Connect with us

Metro

Peresmian ETLE Nasional Tahap II Rivan Purwantono : Jasa Raharja Sinergikan ETLE – JRku Untuk Memudahkan Masyarakat

Published

on

Surabaya – Mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman menjadi tanggung- jawab bersama, tidak hanya Pemerintah, namun juga seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna jalan. Untuk mewujudkan hal ini tentunya membutuhkan berbagai perangkat pendukung mulai dari sarana dan prasana jalan, sampai dengan sistem lalu-lintas itu sendiri.

Korps Lalu-Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) telah membangun dan menerapkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ETLE menggunakan perangkat kamera pantau (CCTV) terintegrasi. CCTV tersebut mampu memotret detail kendaraan yang melanggar peraturan lalu-lintas.

Seperti melaju melebihi kecepatan maksimal, mengungkap nomor seri dan jenis mobil, serta memotret pengemudi dan penumpang kendaraan yang melanggar. CCTV ini mampu bekerja saat malam hari atau kondisi minim cahaya. Selain itu, sistem ETLE ini memiliki presisi yang tinggi dengan peluang kesalahan yang rendah.

Sabtu (26/3/2022) bertempat di Hotel Wyndham Surabaya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan Program ETLE Nasional Presisi Tahap II, turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Purwantono.

Keunggulan ETLE Nasional Presisi Tahap II terletak pada fitur Weigh In Motion dan Speedcam. Sistem Weigh In Motion atau alat timbang berjalan merupakan rangkaian sensor yang mampu mengukur berbagai fitur kendaraan yang sedang bergerak dan mampu mengidentifikasi kendaraan berdasarkan kelasnya.

Sementara Speed Cam bekerja membaca kecepatan satu kendaraan sekaligus memfoto kendaraan tersebut. Sehingga jika terjadi pelanggaran kecepatan, barang bukti penindakan pelanggaran lalu lintas, sulit dibantah. Keunggulan ETLE mampu bekerja 24 jam non-stop.

Rivan Purwantono Direktur Utama PT Jasa Raharja dalam keterangan persnya mengatakan Peresmian ETLE Nasional Presisi Tahap II bentuk komitmen Polri.

“Peresmian ETLE nasional Presisi Tahap mewujudkan sistem lalu lintas yang aman dan modern. Sistem berbasis digital terintegrasi ini terus dikembangkan dan diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan sejalan dengan program pencegahan kecelakaan Jasa Raharja”

“Dan yang tidak kalah penting saat ini ETLE telah terintegrasi dengan aplikasi JRku dari Jasa Raharja. Sehingga pelanggaran lalu lintas yang terpantau sistem ETLE dapat langsung diketahui informasi dan notifikasinya secara real time pada aplikasi JRku” jelas Rivan.

Korlantas Polri telah menambah jumlah titik-titik perangkat kamera tilang elektronik di 14 wilayah Kepolisan Daerah (Polda), di antaranya Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Bangka Belitung, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan

Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Gorontalo, Polda Bali, Polda NTB, Polda NTT, Polda Bengkulu, Polda Papua Barat, dan Polda Papua. Terjadi penambahan jumlah kamera dari Tahap I yang berjumlah 244 kamera menjadi 248 kamera di 26 wilayah Polda se-Tanah Air.

“Dengan hadirnya ETLE di JRku ini melengkapi fitur yang sudah ada sebelumnya seperti Pengajuan Santunan Online, Jalanku, Kendaraanku dan tentunya semakin mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya” tambah Rivan.

Dalam kesempatan ini Polri memberikan penghargaan kepada Direktur Utama PT Jasa Raharja kategori Integrasi Electronic Traffic Law Enforcement dengan aplikasi JRku.

“Penghargaan ini merupakan suatu bentuk pengakuan dari Polri atas kerjasama yang telah terjalin dengan Jasa Raharja dan integrassi ETLE – JRku sebagai wujud nyata komitmen kedua instansi untuk memberikan pelayanan publik modern, mudah dan terpercaya” tutup Rivan.

Continue Reading

Metro

DPP IKM Gelar Silaturahmi Akbar Tema “Kito Badunsanak, Sukses dan Bahagia Basamo”

Published

on

By

Jakarta – DPP Induk Keluarga Minangkabau (IKM) menggelar Silaturahmi Akbar bertajuk “Kito Badunsanak, Sukses dan Bahagia Basamo”.Minggu (08/12/2024).

 

Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan cendekiawan Minangkabau dari berbagai daerah, termasuk Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H., yang juga dikenal sebagai Datuak Rangkayo Basa.

 

Dalam sambutannya, Boy Rafli Amar menekankan pentingnya memperkuat persaudaraan di rantau. “Acara ini adalah momentum untuk menyatukan kembali masyarakat Minang pasca tahun politik, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi Sumatera Barat dan Indonesia,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Boy juga menyoroti peran strategis masyarakat Minangkabau di perantauan. Ia berharap silaturahmi ini menjadi penghubung antara ranah dan rantau untuk mempercepat pembangunan di kampung halaman. “Kita ingin desa-desa di Sumatera Barat menjadi pusat pergerakan ekonomi melalui dukungan digitalisasi dan program desa wisata,” tambahnya.

 

Disisi lain, Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa masyarakat Minangkabau telah menunjukkan kontribusi besar bagi pembangunan nagari, baik melalui ide, dana, maupun inovasi. Program seperti *Desa Wisata* yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjadikan nagari sebagai pusat ekonomi kreatif.

 

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi untuk menghubungkan masyarakat rantau dengan kampung halaman. Digitalisasi akan memperkuat akses informasi dan peluang ekonomi, sehingga nagari dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

 

Acara ini turut dimeriahkan oleh penampilan artis Minang dan grup kesenian *KIM*. Selain itu, Boy Rafli Amar mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dalam menjaga tradisi Minangkabau sebagai daya tarik wisata budaya.

Continue Reading

Metro

Merespon Situasi Nasional Pasca Pelaksanaan Pilkada 2024

Published

on

By

Pilkada 2024 selesai digelar. Pilkada kali ini merupakan pilkada terbesar pertamakali yang digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Tentu banyak catatan baik permasalahan maupun capaian yang turut membayangi pilkada. Namun masih terdapat hal-hal yang tidak luput menjadi perhatikan adalah terkait kondusifitas pasca pilkada.

 

Sebelumnya JPPR turut menyoroti dengan serius catatan soal keamanan dalam penyelenggaraan pilkada. Sebab arena pilkada merupakan arena damai yang dipilih untuk menentukan kepimpinan secara konstitusional. JPPR juga turut memastikan bahwa narasi di ruang publik benar-benar murni merupakan narasi yang mencerdaskan atau mendidik bukan narasi pecah belah.

 

Dalam penyelenggaraan pilkada 2024, tercatat beberapa insiden yang melibatkan antar pendukung calon. Misalnya pengeroyokan dan pembacokan pendukung calon bupati di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang berujung kematian. Kemudian tawuran antar pendukung di Parepare, bentrok antar pendukung di Jeneponto, ketegangan karena konvoi berujung saling kejar antar pendukung di Gowa, bentrok pendukung di Musi Rawas Utara, bentrok di Puncak Jaya, kerusuhan di Memberamo Tengah sampai Kapolres tertusuk panah, pembakaran kotak suara di Kota Sungai Penuh, dan penembakan Rumah Bupati di Solok Selatan.

 

Dari insiden-insiden ini, JPPR telah menyampaikan untuk memperkuat pendidikan politik untuk mencegah konflik sebelum pelaksanaan pilkada. JPPR mengingatkan semua pihak terutama bawaslu untuk mempeketat pengawasan dan mengutamakan upaya pencegahan. Selain itu mengingatkan pemerintah daerah, para calon, tim sukses, dan relawan pasangan calon bagaimana mewujudkan pilkada damai dan kondusif.

 

JPPR juga meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya-upaya pendidikan politik kepada masyarakat di seluruh daerah, agar tak terjadi konflik horizontal atau kekerasan jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Sebab upaya pendidikan politik atau pendidikan pemilih belum masif dilakukan. Pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana menyerukan kepada masyarakat soal kedewasaan politik dan kesadaran berpolitik. Harus ditanamkan memang sejak dini di masyarakat, terkait perbedaan dukungan politik dan perbedaan pendapat merupakan keniscayaan. JPPR juga menyerukan upaya pencegahan dari pihak keamanan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah

terjadinya konflik dalam proses Pilkada Serentak 2024.

 

Maka dari itu pasca pilkada 2024 isu soal kondusifitas sangat urgen untuk menjadi perhatian JPPR dan seluruh pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga potensi pengulangan konflik kembali pasca pilkada. JPPR bersama seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi Indonesia dari rongrongan kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab yang bisa mengganggu stabilitas dan persatuan nasional.

 

Untuk itu JPPR merekomendasikan:

 

   1. Mendorong pihak keamanan untuk meningkatkan kesiagaan dalam menjaga kondusifitas situasi pasca pilkada 2024, tentu dengan cara-cara humanis dan persuasif

 

   2. Meminta para calon dan seluruh pendukung di pilkada 2024 untuk dewasa menyikapi perbedaan pilihan politik, serta berbesar hati untuk bersatu padu membangun daerah agar lebih baik dan lebih maju.

 

   3. Mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi total pelaksanaan pilkada untuk mewujudkan pilkada yang damai dan kondusif dimasa yang akan datang.

Continue Reading

Metro

Neneng A Tuty.SH Ketua Relawan Berkarya Indonesia Siap Kawal Program Presiden Prabowo di Sektor Pangan

Published

on

By

Jakarta, – Neneng A Tuty.SH Ketua Relawan Berkarya Indonesia, yang sebelumnya menjadi relawan dalam pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program Presiden Prabowo, terutama di sektor pangan.

 

Neneng A Tuty.SH menjelaskan bahwa Relawan Berkarya telah berperan aktif dalam memenangkan Prabowo sebagai Presiden periode 2024–2029.

Saat ditemui oleh awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024),

 

“Relawan Berkarya sudah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia,” ungkapnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa Relawan Berkarya akan terus mengawal berbagai program pemerintah selama lima tahun ke depan untuk membantu masyarakat Indonesia. Fokus utama Neneng adalah sektor pangan, mengingat kebutuhan tersebut merupakan prioritas dasar bagi masyarakat.

 

“Program-program Prabowo semuanya bagus, tapi saya akan fokus di sektor pangan karena ini kebutuhan pokok warga Indonesia,” lanjutnya

 

Dalam kesempatan yang sama, Neneng juga menyoroti perannya sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI). Ia menyampaikan rencana untuk mengadvokasi peningkatan kesejahteraan para pewarta dengan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Tanpa pewarta, para kepala daerah tidak akan dikenal,” ujarnya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih.

 

Neneng berharap Indonesia terus menjadi negara yang aman, maju, serta mampu menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan sejahtera.

Continue Reading

Trending