Metro
Hardini Puspasari, S.Sos., M.si Pengurus KADIN Bidang Investasi Siap Mendukung Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Mempercepat Mewujudkan PSN Infrastructure Menuju Indonesia Emas 2045
Published
2 years agoon
By
admin
Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023 – Pada peringatan sewindu PSN ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Conference of Sewindu National Strategic Projects (PSN) di Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam menuntaskan proyek strategis nasional (PSN). Melalui peran Kadin sebagai wadah bagi para pelaku usaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah, diharapkan kerja sama antar kedua pihak dapat makin erat.
Ditemui awak media, Hardini Puspasari, S.Sos., M.si selaku Wakil ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi (KADIN) memperkenalkan dirinya seraya mengatakan,
“Saya mengucapkan Syukur Puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul di suasana yang sangat luar biasa karena vibrationnya itu.
Kita ingin Indonesia khususnya infrastruktur kedepan maju dan ekonomi Indonesia menyongsong ekonomi emas akan bisa tercapai.
Saya Hardini Puspasari sebagai Pengurus KADIN bidang investasi dan juga mewakili Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia. Saya akan menyampaikan inspirasi yang bisa kita diskusikan,” kata Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN).
Lebih lanjut, Hardini melanjutkan,
“Saya hari ini ditemani oleh orang-orang yang sangat luar biasa, dengan Pak Hotasi sosok inspirasi yang sudah kenal lama banget dan juga Ibu Ira adalah partner saya yang sangat luar biasa dimana Beliau adalah Perempuan Srikandi Infrastruktur Indonesia, maka dari itu, Saya juga banyak berguru dengan Ibu Ira. Dan Pak Fibi adalah di bidang infrastruktur yang tentunya kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan PR-PR kita yang masih tertunda,,” sambung Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN).
Proyek Strategis Nasional Pemerintah sudah Sewindu dimulai, Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan bahwa pencapaian yang merupakan terbaik di Indonesia dan peran serta KADIN bersama KPPI, “Untuk itu dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita menyadari bahwa Proyek Strategis Nasional yang sudah dimulai dengan Perpres No. 3 Tahun 2016 yang sudah berjalan selama sewindu 8 tahun ini yang mana kita mengetahui bahwa pencapaiannya dari yang ingin dicapai 5.800 Triliun, tetapi pencapaian sampai dengan saat ini masih di 1.080 Triliun.
Peranan KADIN dalam hal ini membantu di Proyek Strategis tentunya sudah dimulai pada saat itu dari Tahun 2005, dengan Bu Ira sama-sama kita dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur kita sudah memulai dari startnya itu dari Infrastructure 1, Infrastructure Summit 1, Infrastructure Summit 2 dan 3 sampai dengan sekarang kita sampai di Proyek Strategis Nasional sudah banyak perjalanan panjang KADIN bersama Kementerian Perekonomian khususnya Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI) pada saat itu sampai dengan sudah berubah sekarang menjadi KPPIP,” ujar Hardini Puspasari.
Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN mengungkapkan Sinergitas dalam kolaborasi Sektor Swasta bersama KADIN dalam memenuhi target kebutuhan Pemerintah sangat diperlukan terutama dibidang Infrastruktur di Indonesia, “Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentunya harus disempurnakan kedepan ini untuk mengaccelerating infrastructure provision Indonesia.
Kita mengetahui bahwa kebutuhan di infrastruktur ini gapnya masih terlalu tinggi karena APBN dan APBD kita tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur ini secara luas maka peran swasta dan peran KADIN yang saat ini sebagai mitra pemerintah perlu dimaksimalkan.
Khususnya untuk menjalankan project-project dengan kapasitas PPP dan KPBU. Ini yang merupakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Emil Dardak bahwa perjalanan KPBU ini memang cukup panjang tapi kita tidak boleh give up. Kita harus keep rolling dan semangat karena memang situasinya sekarang adalah pemerintah kita tidak mencukupi pembangunan infrastruktur, urban facility dan social facility secara keseluruhan,” ungkapnya.
Disamping itu Pentingnya peran swasta disini untuk membantu membangun infrastruktur. Saat ini pemerintah telah membuka melalui Perpres No. 38 Tahun 2015. Ada 19 sektor yang bisa dikerjasamakan pemerintah dan swasta.
Bayangkan disini kita tidak hanya dalam infrastruktur di connectivity tapi juga di Urban Facility dan Social Facility bisa dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta. Kalau kita lihat potensinya dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha itu ada Solicited dan Unsolicited. Yang tadi PSN kita hari ini selenggarakan itu adalah Proyek Strategis Nasional ada di Solicited Project. Coba bayangkan potensi yang luar biasa di Unsolicited yaitu Project-project yanh diprakarsai oleh swasta dan disini Indonesia sudah otonomi daerah. masing-masing daerah mempunyai otoritas untuk bisa membangun daerahnya masing-masing,” jelas Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.
Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menuturkan kebutuhan Proyek Strategis Nasional ini dan peran KADIN dalam membantu Pemerintah khususnya menginspirasi teman-teman di pengusaha-pengusaha daerah mempunyai keberanian untuk menjadi pemrakarsa untuk menjadi champion dalam proyek-proyek di PPP KPBU, “Kalau di Proyek Strategis Nasional yang kalau kita lihat Projectnya sekitar ada 220 Project yang kebutuhannya di 5.000 Triliun bayangkan besarnya si Unsolicited Project.
Di 19 sektor di 38 Provinsi, 98 Kota dan kita ada 514 Kabupaten. Bayangkan kebutuhannya berapa kali lipat dari 5.000 Triliun begitu besarnya potensi ini apakah kita cuman mau jadi penonton saja. Kita ada disini semua adalah untuk mencari solusi. Bagaimana hambatan-hambatan ini bisa kita kerjakan sama-sama.
Disinilah saat ini KADIN ingin berperan untuk membantu pemerintah khususnya bagaimana menginspirasi teman-teman di pengusaha-pengusaha daerah mempunyai keberanian untuk menjadi pemrakarsa untuk menjadi champion dalam proyek-proyek di PPP KPBU. Kalau kita lihat laporan World Bank, Indonesia bayangkan dengan potensi yang sangat luar biasa ini kita masih kalah sama negara-negara yang dari Afrika sama Senegal, India, Phillipines dan Kenya.
Padahal Indonesia mempunyai potensi yang sangat dahsyat, kita tidak masuk laporan negara yang Unsolicitednya juga sukses. Karena kita tidak masuk dalam peringkat ini sama sekali justru ini adalah peluang buat kita semua yang ada disini,” tuturnya.
Sertamerta Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menerangkan peranan KADIN kedepannya,
“Jadi untuk mengimplementasi daripada Project-project berskema Public Private Partnership yang tadi disebutkan bahwa kuncinya bagaimana kita menyiapkan Project yang commercially available, Bankable dan layak untuk dibiayai melalui proses dari penyiapannya sampai dengan transaksi.
Disinilah kedepan KADIN akan mempunyai peranan membantu juga memberikan pendampingan bagaimana menyiapkan project yang ready to offer dari penyiapannya sampai juga bisa transaksi. Untuk itu hari ini kita mendiskusikan mengenai inovasi pembiayaan bagi Proyek Strategis Nasional dan KADIN ini akan mempunyai penerapan dalam strateginya yaitu dengan adanya KADIN KBPU. KADIN KBPU ini adalah tim Task Force yang akan dibentuk oleh KADIN yaitu tim TASK FORCE Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.
KADIN adalah mitra pemerintah dan organisasi terbesar yang memayungi segala organisasi yang ada di Indonesia. Satu-satunya organisasi yang dibentuk ada Keppresnya yaitu KADIN. Maka dari itu KADIN dengan potensi yang sangat luar biasa ini harus diperkuat khususnya menjadi mitra pemerintah melalui tim Task Force dimana dengan adanya kesuksesan nanti memberikan inspirasi kepada anggota pengusaha-pengusaha KADIN, pengusaha-pengusaha di daerah untuk bisa berani menjadi pemain di negerinya sendiri. Jadi pengalaman saya, saya lihat teman-teman saya billionaire sekalipun itu juga pinjam duit tidak ada yang pakai duitnya sendiri,” terangnya.
Tak luput, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengatakan bagaimana berprosesnya KADIN KPBU, “Bagaimana dengan Tim Task Force KADIN KPBU saat ini juga sudah dilengkapi salah satunya dengan lembaga pembiayaan yang akan mensupport project-project PPP KPBU. Disini tugasnya adalah kita menyiapkan project yang ready to offer dan juga bankable.
Dengan adanya Tim Task Force nanti dengan adanya Success Story ini nanti bisa bisa membangkitkan Appetite semangat dari teman-teman semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam investasi PSN, investasi di IKN, investasi di PPP Bappenas dan juga di Unsolicited,” ujar Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.
Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. membeberkan harapan KADIN kedepannya,
“Kami sangat berharap KADIN ini nanti Tim Task Force KADIN KPBU ini menjadi Clearing House yang akan mensortir project-project yang betul-betul siap ready to offer. Jadi besok KADIN jug akan menyelenggarakan Business Forum disini dan kemarin kita sudah bekerja sama dengan KPPPI untuk menyiapkan projecy yang ready to offer.
Besok ada presentasi disini mengenai Project Expose dari Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Timur. Juga Project dari IKN dan PPP Book. Jadi si Tim Task Forcenya KADIN ini kedepan membantu untuk mensortir project-project yang ready to offer yang layak untuk dibiayai. Tim Task Force itu nanti memberikan pendampingan kepada para pengusaha, badan usaha, pengusaha-pengusaha KADINDA yaitu dari memfasilitasi dan menseleksi project-project dan memberikan Capacity Building.
Memberikan pendampingan bagaimana cara mengeksekusi, penyiapan sampai dengan terjadinya transaksi. Ini adalah skema yang nanti kerangka kelembagaan KADIN KPBU dimana KADIN disini akan membentuk satu Tim Task Force didukung oleh ada Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia. Bila ada inisiator atau Badan Usaha yang berminat untuk menjadi investor atau memiliki project atau potential project yang ingin dimiliki tentu kuncinya adalah di penjaminan,” harapnya.
Lebih rinci, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan kembali kegiatan dan harapannya, “Tadi kita dihadirkan pembicara dari PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia yang mana semua project-project yang berkapasitas PPP atau KPBU itu memang akan sangat menarik untuk dibiayai bila dilengkapi dengan penjaminan. Maka dari itu KADIN kedepan akan melakukan kerjasama dengan PT. PII untuk meningkatkan potensi kerjasama di berbagai sektor yang 19 sektor yang ada di Perpres No. 38 Tahun 2015,” rincinya.
Adapun Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menjelaskan target KADIN serta rangkain kegiatan acara ini, “Jadi untuk acara sewindu PSN saat ini target kadin itu satu dalam rangka seminar internasional, kehadiran saya disini tentunya untuk sebagai pembicara. Salah satunya dimana pembicara mengenai inovasi financing untuk acceleration infrastructure provision untuk PSN.
Dari hasil diskusi nanti menghasilkan masukkan untuk pemerintah berbentuk white paper, masukkan dari private sector kiranya untuk financing inovasi itu seperti apa. Tidak hanya sektor itu saja tapi ada sektor-sektor lain yang akan disampaikan oleh para pembicara. Yang kedua terutama adalah juga didalam Youth Forum dimana kita menginisiasi Youth Forum ini adalah penerus Infrastructure itu adalah generasi gen-z dan generasi milenial karena pencapaian kita untuk menjadi Indonesia Emas di 2045 tentunya penerus kita adalah generasi ini,” targetnya.
“The Youth Forum yang mana kita perlu juga mendengar kreativitas daripada anak muda untuk memberikan masukkan juga mengenai crowdfunding atau alternatif pembiayaan di infrastruktur. Kita sangat mengharapkan para Youth People ini turut serta mensupport bangunan infrastruktur karena kalau bukan mereka siapa lagi.
Target utama tentunya disini ada Proyek Strategis Nasional yang mana kita telah sebelumnya itu melakukan persiapan untuk menyiapkan Project yang Ready To Offer yang dari PSN kita sudah memilih dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana kita menyampaikan kepada para investor sebelumnya besok kita akan melakukan Public Expose untuk project ini.
Tidak hanya proyek PSN tentunya kami juga mengundang ada dari Bappenas yang akan mempresent mengenai potensi untuk investasi di public private partnership book Bappenas dan juga potential for the IKN project opportunities investment.
Jadi targetnya adalah transaksi tentunya dengan berproses besok dilakukan ada Public Expose mengenai Projects maka diharapkan dalam 2 bulan kedepan di tanggal 13 dengan acara puncak dengan Pak Jokowi sudah bisa ada para investor yang berminat untuk investasi dalam rangka mempercepat mewujudkan PSN Infrastructure,” lanjut Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.
Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan kendala dalam mencapainya,
“Memang pencapaian dari Sewindu PSN ini yang sudah berjalan 8 tahun itu dari kebutuhan 5.800 Triliun itu masih 1.080 Triliun. Masih banyak sekali sisanya yang harus dikejar. Maka dari itu jangan sampai situasi politik yang akan dihadapi Indonesia mempunyai dampak memperlambat.
Kami berharap pembangunan infrastruktur ini harus tetap berjalan. Ini yang harus disadari oleh masyarakat dan kita berdoa agar jalannya pesta politik nanti akan membuat image Indonesia lebih baik itu yang harus kita jaga. Karena untuk mencapai percepatan itu ada impactnya terhadap investor dari luar negeri,” ceritanya.
Sebagai IT, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. membuka pengalamannya, “Kebetulan saya juga backgroud bisnisnya di bidang IT. Terkait dengan connectivity itu merupakan hal yang paling utama saat ini. Kekuatan connectivity itu harus terselenggara secepat-cepatnya. Pertama adalah memindahkan seluruh kabel fiber optik yang ada di atas udara harus dengan underground karena dimulai dengan pemindahan kabel fiber optik ini menata untuk produce smart city sehingga kekuatan connectivity yang dibangun yaitu sampai ke pelosok-pelosok.
Kenapa ini menjadi target karena betul-betul dengan adanya connectivity itu akan membuka ke pasar yang sangat luar biasa. Dari produk lokal kita bisa dikenal sampai seluruh dunia maka kekuatan itu harus dibangun. Prioritas utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah menjadi fokus yaitu tidak hanya kesetaraan energi tapi kesamarataan dibidang connectivity itu harus sampai kepada pelosok-pelosok,” bukanya.
“Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengatakan kembali arahan dari Menteri Perdagangan dan Industri, “Sesuai dengan Perpres No. 38 Tahun 2015 tidak hanya di Infrastructure Connectivity tapi juga Urban Facility dan Social Facility. Kalau terkait dengan SDM saya merasa bahwa SDM Indonesia itu sudah sangat mampu dan mumpuni. Dengan adanya gerakan yang dilakukan Sewindu PSN ini tidak hanya untuk kalangan bisnis tapi juga mencapai ke masyarakat dan Youth People.
Maka dari itu nanti di tanggal 13-16 September kita akan membuat pameran, pameran tidak hanya kita melakukan plenary untuk transaksi terkait dengan investasi tapi kita juga akan membuat PSN Edutainment Expo. Ini adalah seperti yang disampaikan Pak Menteri Airlangga mengenai Hilirisasi bagaimana tadi dari Silica Gel sampai bisa jadi Micro Chip sampai ke Solar Panel itu bisa diproduksi oleh Indonesia. Kita harus membangun kekuatan itu di Indonesia sehingga nanti kedepan bisa juga sampai export green energy seperti yang disampaikan Pak Menteri,” katanya.
“Tapi nanti ditanggal 13-16 di Sewindu PSN nanti juga akan memberikan informasi terkait pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah seperti jalan tol sudah beberapa kilometer, transportasi sudah berapa banyak. Jadi disini sebenarnya bisa dilihat gambaran bahwa potensi Indonesia yang diperkirakan akan menjadi ekonomi dunia di tahun 2030 menjadi urutan 4 atau 5 dunia sehingga teman-teman yang ada pengusaha-pengusaha KADIN Daerah atau pengusaha-pengusaha daerah, pemain lokal dan penerus generasi bangsa ini melihat potensi yang luar biasa yang mana mereka yang harus menjadi pemain bukan menjadi penonton. Dari kita untuk kita dan untuk generasi kita yang kedepan,” lanjutnya.
Puncaknya, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengutarakan harapannya,
“Harapan kami pertama bisa menghasilkan konklusi untuk white paper yang akan disampaikan kepada pemerintah. Sehingga dari white paper ini bisa juga diteruskan nanti hasilnya ke pemerintahan yang baru. Karena apa yang sudah dibangun sampai dengan saat ini harus sustain dan berkelanjutan kedepan. Yang menjadi tujuan utama adalah adanya transaksi dan investasi. Acara dari 13-16 September diadakan di Kota Kasablanka, ada pameran, summit, expo dan juga ada seminar.
Saya Hardini Puspasari CEO PT. Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia dan Pengurus KADIN di bidang Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi. Hari ini sebagai pembicara terkait dengan inovasi pembiayaan alternatif pembiayaan untuk pemenuhan percepatan infrastruktur terutama di Project PSN,” tutup Hardini Puspasari, S. Sos., M.Si.
You may like
Metro
Prof. Dr. Edi Surya Negara Harahap: Pendidikan Indonesia Harus Siap Menyongsong Era Kecerdasan Artifisial
Published
1 day agoon
December 3, 2025
Jakarta, – Ikatan Sarjana Sistem Informasi dan Ilmu Komputer (ISSMART) di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Edi Surya Negara Harahap, S.Kom., M.Kom, menggelar peringatan Hari Guru Nasional 2025, bertempat Aula Heritage Gedung Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta pusat, Selasa (3/12/2025)
dengan tema “Pendidikan Indonesia Menyongsong Era Kecerdasan Artifisial”. Acara ini menjadi ruang refleksi sekaligus seruan penting untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI).
Prof. Dr. Edi Surya Negara Haraphap S.Kom, M.Kom menyampaikan bahwa guru adalah garda depan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama di era digital yang semakin cepat berubah.
“Kecerdasan artifisial bukan lagi masa depan, tetapi sudah menjadi realitas hari ini. Guru harus dibekali pengetahuan, keterampilan digital, dan literasi AI agar mampu mempersiapkan generasi yang kompetitif secara global,” tegasnya
Acara peringatan Hari Guru Nasional ini diisi dengan dialog interaktif, workshop teknologi pembelajaran, serta diskusi kebijakan pendidikan berbasis AI. ISSMART menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan AI, pengembangan kurikulum digital, dan kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan.
Prof. Edi Surya Negara Harahap juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai etika di tengah laju perkembangan teknologi.
“Pemanfaatan AI harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Guru memiliki peran strategis untuk memastikan teknologi digunakan sebagai alat pemberdayaan, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Dengan semangat Hari Guru Nasional 2025, ISSMART mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, dunia industri, hingga masyarakat bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berkarakter di era kecerdasan artifisial.
Metro
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) Gelar Konferensi Pers: Penyampaian Informasi dan Pelaksanaan Distribusi Royalti Digital bagi LMK Pencipta yang Telah Terverifikasi
Published
1 day agoon
December 3, 2025
Jakarta,— Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) menggelar konferensi pers, pada hari Selasa 3 November 2025, bertempat Ruang Orchard Gedung Puri Matani 1, Jakarta,
untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai proses verifikasi dan distribusi royalti digital kepada para LMK Pencipta. Acara ini menjadi momentum penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis hak cipta di Indonesia.
Tempat : Ruang Rapat Puri Orchid
Gedung Puri Matari 1 Lantai UG JI. H.R. Rasuna Said Kav. H1-H2 Jakarta Selatan 12920.Rabu (3/12/2025)
Penyampaian informasi dan pelaksanaan distribusi royalti digital bagi LMK pencipta yang terverifikasi melibatkan pengumpulan data oleh LMK, verifikasi data tersebut oleh LMKN, dan akhirnya distribusi royalti oleh LMKN kepada LMK untuk disalurkan kepada anggota pencipta. LMK wajib mengunggah data anggota dan ciptaannya ke Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM), sementara LMKN memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabe
Dalam konferensi pers tersebut, LKMN menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen kolektif, khususnya dalam distribusi royalti digital yang bersumber dari berbagai platform daring. Penyaluran ini diberikan kepada para pencipta dan pemegang hak yang telah memenuhi proses verifikasi resmi sesuai regulasi yang berlaku.
Andi Mulhanan. T Ketua LKMN menegaskan bahwa proses distribusi tahun ini menjadi tonggak penting karena memanfaatkan sistem digital yang lebih akurat
dan terintegrasi, sehingga memastikan bahwa setiap pencipta menerima hak ekonominya secara adil.
“LKMN berkomitmen menjamin bahwa setiap rupiah royalti digital disalurkan kepada pihak yang berhak. Sistem verifikasi yang kami lakukan merupakan bentuk perlindungan terhadap karya serta hak moral dan ekonomi para pencipta,” tegas perwakilan LKMN dalam sesi paparan.
Melalui mekanisme verifikasi data pencipta yang semakin ketat dan berbasis teknologi, LKMN memastikan bahwa distribusi royalti dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong tumbuhnya kreativitas di tanah air.
Selain itu, LKMN juga membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk LMK Pencipta, pemerintah, serta pelaku industri digital untuk memperkuat tata kelola hak cipta di Indonesia
Dengan diselenggarakannya konferensi pers ini, LKMN berharap masyarakat semakin memahami peran strategis lembaga manajemen kolektif dalam melindungi dan mengoptimalkan hak ekonomi para pencipta di era digital yang terus berkembang
Metro
H.Oleh Soleh, SH Anggota Komisi I DPR RI : Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Yang Bijak dan Bertanggung Jawab di Indonesia
Published
3 days agoon
December 2, 2025
Kota, Bekasi, – Anggota Komisi I DPR RI, H. Oleh Soleh, SH, menegaskan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang bijak dan bertanggung jawab di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berkembangnya teknologi AI yang semakin cepat memasuki ruang publik, pemerintahan, hingga ranah sosial.
Dalam keterangannya, H. Oleh Soleh mengingatkan bahwa Indonesia harus memastikan AI digunakan untuk kemajuan masyarakat, bukan menjadi sumber persoalan baru.
“Pertanyaan utamanya bukan sekedar seberapa canggih AI itu bekerja, namun bagaimana penggunaannya benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah bagi bangsa. Itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
H. Oleh Soleh menyebutkan bahwa beberapa potensi masalah AI perlu diantisipasi, seperti dukungan data pribadi, hoaks berbasis AI, deepfake yang dapat mengganggu demokrasi, hingga risiko sosial akibat otomatis. Oleh karena itu, Komisi I menilai bahwa pengawasan dan regulasi menjadi sangat krusial.
“Teknologi AI tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa aturan. Kita harus memastikan bahwa penggunaannya tetap berada dalam kerangka etika, keamanan data, dan kepentingan publik,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa AI dapat memberikan banyak manfaat mulai dari mempercepat layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, mendorong ekonomi digital, hingga membantu penegakan hukum. Namun manfaatnya hanya dapat tercapai bila ekosistemnya dikelola dengan baik.
H. Oleh Soleh memastikan Komisi I DPR RI akan terus berperan dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola digital nasional, termasuk dalam penyusunan aturan penggunaan AI yang aman dan transparan.
“Kami ingin memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan rakyat, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat demokrasi kita,” tutupnya.
Prof. Dr. Edi Surya Negara Harahap: Pendidikan Indonesia Harus Siap Menyongsong Era Kecerdasan Artifisial
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) Gelar Konferensi Pers: Penyampaian Informasi dan Pelaksanaan Distribusi Royalti Digital bagi LMK Pencipta yang Telah Terverifikasi
H.Oleh Soleh, SH Anggota Komisi I DPR RI : Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Yang Bijak dan Bertanggung Jawab di Indonesia
Forum Komunikasi Pejuang NKRI Gelar Sarasehan Kebangsaan Negara Indonesia Maju
Deklarasi Forum Wartawan Jakarta
Abuba Steak Cipete Gelar Lomba Makan Wagyu Eating Competition 2019
Trending
-
Metro3 days agoH.Oleh Soleh, SH Anggota Komisi I DPR RI : Pentingnya Tata Kelola Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) Yang Bijak dan Bertanggung Jawab di Indonesia
-
Metro1 day agoProf. Dr. Edi Surya Negara Harahap: Pendidikan Indonesia Harus Siap Menyongsong Era Kecerdasan Artifisial
-
Metro1 day agoLembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) Gelar Konferensi Pers: Penyampaian Informasi dan Pelaksanaan Distribusi Royalti Digital bagi LMK Pencipta yang Telah Terverifikasi
