Connect with us

nasional

Gelar Rakor 2023, Tim Pembina Samsat Nasional Sepakati Sejumlah Langkah untuk Peningkatan Pelayanan

Published

on

Bandung – Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional yang terdiri dari Jasa Raharja,
Kementerian Dalam Negeri, dan Korlantas Polri mengeluarkan sejumlah langkah yang
harus dilaksanakan oleh Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi. Komitmen bersama tersebut, telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Bandung, pada Senin (13/03/2023).

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan, bahwa langkah-langkah tersebut merupakan salah satu upaya Tim Pembina Samsat Nasional, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Sebagai pelayan
masyarakat, kami terus konsisten melakukan berbagai perubahan guna mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat,” ujar Rivan.

Adapun, langkah-langkah yang telah disepakati dalam Rakor tersebut, kata Rivan, antara lain, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi wajib melaksanakan sinkronisasi, integrasi, standarisasi, serta melengkapi database ranmor untuk kebutuhan masing-masing instansi.

Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi, juga mendukung penegakan hukum melalui
tilang konvensional/manual dan ETLE sebagai upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap kepatuhan atas kewajiban pembaharuan data kepemilikan
ranmor. “Untuk pelaksanaannya nanti akan menjadi tugas Polri dalam hal penegakan hukum dengan memanfaatkan aplikasi ETLE, yang tentunya didukung dengan registrasi
kendaraan yang baik. Oleh karena itu Tim Pembina Samsat merekemomendasikan
Para Gubernur dan Kepala Bapenda Provinsi mengeluarkan kebijakan pembebasan BBN 2 dan Pajak Progresif sehingga data kendaraan menjadi valid dan memadai,” kata Rivan.

Rivan menambahkan, dalam komitmen bersama itu, sosialisasi terhadap program-program nasional Pembina Samsat Tingkat Nasional maupun tingkat provinsi, akan dilakukan secara terkoordinasi. “Misalnya, sosialisasi implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tambahnya.

Selain itu, aplikasi Signal sebagai inovasi unggulan Pembina Samsat Tingkat Nasional, akan terus disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, seperti layanan cek status ranmor, pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ.

“Hal itu penting dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiba pembaharuan data kepemilikan dan keabsahan dokumen kepemilikan, maupun pengoperasian ranmor,” ujar Rivan.

Dari hasil Rakor tersebut, Rivan mengatakan bahwa Pembina Samsat Tingkat Provinsi, dapat melaksanakan penghapusan data regident ranmor atas dasar permohonan pemilik, seperti karena rusak berat akibat laka lantas, dimuseumkan, serta hilang, setelah mendapatkan persetujuan dari Polri, dan pihak Bappenda, “Nantinya, Jasa Raharja akan membebaskan terhadap tanggungan pokok maupun denda PKB dan SWDKLLJ yang terhutang/tertunggak,” terang Rivan.

Bagi kendaraan yang terlibat laka yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan belum melakukan pelunasan, kata Rivan, dalam rangka mendukung hak dan kewajiban
masyarakat dalam penyelesaian santunan serta kewajiban terhadap SWDKLLJ, maka
akan dilakukan upaya edukasi untuk pelaksanaan pelunasan kewajiban pembayaran sumbangan wajib terlebih dahulu.

“Nantinya, seluruh jenis pendaftaran regident ranmor, termasuk pemblokiran ranmor, wajib diterima dan dilaksanakan oleh petugas Polri, dengan menggunakan aplikasi ERI Korlantas Polri. Masyarakat juga wajib melengkapi pengisian data yang kosong, seperti NIK, nomor HP, email, dan sebagainya,” papar Rivan.

Langkah kesepakatan selanjutnya, lanjut Rivan, yakni memberikan dan meningkatkan
pelayanan prima kepada masyarakat melalui pengembangan inovasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara online maupun offline. “Serta mengimplementasikan budaya humanis dalam memberikan pelayanan di samsat,” pungkas Rivan.

Hal senada juga disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dia
menyampaikan, bahwa berbagai langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan. “Tentu nantinya akan bermuara pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dan pembayaran pajak,” ujar Firman.

Firman mengatakan, ketertiban masyarakat dalam melakukan registrasi ulang
merupakan hal penting. “Selain kewajiban kita sebagai pemilik kendaraan, validasi data juga berperan penting terhadap penegakkan hukum terkait pelanggaran, mempercepat proses penyelidikan bila terjadi peristiwa kejahatan, dan berbagai hal penting lainnya,” ungkapnya.

Continue Reading

nasional

Demi Pelayanan Prima, Rutan Cipinang Tetap Melayani Masyarakat Dan Warga Binaan di Hari Kedua Lebaran

Published

on

By

Jakarta – Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga, saling memafkan dan saling bersilahtuhrahmi dengan orang terkasih menjadi tradisi setiap tahunnya. Memasuki hari kedua, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta tetap membuka layanan kunjungan tatap muka di Hari Raya idul Fitri 1445 H, Kamis (11/4).

 

Momen perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini terasa begitu spesial bagi warga binaan. Terlihat dihari kedua ini pengunjung sangat antusias dan berbondong-bondong untuk bisa bertemu dengan keluarga warga binaan. Para Petugas Rutan Cipinang pun tak kenal kata lelah, mereka tetap melayani dengan prima walaupun tidak dapat berkumpul bersama keluarganya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan warga binaan untuk bisa melepas rindu dengan sanak saudaranya.

 

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, Rutan Cipinang memfasilitasi kunjungan dengan 2 sesi selama 2 hari berturut-turut mulai dari hari Rabu dan Kamis secara gratis. Sesi pertama pendaftaran dibuka mulai pukul 09.00 WIB — 12.30 WIB, sedangkan sesi 2 dibuka mulai pukul 13.30 WIB — 16.00 WIB.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali mengatakan bahwa Rutan Cipinang memfasilitasi layanan kunjungan lebaran sejak hari pertama sampai hari kedua, kita ingin warga binaan bisa menikmati momen hari kemenangan Idul Fitri bersama orang-orang terdekat. Hal tersebut penting agar mereka merasa dicintai oleh orang terdekat, sehingga muncul semangat untuk menjadi lebih baik.

 

“Keluarga itu menjadi sumber kekuatan utama bagi warga binaan dalam menjalani hari-hari dengan positif selama berada di Rutan Cipinang. Mendapatkan dukungan, motivasi dan rasa dimiliki tentu sangat baik untuk suksesnya reintegrasi sosial yang dijalani warga binaan agar siap kembali ke masyarakat setelah menjalani pembinaan di Rutan,” ucapnya.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang yang turut mengawasi pelaksanaan kegiatan ini meminta kepada seluruh Petugas Rutan Cipinang agar menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta tetap waspada, laksanakan deteksi dini untuk mengantisipasi ganggunan kemanan dan ketertiban selama kunjungan lebaran ini.

 

“Saya harap Petugas Rutan Cipinang selalu bersikap waspada terhadap segala kemungkinan. Namun tetap menunjukkan sikap yang baik dan ramah dalam memberikan pelayanan serta informasi-informasi yang dibutuhkan oleh warga binaan dan keluarganya, Semoga ini dapat mengobati rasa rindu warga binaan kepada keluarga,” pungkasnya.

 

Hal positif juga diungkapkan salah seorang warga binaan yang menyampaikan rasa syukur atas layanan lebaran yang diselenggarakan Rutan Cipinang. “Saya terharu bisa bertemu dengan keluarga di hari yang fitri ini. Momen seperti ini sangat berarti bagi kami, bisa bertemu dengan orang-orang yang kami sayang dan bisa merasakan berlebaran berkumpul dengan keluarga, terimakasih Petugas Rutan Cipinang,” ungkapnya

Continue Reading

nasional

Menilik Suasana Lebaran di Rutan Kelas I Cipinang, Ribuan Warga Binaan Mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri 1445 H

Published

on

By

Jakarta – Dalam suasana perayaan Idul Fitri 1445 H / 2024 M, Rutan Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, memberikan pemandangan yang istimewa. Selain Sholat Ied bersama yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, ribuan warga binaan juga merayakan momen suci ini dengan penuh semangat dan kebersamaan, dengan menikmati kebijakan remisi khusus Idul Fitri 1445 H, Rabu (10/4).

 

Mengikuti tradisi yang telah lama terjaga, Rutan Cipinang memberikan remisi khusus kepada ribuan narapidana sebagai bentuk penghargaan terhadap ketaatan mereka selama menjalani hukuman. Remisi ini tidak hanya memberikan harapan baru, tetapi juga memperkuat semangat untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

 

Adapun rincian pemberian remisi khusus Idul Fitri 1445 H yaitu diberikan kepada 1.299 warga binaan. Dari jumlah tersebut, 25 orang di antaranya bahkan langsung bebas pada hari ini sehingga dapat menikmati lebaran bersama keluarganya di rumah.

 

“Selamat untuk ribuan warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1445 H, khususnya kepada 25 orang yang langsung bebas hari ini. Semoga setelah mendapat pembinaan di Rutan Cipinang dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan selamat merayakan lebaran dengan keluarga,” ucap singkat Karutan, Sukarno Ali, di tengah waktunya saat mendampingi kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta di Rutan Cipinang.

 

Suasana kekeluargaan dan kebersamaan terpancar jelas di Rutan Kelas I Cipinang, mengingatkan kita bahwa di balik jeruji besi, masih ada harapan, keadilan, dan kemanusiaan. Momen lebaran di dalam penjara bukanlah hambatan untuk menyatukan hati dan merayakan kebahagiaan bersama, sebagai bukti bahwa semangat kebersamaan bisa mengatasi segala keterbatasan.

Continue Reading

nasional

159.557 Narapidana dan Anak Binaan Muslim Terima Remisi dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Idulfitri 1445 Hijriah

Published

on

By

Jakarta – Di momen Idul Fitri 1445 Hijriah yang diperingati pada Rabu (10/4), pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memberikan Remisi Khusus (RK) bagi Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) Khusus bagi Anak Binaan yang beragama Islam. Penerima RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1445 Hijriah berjumlah 159.557 orang.

 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 158.343 Narapidana menerima RK dengan rincian 157.366 orang mendapat RK I (pengurangan sebagian) dan 977 orang mendapat RK II (langsung bebas). Sementara itu, sebanyak 1.214 Anak Binaan mendapatkan PMP Khusus dengan rincian 1.195 orang mendapat PMP I (pengurangan sebagian) dan 19 orang mendapat PMP II (langsung bebas).

 

Besaran RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1445 Hijriah bagi Narapidana dan Anak Binaan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur mencatatkan jumlah terbanyak Narapidana penerima RK Idul Fitri 1445 Hijriah yakni 16.608 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 16.336 orang, dan Sumatera Utara sebanyak 16.030 orang. Adapun tiga terbanyak jumlah Anak Binaan penerima PMP Khusus Idul Fitri 1445 Hijriah berasal dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 102 orang, Jawa Barat sebanyak 98 orang, dan Sumatera Selatan sebanyak 86 orang.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 1 April 2024, jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan seluruh Indonesia adalah 270.207 orang dengan rincian Tahanan 51.171 orang, Anak 458 orang, Narapidana 216.938 orang, dan Anak Binaan 1.640 orang.

 

Narapidana dan Anak Binaan yang beragama Islam berjumlah 194.775 orang. Melalui pemberian RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1445 Hijriah, negara menghemat biaya makan Narapidana dan Anak Binaan sebesar Rp81.204.495.000,-.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengungkapkan Remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada Narapidana dan Anak Binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

 

“Remisi dan PMP menjadi sebuah indikator Narapidana dan Anak Binaan telah mampu menaati peraturan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik,” ujarnya.

 

Yasonna berharap pemberian Remisi dan PMP ini dapat dijadikan semangat dan tekad bagi Narapidana dan Anak Binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat. Pihaknya juga mengapresiasi seluruh petugas Pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina Warga Binaan, serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham.

 

“Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Saudara terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan taqwa, serta meningkatkan kualitas diri.

 

Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa,” tutup Menkumham.

 

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP RI No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP RI Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Continue Reading

Trending