Connect with us

nasional

Fraksi NasDem DPRD Klarifikasi Usulan Pj Bupati Maybrat

Published

on

Ket. Foto : Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kab. Maybrat Periode 2019-2024, Yonas Yewen., A. Md. Tek.,

Maybrat, TN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Maybrat mengkarifikasi terkait kontradiksi Usulan Pj Bupati Maybrat, Papua Barat dari sisi Regulasi dan ketentuan perundang-undang yang ada.

” Pada tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pergantian 272 kepala daerah . Di tahun 2022 ada 101 kepala daerah yang diganti, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 171 kepala daerah diganti, termasuk di dalamnya kabupaten Maybrat”, Ungkap Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat Yonas Yewen., A. Md. Tek., kepada media ini, Jumat (22/07/2022).

Menurut Politisi Muda Partai NasDem itu, Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

” Landasan hukum yang digunakan dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah adalah Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pasl 201 ayat 9 menyebutkan, pertama, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Kedua, Pasal 201 ayat 10 untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Pasal 201 ayat 11 untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali kota, diangkat penjabat Bupati/Wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” papar Ketua PA GMNI Maybrat itu.

Selain itu, Usulan Pj Bupati Maybrat juga tidak terlepas dari UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan usulan Pj Bupati, Walikota diluar ASN, supaya publik jangan salah menfasirkan, Pj Bupati ASN yang ber-NIP bukan Non NIP.

” Ada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, Tentu Usulan Pimpinan DPRD kabupaten Maybrat sesuai prosedur regulasi yang ada dan tidak perlu publik mempersoalkan itu” ungkap mantan Wartawan itu.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah harus segera diwujudkan sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 yang mengatur soal syarat, kewenangan, dan pengawasan Pj kepala daerah. Agar pengisian Pj kepala daerah terhindar dari tendensi politik oknum tertentu yang punya kepentingan besar dalam suksesi pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pilkada.

” Usulan Pimpinan DPRD Kab. Maybrat merujuk Surat Mendagri No. 131.92/3903/SJ tertanggal 8 Juli 2022 terkait Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Maybrat dan Surat Gubernur Papua Barat No. 120/1733/GPB/2022 suratnya ditujukan kepada Pimmpinan DPRD dan pimpinan DPRD menindaklanjutinya ” ujarnya Pria Kelahiran Suswa-Mare itu.

Lebih lanjutnya, Jika tentu ada yang mempersoalkkan Usulan Pimpinan DPRD Kab. Maybrat bernomor 170/15/PIM-DPRD/MBT/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Usulan Nama Calon Pejabat Bupati Maybrat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

” Sesuai Usulan Pimpinan DPRD Kab.Maybrat 170/15/PIM-DPRD/MBT/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Usulan Nama Calon Pejabat Bupati Maybrat sebagaimana diusulkan Ferdinandus Taa, S.H.,M. Si., dan Dr. Naomi Netty Howay, S. KM., M.Kes., sudah sesuai prosedur dan Sah/Legal. Jika ada yang persoalkan tandatangan ketua DPRD Maybrat itu wajar saja, DPRD Memiliki Tata Tertib DPRD Kab. Maybrat, Kalau Sah/Legal tanpa Ketua DPRD, iya 100% Sah/Legal. Ungkap Mantan Ketua BPA Yumases Papua itu.

Harap saya selaku Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kab. Maybrat siapapun yang akan dipputuskan dan dilantik Mendagri adalah Putra dan Putri terbaik bangsa. Kami pada prinsipnya mendukung demi kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara.

” Pj yang akan diputuskan pak Mendagri, kami pada prinsipnya mendukung sepenuhnya, Apalagi Pj kepala daerah nantinya akan menjalankan tugas selama dua sampai tiga tahun, sehingga tentu memerlukan hubungan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD.

Utamanya terkait Pembahasan dan Penetapan Perda tentang APBD, RKPD, dan beberapa Rancangan Perda yang telah menjadi prioritas proglegda daerah. Jangan masyarakat teropsesi dengan isue-isue murahan yang dimainkan orang-orang bertanggung agar kabupaten Maybrat ini tidak aman.” tutup Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Maybrat itu.

Continue Reading

nasional

Suasana Haru Warnai Pengantar Tugas Kepala Rutan Dan Pejabat Administrasi Rutan Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Published

on

By

Jakarta – Setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan, namun setiap perpisahan dan kata selamat tinggal bukanlah akhir dari sebuah kebersamaan. Pepetah ini sejalan dengan kegiatan pisah sambut dan pengantar tugas Kepala Rutan serta Pejabat Administrasi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang yang digelar di Gazebo Rutan Cipinang, Jumat (27/1).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali dan Kepala Lepas Kelas II A Pemantang Siantar, Jaya Saragih yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Kepala Rutan Kelas II B Pangkalan Brandan, Anak Agung GDE yang sebelumnya sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Kepala Subbagaian Tata Usaha Lapas Kelas II A Cikarang, Zecha Arya Dwinanto serta Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Jaya Saragih menghaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya serta permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan dalam pelaksanaan tugas selama di Rutan Cipinang.

“Terima-kasih kepada seluruh rekan-rekan pegawai Rutan Cipinang yang telah membantu saya dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Rutan selama ini dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun, saya undur diri dan memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati bapak dan ibu semua, semoga silaturahmi kita terus dapat terjalin,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali memberikan ucapan selamat kepada Bapak Jaya Saragih dan pejabat lainnya atas promosi jabatanya. Beliau juga berpesan untuk tetap menjaga integritas dimanapun bertugas.

“Ada yang datang dan ada yang pergi, itulah sebuah birokrasi. Selamat bertugas ditempat yang baru, semoga sukses dan selalu diberikan kelancaran dalam memberikan pengabdian dan silaturahmi dapat terus terjalin,” pungkasnya.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian cendramata, dilanjutkan dengan nyanyi bersama ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta foto bersama.

Continue Reading

nasional

Pelantikan DPP Al-Ittihadiyah Periode 2022 – 2027

Published

on

By

Jakarta, 28 Januari 2023 – Pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat Al-Itihadiyah, dengan segenap kelengkapan organisasinya, dilantik hari ini, 28 Januari 2023, meneruskan estafet amanah sebelumnya. 

Berangkat dari kiprah historisnya sebagai pemrakarsa berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, Al-Ittihadiyah pada usianya ke 88 kini, menegaskan ikhtiarnya untuk merekatkan umat, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan bangsa.
 
Dalam ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, Al-Ittihadiyah telah tumbuh-kembang di seluruh pelosok Nusantara berlandaskan pada 3 (tiga) pilar utamanya, yaitu dakwah dan sosial, kaderisasi dan pendidikan, dan ekonomi. Ditengah tantangan bangsa yang makin kompleks, perubahan eksponensial di berbagai aspek kehidupan, dan gerak dinamis dunia, kepemimpinan baru Al-Ittihadiyah hadir menyesuaikan dengan tantangan zaman dan menapak ke masa depan.

Pertambahan penduduk, arus urbanisasi, and ikhtiar manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam tatanan masyarakat modern (Revolusi Industri 4.0, Society 5.0) akan mendesakkan kebutuhan pangan dan energi yang kian besar.

Penduduk dunia diprediksi akan bertambah, dari saat ini sekitar 8 milyar, mencapai 9.7 milyar pada tahun 2050. BKKBN memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada 2050-2060 bisa mencapai 450-480 juta, dua kali lipat dari sekarang. Dengan laju pertumbuhan 1.49% saat ini, setiap tahun penduduk Indonesia bertambah 4.5 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Singapura.

Eksplorasi dan ekspolitasi sumber daya alam untuk menenuhi kecukupan dan ketahanan pangan dan energi, disamping bisa berkompetisi diantara keduanya, akan memberikan tekanan luar bisa pada lingkungan dan  daya dukung bumi secara keseluruhan.

Hal ini perlu diseimbangkan, pada satu sisi kebutuhan dasar akan kemaslahatan masyarakat terpenuhi, di sisi lain sumber daya alam dan lingkungan bisa dilestarikan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks seperti inilah, Al-Ittihadiyah merumumuskan program FEED+ the Nation, untuk melandasi program kerja nasional menuju 100 tahun Al-Ittihadiyah pada tahun 2035.

Kerangka gagasan FEED+ the Nation mencakup berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini melingkupi program ketahanan pangan (Food) dan energi (Energy) sembari mengupayakan kelestarian lingkungan (Environment). Diatas semua itu, marwah dan harkat (Dignity) bangsa ini mesti dijaga dan ditingkatkan dibawah kepemimpinan nasional yang amanah, kompeten dan ber-integritas.

“Dengan 3 (tiga) pilar membangun kekuatan umat untuk kemsalahatan masyarakat dan kemajuan bangsa, Al-Ittihadiyah memberikan feeding kepada negara yang terkandung dalam program FEED+ the Nation. Pada ujungnya, rakhmat buat semua lapisan masyarakat, sebagai perwujudan esensi dari rahmatan lil alamin”, ujar Ir. H. Nuruzzaman, Ketua Umum DPP Al-Ittihadiyah.

Aspek D+ lainnya pada gagasan FEED+ the Nation mencakup permasalahan yang perlu dipecahkan dan agenda yang perlu dikedepankan. Tantangan menjadi berlipat-ganda ketika arus urbanisasi makin ekspansif pada banyak kota di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Ini menguak masalah baru terkait kesehatan yang endemik, psiko-sosial, partisipasi politik, dan potensi ketimpangan (Disparity) hukum, akses dan inklusi finansial. 

Dengan kerinduan akan kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat dan kepemimpinan nasional yang amanah, akan mengikis keterbelahan akut yang terjadi selama ini, dan lebih memaknai dengan baik, bijaksana dan cerdas keberagaman (Diversity) yang ada. 

Kehidupan politik, yang menghasilkan sekat-sekat sosial dan sekaligus ruang ekspresi yang lebih luas, mesti ditata dengan prinsip dan implementasi demokrasi (Democracy) yang lebih baik dan ber-keadilan.

Perlu dicermati bahwa adopsi teknologi digital (Digital) secara komprehensif dengan tata-kelola yang baik akan meningkatkan kualitas demokrasi. Disamping tentunya akan melahirkan inovasi, mendorong pertumbuhan bisnis, dan memberikan efisiensi pada segala aspek kehidupan manusia, serta membuka peluang baru yang secara kreatif menjadi dimungkinkan.

“Berbagai aspek tercakup dalam FEED+ the Nation, yang akan diuraikan dengan program nyata yang implementatif untuk kemaslahatan umat dan masyarakat umum”, tambah Sekjen DPP Al-Ittihadiyah, H. Mangesti Waluyo Sedjati.

Masa depan bangsa akan banyak ditentukan oleh genersi muda. Oleh karena itu, Demographic Dividend yang masih ada perlu diperdayakan dan disegerakan pemanfaatan strategisny untuk mempersiapkan generasi emas masa depan. Ini sejalan dengan kaderisasi dan pendidikan yang holistic, inklusif, dan transformatif. 

Pandemi global Covid-19 telah memberikan tantangan berat selama ini, namun sekaligus juga meniscayakan transformasi digital, yang meluas dan tidak terelakkan. “FEED+ the Nation akan kita rinci dan kembangkan lebih lanjut, dengan pengayaan dari para dewan pakar dan berbagai pihak termasuk aspek sinergi kaderisasi generasi muda dan pemanfaatan strategis digital dan teknologi untuk masa depan”, imbuh H. Agus Wicaksono, Ketua DPP Al-Ittihadayah yang menginisiasi dan mengkoordinasikan rumusan program ini.
Lingkungan yang sehat, polusi yang menurun, dan upaya Decarbonization, berbarengan dengan hal diatas, akan membuka ruang segar untuk masyarakat hidup sehat.

Secara jasmani, dibarengi dengan ‘makanan’ rokhani yang proporsional dan masyarakat bisa mendapatkannya tanpa rasa takut dan curiga yang tidak wajar memberikan peluang dan jalan untuk tidak lupa bahagia. Jadi, FEED+ the Nation, Stay Healthy and Be Happy selayaknya menjadi acuan pemimpin bangsa ke depan.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja dan Junior Chamber International (JCI) Indonesia Bersinergi Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Published

on

By

Jakarta – Jasa Raharja bersama Junior Chamber International (JCI) Indonesia, yakni sebuah perkumpulan organisasi pengembangan kepemimpinan berskala global untuk pemuda 18-40 tahun, menjalin kerja-sama tentang Sinergi Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas.

Nota kesepahaman bersama (MoU) tersebut, ditandatangani oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang dan Ketua Perkumpulan Junior Chamber International Indonesia, Felix Soesanto, di Jakarta, Jumat (27/01/2023).

Dalam sambutannya, Munadi menyampaikan, kerja sama ini diharapkan mampu mendukung Jasa Raharja menjadi perusahaan tepercaya dengan pelayanan terbaik dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Kerja sama ini tentunya bisa saling mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Munadi menyampaikan, bahwa kerja sama tersebut adalah sebagai landasan kedua belah pihak untuk membangun komitmen, guna saling mendukung setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun, ruang lingkup kerja sama tersebut, yakni baik Jasa Raharja maupun JCI akan saling mendukung rencana kerja sama dalam upaya mengurangi angka dan
dampak kecelakaan lalu lintas.

Antara lain, meliputi kerja sama dalam program peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan oleh JCI, serta kegiatan lain yang telah disepakati bersama.

“Tentunya, kami menyampaikan terima kasih kepada JCI yang telah berkomitmen dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Kita berharap kerja sama ini akan berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia,” ungkap Munadi.

Continue Reading

Trending