Connect with us

TNI / Polri

Dislitbangad Uji Coba (Sertifikasi) Seragam PDL TNI Produk Dalam Negeri

Published

on

JAKARTA, – Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) melaksanakan uji coba (Sertifikasi) Seragam PDL TNI produk dalam negeri yang mempunyai fungsi pokok sebagai pakaian dinas lapangan untuk melindungi badan prajurit terhadap pengaruh cuaca dan menambah kewibawaan dalam tugas di lapangan.

Uji coba dilaksanakan bersama mitra PT. Aura Putra Wijaya di Laboratorium Dislitbangad Batu Jajar Bandung, Jumat (18/2/2022).

Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad) Brigjen TNI Terry Tresna Purnama.,S.I.Kom.,M.M, mengatakan bahwa Pakaian Dinas Lapangan (PDL) TNI merupakan seragam/perlengkapan yang digunakan prajurit terhadap medan lingkungan, pengaruh cuaca dan menambah kewibawaan dalam tugas di lapangan, sesuai iklim di Indonesia.

” Bagi prajurit TNI tidak hanya membutuhkan pakaian yang dapat memberikan kenyamanan terhadap cuaca panas, lembab dan handal saat digunakan di medan semak belukar/hutan, akan tetapi juga dapat mendukung penampilan prajurit selalu prima baik saat digunakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan, sudah barang tentu jenis bahan pakaian yang ringan/tidak kaku tetapi tidak mudah kusut dan pudar warnanya, kuat terhadap pengaruh lingkungan serta tidak mudah sobek,” ujarnya.

Selanjutnya Kadislitbangad menambahkan dan tidak henti-henti selalu mengingatkan kepada mitra dalam uji coba (Sertifikasi) Seragam PDL TNI hendaknya memenuhi Persyaratan Umum yang termaktub dalam Syarat-Syarat Tipe (SST) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang menjadi acuan dan pedoman pada pelaksanaan uji coba/sertifikasi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan materiel yang berkualitas sehingga Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ini harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat (kaidah) ilpengtek.

” Aspek yang harus dipertimbangkan dalam persyaratan umum adalah aspek politik, ekonomi tingkat teknologi, geografis, kemampuan dukungan indrustri dalam negeri juga harus dipertimbangkan dalam penentuan SST, karena akan memungkinkan berpengaruh terhadap perubahan spesifikasi teknis materiel tersebut. Persyaratan ini bersifat kualitatif, namun demikian penilaiannya dalam bentuk angka (kuantitatif) yang telah ditentukan batas-batasnya secara jelas dan harus dijadikan salah satu dasar pertimbangan yaitu: Cukup ringan. Tidak mengerut. Mudah dalam perawatan. Tidak panas. Bahan tidak mudah kusut, “ujar Kadislitbangad.

Selanjutnya Kadislitbangad melanjutkan penekananannya agar pertimbangkan juga hal-hal persyaratan taktis terhadap Syarat-Syarat Tipe (SST) Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

” Ini adalah aspek intelijen, di mana unsur keamanan dan kerahasiaan harus dipertimbangkan, dari aspek operasional, unsur penggunaan, kekuatan, dan pemeliharaanya harus mudah karena orientasi penggunaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ini adalah untuk satuan di lapangan, juga aspek personel, unsur kenyamanan dan keamanan bagi prajurit pengguna harus diutamakan serta dari aspek logistik unsur pembekalan pendistribusiannya juga dipertimbangkan baik bahan yang tidak kaku sehingga tidak mengganggu gerakan, usia pakai cukup lama, warna tidak mudah pudar karena pemakaian, pemeliharaan dan pengaruh cuaca, Bahan tidak mudah sobek, ” pungkasnya.

Dalam uji coba (Sertifikasi) Seragam PDL TNI, Tim uji Laboratorium Dislitbangad menjelaskan bahwa pelaksanaan pengujian memperhatikan aspek-aspek materi uji, yaitu pertama Materi uji aspek konstruksi dan perlangkapan. Kedua Materi uji aspek kemampuan. Ketiga Materi uji aspek Kelancaran Kerja uji coba (Sertifikasi) Seragam PDL TNI, Keempat Materi uji Aspek Insani.

Hadir dalam uji coba (Sertifikasi) Sepatu Dinas Lapangan TNI, Paban III/Litbangasro Srenum TNI, Kalab Sdirjianlitbang Pusjianstralitbang TNI, Paban III/Litbangasro Srenaad, Paban IV/Binsisops Sopsad, Paban V/Bek Slogad, Pamen Ahli Bidang Ilpengtek Staf Ahli Pangkostrad, Dirbinlitbang Pusbekangad, Kasubditbinkaporsatlap Sdirbincab Pusbekangad, Kasubdislaik Dislaikad, Sesdislitbangad, Kaliti Dislitbangad, Pa Ahli Matum Dislitbangad, Kasubdismat Dislitbangad, Kalab Dislitbangad Mitra Kerja Direktur PT. Aura Putra Wijaya. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

Operasi Keselamatan Jaya 2025, Ditlantas Polda Metro Jaya Sidak di Terminal Pulo Gebang

Published

on

By

Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2025 hari kedua di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas guna mewujudkan Asta Cita.

Dipimpin oleh PS. Kasubditkamsel Polda Metro Jaya, Kompol Endah Pusparini, SH., M.M., operasi ini melibatkan sejumlah personel, di antaranya AKP Andi Prasetyo, AKP Maesaroh, AKP Supriatno, AKP Rokh Mugito, AKP Sugiharto, IPDA Ahmad Udin, dan beberapa anggota lainnya.

Dalam operasi ini, petugas melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

Ramp check terhadap bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk memastikan kelaikan jalan.

Teguran kepada pengemudi yang menggunakan klakson telolet yang tidak diperbolehkan sesuai aturan ST/556/HUK./2024, Pemeriksaan tensi dan pembagian vitamin kepada para pengemudi untuk menjaga kesehatan mereka selama perjalanan, Pengecekan urin guna memastikan pengemudi bebas dari narkoba.

Pembagian brosur dan pemasangan spanduk terkait Operasi Keselamatan Jaya 2025 untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.

“Kami melakukan sosialisasi dan penertiban agar masyarakat lebih sadar pentingnya keselamatan di jalan. Ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan,” ujar Kompol Endah Pusparini.

Dalam kegiatan ramp check, petugas menemukan satu unit bus yang menggunakan klakson telolet. Petugas memberikan teguran dan meminta pengemudi untuk tidak membunyikannya atau melepas klakson tersebut sesuai aturan yang berlaku.

“Klakson telolet itu dilarang karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan di jalan. Kami berikan teguran kepada pengemudi dan meminta klakson itu dicopot,” lanjut Kompol Endah.

Operasi Keselamatan Jaya 2025 akan berlangsung hingga 23 Februari 2025. Selama periode ini, Ditlantas Polda Metro Jaya akan terus melakukan sosialisasi dan penertiban di berbagai lokasi untuk memastikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

 

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolri dan Ketua PBNU Bahas Keberagaman serta Isu Kekerasan di Pendidikan

Published

on

By

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua PBNU Alissa Wahid dalam sebuah audiensi yang membahas berbagai isu kebangsaan, termasuk keberagaman dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kapolri menegaskan komitmennya untuk menjaga keberagaman sebagai salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia.

“Kami sangat senang dan berkomitmen untuk terus menjaga keberagaman serta toleransi, karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekuatan yang harus terus kita jaga bersama,” ujar Kapolri usai pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, Waastamaops Irjen Endi Sutendi, Kakor Binmas Irjen Edy Murbowo, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, serta Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Brigjen Nurul Azizah.

Sementara itu, Ketua PBNU Alissa Wahid hadir bersama Wasekjen PBNU Mahrus Elmawa, Sekretaris Lakpesdam PBNU Ufi Ulfiah, Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa, serta pengurus RMI PBNU Ulun Nuha.

Kapolri menegaskan bahwa Polri akan mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti pembahasan terkait toleransi dan isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian masyarakat.

“Oleh karena itu, kami akan melaksanakan kerja sama lanjutan terkait isu-isu yang menjadi perhatian NU dan berbagai pihak, termasuk aktivis yang peduli terhadap persoalan ini,” tegas Kapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah kekerasan di lembaga pendidikan. Menurutnya, PBNU tengah berupaya untuk meminimalisasi, menurunkan, bahkan memberantas kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren.

“Isu kekerasan di lembaga pendidikan menjadi perhatian utama kami di PBNU. Kami telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal ini,” ujar Alissa.

Alissa juga menekankan pentingnya dukungan dari Polri dalam menangani kekerasan di pesantren, sekaligus mengatasi persoalan radikalisme yang masih menjadi ancaman di masyarakat.

“Radikalisme masih menjadi isu yang perlu diwaspadai, karena bertentangan dengan semangat hubbul wathan minal iman yang dipegang oleh NU. Kami bersyukur dapat berdiskusi secara mendalam dan berbobot dengan Bapak Kapolri,” tambahnya.

Pertemuan ini menegaskan sinergi antara Polri dan PBNU dalam menjaga persatuan bangsa, serta mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.

 

Continue Reading

TNI / Polri

Panglima TNI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup

Published

on

By

Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menandatangani Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, bertempat di Ruang Hasjrul Harahap Blok I Lantai 4 Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Rabu (12/02/2025).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. “Melalui pelaksanaan ini diharapkan terjalin kerja sama yang lebih baik dan berkelanjutan dalam berbagai program strategis seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan konservasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup,” ujarnya.

Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan meliputi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional dan bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak.

Sementara itu Nota Kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup meliputi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dukungan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, dukungan pemberdayaan wilayah pertahanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dan kerja sama lain yang disepakati para pihak.

Turut hadir dalam kegiatan diantaranya Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Kababinkum, Waaster Panglima TNI, para pejabat utama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta tamu undangan lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

#panglimatni
#tni
#tniprima
#profesional
#responsif
#integratif
#modern
#adaptif

Continue Reading

Trending