Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang di bawah Jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023. Upacara ini dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali sebagai Inspektur Upacara, yang diikuti oleh Peserta Upacara terdiri dari Pejabat Struktural, seluruh Pegawai mengenakan Pakaian Adat dari berbagai daerah sebagai representasi dari keanekaragaman Budaya di Indonesia, Kamis (1/6).

Peringatan hari lahir Pancasila Tahun ini mengusung tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Kurang lebih tema ini bisa diartikan sebagai acuan semangat untuk seluruh warga negara Indonesia dalam membangun negaranya dengan cara bergotong royong yang sudah menjadi kearifan lokal kita.

Dalam kesempatan ini, Inspektur Upacara membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dari amanat tersebut kita diingatkan kembali bahwa Pancasila adalah pondasi dari negara kita ini, yang diwariskan oleh founding fathers kita, Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Kita ditekankan untuk mengingat kembali ideologi yang menjadi jangkar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, serta kita harus terus memegang teguh ideologi tersebut untuk memperkokoh kemajuan bangsa.

Lebih lanjut, Sukarno Ali menambahkan kepada seluruh jajarannya agar dengan semangat kebhinekaan ini, dijadikan momentum agar terus berupaya memberikan yang terbaik untuk organisasi tempat kita bekerja.

“kita disini berasal dari berbagai daerah dan hal itu tidak menyurutkan semangat kita dalam memberikan perubahan yang terbaik untuk Rutan Cipinang ini, entah darimana asal saya maupun kalian, kita ini tetap satu, yaitu warga Negara Indonesia, jadi sudah kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik bagi Nusa dan Bangsa khususnya di Rutan Kelas I Cipinang”, tandasnya.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tak henti berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat maupun stakeholder, salah satunya terkait dengan pelayanan bantuan hukum. Rabu (31/05/23) di Lapas Kelas IIA Salemba, Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun,memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Penilaian Akhir Kelurahan Sadar Hukum bersama Aparat Penegak Hukum (APH) Provinsi DKI Jakarta. Dalam momen ini, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama Tim Penilai Kelurahan Sadar Hukum yang menyatakan dukungan kepada 68 kelurahan terbebas dari terorisme, korupsi, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lainnya untuk diresmikan sebagai Kelurahan Sadar Hukum di tahun 2023.

Ibnu Chuldun menyampaikan komitmennya untuk mendukung terlaksananya peresmian Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta. Adapun kelurahan yang telah ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum akan diresmikan di tahun 2023 ini adalah kelurahan berpredikat tinggi berdasarkan penilaian kelurahan sadar hukum pada tahun 2019 dan 2020. “Maka kami mohon dukungan dan partisipasi dari semua pihak terkait, khususnya yang hadir pada Rapat Koordinasi ini,” ujar Ibnu Chuldun.

Instansi Aparat Penegak Hukum yang turut hadir dan berpartisipasi di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Biro Hukum dan Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort, Bagian Hukum dan Badan Narkotika Nasional tingkat kota administrasi.Penetapan Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Guna membangun budaya hukum di masyarakat, Kelurahan Sadar Hukum dapat menjadi perwujudan kesadaran hukum untuk kehidupan bermasyarakat. Adapun hingga tahun 2023 terdapat 267 Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat pula 18 Lurah yang lolos seleksi Paralegal Justice Awards 2023 dan sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan paralegal melalui Paralegal Academy Award.

Paralegal merupakan komponen penting dan garda terdepan dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Sebagai aktor yang memimpin dan dekat dengan masyarakat, kehadiran Lurah dapat menjadi Non-Litigation Peacemaker. “Kami berharap Lurah dapat berperan sebagai Hakim Juru Damai yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul di masyarakat,” tutup Ibnu Chuldun.

Keterangan foto kadiv Yanki HAM dan Ka Kanwil Kemenkuham DKI Jakarta

Jakarta, – Kongres Advokat Indonesia (KAI) memperingati hari kelahirannya yang ke-15, memiliki makna dan momentum untuk lebih menegaskan serta mengukuhkan kembali eksistensi sebagai Organisasi Advokat yang tetap konsisten dan peduli terhadap penegakan keadilan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Presiden Kongres Advokat Indonesia ( KAI), Dr. Erman Umar usai acara malam perayaan KAI ke- 15 bersama jajaran pengurus dan anggota KAI seluruh Indonesia, di hotel J. Luwansa Kuningan Jakarta Selatan.Selasa (30/5/2023)

Menurut Dr. Erman Umar, organisasi advokat yang lahir pada 30 Mei 2008, yang di inisiasi dan dimotori oleh pendekar hukum Adnan Buyung Nasution ( Alm.) mempunyai visi Memperjuangkan tegaknya Supermasi Hukum dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan demokrasi di tengah masyarakat.

” Oleh sebab itu, jelang tahun politik, yakni pemilu dan pilpres 2024, KAI bersikap independen dan mendorong tegaknya demokrasi. Memberi kebebasan individu masing- masing kepada waga KAI sesuai pilihannya,” harap Erman.

Dr. Erman Umar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memilih Capres yang berkomitmen untuk tegaknya hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Dalam momentum HUT KAI ke-15 ini, tambah Erman, sengaja mengundang dan menyiapkan forum bagi para Calon Presiden 2024 untuk dapat berdialog dan memaparkan pikiran-pikirannya, konsep- konsepnya serta komitmennya yang berkaitan dengan pembangunan hukum dan penegakan hukum di Indonesia kedepan.

”Semua Capres 2024 yang kami undang tidak bersedia hadir dengan alasan yang beragam. Insyaallah kami berharap lain waktu bisa berdiskusi dengan warga KAI. Pada Pemerintahan hasil Pemilu 2024 siapapun yang menang jadi Presiden, Kami mengusulkan untuk figur Kemenkum HAM dan Kejaksaan Agung, hendaknya dipilih dari para ahli hukum yang profesional bukan diangkat dari orang partai politik,” Ungkapnya