Connect with us

nasional

PGMNI Akan Demo Sudah Puluhan Tahun Diperlakukan Tidak Adil

Published

on

Bekasi – Polemik penghilangan nama madrasah dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), mendapat protes dari berbagai kalangan terutama para guru.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) yang digelar di Asrama Haji Bekasi, para guru yang datang dari 18 provinsi dan 18 kabupaten / kota seluruh wilayah Indonesia itu menolak keras penghilangan nama madrasah di RUU Sisdiknas.

Ketua Umum PB PGMNI, H. Heri Purnama, Mpd, menilai wacana penghapusan menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap keberadaan madrasah yang sudah eksis selama puluhan tahun.

“Ini adalah kabar yang sangat mengecewakan kami. Apa maksudnya ? Apakah akan menghilangkan madrasah dari negeri ini atau mau menganggap madrasah sama seperti majelis taklim, sekolah Hafidz atau apa, ini harus jelas,” kata Heri, Rabu (30/3/2022).

Menurutnya, selama ini pemerintah kerap mengesampingkan kesejahteraan para guru madrasah, utamanya dengan status guru honorer yang masih disandang 95 persen guru madrasah, hanya 5 persen yang ASN di seluruh Indonesia.

Dengan status tersebut, kata dia, honor yang diperoleh para guru madrasah hanya kisaran Rp 200 ribu per bulan. Selain itu, anggaran dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk madrasah hanya sebesar Rp 14 triliun, berbeda jauh dari Kemendikbud yang mencapai Rp 575 triliun.

“Kami juga berharap pemerintah memiliki keadilan secara merata terhadap kebijakan pendidikan nasional. Kalau kita ini ada dalam UU Sisdiknas, ada dalam UU guru dan dosen, berarti kita harus memiliki hak yang sama terhadap anggaran pendidikan di tingkat nasional,” tegas Heri.

PGMNI menegaskan akan melakukan perlawanan jika wacana penghapusan madrasah dalam RUU Sisdiknas tidak dicabut, maka pihaknya akan melakukan perlawanan demi memperoleh keadilan bagi kesejahteraan para guru madrasah.

“Kalau sampai betul madrasah dihilangkan dalam rancangan UU sistemnas, insya Allah kami akan melawan. Karena ini adalah persoalan besar yang menyangkut masa depan guru-guru madrasah dengan status sosialnya, payung hukum dari madrasah terhadap sistem pendidikan nasional,” papar Heri.

Contoh di Kotab Bekasi madrasah hanya ada 5 tingkat SD, 3 tingkat SMP dan I di tingkat SMA itu tadinya milik masyarakat kemudian di negri kan, beda dengan sekolah SD, SMP dan SMA yang sudah satu paket.

Nantinya hasil dari pertemuan selama dua hari ini akan di rekomondasikan ke komisi 8 dan 10 serta pemerintah , antara lain tuntuntan agar pemerintah membuka kran untuk ASN bagi guru madrasah disemua tingkatan dan insentif Rp 200 ribu / sebulan sejak tahun 2003 mana cukup.tambahnya

Melalui organisasi PGMNI ini yang di deklarasikan pada 1 Juni tahun lalu di hotel kawasan Karawang, Sudah melantik pengurus di provinsi Lampung, Sumsel, Riau Gorontalo dengan aspresiasi yang luar biasa. PGMNI sudah mejadi rumah (wadah) perjuangan untuk kesejahteraan guru madrasah.

Rakernas ini telah menjadi tempat saling kenal, tegur sapa, yang tadinya tidak kenal hanya melalui online biasa diselenggarakan seminggu dua kali.

Selama ini guru madrasah baik baik saja, beda dengan guru lain yang jarang berdemo, namun saat ini jika hasil rekomondasi tidak ditanggapi, maka PGMNI gelar aksi Silahturahmi Akbar l dan II di Istora Senayan dan Istana Negara kalau perlu nginep sampai tututan di penuhi, tandasnya.

Harapan pemerintah berlaku adil, agar menjadi berkah sebab dari guru madrasah melahirkan contoh ketua DPRD kota Bekasi , Bupati, Walikota dan berbagai pejabat lainya.

Continue Reading

nasional

PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Hadiri Apel Gelar Pasukan di PMJ

Published

on

By

Jakarta – Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, didampingi Kepala Bagian Pelayanan, Nur Akbar, hadir dalam apel gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Keselamatan Jaya 2023 di Lapangan Presisi Mapolda Metro Jaya, dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran. Selasa (7/2/2023)

Hadir pula Pj Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi DKI Jakarta serta Unsur TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Jasa Marga dan Satpol PP.

Dalam sambutannya Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa kegiatan Operasi keselamatan 2023 akan dilakukan tanggal 7 sampai 20 Februari 2023, dengan mengedepankan tindakan preventif, edukatif, dan persuasif.

Dalam penindakan tilang pada kegiatan tersebut, pihaknya akan tetap mengedepankan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE), baik menggunakan ETLE yang statis maupun mobile.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, berharap agar operasi ini bisa berjalan maksimal.

“Berharap agar operasi ini dapat berjalan dengan maksimal sebagaimana tujuannya yaitu untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas, dan jumlah fatalitas korban laka, serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu linta,” katanya dengan ramah.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Jakarta Barat Koordinasi dengan Unit Pengelola Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Implementasi UU NO.22 Tahun 2009 PASAL 74

Published

on

By

Jakarta – Sebagai implementasi UU No.22 Tahun 2009 Pasal 74, dan meningkatkan komitmen kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kepala Perwakilan Jakarta Barat Angga Novianto bersama Kepala Unit Pengelola Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UP3B) Bapak Hawan Aries Birawa melaksanakan koordinasi untuk ketaatan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Wilayah Jakarta Barat.

“Upaya yang dilaksanakan yaitu mengoptimalkan kegiatan Door to Door dan pengoperasian mobil Samsat keliling,” ungkap Hawan.

Dalam koordinasi yang dilaksanakan di kantor Samsat Jakarta Barat tanggal 30 Januari 2023 menyepakati bahwa Tim Samsat Jakarta Barat, rutin melakukan pertemuan.

“Untuk saling bersinergi serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan membuat masyarakat taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat,” ungkap Angga.

Suhadi menyampaikan, bahwa Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dibayarkan pada saat membayar kendaraan bermotor oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, guna memberikan santunan untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu-lintas jalan adalah sebesar Rp 50 juta, penggantian biaya perawatan sebesar maksimal Rp 20 juta, biaya ambulans Rp 500 ribu dan biaya P3K Rp 1 juta

Continue Reading

nasional

PT Jasa Raharja DKI Jakarta Customer Relationship Management (CRM) di DAMRI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kemitraan dengan pengelola angkutan umum. Pada Rabu, 25 Januari 2022, Kasubag Iuran Wajib Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Customers Relationship Management (CRM) mengunjungi kantor Damri di daerah Kemayoran Jakarta Pusat.

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi mengatakan Customer Relationship Management (CRM) bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada para pengusaha/pemilik Oto Bus agar terciptanya loyalitas customer yang nantinya dapat meningkatkan kesadaran dan kelancaran pembayaran Iuaran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).

Suhadi menyampaikan, bahwa Iuran Wajib Jasa Raharja ini bersumber dari tiket resmi yang dibayarkan oleh para penumpang kepada pengusaha/pemilik angkutan umum, dan sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 15/PMK.010/2017, besarnya santunan untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia akibat kecelakaan penumpang alat angkutan umum adalah sebesar Rp 50 juta, penggantian biaya perawatan sebesar maksimal Rp 20 juta, biaya ambulans Rp 500 ribu dan biaya P3K Rp 1 juta

Continue Reading

Trending