Connect with us

nasional

Kunker di Jatim, Puan Cek Harga-Pasokan Minyak Goreng dan Tempe

Published

on

Surabaya – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan rangkaian kunjungan kerja (kunker) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Di Surabaya, Puan mengecek harga serta ketersediaan minyak goreng dan tempe yang belakangan langka di pasar.

Puan mengawali pengecekannya dengan mendatangi Pasar Tambahrejo, Surabaya, Rabu (2/3/2022) pagi. Ia berkeliling pasar dan bertanya seputar harga kebutuhan pokok kepada pedagang.

Sesekali, Puan tampak berbincang dengan pedagang seputar harga dan pasokan sembako, termasuk minyak goreng dan tempe.

Kepada salah satu pedagang bernama Slamet, Puan bertanya dampak harga kenaikan kedelai terhadap penjualan tempe. Slamet sehari-harinya menjajakan tempe dengan membawa motor berkeranjang dan berdagang di area pintu masuk pasar.

“Sepapan tempe biasanya harga Rp 10 ribu bu. Sekarang naik jadi Rp 12 ribu. Agak memberatkan masyarakat,” kata Slamet kepada Puan.

Puan juga bertanya ke pedagang tempe lainnya, Warinten. Bahkan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sempat ikut membantu menjajakan barang dagangan milik perempuan yang sudah berjualan di Pasar Tambarejo selama 40 tahun tersebut.

“Senang Mba Puan mau mampir ke toko saya dan banyak beli barang. Terima kasih Mba Puan ikut menjualkan tempe saya saat ada yang mau beli,” kata Warinten.

Puan juga mengecek pasokan minyak goreng, yang masih cukup langka di pasaran. Meski begitu, Warinten menyebut pedagang sudah mengikuti harga minyak goreng yang sudah ditentukan pemerintah.

“Kalau saya menjual memang ingin harganya jangan mahal-mahal. Jadi pembelinya senang, pedagangnya juga senang,” tuturnya.

Sementara itu Puan mengatakan kehadirannya ke Pasar Tambahrejo untuk mendengar keluhan langsung dari masyarakat.

“Di pasar rakyat ini sedang banyak keluhan rakyat. Mulai dari minyak goreng langka, tahu tempe mahal, daging sapi mahal. Maka itu saya sebagai Ketua DPR-RI turun langsung meninjau dan ingin dengar langsung dari mulut pedagang apa saja masalah yang ditemui,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini meminta Pemerintah untuk peka dengan keluhan rakyat. Menurut Puan, harus ada solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap berbagai persoalan itu.

“Berbagai opsi bisa dibahas oleh Pemerintah bersama DPR. Yang penting harus cepat geraknya. Jangan rakyat terlalu lama menunggu solusi. Karena dapur harus tetap ngebul,” tegasnya.

Saat melakukan kunjungan ini, Puan didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijo, dan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Whisnu Sakti Buana. Puan juga turut didampingi anggota DPR RI, Puti Guntur Soekarno dan Indah Kurnia.

Cek Pasokan Tempe

Setelah dari Pasar Tambahrejo, Puan langsung menuju Kampung Tempe Sukomanunggal. Di desa ini terdapat paguyuban yang terdiri dari 12 pengrajin tempe, 7 pengrajin 1 tempe gembos, dan 1 pengrajin tahu.

Puan berjalan kaki sekitar 100 meter di lorong permukiman warga untuk mengecek produksi di Kampung Sukomanunggal yang memasok tempe di kota Surabaya dan sekitarnya. Ia juga berdialog dengan para pengrajin yang mengeluhkan kenaikan harga kedelai sehingga berdampak terhadap produksi tempe tahu.

“Kedelai naik dari harga Rp. 8.000 menjadi Rp. 11.500/Kg. Lumayan berat bu,” kata salah satu pengrajin tempe di Kampung Sukomanunggal.

Pengrajin akhirnya menyiasati dengan mengecilkan bentuk tempe dan tahu. Sebab jika terlalu menaikkan harga jual, dikhawatirkan berdampak terhadap pembelian masyarakat.

Kepada pengrajin, Puan mengatakan kelangkaan kedelai sudah diprediksi dari tengah tahun 2020 akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, ada berbagai antisipasi yang bisa dilakukan sejak awal.

“Indonesia dapat berkomunikasi dengan beberapa negara penghasil kedelai selain AS. Contohnya Brazil atau Argentina,” ungkap Puan.

Ketua DPR juga mengatakan perlu ada gotong royong dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan pasokan dan off taker kedelai lokal. Puan menyebut seharusnya sejak tahun 2020 Pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas non kedelai untuk jadi tempe.

“Misalnya Koro pedang, koro benguk, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, bahkan daun singkong. Keberhasilan penelitian seperti itu bisa untuk parsial substitusi,” ucap cucu Proklamator Bung Karno tersebut.

“Kita minta agar sebelum Ramadhan masalah kedelai ini harus sudah bisa diselesaikan,” lanjut Puan.

*Datangi Pabrik Minyak Goreng*

Setelah mengecek pasokan tempe, Puan kemudian mendatangi Pabrik Wilmar Nabati Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Di PT Wilmar, ia masuk ke dalam pabrik untuk melihat proses produksi hingga pengepakan minyak goreng.

PT Wilmar Nabati Indonesia mamasok maksimal 30 persen market minyak konsumsi di Indonesia. Produk dari PT Wilmar antara lain minyak goreng Fortune, Sania, dan Sovia.

Puan lalu mendapat penjelasan dari Unit Business Head PT Wilmar Nabati Indonesia, Ridwan Brandes yang menyatakan sebenarnya sudah menyiapkan pasokan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun minyak goreng kini langka akibat masyarakat banyak memborong minyak goreng sejak kebijakan Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) menjadi Rp 14 ribu/liter.

“Masyarakat berpikir mumpung murah makanya diborong. Maka demand meninggi dan hilang di pasaran,” jelas Ridwan.

Puan menegaskan akan mendorong Pemerintah untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng.

“Katanya ada panic buying, apakah karena itu? Sebab hanya saat-saat tertenru saja ada panic buying. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa supply dan demand bisa dijaga sehingga nggak ada panic buying,” kata Puan.

Ketua DPR berharap agar dalam waktu dekat masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga normal. Kepada Pemerintah, Puan meminta untuk menggelar operasi pasar.

“Saya minta antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menggelar operasi pasar. Antara Pemda dan Pemerintah pusat harus sinergi untuk mengatasi masalah minyak goreng ini,” urainya.

Puan juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panic buying. Kepada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan, ia meminta agar aparat melakukan tindakan tegas.

“Masyarakat tidak perlu panic buying, karena produksi minyak goreng dari produsen normal, artinya stok sebenarnya aman. Dan percaya pada program penurunan harga minyak goreng dilakukan Pemerintah untuk jangka panjang,” tutup Puan.

Continue Reading

nasional

Rutan Cipinang Gelar Apel Deklarasi Penandatanganan dan Komitmen Bersama Zero Halinar

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar Apel Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Zero Handphone, Pungutan liar, dan Narkoba (Halinar), Rabu (28/5). Apel dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Nugroho Dwi Wahyu Ananto dan di ikuti oleh seluruh jajaran Rutan Kelas I Cipinang dan Aparat Penagak Hukum TNI, Polri serta Kejaksaan.

Apel yang berlangsung di Aula Gedung 1 Rutan Cipinang ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: WP.9-1263.PK.08.02 Tahun 2025 Tentang Deklarasi Anti Halinar Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Kegiatan dimulai dengan pembacaan deklarasi Zero Halinar yang dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang dan diikuti seluruh pegawai yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama. Dalam ikrar tersebut, seluruh pegawai menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme dalam memerangi handphone, pungutan liar dan narkoba di Rutan Cipinang.

Dalam sambutannya, Kepala Rutan menyampaikan deklarasi yang kita laksanakan hari ini bukanlah sebuah kegiatan formalitas semata. Ini adalah bentuk tindak lanjut nyata dari instruksi dan arahan strategis Direktur Jendral Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem Pemasyarakatan.

“Salah satu prioritas utama yang ditekankan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan adalah menciptakan Lapas dan Rutan yang bersih dari Halinar. Sebuah Visi Besar untuk mengembalikan marwah Unit pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan, bukan tempat pelanggaran hukum baru,” tegasnya

Akhir sambutan, Kepala Rutan mengajak seluruh petugas untuk menjadikan deklarasi ini sebagai pegangan moral dan etika dalam setiap tindakan. “Mari kita buktikan bahwa Pemasyarakatan hanya bisa terwujud bila kita semua berdiri tegak dalam nilainilai integritas, pengabdian, dan keteladanan,” tandasnya

Continue Reading

nasional

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan WRI Indonesia Meluncurkan Platform IFDA dan Studi Strategi Transisi Elektrifikasi Kendaraan Berat di Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025

Published

on

By

Jakarta, 27 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia, menyelenggarakan Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian acara Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang menandai langkah konkret Indonesia dalam mempercepat transisi menuju transportasi berat rendah emisi, guna mencapai target Net Zero Emission 2060.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Rachmat Kaimuddin, Ibu Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB dan Country Coordinator Drive Electric Campaign di Indonesia, dan Managing Director WRI Indonesia, Bapak Arief Wijaya.

Dengan mengusung tema “Shaping the Future of Zero-Emission Freight and Public Transport” atau “Membentuk Masa Depan Transportasi Barang dan Transportasi Publik Nol Emisi”, acara ini menjadi ajang bagi instansi pemerintah terkait, sektor industri, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan strategi transformasi sektor transportasi berat dan pengadaan bus nol emisi berskala besar di Indonesia, serta memulai langkah awal untuk dekarbonisasi sistem logistik melalui kajian teknis dan finansial.
Dalam kesempatan ini, dua inisiatif strategis diluncurkan: platform kolaboratif Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) dan hasil studi WRI Indonesia mengenai strategi pengadaan massal bus listrik serta elektrifikasi truk logistik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam sambutan Beliau, menyatakan, “Untuk mencapai kemandirian energi, Indonesia harus beralih dari bahan bakar fosil impor ke energi terbarukan dalam negeri. Salah satu jalur paling strategis adalah melakukan elektrifikasi di berbagai sektor, terutama transportasi.”

“Kendaraan berat memegang peran sentral dalam perekonomian kita. Namun, mereka juga merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi. Oleh karena itu, kita harus melakukan dekarbonisasi, melalui perubahan sistemik yang berani berupa model pengadaan, skema pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin, menyatakan, “Elektrifikasi kendaraan pribadi sudah didorong oleh Pemerintah, melalui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan bebas bea impor, dan penggunaannya meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.”
“Tantangan berikutnya adalah dekarbonisasi kendaraan berat, atau heavy-duty vehicle. Sektor transportasi adalah kontributor CO2 terbesar kedua, sekitar 23%, dari total emisi CO2 energi di Indonesia, dan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara. Selain itu, konsumsi energinya signifikan dan sebagian besar masih bergantung pada impor bahan bakar fosil. Oleh karena itu, dekarbonisasi kendaraan berat, dalam hal ini bus dan truk, harus segera dilaksanakan untuk mengurangi emisi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Rachmat Kaimuddin.
Dalam kesempatan ini, WRI Indonesia meluncurkan dua studi, yaitu Penilaian Kesiapan Infrastruktur dan Keuangan untuk Adopsi Truk Listrik di Indonesia, dan Pembangunan Kerangka Kolaborasi Nasional dan Daerah untuk Percepatan Adopsi Bus Nol Emisi melalui Metode Agregasi Permintaan. Kedua studi ini menyoroti temuan penting mengenai pengadaan massal bus listrik dan elektrifikasi truk logistik, yang mengungkapkan bahwa tanpa elektrifikasi truk, target pengurangan emisi sektor transportasi hanya mencapai 71,05% dari yang direncanakan dalam Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon Indonesia.
Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya, menyatakan, “Dalam usaha mendukung penurunan emisi karbon di sektor transportasi, WRI Indonesia selama satu tahun terakhir secara aktif melakukan riset terkait kendaraan berat rendah emisi, berkolaborasi dengan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kementerian Perhubungan.”
“Studi yang dilakukan WRI Indonesia dan LAPI ITB menunjukkan bahwa walaupun jumlah kendaraan berat hanya sekitar 3,9% dari total populasi kendaraan di Indonesia, sektor ini menghasilkan sekitar 35,6% dari total emisi karbon sektor transportasi darat,” ungkapnya.
Studi ini juga menunjukkan bahwa kendaraan diesel tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi juga menghasilkan polusi udara yang berdampak pada peningkatan risiko penyakit pernapasan dan beban kesehatan masyarakat. Elektrifikasi truk dan bus menjadi prioritas karena dua alasan utama: kontribusi terhadap emisi yang besar dan peluang efisiensi biaya operasional yang tinggi.
Untuk strategi pengadaan massal bus listrik, studi ini merekomendasikan pendekatan agregasi permintaan yang mencakup lebih dari 14.000 unit dari berbagai kota di Indonesia. Pendekatan ini berpotensi menurunkan biaya pengadaan hingga 20% melalui skala ekonomi dan standardisasi spesifikasi. Sementara, untuk elektrifikasi truk logistik, studi ini menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai di koridor-koridor utama.
“Studi WRI Indonesia ini disusun untuk memberikan analisis terhadap tantangan dan peluang elektrifikasi kendaraan berat di Indonesia. Dengan laporan berbasis data ini, kami berharap studi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan,” ujar I Made Vikannanda, Urban Mobility Manager, WRI Indonesia.
Melalui Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 dan peluncuran platform IFDA, Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem transportasi berat nol emisi yang bersifat kolaboratif, berbasis data, dan berkeadilan.
Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) merupakan platform kolaboratif yang bertujuan mempercepat adopsi truk listrik di sektor logistik, dan akan berperan sebagai wadah sinergi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku industri logistik untuk menjawab tantangan infrastruktur dan pembiayaan dalam elektrifikasi truk. Platform ini akan memfasilitasi pengembangan model bisnis yang layak secara ekonomi serta mendorong investasi untuk infrastruktur pengisian daya di koridor-koridor logistik utama Indonesia.
“Kami berharap melalui peluncuran Indonesia Freight Decarbonization Accelerator dan hasil studi yang kami serahkan hari ini, para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis yang lebih terarah dan kolaboratif. WRI Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung proses transisi ini melalui riset, advokasi kebijakan, dan penguatan kerja sama lintas sektor. ” ujar Managing Director WRI Indonesia, Arief Wijaya.
Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025 di Jakarta merupakan bagian, dari rangkaian acara Road to International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-12 Juni, 2025.

Continue Reading

nasional

Media Luncheon – Asia OneHealthcare Pentingnya Deteksi Dini Kesehatan Para Pekerja Media

Published

on

By

Jakarta, 21 Mei 2025 – Tak jarang, pekerja media bekerja di bawah tekanan deadline ketat, terpapar situasi krisis, hingga mengalami kelelahan fisik akibat jadwal kerja yang tidak menentu. Kombinasi faktor tersebut menjadikan profesi ini rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, baik yang bersifat kronis seperti penyakit jantung, stroke, dan gangguan pencernaan, maupun gangguan psikologis seperti stres berat, burnout, hingga trauma.
Hal inilah yang membuat Asia OneHealthcare menyelenggarakan media luncheon bertajuk “One Wave – Media Sharing: Special for Press Workers” pada 21 Mei 2025. Acara ini menjadi wadah diskusi terbuka terkait tantangan kesehatan fisik dan mental yang dihadapi pekerja media, serta pentingnya deteksi dini dan dukungan psikologis untuk profesi yang rentan terhadap stres tinggi dan penyakit kronis.
Wadah ini mempertemukan para jurnalis dengan tenaga medis dari jaringan rumah sakit Asia OneHealthcare, termasuk RS Columbia Asia dan RS Premier. Diskusi difokuskan pada peningkatan kesadaran akan risiko kesehatan yang selama ini luput dari perhatian para pewarta, yang kerap bekerja dalam tekanan waktu, lingkungan ekstrem, dan situasi tidak menentu.
“Profesi jurnalis sangat rawan terhadap kelelahan mental yang tidak terlihat. Banyak dari mereka mengalami gejala burnout, gangguan tidur, atau kecemasan berlebihan, tetapi merasa tidak punya waktu atau ruang untuk memprosesnya,” ujar Feka Angge Pramita, M.Psi, Psikolog dari RSKB Columbia Asia Pulomas.

Menurutnya, perlu ada ekosistem pendukung yang memungkinkan jurnalis mendapat akses psikologis tanpa stigma.
Dari sisi kesehatan fisik, Dr. dr. Yanto Sandy Tjang, Sp.BTKV, MPH, M.Sc, D.Sc, Ph.D, FICS, Dokter Spesialis Bedah Toraks dan Kardiovaskuler dari RS Premier Jatinegara, menjelaskan bahwa banyak jurnalis mengalami kondisi kronis seperti hipertensi, gangguan pencernaan, dan risiko jantung, karena pola makan tidak teratur, tingkat stress tinggi dan kurang istirahat. “Deteksi dini melalui medical check-up dan pemantauan kesehatan berkala bisa mencegah terjadinya komplikasi serius,” ujarnya.
Inisiatif ini pula yang melatarbelakangi penyelenggaraan medical check-up gratis bagi seluruh awak media yang hadir dalam media luncheon, sebagai langkah nyata agar mereka dapat segera mengenali kondisi kesehatan masing-masing, mendeteksi gejala awal penyakit, dan mengambil tindakan preventif sebelumkondisi berkembang menjadi lebih serius.
Lebih dari sekadar perawatan, Asia OneHealthcare juga menegaskan komitmennya sebagai mitra media dalam penyediaan informasi medis yang kredibel dan akurat. “Kami ingin menjadi jembatan antara dunia medis dan dunia jurnalistik. Rumah sakit harus responsif, terbuka, dan mampu menyampaikan informasi yang bisa dipahami publik tanpa kehilangan akurasi sehingga mengeser paradigma “tunggu sakit baru berobat” bagi masyarakat Indonesia” tegas dr. Yustinus Henry Yogatama, MM, CEO RS Premier Jatinegara.
drg. Gabrielly Zwitveysie Allow, MARS, Hospital CEO RSKB Columbia Asia Pulomas, menegaskan komitmen rumah sakit dalam memperkuat layanan unggulan dan inovasi teknologi. Beliau juga menyebutkan rencana ekspansi fasilitas di Pulomas, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur dan peningkatan layanan gawat darurat 24 jam, sebagai respons terhadap pertumbuhan permintaan layanan kesehatan di Jakarta Timur. “Kami ingin menjadi rumah sakit pilihan utama dalam radius 5 kilometer, dengan standar internasional yang mengutamakan kenyamanan dan kecepatan respons,” tambahnya.

Acara ini juga memperkenalkan sejumlah program layanan khusus pekerja media, seperti skrining kesehatan berkala, konsultasi gizi, serta dukungan psikologi. Langkah ini merupakan bagian dari visi Asia OneHealthcare untuk menjadi jaringan rumah sakit yang tidak hanya memberikan perawatan, tetapi juga membangun kolaborasi berkelanjutan lintas sektor, termasuk dengan media.

Tentang Asia OneHealthcare Asia OneHealthcare (A1Health) adalah penyedia layanan kesehatan terkemuka di Asia Tenggara yang menawarkan berbagai layanan medis lengkap di Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Jaringan ini mencakup lebih dari 30 fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Columbia Asia, Ara Damansara Medical Centre, Bukit Tinggi Medical Centre, ParkCity Medical Centre, Subang Jaya Medical Centre, ALTY Orthopaedic
Hospital, Beacon Hospital, Cardiac Vascular Sentral Kuala Lumpur (CVSKL), Rumah Sakit Picaso, Northern Heart Hospital Penang, dan RS Premier Hospitals di Indonesia.

Dengan lebih dari 4.000 tempat tidur di berbagai fasilitas, A1Health berkomitmen untuk memberikan perawatan yang personal dan penuh kasih sayang.

Dengan memanfaatkan keahlian kolektif serta teknologi canggih dari jaringan ini, para profesional yang terampil memastikan hasil terbaik bagi setiap pasien.

Berdasarkan slogan “Right Here For You,” perawatan yang diberikan tidak hanya ahli, tetapi jugamenciptakan lingkungan yang hangat dan mendukung. Misi utama adalah untuk membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu, sehingga setiap pasien merasa dihargai, dirawat, dan didukung sepanjang perjalanan perawatan mereka.
Kunjungi: www.asiaonehealth.com

Continue Reading

Trending