan Walikota Bandung pada tanggal 5 Februari 2020, Status Jawa dan Bali mencapai level 3 penanganan Covid-19, dikarenakan kasus Covid varian Omicron sangat meningkat dan beberapa instansi pemerintah diantaranya seperti Pengadilan Negeri dan DPR RI telah melakukan Lock Down apabila ditemukan karyawan nyadinyatakan positif Covid-19, bukan itu saja, Rekomendasi Satgas Covid 19 Kota Bandung, tertanggal 04 Februari, hanya memberikan kapasitas maksimum untuk 250 orang saja, yaitu H-7, jika itu dilakukan, para peserta Munas tidak sampai terlanjur membeli tiket untuk datang ke Munas;

10. Bahwa Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020, yang belum memperoleh izin bukannya mengambil sikap untuk menunda MUNAS VI AAI sebelum peserta MUNAS VI AAI dari luar kota membeli tiket perjalanan, atau tiba di venue MUNAS VI AAI, malah DPP AAI justru membuat panggilan MUNAS meskipun disadarinya belum memperoleh izin penyelenggaraan MUNAS VI AAI dari MABES POLRI dan atas KELALAIAN Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum DPP AAI Periode 2015-2020, SC dan OC MUNAS VI AAI tersebut, maka Ketua Umum DPP AAI TELAH GAGAL melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan MUNAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar AAI;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar AAI, KETUA UMUM HARUS BERTANGGUNGJAWAB atas segala hal yang dikerjakan selama masa jabatannya termasuk atas tidak terlaksananya MUNAS VI AAI, untuk itu Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum AAI periode 2015-2020 TIDAK LAGI MEMILIKI LEGITIMASI DAN KEMAMPUAN UNTUK MENJALANKAN MANDAT, TUGAS, DAN KEWAJIBANNYA SELAKU KETUA UMUM;

12. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kepemimpinan Rekan Muhammad Ismak selaku Ketua Umum AAI periode 2015-2020 sebagaimana diputuskan oleh MUNAS V AAI berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga AAI, karena telah terbukti :

a. Lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua Umum DPP AAI periode 2015-2020;
b. Merugikan para anggota AAI peserta MUNAS VI AAI;
c. Merusak nama baik AAI; dan
d. Masa Bakti sebagai Ketua Umum DPP AAI telah berakhir tanggal 31 Desember 2020, dan sejak itu tidak ada perpanjangan masa jabatan Ketua Umum yang didapatkan dari institusi yang sah, karena Ketua Umum AAI diangkat dan dipilih dalam Munas sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) AD dan ketentuan tersebut masih berlaku hingga saat ini (belum pernah dilakukan perubahan).

13. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Ketua Umum tidak menemui peserta Munas di Venue Utama, bahkan penundaan dan pengumuman DPP AAI periode 2015-2020 dilakukan di Jl. Jakarta No. 36, Kebon Waru, Bandung (sebelah Kejaksaan Negeri Bandung), bukan dilakukan di Hotel Holiday Inn sebagai Venue Utama yang ditetapkan dalam iklan panggilan Munas di Koran Republika.
14. Bahwa atas kekosongan pengurus AAI, dan demi menyelamatkan keberlangsungan kepengurusan dan tanggung jawab hukum maupun eksistensi AAI ke luar maupun ke dalam Pengadilan, maka anggota dan DPC-DPC yang hadir di TPM Utama dan diikuti di TPM-TPM MUNAS VI AAI lainnya secara sepakat telah membuat, membuka dan menyelenggarakan Munas AAI Ke VI, dengan keputusan; menunjuk dan mengangkat secara aklamasi nama-nama sebagai berikut :
a. Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum Pusat AAI;
b. Dr. Hendri Donal sebagai Sekretaris Jenderal Pusat AAI;
c. Dr. Efran Helmi Juni sebagai Wakil Ketua Umum Pusat AAI;
d. Kuswara S Taryono, S.H., M.H. sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pusat AAI;
e. Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H. sebagai Ketua Dewan Penasihat AAI; dan
f. Johnson Panjaitan, S.H. sebagai Ketua Komisi Pengawas AAI.
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk masa bakti 2022 – 2027 sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga AAI; dan

15. Bahwa kami, yang nama-namanya disebutkan di atas, diberi kewenangan untuk membentuk organ dan alat kelengkapan organisasi serta diberikan mandat, kewenangan, dan tugas untuk mengambil tindakan hukum. Untuk itu, telah kami persiapkan langkah hukum, baik melalui jalur perdata, pidana dan kode etik, atas kerugian anggota peserta MUNAS VI AAI dan lain sebagainya yang dipandang perlu.

Demikian Press Release ini saya sampaikan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat luas, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Februari 2012

Hormat saya,
Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Advokat Indonesia

Ttd​​Ttd

Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H ​​Dr. Hendri Donal S.H., M.H
Ketua Umum 2022-2027​​Sekretaris Jenderal 2022-2027

Continue Reading

Metro

Kemenag DKI Jakarta Kembali Gelar Qurban 1445H

Published

on

By

Jakarta – Plh Kepala Bagian Tata Usaha, Saiful Amri mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat ukhuwah, solidaritas dan kepedulian sosial, dimana makna penyembelihan hewan kurban itu mempunyai dimensi horizontal.

 

“Jangan sampai pembagian hewan kurban terkumpul pada perorangan itu saja. Dan terpenting adalah kepedulian terhadap sesama,” ujarnya saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.Selasa (18/6/2024)

 

Tahun 2024 ini, Saiful Amri menyampaikan bahwa hewan kurban yang diterima panitia sebanyak 15 ekor sapi dan 11 ekor kambing.

 

“Sebanyak 4 ekor sapi diserahkan ke Pondok Pesantren, lokasi pasca gempa dan ormas islam,” ujarnya.

 

“Sedangkan 1 ekor kambing diserahkan ke pondok pesantren dan 2 ekor kambing ke ormas,” lanjutnya.

 

Abah Amri, sapaan akrabnya menambahkan bahwa Masjid Raudhatul Jannah Kanwil Kemenag DKI Jakarta juga menggelar salat idul adha yang merupakan rangkaian kegiatan 10 Dzulhijjah.

 

“Ini sebagai rangkaian kegiatan 10 Dzulhijjah. Dan rencananya daging kurban tersebut akan didistribusikan kepada ASN Kanwil, masyarakat sekitar, dan anak yatim piatu,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Rayakan Idul Adha 1445 H FWJ Indonesia Gelar Malam Keakbaran

Published

on

By

JAKARTA – Hari kedua  Idul Adha 1445 H/2024 M digelar oleh Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia yang dilaksanakan dengan acara pemotongan hewan qurban untuk menjalin silaturahmi antar pengurus DPP dan anggotanya.

 

Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Korwil, diantaranya FWJI Korwil Jaksel, Jaktim, Jakbar, Bekasi Kota, Tangerang Kota, Bogor Raya dan Tangerang Selatan digelar di Bumi Perkemahan Ragunan, Jalan Harsono RM no. 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Selasa, (18/6/2024).

 

Menurut Ketua umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau biasa disapa Opan mengatakan acara tersebut bisa digelar berkat partisipasi dari Polres Metro Tangerang Kota, Polsek Metro Kalideres Jakarta Barat dan Polsek Metro Cilincing Jakarta Utara yang memberikan donasi hewan Qurban berupa Kambing sebanyak 3 ekor.

 

Setelah dilakukan pemotongan, sebagian daging dimasak, seperti tradisi pada umumnya yakni dibuat sate dan sop kambing, peruntukannya yakni untuk dimakan bersama-sama dengan seluruh anggota FWJ Indonesia yang hadir.

 

Kebahagiaan terpancar dari semua anggota yang hadir dalam acara tersebut, karena bukan hanya perayaan menyambut Idul adha saja, tapi dari panitia juga menyisipkan beberapa kegiatan untuk menghangatkan suasana, dengan lomba dadakan joget heboh dan lomba menyanyi ala anak kecil, tujuannya selain untuk menghibur dan menyegarkan suasana, Opan juga menyebut untuk mengingatkan walaupun usia yang hadir sudah tidak remaja lagi, namun jangan lupa untuk bahagia.

 

“Mencari bahagia itu simpel, terlebih kita semua rata-rata sudah cukup umur, ada yang hampir setengah abad ataupun ada yang sudah melebihi setengah abad. “Kata Opan.

 

Hal yang sama juga diutarakan salah seorang pengurus DPP FWJ Indonesia, Tri Wulansari. Dia menyampaikan bahwa dengan Momentum Hari Raya Idul Adha diharapkan bisa memiliki rasa ikhlas, baik dari materi, waktu, tenaga juga perhatian dengan sesama.

 

“Yang utama kita harus ikhlas dari segala hal. Terlebih momen ini hari Raya Idul Adha dimana semua yang dipertaruhkan harus benar-benar ikhlas seperti Nabi Ibrahim AS kepada anaknya Ismail ketika mendapatkan perintah Allah untuk disembelihnya. “Ucap Wulan.

 

Acara hiburan diselingi dengan pembagian doorprize kepada seluruh peserta yang mengisi acara, lalu dilanjutkan dengan makan bersama dan ditutup dengan pembagian hewan qurban kepada yang berhak.

Continue Reading

Metro

Nikson Nababan Kader PDI.P Calon Gubernur Sumatera Utara Periode 2024-2029

Published

on

By

Jakarta –  Sebagai kader partai PDI-P, Nikson mampu mentransformasikan nilai-nilai yang diusung oleh PDI-P, misal nilai-nilai demokrasi, nilai berdialog, gotong royong di mana beliau siap bersinergi dengan semua tokoh dan kelompok yang bertujuan membangun masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

 

Diskusi Kopi dan Ruang Berbagi Kawi mengangkat sosok Nikson Nababan sebagai calon gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029 pada Pilkada Provinsi Sumatera Utara.Selasa (18/6)

 

Sekjen Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Denny Lihiang mengatakan, Relawan GPMN mendukung Nikson Nababan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2024, karena miliki kedekatan dengan Nikson.

 

Sebuah diskusi politik yang humanis menebarkan nilai-nilai kebaikan dan keunggulan calon pemimpin Sumatera Utara.

 

Nikson sudah dikenal masyarakat Sumatera Utara, terutama Kabupaten Tapanuli Utara karena dia menjabat dua periode sebagai Bupati Tapanuli Utara.

 

“Animo masyarakat terhadap dia juga tinggi. Popularitas dan elektabilitas Nikson juga cukup tinggi.

 

Apa yang telah dilakukan Bang Nikson di Tapanuli Utara itu akan diperluas lagi di Sumatera Utara, misalnya terkait dengan integritasnya, antara pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi, dari sisi pertanian dan UMKM itu akan disinergikan lagi dalam konteks yang lebih luas lagi,” ujar Denny Lihiang saat, ” wawancarai

 

Denny Lihiang mengatakan, GPMN akan terus melakukan sosialisasi terhadap figur Nikson Nababan, terkait visi dan misi, track record-nya.

 

Rekam jejak Nikson selama 2 periode memimpin Sumatera Utara. Saat ini PDI-P solid mendukung Nikson Nababan di pilkada Sumatera Utara.

 

Komunikasi sudah dilakukan dengan beberapa partai politik lain. Namun, secara resmi belum bicara soal rekomendasi.

 

Sekjen GPMN memang ada figur-figur lain juga yang kuat di Sumatera Utara. Hanya saja kita optimis bahwa dari PDI-P sendiri akan mendukung Nikson Nababan.

 

Masyarakat Sumatera Utara tahu operasional Bandara Silangit, di mana Nickson merupakan sosok yang mendorong sehingga bandara itu bisa beroperasi. Selain itu, jasanya dalam pembangunan infrastruktur di Tapanuli Utara, bebernya.

 

Secara personal Nikson Nababan adalah sosok yang merakyat. Saat menjadi Bupati Tapanuli Utara, Nikson dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan rakyat. Dia juga tak birokratis terhadap siapa yang hendak bertemu dengannya, ibarat hendak bertemu dengan seorang teman.

Nikson Nababan bersedia untuk berdiskusi dan terbuka untuk dikritik.

 

Dia merakyat dan visioner.

Saat ini di Sumatera Utara menjelang pemilihan kepala daerah sudah banyak sekali tokoh tokoh yang muncul antara lain  Boby Nasution, Ijek, Edy Rahmayadi dan lain lain, Untuk periode 2024 -2029.

Continue Reading

Trending