Connect with us

nasional

Fraksi NasDem DPRD Klarifikasi Usulan Pj Bupati Maybrat

Published

on

Ket. Foto : Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kab. Maybrat Periode 2019-2024, Yonas Yewen., A. Md. Tek.,

Maybrat, TN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Maybrat mengkarifikasi terkait kontradiksi Usulan Pj Bupati Maybrat, Papua Barat dari sisi Regulasi dan ketentuan perundang-undang yang ada.

” Pada tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pergantian 272 kepala daerah . Di tahun 2022 ada 101 kepala daerah yang diganti, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 171 kepala daerah diganti, termasuk di dalamnya kabupaten Maybrat”, Ungkap Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat Yonas Yewen., A. Md. Tek., kepada media ini, Jumat (22/07/2022).

Menurut Politisi Muda Partai NasDem itu, Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

” Landasan hukum yang digunakan dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah adalah Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pasl 201 ayat 9 menyebutkan, pertama, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Kedua, Pasal 201 ayat 10 untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Pasal 201 ayat 11 untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali kota, diangkat penjabat Bupati/Wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” papar Ketua PA GMNI Maybrat itu.

Selain itu, Usulan Pj Bupati Maybrat juga tidak terlepas dari UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan usulan Pj Bupati, Walikota diluar ASN, supaya publik jangan salah menfasirkan, Pj Bupati ASN yang ber-NIP bukan Non NIP.

” Ada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah, Tentu Usulan Pimpinan DPRD kabupaten Maybrat sesuai prosedur regulasi yang ada dan tidak perlu publik mempersoalkan itu” ungkap mantan Wartawan itu.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengangkatan Pj kepala daerah harus segera diwujudkan sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016 yang mengatur soal syarat, kewenangan, dan pengawasan Pj kepala daerah. Agar pengisian Pj kepala daerah terhindar dari tendensi politik oknum tertentu yang punya kepentingan besar dalam suksesi pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pilkada.

” Usulan Pimpinan DPRD Kab. Maybrat merujuk Surat Mendagri No. 131.92/3903/SJ tertanggal 8 Juli 2022 terkait Usulan Nama Calon Penjabat Bupati Maybrat dan Surat Gubernur Papua Barat No. 120/1733/GPB/2022 suratnya ditujukan kepada Pimmpinan DPRD dan pimpinan DPRD menindaklanjutinya ” ujarnya Pria Kelahiran Suswa-Mare itu.

Lebih lanjutnya, Jika tentu ada yang mempersoalkkan Usulan Pimpinan DPRD Kab. Maybrat bernomor 170/15/PIM-DPRD/MBT/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Usulan Nama Calon Pejabat Bupati Maybrat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

” Sesuai Usulan Pimpinan DPRD Kab.Maybrat 170/15/PIM-DPRD/MBT/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Usulan Nama Calon Pejabat Bupati Maybrat sebagaimana diusulkan Ferdinandus Taa, S.H.,M. Si., dan Dr. Naomi Netty Howay, S. KM., M.Kes., sudah sesuai prosedur dan Sah/Legal. Jika ada yang persoalkan tandatangan ketua DPRD Maybrat itu wajar saja, DPRD Memiliki Tata Tertib DPRD Kab. Maybrat, Kalau Sah/Legal tanpa Ketua DPRD, iya 100% Sah/Legal. Ungkap Mantan Ketua BPA Yumases Papua itu.

Harap saya selaku Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kab. Maybrat siapapun yang akan dipputuskan dan dilantik Mendagri adalah Putra dan Putri terbaik bangsa. Kami pada prinsipnya mendukung demi kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara.

” Pj yang akan diputuskan pak Mendagri, kami pada prinsipnya mendukung sepenuhnya, Apalagi Pj kepala daerah nantinya akan menjalankan tugas selama dua sampai tiga tahun, sehingga tentu memerlukan hubungan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD.

Utamanya terkait Pembahasan dan Penetapan Perda tentang APBD, RKPD, dan beberapa Rancangan Perda yang telah menjadi prioritas proglegda daerah. Jangan masyarakat teropsesi dengan isue-isue murahan yang dimainkan orang-orang bertanggung agar kabupaten Maybrat ini tidak aman.” tutup Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Maybrat itu.

Continue Reading

nasional

Perkuat Pengawasan dan Penyaluran BBM, BPH Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung akan memperkuat pengawasan serta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini digelar di Kantor BPH Migas, Rabu (28/2/2024).

 

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan, PKS ini merupakan salah satu upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM Bersubsidi dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk BBM subsidi dan kompensasi.

 

“Pembahasan PKS dilakukan secara transparan dan kita bersama-sama dalam satu tugas negara, yaitu untuk mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi dan menjaga APBN, termasuk di dalamnya BBM subsidi dan kompensasi,” kata Halim.

 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya BPH Migas telah menandatangani PKS dengan beberapa Pemprov, seperti Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan Bengkulu. Diharapkan nantinya seluruh Pemprov dapat menandatangani perjanjian kerja sama serupa.

 

“BPH Migas sudah menandatangani PKS dengan Pemprov Kepulauan Riau dan Bengkulu. PKS ini dapat menjadi referensi pembahasan PKS dengan daerah lainnya. Nanti titik temunya di mana, dapat dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

 

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Mohammad Soleh berharap, melalui kerja sama ini penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dapat lebih tepat sasaran, mengingat selama ini sebagian distribusinya masih belum sesuai peruntukan.

 

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, serta dapat ditaati oleh semua pihak,” kata Soleh.

 

PKS antara BPH Migas dengan Pemprov bertujuan melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pengawasan, antara BPH Migas dengan Pemprov dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau bersama-sama.

 

Dasar hukum PKS BPH Migas dengan Pemerintah Daerah, antara lain Pernyataan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Polri tanggal 9 Januari 2020 tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI, serta Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

 

Selain itu, PKS Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan BPH Migas di tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP di Daerah Provinsi  dan Kabupaten/Kota.

 

Selanjutnya adalah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan JBT Minyak Solar, di mana BPH Migas berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri menetapkan MoU dan mengimplementasikan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan penyaluran minyak solar subsidi di daerah, sesuai pasal 21 Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

 

Kepala BPH Migas juga telah menyurati seluruh Gubernur di seluruh Indonesia untuk  melakukan kerja sama pengawasan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi.

 

Kegiatan hari ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., serta pihak terkait lainnya.

Continue Reading

nasional

Pemanfaatan CNG Untuk Industri dan Transportasi terus Ditingkatkan

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) senantiasa mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai transisi menuju energi bersih, termasuk pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk industri dan transportasi.

 

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, Pemerintah terbuka menerima masukan dari stakeholder untuk mendukung program transisi energi. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan model yang dapat mengakomodir seluruh pihak dalam pemanfaatan gas bumi terutama CNG.

 

“Pemerintah perlu hadir dalam menetapkan harga jual gas bumi di masing-masing wilayah. Kita dorong untuk substitusi pemanfaatan energi ke gas bumi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Implementasi Pemanfaatan Gas Bumi CNG untuk Sektor Industri dan Transportasi yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di Gedung Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (27/2/2024).

 

Untuk itu menurutnya, diperlukan peta jalan pengembangan transportasi gas di Indonesia guna menjamin pasokan energi.

 

Sekretaris BPH Migas yang juga selaku Pelaksana Harian Direktur Gas Bumi BPH Migas Patuan Alfon S menambahkan, guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi,sisi supply dan demand perlu diselaraskan.

 

“Pemetaan kawasan antara pengguna gas bumi harus disesuaikan dengan sumber gas yang ada,” ucapnya.

 

Sementara itu, Anggota DEN Eri Purnomohadi menyampaikan rapat ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan kebijakan upaya optimalisasi bahan bakar gas untuk transportasi dan industri.

Untuk mendorong pemanfaatan gas bumi, dia mengusulkan agar penetrasi CNG pada daerah yang tidak ada pipa gas untuk terus ditingkatkan.

 

“Dengan pengaturan ini, diharapkan berdampak pada perluasan pembangunan infrastuktur CNG yang menghubungkan sumber pasokan gas dengan end-user atau konsumen pengguna,” ujarnya.

 

DEN mendorong pembentukan Tim Percepatan Pemanfaatan Gas Bumi yang beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan, serta para pemangku kepentingan terkait untuk menyusun program kerja quick win untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi terutama CNG.

 

Dalam rapat koordinasi, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Badan Usaha, dan pelaku usaha bidang gas bumi.

Continue Reading

nasional

Tingkatkan Semangat Kerja, Rutan Cipinang Berikan Penghargaan Pegawai Teladan

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta kembali memberikan penghargaan kepada pegawai teladan yang telah memberikan kontribusi positif dalam menjalankan tugasnya. Penghargaan tersebut diberikan kepada 1 (satu) orang pegawai yang berprestasi pada Triwulan Pertama Bulan Februari Tahun 2024, Selasa (27/2).

 

Bertempat di Gazebo Rutan Cipinang, penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali kepada Ibu Riana Tri Astuti yang menerima penghargaan Pegawai Teladan tahun 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi yang telah Ibu Riana tunjukkan.

 

“Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan,” ucapnya.

 

Penghargaan pegawai teladan ini diberikan kepada pegawai yang telah berhasil melalui berbagai macam penilaian yang dilakukan oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang dan Pejabat Struktural dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti disiplin, komitmen, loyalitas, kerjasama, integritas dan memiliki etika serta telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pelaksanaan tugas.

 

“Selamat kepada Pegawai yang terpilih, jadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi dalam bekerja dan tetap selalu memberikan kinerja terbaik agar dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain,” kata Sukarno Ali pada sambutan Apel tersebut.

 

Lebih lanjut, Sukarno Ali menambahkan bahwa setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan ini.

 

“Saya juga ingin mengajak kepada seluruh pegawai Rutan Kelas I Cipinang untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Marilah kita bersama-sama membangun Rutan Kelas I Cipinang yang bersih, melayani, dan berintegritas. Saya yakin dengan kerja keras dan kerja sama kita semua, Rutan Kelas I Cipinang dapat meraih predikat WBK pada tahun 2024 ini,” pungkasdnya

Continue Reading

Trending