Jakarta – Polri menegaskan komitmennya dalam mewujudkan institusi yang semakin inklusif melalui penguatan rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Komitmen tersebut disampaikan melalui kegiatan Forum Diskusi Publik tentang Rekrutmen Penyandang Disabilitas sebagai Anggota Polri yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

Brigjen Pol. Erthel Stephan selaku Karodalpers SSDM Polri menjelaskan bahwa Polri telah melakukan berbagai penyesuaian sejak dimulainya kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas pada tahun 2016, mulai dari aspek regulasi hingga penyesuaian kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut.

“Sejak tahun 2016 hingga saat ini banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk aturan hukum dan penyesuaian antara ruang jabatan dengan kompetensi dari rekrutan kelompok disabilitas untuk bisa menjadi bagian dari anggota Polri,” ujar Brigjen Pol. Erthel.

Menurutnya, proses inklusi tidak hanya menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja Polri, tetapi juga kesiapan seluruh personel Polri untuk bekerja bersama rekan-rekan penyandang disabilitas.

Ia menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen untuk terus memperluas ruang jabatan bagi penyandang disabilitas secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak.

“Untuk membuka ruang jabatan yang lebih besar ke depan, Polri mantap dan insyaallah akan bertahap memenuhi hal tersebut. Namun, ini tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar potensi teman-teman disabilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam organisasi Polri,” katanya.

Saat ini, Polri masih memfokuskan rekrutmen pada kelompok disabilitas fisik dan pancaindra, yakni motorik dan sensorik. Sementara untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual, Polri akan melakukan kajian serta klasifikasi lebih lanjut guna menentukan pola rekrutmen dan penempatan yang tepat.

“Untuk kelompok disabilitas mental dan intelektual akan dilakukan secara bertahap. Kami akan melakukan kualifikasi terlebih dahulu terhadap kategori yang ada, termasuk dalam penempatannya. Saat ini mereka lebih banyak ditempatkan pada jabatan fungsional, namun ke depan terbuka peluang untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas manajerial yang dimiliki,” jelasnya.

Komisioner Komnas Disabilitas Eka Prastama Widiyanta memberikan apresiasi atas langkah Polri dalam membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong peningkatan akses terhadap pekerjaan.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Polri ini. Sebagai institusi besar yang hadir hingga ke daerah, Polri memiliki peran strategis dalam memberikan ruang partisipasi bagi tenaga disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi,” ujarnya.

Eka berharap kebijakan rekrutmen penyandang disabilitas di lingkungan Polri dapat menjadi model bagi berbagai institusi pemerintah maupun daerah dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas.

“Rekrutmen ini dapat menjadi contoh bagaimana sebuah institusi membangun sistem yang ramah terhadap penyandang disabilitas sekaligus membantu memperluas akses pekerjaan bagi mereka,” tambahnya.

Apresiasi serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Dwi Ayu Kartika Sari. Menurutnya, langkah Polri merupakan bagian penting dari upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam reformasi sektor keamanan serta mewujudkan organisasi yang lebih inklusif.

“Kesadaran untuk memastikan teman-teman penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan, termasuk di kepolisian, merupakan langkah yang sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya,” kata Dwi Ayu.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan aspek interseksionalitas antara perempuan dan penyandang disabilitas, khususnya dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Interseksionalitas antara disabilitas dan perempuan perlu menjadi perhatian karena penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan membutuhkan perspektif yang sensitif terhadap aspek disabilitas,” ujarnya.

Melalui forum diskusi ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan rekrutmen yang inklusif, membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, serta membangun organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman kompetensi.

Jakarta – Polri resmi meluncurkan E-Sport Kapolri Cup 2026 dalam rangkaian kegiatan Munas IESPA 2026 Symphony of Victory yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polri dalam mendukung pengembangan ekosistem e-sport nasional sekaligus mempererat hubungan dengan generasi muda di era digital.

Peluncuran dilakukan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Jhonny Eddizon Isir, bersama Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Adex Yudiswan. Acara tersebut turut disaksikan para pemangku kepentingan e-sport nasional, komunitas digital, serta para pegiat industri gim di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Adex Yudiswan menjelaskan bahwa E-Sport Kapolri Cup 2026 dihadirkan sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui kompetisi yang sehat, sportif, dan berprestasi.

“E-Sport Kapolri Cup 2026 bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan generasi muda agar mampu menyalurkan bakat dan potensinya secara positif. Kami ingin menghadirkan ruang yang sehat dan kompetitif bagi para talenta e-sport Indonesia untuk berkembang dan berprestasi,” ujar Brigjen Pol. Adex Yudiswan kepada wartawan.

Penyelenggaraan turnamen ini juga merupakan bagian dari transformasi Polri dalam menjangkau generasi muda yang aktif di ruang digital. Selain menghadirkan kompetisi, kegiatan tersebut turut membawa pesan edukatif mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, pencegahan perundungan siber, serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

“Melalui kegiatan ini, kami juga ingin menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada generasi muda tentang pentingnya penggunaan ruang digital secara bijak, aman, dan produktif. E-sport dapat menjadi sarana membangun karakter, disiplin, sportivitas, serta kreativitas anak-anak muda Indonesia,” tambahnya.

Pada momentum peluncuran itu, Polri juga memperkenalkan logo dan tema resmi E-Sport Kapolri Cup 2026, yakni “Dream to Become”. Tema tersebut menggambarkan semangat generasi muda untuk berani bermimpi dan mengubah passion menjadi prestasi.

E-Sport Kapolri Cup 2026 akan diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Polres, Polda, hingga tingkat pusat yang akan berlangsung di Mabes Polri pada Juli 2026. Adapun cabang yang dipertandingkan meliputi Mobile Legends: Bang Bang, lomba defile dan cosplay, serta kompetisi Key Opinion Leader (KOL) dan influencer.

Melalui ajang ini, Polri berharap dapat menjaring bibit-bibit atlet e-sport berbakat dari seluruh Indonesia yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kompetisi ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan ruang digital yang lebih produktif, kreatif, dan positif bagi generasi muda.

“Harapan kami, E-Sport Kapolri Cup 2026 dapat melahirkan talenta-talenta terbaik yang nantinya mampu mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Polri akan terus mendukung ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Brigjen Pol. Adex Yudiswan.

Dengan hadirnya E-Sport Kapolri Cup 2026, Polri menegaskan dukungannya terhadap perkembangan industri e-sport nasional sekaligus memperkuat peran generasi muda sebagai bagian penting dalam pembangunan ekosistem digital Indonesia yang sehat dan berdaya saing.

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri melantik 993 siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2026. Pelantikan digelar dalam Upacara Penutupan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah di SPN Lido Polda Metro Jaya, Kamis (4/6/2026).

Sebanyak 993 siswa tersebut resmi menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua atau Bripda setelah menyelesaikan rangkaian pendidikan pembentukan. Pelantikan ini menjadi awal tugas mereka sebagai anggota Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upacara tersebut, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Kalemdiklat Polri. Ia menyampaikan selamat kepada para bintara remaja yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan awal dari perjalanan panjang seorang Bhayangkara muda untuk mengabdi di institusi Polri,” ujarnya.

Komjen Pol Asep Edi Suheri berpesan agar para bintara remaja menjalankan tugas dengan tulus, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan setiap anggota Polri harus menjaga sikap agar tidak mencederai hati masyarakat maupun nama baik institusi.

Kapolda juga menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan, kepatuhan terhadap Tribrata, Catur Prasetya, serta kode etik profesi Polri. Para bintara remaja diminta menjaga integritas, menghindari pelanggaran, dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Menurutnya, bintara remaja merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas Polri karena akan banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, mereka harus mampu bekerja disiplin, loyal, berintegritas, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

“Ingatlah bahwa Tribrata mengajarkan kita untuk menjadi polisi yang baik. Polisi yang profesional belum tentu menjadi polisi yang baik, namun polisi yang baik sudah tentu akan profesional,” katanya.

Selain menekankan pengabdian yang humanis, Kapolda juga mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi dinamika tugas di lapangan. Para bintara remaja diharapkan mampu mengembangkan kemampuan kepolisian, termasuk keterampilan dasar Brimob, agar siap menghadapi berbagai tantangan kamtibmas secara terukur dan profesional.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum bagi para bintara remaja untuk memasuki dunia pengabdian sebagai anggota Polri. Mereka diharapkan hadir sebagai sosok polisi yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap persoalan warga, serta mampu menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara yang humanis.