Surabaya – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan rangkaian kunjungan kerja (kunker) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Di Surabaya, Puan mengecek harga serta ketersediaan minyak goreng dan tempe yang belakangan langka di pasar.

Puan mengawali pengecekannya dengan mendatangi Pasar Tambahrejo, Surabaya, Rabu (2/3/2022) pagi. Ia berkeliling pasar dan bertanya seputar harga kebutuhan pokok kepada pedagang.

Sesekali, Puan tampak berbincang dengan pedagang seputar harga dan pasokan sembako, termasuk minyak goreng dan tempe.

Kepada salah satu pedagang bernama Slamet, Puan bertanya dampak harga kenaikan kedelai terhadap penjualan tempe. Slamet sehari-harinya menjajakan tempe dengan membawa motor berkeranjang dan berdagang di area pintu masuk pasar.

“Sepapan tempe biasanya harga Rp 10 ribu bu. Sekarang naik jadi Rp 12 ribu. Agak memberatkan masyarakat,” kata Slamet kepada Puan.

Puan juga bertanya ke pedagang tempe lainnya, Warinten. Bahkan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu sempat ikut membantu menjajakan barang dagangan milik perempuan yang sudah berjualan di Pasar Tambarejo selama 40 tahun tersebut.

“Senang Mba Puan mau mampir ke toko saya dan banyak beli barang. Terima kasih Mba Puan ikut menjualkan tempe saya saat ada yang mau beli,” kata Warinten.

Puan juga mengecek pasokan minyak goreng, yang masih cukup langka di pasaran. Meski begitu, Warinten menyebut pedagang sudah mengikuti harga minyak goreng yang sudah ditentukan pemerintah.

“Kalau saya menjual memang ingin harganya jangan mahal-mahal. Jadi pembelinya senang, pedagangnya juga senang,” tuturnya.

Sementara itu Puan mengatakan kehadirannya ke Pasar Tambahrejo untuk mendengar keluhan langsung dari masyarakat.

“Di pasar rakyat ini sedang banyak keluhan rakyat. Mulai dari minyak goreng langka, tahu tempe mahal, daging sapi mahal. Maka itu saya sebagai Ketua DPR-RI turun langsung meninjau dan ingin dengar langsung dari mulut pedagang apa saja masalah yang ditemui,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini meminta Pemerintah untuk peka dengan keluhan rakyat. Menurut Puan, harus ada solusi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap berbagai persoalan itu.

“Berbagai opsi bisa dibahas oleh Pemerintah bersama DPR. Yang penting harus cepat geraknya. Jangan rakyat terlalu lama menunggu solusi. Karena dapur harus tetap ngebul,” tegasnya.

Saat melakukan kunjungan ini, Puan didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijo, dan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Whisnu Sakti Buana. Puan juga turut didampingi anggota DPR RI, Puti Guntur Soekarno dan Indah Kurnia.

Cek Pasokan Tempe

Setelah dari Pasar Tambahrejo, Puan langsung menuju Kampung Tempe Sukomanunggal. Di desa ini terdapat paguyuban yang terdiri dari 12 pengrajin tempe, 7 pengrajin 1 tempe gembos, dan 1 pengrajin tahu.

Puan berjalan kaki sekitar 100 meter di lorong permukiman warga untuk mengecek produksi di Kampung Sukomanunggal yang memasok tempe di kota Surabaya dan sekitarnya. Ia juga berdialog dengan para pengrajin yang mengeluhkan kenaikan harga kedelai sehingga berdampak terhadap produksi tempe tahu.

“Kedelai naik dari harga Rp. 8.000 menjadi Rp. 11.500/Kg. Lumayan berat bu,” kata salah satu pengrajin tempe di Kampung Sukomanunggal.

Pengrajin akhirnya menyiasati dengan mengecilkan bentuk tempe dan tahu. Sebab jika terlalu menaikkan harga jual, dikhawatirkan berdampak terhadap pembelian masyarakat.

Kepada pengrajin, Puan mengatakan kelangkaan kedelai sudah diprediksi dari tengah tahun 2020 akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, ada berbagai antisipasi yang bisa dilakukan sejak awal.

“Indonesia dapat berkomunikasi dengan beberapa negara penghasil kedelai selain AS. Contohnya Brazil atau Argentina,” ungkap Puan.

Ketua DPR juga mengatakan perlu ada gotong royong dan koordinasi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan pasokan dan off taker kedelai lokal. Puan menyebut seharusnya sejak tahun 2020 Pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas non kedelai untuk jadi tempe.

“Misalnya Koro pedang, koro benguk, kacang tanah, kacang hijau, lamtoro, bahkan daun singkong. Keberhasilan penelitian seperti itu bisa untuk parsial substitusi,” ucap cucu Proklamator Bung Karno tersebut.

“Kita minta agar sebelum Ramadhan masalah kedelai ini harus sudah bisa diselesaikan,” lanjut Puan.

*Datangi Pabrik Minyak Goreng*

Setelah mengecek pasokan tempe, Puan kemudian mendatangi Pabrik Wilmar Nabati Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Di PT Wilmar, ia masuk ke dalam pabrik untuk melihat proses produksi hingga pengepakan minyak goreng.

PT Wilmar Nabati Indonesia mamasok maksimal 30 persen market minyak konsumsi di Indonesia. Produk dari PT Wilmar antara lain minyak goreng Fortune, Sania, dan Sovia.

Puan lalu mendapat penjelasan dari Unit Business Head PT Wilmar Nabati Indonesia, Ridwan Brandes yang menyatakan sebenarnya sudah menyiapkan pasokan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun minyak goreng kini langka akibat masyarakat banyak memborong minyak goreng sejak kebijakan Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) menjadi Rp 14 ribu/liter.

“Masyarakat berpikir mumpung murah makanya diborong. Maka demand meninggi dan hilang di pasaran,” jelas Ridwan.

Puan menegaskan akan mendorong Pemerintah untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng.

“Katanya ada panic buying, apakah karena itu? Sebab hanya saat-saat tertenru saja ada panic buying. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa supply dan demand bisa dijaga sehingga nggak ada panic buying,” kata Puan.

Ketua DPR berharap agar dalam waktu dekat masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga normal. Kepada Pemerintah, Puan meminta untuk menggelar operasi pasar.

“Saya minta antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menggelar operasi pasar. Antara Pemda dan Pemerintah pusat harus sinergi untuk mengatasi masalah minyak goreng ini,” urainya.

Puan juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panic buying. Kepada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan, ia meminta agar aparat melakukan tindakan tegas.

“Masyarakat tidak perlu panic buying, karena produksi minyak goreng dari produsen normal, artinya stok sebenarnya aman. Dan percaya pada program penurunan harga minyak goreng dilakukan Pemerintah untuk jangka panjang,” tutup Puan.