Connect with us

Metro

Hardini Puspasari, S.Sos., M.si Pengurus KADIN Bidang Investasi Siap Mendukung Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Mempercepat Mewujudkan PSN Infrastructure Menuju Indonesia Emas 2045

Published

3 tahun ago

on

Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023 – Pada peringatan sewindu PSN ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Conference of Sewindu National Strategic Projects (PSN) di Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam menuntaskan proyek strategis nasional (PSN). Melalui peran Kadin sebagai wadah bagi para pelaku usaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah, diharapkan kerja sama antar kedua pihak dapat makin erat.

Ditemui awak media, Hardini Puspasari, S.Sos., M.si selaku Wakil ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi (KADIN) memperkenalkan dirinya seraya mengatakan,

“Saya mengucapkan Syukur Puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul di suasana yang sangat luar biasa karena vibrationnya itu.
Kita ingin Indonesia khususnya infrastruktur kedepan maju dan ekonomi Indonesia menyongsong ekonomi emas akan bisa tercapai.

Saya Hardini Puspasari sebagai Pengurus KADIN bidang investasi dan juga mewakili Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia. Saya akan menyampaikan inspirasi yang bisa kita diskusikan,” kata Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN).

Lebih lanjut, Hardini melanjutkan,
“Saya hari ini ditemani oleh orang-orang yang sangat luar biasa, dengan Pak Hotasi sosok inspirasi yang sudah kenal lama banget dan juga Ibu Ira adalah partner saya yang sangat luar biasa dimana Beliau adalah Perempuan Srikandi Infrastruktur Indonesia, maka dari itu, Saya juga banyak berguru dengan Ibu Ira. Dan Pak Fibi adalah di bidang infrastruktur yang tentunya kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan PR-PR kita yang masih tertunda,,” sambung Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN).

Proyek Strategis Nasional Pemerintah sudah Sewindu dimulai, Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan bahwa pencapaian yang merupakan terbaik di Indonesia dan peran serta KADIN bersama KPPI, “Untuk itu dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita menyadari bahwa Proyek Strategis Nasional yang sudah dimulai dengan Perpres No. 3 Tahun 2016 yang sudah berjalan selama sewindu 8 tahun ini yang mana kita mengetahui bahwa pencapaiannya dari yang ingin dicapai 5.800 Triliun, tetapi pencapaian sampai dengan saat ini masih di 1.080 Triliun.

Peranan KADIN dalam hal ini membantu di Proyek Strategis tentunya sudah dimulai pada saat itu dari Tahun 2005, dengan Bu Ira sama-sama kita dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur kita sudah memulai dari startnya itu dari Infrastructure 1, Infrastructure Summit 1, Infrastructure Summit 2 dan 3 sampai dengan sekarang kita sampai di Proyek Strategis Nasional sudah banyak perjalanan panjang KADIN bersama Kementerian Perekonomian khususnya Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI) pada saat itu sampai dengan sudah berubah sekarang menjadi KPPIP,” ujar Hardini Puspasari.

Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN mengungkapkan Sinergitas dalam kolaborasi Sektor Swasta bersama KADIN dalam memenuhi target kebutuhan Pemerintah sangat diperlukan terutama dibidang Infrastruktur di Indonesia, “Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentunya harus disempurnakan kedepan ini untuk mengaccelerating infrastructure provision Indonesia.

Kita mengetahui bahwa kebutuhan di infrastruktur ini gapnya masih terlalu tinggi karena APBN dan APBD kita tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur ini secara luas maka peran swasta dan peran KADIN yang saat ini sebagai mitra pemerintah perlu dimaksimalkan.

Khususnya untuk menjalankan project-project dengan kapasitas PPP dan KPBU. Ini yang merupakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Emil Dardak bahwa perjalanan KPBU ini memang cukup panjang tapi kita tidak boleh give up. Kita harus keep rolling dan semangat karena memang situasinya sekarang adalah pemerintah kita tidak mencukupi pembangunan infrastruktur, urban facility dan social facility secara keseluruhan,” ungkapnya.

Disamping itu Pentingnya peran swasta disini untuk membantu membangun infrastruktur. Saat ini pemerintah telah membuka melalui Perpres No. 38 Tahun 2015. Ada 19 sektor yang bisa dikerjasamakan pemerintah dan swasta.

Bayangkan disini kita tidak hanya dalam infrastruktur di connectivity tapi juga di Urban Facility dan Social Facility bisa dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta. Kalau kita lihat potensinya dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha itu ada Solicited dan Unsolicited. Yang tadi PSN kita hari ini selenggarakan itu adalah Proyek Strategis Nasional ada di Solicited Project. Coba bayangkan potensi yang luar biasa di Unsolicited yaitu Project-project yanh diprakarsai oleh swasta dan disini Indonesia sudah otonomi daerah. masing-masing daerah mempunyai otoritas untuk bisa membangun daerahnya masing-masing,” jelas Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.

Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menuturkan kebutuhan Proyek Strategis Nasional ini dan peran KADIN dalam membantu Pemerintah khususnya menginspirasi teman-teman di pengusaha-pengusaha daerah mempunyai keberanian untuk menjadi pemrakarsa untuk menjadi champion dalam proyek-proyek di PPP KPBU, “Kalau di Proyek Strategis Nasional yang kalau kita lihat Projectnya sekitar ada 220 Project yang kebutuhannya di 5.000 Triliun bayangkan besarnya si Unsolicited Project.

Di 19 sektor di 38 Provinsi, 98 Kota dan kita ada 514 Kabupaten. Bayangkan kebutuhannya berapa kali lipat dari 5.000 Triliun begitu besarnya potensi ini apakah kita cuman mau jadi penonton saja. Kita ada disini semua adalah untuk mencari solusi. Bagaimana hambatan-hambatan ini bisa kita kerjakan sama-sama.

Disinilah saat ini KADIN ingin berperan untuk membantu pemerintah khususnya bagaimana menginspirasi teman-teman di pengusaha-pengusaha daerah mempunyai keberanian untuk menjadi pemrakarsa untuk menjadi champion dalam proyek-proyek di PPP KPBU. Kalau kita lihat laporan World Bank, Indonesia bayangkan dengan potensi yang sangat luar biasa ini kita masih kalah sama negara-negara yang dari Afrika sama Senegal, India, Phillipines dan Kenya.

Padahal Indonesia mempunyai potensi yang sangat dahsyat, kita tidak masuk laporan negara yang Unsolicitednya juga sukses. Karena kita tidak masuk dalam peringkat ini sama sekali justru ini adalah peluang buat kita semua yang ada disini,” tuturnya.

Sertamerta Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menerangkan peranan KADIN kedepannya,
“Jadi untuk mengimplementasi daripada Project-project berskema Public Private Partnership yang tadi disebutkan bahwa kuncinya bagaimana kita menyiapkan Project yang commercially available, Bankable dan layak untuk dibiayai melalui proses dari penyiapannya sampai dengan transaksi.

Disinilah kedepan KADIN akan mempunyai peranan membantu juga memberikan pendampingan bagaimana menyiapkan project yang ready to offer dari penyiapannya sampai juga bisa transaksi. Untuk itu hari ini kita mendiskusikan mengenai inovasi pembiayaan bagi Proyek Strategis Nasional dan KADIN ini akan mempunyai penerapan dalam strateginya yaitu dengan adanya KADIN KBPU. KADIN KBPU ini adalah tim Task Force yang akan dibentuk oleh KADIN yaitu tim TASK FORCE Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

KADIN adalah mitra pemerintah dan organisasi terbesar yang memayungi segala organisasi yang ada di Indonesia. Satu-satunya organisasi yang dibentuk ada Keppresnya yaitu KADIN. Maka dari itu KADIN dengan potensi yang sangat luar biasa ini harus diperkuat khususnya menjadi mitra pemerintah melalui tim Task Force dimana dengan adanya kesuksesan nanti memberikan inspirasi kepada anggota pengusaha-pengusaha KADIN, pengusaha-pengusaha di daerah untuk bisa berani menjadi pemain di negerinya sendiri. Jadi pengalaman saya, saya lihat teman-teman saya billionaire sekalipun itu juga pinjam duit tidak ada yang pakai duitnya sendiri,” terangnya.

Tak luput, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengatakan bagaimana berprosesnya KADIN KPBU, “Bagaimana dengan Tim Task Force KADIN KPBU saat ini juga sudah dilengkapi salah satunya dengan lembaga pembiayaan yang akan mensupport project-project PPP KPBU. Disini tugasnya adalah kita menyiapkan project yang ready to offer dan juga bankable.

Dengan adanya Tim Task Force nanti dengan adanya Success Story ini nanti bisa bisa membangkitkan Appetite semangat dari teman-teman semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam investasi PSN, investasi di IKN, investasi di PPP Bappenas dan juga di Unsolicited,” ujar Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.

Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. membeberkan harapan KADIN kedepannya,
“Kami sangat berharap KADIN ini nanti Tim Task Force KADIN KPBU ini menjadi Clearing House yang akan mensortir project-project yang betul-betul siap ready to offer. Jadi besok KADIN jug akan menyelenggarakan Business Forum disini dan kemarin kita sudah bekerja sama dengan KPPPI untuk menyiapkan projecy yang ready to offer.

Besok ada presentasi disini mengenai Project Expose dari Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Timur. Juga Project dari IKN dan PPP Book. Jadi si Tim Task Forcenya KADIN ini kedepan membantu untuk mensortir project-project yang ready to offer yang layak untuk dibiayai. Tim Task Force itu nanti memberikan pendampingan kepada para pengusaha, badan usaha, pengusaha-pengusaha KADINDA yaitu dari memfasilitasi dan menseleksi project-project dan memberikan Capacity Building.

Memberikan pendampingan bagaimana cara mengeksekusi, penyiapan sampai dengan terjadinya transaksi. Ini adalah skema yang nanti kerangka kelembagaan KADIN KPBU dimana KADIN disini akan membentuk satu Tim Task Force didukung oleh ada Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia. Bila ada inisiator atau Badan Usaha yang berminat untuk menjadi investor atau memiliki project atau potential project yang ingin dimiliki tentu kuncinya adalah di penjaminan,” harapnya.

Lebih rinci, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan kembali kegiatan dan harapannya, “Tadi kita dihadirkan pembicara dari PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia yang mana semua project-project yang berkapasitas PPP atau KPBU itu memang akan sangat menarik untuk dibiayai bila dilengkapi dengan penjaminan. Maka dari itu KADIN kedepan akan melakukan kerjasama dengan PT. PII untuk meningkatkan potensi kerjasama di berbagai sektor yang 19 sektor yang ada di Perpres No. 38 Tahun 2015,” rincinya.

Adapun Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menjelaskan target KADIN serta rangkain kegiatan acara ini, “Jadi untuk acara sewindu PSN saat ini target kadin itu satu dalam rangka seminar internasional, kehadiran saya disini tentunya untuk sebagai pembicara. Salah satunya dimana pembicara mengenai inovasi financing untuk acceleration infrastructure provision untuk PSN.

Dari hasil diskusi nanti menghasilkan masukkan untuk pemerintah berbentuk white paper, masukkan dari private sector kiranya untuk financing inovasi itu seperti apa. Tidak hanya sektor itu saja tapi ada sektor-sektor lain yang akan disampaikan oleh para pembicara. Yang kedua terutama adalah juga didalam Youth Forum dimana kita menginisiasi Youth Forum ini adalah penerus Infrastructure itu adalah generasi gen-z dan generasi milenial karena pencapaian kita untuk menjadi Indonesia Emas di 2045 tentunya penerus kita adalah generasi ini,” targetnya.

“The Youth Forum yang mana kita perlu juga mendengar kreativitas daripada anak muda untuk memberikan masukkan juga mengenai crowdfunding atau alternatif pembiayaan di infrastruktur. Kita sangat mengharapkan para Youth People ini turut serta mensupport bangunan infrastruktur karena kalau bukan mereka siapa lagi.

Target utama tentunya disini ada Proyek Strategis Nasional yang mana kita telah sebelumnya itu melakukan persiapan untuk menyiapkan Project yang Ready To Offer yang dari PSN kita sudah memilih dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana kita menyampaikan kepada para investor sebelumnya besok kita akan melakukan Public Expose untuk project ini.

Tidak hanya proyek PSN tentunya kami juga mengundang ada dari Bappenas yang akan mempresent mengenai potensi untuk investasi di public private partnership book Bappenas dan juga potential for the IKN project opportunities investment.

Jadi targetnya adalah transaksi tentunya dengan berproses besok dilakukan ada Public Expose mengenai Projects maka diharapkan dalam 2 bulan kedepan di tanggal 13 dengan acara puncak dengan Pak Jokowi sudah bisa ada para investor yang berminat untuk investasi dalam rangka mempercepat mewujudkan PSN Infrastructure,” lanjut Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.

Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan kendala dalam mencapainya,
“Memang pencapaian dari Sewindu PSN ini yang sudah berjalan 8 tahun itu dari kebutuhan 5.800 Triliun itu masih 1.080 Triliun. Masih banyak sekali sisanya yang harus dikejar. Maka dari itu jangan sampai situasi politik yang akan dihadapi Indonesia mempunyai dampak memperlambat.

Kami berharap pembangunan infrastruktur ini harus tetap berjalan. Ini yang harus disadari oleh masyarakat dan kita berdoa agar jalannya pesta politik nanti akan membuat image Indonesia lebih baik itu yang harus kita jaga. Karena untuk mencapai percepatan itu ada impactnya terhadap investor dari luar negeri,” ceritanya.

Sebagai IT, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. membuka pengalamannya, “Kebetulan saya juga backgroud bisnisnya di bidang IT. Terkait dengan connectivity itu merupakan hal yang paling utama saat ini. Kekuatan connectivity itu harus terselenggara secepat-cepatnya. Pertama adalah memindahkan seluruh kabel fiber optik yang ada di atas udara harus dengan underground karena dimulai dengan pemindahan kabel fiber optik ini menata untuk produce smart city sehingga kekuatan connectivity yang dibangun yaitu sampai ke pelosok-pelosok.

Kenapa ini menjadi target karena betul-betul dengan adanya connectivity itu akan membuka ke pasar yang sangat luar biasa. Dari produk lokal kita bisa dikenal sampai seluruh dunia maka kekuatan itu harus dibangun. Prioritas utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah menjadi fokus yaitu tidak hanya kesetaraan energi tapi kesamarataan dibidang connectivity itu harus sampai kepada pelosok-pelosok,” bukanya.

“Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengatakan kembali arahan dari Menteri Perdagangan dan Industri, “Sesuai dengan Perpres No. 38 Tahun 2015 tidak hanya di Infrastructure Connectivity tapi juga Urban Facility dan Social Facility. Kalau terkait dengan SDM saya merasa bahwa SDM Indonesia itu sudah sangat mampu dan mumpuni. Dengan adanya gerakan yang dilakukan Sewindu PSN ini tidak hanya untuk kalangan bisnis tapi juga mencapai ke masyarakat dan Youth People.

Maka dari itu nanti di tanggal 13-16 September kita akan membuat pameran, pameran tidak hanya kita melakukan plenary untuk transaksi terkait dengan investasi tapi kita juga akan membuat PSN Edutainment Expo. Ini adalah seperti yang disampaikan Pak Menteri Airlangga mengenai Hilirisasi bagaimana tadi dari Silica Gel sampai bisa jadi Micro Chip sampai ke Solar Panel itu bisa diproduksi oleh Indonesia. Kita harus membangun kekuatan itu di Indonesia sehingga nanti kedepan bisa juga sampai export green energy seperti yang disampaikan Pak Menteri,” katanya.

“Tapi nanti ditanggal 13-16 di Sewindu PSN nanti juga akan memberikan informasi terkait pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah seperti jalan tol sudah beberapa kilometer, transportasi sudah berapa banyak. Jadi disini sebenarnya bisa dilihat gambaran bahwa potensi Indonesia yang diperkirakan akan menjadi ekonomi dunia di tahun 2030 menjadi urutan 4 atau 5 dunia sehingga teman-teman yang ada pengusaha-pengusaha KADIN Daerah atau pengusaha-pengusaha daerah, pemain lokal dan penerus generasi bangsa ini melihat potensi yang luar biasa yang mana mereka yang harus menjadi pemain bukan menjadi penonton. Dari kita untuk kita dan untuk generasi kita yang kedepan,” lanjutnya.

Puncaknya, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengutarakan harapannya,
“Harapan kami pertama bisa menghasilkan konklusi untuk white paper yang akan disampaikan kepada pemerintah. Sehingga dari white paper ini bisa juga diteruskan nanti hasilnya ke pemerintahan yang baru. Karena apa yang sudah dibangun sampai dengan saat ini harus sustain dan berkelanjutan kedepan. Yang menjadi tujuan utama adalah adanya transaksi dan investasi. Acara dari 13-16 September diadakan di Kota Kasablanka, ada pameran, summit, expo dan juga ada seminar.

Saya Hardini Puspasari CEO PT. Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia dan Pengurus KADIN di bidang Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi. Hari ini sebagai pembicara terkait dengan inovasi pembiayaan alternatif pembiayaan untuk pemenuhan percepatan infrastruktur terutama di Project PSN,” tutup Hardini Puspasari, S. Sos., M.Si.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

Irfan Hakim Dorong Gerakan Kelola Sampah di Jakarta Timur, RT 8 Malaka Jaya Jadi Contoh Ekonomi Sirkular Berbasis Warga

Published

10 jam ago

on

Maret 13, 2026

By

JAKARTA – Inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang digerakkan warga RT 8 RW 4 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur semakin berkembang dan menjadi contoh nyata gerakan lingkungan di tingkat komunitas.

Gerakan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah rumah tangga, tetapi juga mengintegrasikan berbagai kegiatan ramah lingkungan seperti produksi pangan komunitas hingga penguatan ketahanan energi.

Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari tokoh publik Irfan Hakim, yang baru-baru ini berkunjung ke kawasan tersebut.

Dalam kunjungannya, ia menyerahkan Tong Komposter Ksatria Nusantara kepada warga sebagai bagian dari upaya mendorong pengolahan sampah organik langsung dari rumah tangga.

Sebanyak 60 unit komposter kini dimanfaatkan warga untuk mengolah sampah organik rumah tangga sehingga tidak lagi menjadi beban lingkungan yang harus dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Dengan teknologi komposter tersebut, setiap rumah mampu mengolah hingga sekitar 55 kilogram sampah organik dalam satu siklus, meningkat signifikan dibandingkan kapasitas sebelumnya yang hanya sekitar 26,5 kilogram.

Gerakan pengomposan yang dimulai dari RT 8 kini mulai meluas ke lingkungan sekitar. Sejumlah komposter juga disalurkan ke wilayah tetangga, yakni RT 7 RW 4 Malaka Jaya, RT 10 RW 4 Malaka Jaya, serta RT 6 RW 5 Malaka Jaya.

Langkah ini membuat pengelolaan sampah tidak lagi menjadi gerakan terbatas pada satu RT, tetapi berkembang menjadi gerakan kawasan yang melibatkan lebih banyak warga.

Ketua RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Dr. Taufiq Supriadi, menjelaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari penerapan Model Eco EduFarm Indonesia, sebuah konsep sistem terpadu berbasis ekonomi sirkular.

Model ini mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu pengelolaan sampah, produksi pangan komunitas, serta ketahanan energi lingkungan.

“Model ini bahkan telah memperoleh pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Menurut Taufiq, konsep Eco EduFarm sebenarnya dapat diterapkan secara lebih luas di kawasan yang memiliki lahan besar seperti pesantren atau wilayah pedesaan. Dalam tulisannya, Jumat (13/3/2026).

Namun untuk wilayah perkotaan yang padat penduduk seperti Jakarta, konsep tersebut disesuaikan menjadi skala rumah tangga agar tetap efektif.

“Di wilayah padat seperti Jakarta, kami menerjemahkan konsep ini dalam skala rumah tangga. Tujuannya agar sampah bisa selesai di rumah dan memiliki nilai guna dalam ekonomi sirkular warga,” jelasnya.

Selain pengolahan sampah organik melalui komposter, warga juga mengembangkan berbagai inovasi lingkungan lainnya.

Beberapa di antaranya meliputi pembuatan lubang resapan biopori, budidaya ikan di saluran U-ditch, serta program edukasi lingkungan bagi anak-anak dan masyarakat.

Berbagai inovasi tersebut tidak hanya memberikan dampak lingkungan, tetapi juga mulai menghadirkan manfaat sosial bagi warga sekitar.

Saat ini tercatat setidaknya enam warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan dan produksi komunitas.

Menariknya, gerakan yang berawal dari lingkungan kecil ini kini mulai menarik perhatian banyak pihak.

Hingga saat ini, lebih dari 1.000 pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia telah datang ke kawasan tersebut untuk mempelajari praktik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Para pengunjung datang dari berbagai latar belakang, mulai dari komunitas lingkungan, akademisi, hingga pemerintah daerah yang ingin mengadopsi model serupa di wilayahnya.

Ke depan, warga RT 8 Malaka Jaya juga berencana mengembangkan sejumlah fasilitas lingkungan tambahan untuk memperkuat ketahanan komunitas.

Beberapa rencana pengembangan tersebut antara lain pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunitas serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi di tingkat komunitas.

Menurut Taufiq, upaya tersebut merupakan bagian dari strategi membangun ketahanan masyarakat menghadapi potensi krisis lingkungan di masa depan.

“Jika setiap lingkungan kecil mampu mengolah sampahnya sendiri, memproduksi sebagian pangannya, dan memanfaatkan energi terbarukan, maka ketahanan lingkungan Indonesia sebenarnya bisa dimulai dari tingkat komunitas,” ujarnya.

Gerakan yang lahir dari sebuah lingkungan kecil di Jakarta Timur ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia untuk mengembangkan model pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Caption Foto:

Tokoh publik Irfan Hakim  mendukung terhadap gerakan pengolahan sampah rumah tangga berbasis komunitas warga RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Continue Reading

Metro

Persatuan Nasional Kunci Selesaikan Masalah Papua

Published

10 jam ago

on

Maret 13, 2026

By

Jakarta – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) menggelar diskusi publik bertajuk “Pasal 33 UUD 1945 dan Resolusi HAM di Tanah Papua” pada Jumat (13/3/2026) di Jakarta. Diskusi menghadirkan tiga narasumber: Alfred Pabika selaku aktivis Papua, Betrand Sulani dari Departemen Hukum dan HAM LMND, serta Ramos perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Pasal 33 sebagai Landasan yang Belum Terlaksana

Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar atau akrab disapa Wale Mukadar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan jalan ekonomi dan pembangunan nasional yang hingga kini belum benar-benar diimplementasikan, khususnya di Papua. Ia menyerukan perlawanan terhadap apa yang disebutnya “serakanomik”, sebuah istilah yang merujuk pada tiga musuh bersama rakyat: imperialisme, oligarki, dan birokrasi korup.

“Kami di LMND masih tetap menyuarakan persatuan nasional dan Pasal 33, dan satu yang sedang kita perjuangkan adalah melawan kaum serakanomik,” tegas Wale.

Aktivis Papua Pertanyakan Posisi Indonesia terhadap Papua Alfred Pabika, aktivis Papua yang turut hadir sebagai narasumber, menyampaikan pandangan kritis tentang bagaimana negara memandang Papua. Ia mempertanyakan apakah Indonesia melihat Papua hanya dari kacamata sumber daya alamnya, bukan dari sisi manusia dan hak-hak dasarnya.

“Konflik di Papua tidak akan selesai selama negara hanya melihat Papua sebagai sumber daya alam, selama tembaga, minyak gas, kelapa sawit, dan hutan belum habis, konflik tidak akan berhenti,” ujar Alfred.

Ia juga menyoroti bahwa pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan pemerintah justru tidak pernah menyelesaikan persoalan di Papua. Sebaliknya, masyarakat yang menolak masuknya proyek-proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap berhadapan dengan kriminalisasi. Alfred menegaskan bahwa masyarakat Papua bukan menolak pembangunan, melainkan menuntut agar pembangunan dilakukan melalui dialog yang menghargai hak dan martabat orang Papua.

Alfred juga mengingatkan bahwa keistimewaan otonomi khusus Papua diraih dengan perjuangan panjang dan bukan sekadar privilege. Ia menyitir sejarah masuknya Papua ke Indonesia melalui Pepera 1969 yang menurutnya sarat masalah, bersamaan dengan keluarnya izin pertambangan besar yang kemudian menjadi akar konflik berkepanjangan.

Resolusi HAM: Dialog, Demokratisasi Ekonomi, dan Persatuan Nasional Betrand Sulani dari Departemen Hukum dan HAM LMND menawarkan sejumlah resolusi konkret. Ia menegaskan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang tidak sempurna. Pengelolaan sumber daya alam di Papua, menurutnya, harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan orang asli Papua dalam setiap pengambilan keputusan.

“Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemauan, serta kehendak orang Papua — bukan atas kehendak orang di luar Papua,” tegas Betrand.

Ia juga mengingatkan bahwa logika ekonomi kapitalisme yang masuk ke Papua secara perlahan menggeser budaya dan pola produksi masyarakat adat. Selain itu, praktik birokrasi koruptif dalam pelaksanaan otonomi khusus disebutnya sebagai salah satu hambatan utama pembangunan Papua.

Betrand mengusulkan tiga resolusi pokok: pertama, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan melibatkan masyarakat adat; kedua, menghentikan pendekatan militeristik dan membuka ruang dialog yang humanis dan inklusif; ketiga, menjadikan pendidikan sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.

Ia menutup dengan seruan persatuan nasional sebagai syarat utama untuk memenangkan program-program yang berpihak kepada rakyat. “Musuh kita adalah kaum serakanomik. Tanpa persatuan nasional, semuanya mustahil,” pungkasnya.

Catatan dari GMNI
Perwakilan GMNI, Ramos, dalam pandangannya menyoroti perlunya penyamaan perspektif soal Pasal 33 sebelum membahas resolusi HAM di Papua.

Ia menilai bahwa negara sesungguhnya telah memberikan sejumlah perhatian khusus di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua, namun pelaksanaannya masih perlu dikaji lebih dalam apakah sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua.

Diskusi ini diharapkan menghasilkan pandangan-pandangan yang dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan Papua dan resolusi HAM secara nasional.

Continue Reading

Metro

MPW Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama Dan Santunan Anak Yatim Piatu Tema “Setitik Cahaya Menjadi Harapan Kita Bersama, Untuk Bergerak Melakukan Amal Nyata”

Published

12 jam ago

on

Maret 13, 2026

By

Jakarta, – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta menggelar acara buka puasa bersama sekaligus santunan anak yatim dengan tema “Setitik Cahaya Menjadi Harapan Kita Bersama, Untuk Bergerak Melakukan Amal Nyata” di Sekretariat MPW DKI Jakarta, Graha Pejaten, Jumat (13/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut dihadiri jajaran pengurus, kader Pemuda Pancasila, tokoh masyarakat, serta puluhan anak yatim yang menerima santunan dalam rangka memperkuat nilai kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta Ilyas Abdullah menegaskan bahwa Ramadan menjadi momentum penting bagi seluruh kader organisasi untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kepedulian sosial, dan menebarkan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, tema yang diangkat memiliki makna mendalam bahwa sekecil apa pun kebaikan yang dilakukan dapat menjadi cahaya harapan bagi mereka yang membutuhkan.

“Setitik cahaya mungkin terlihat kecil, tetapi jika kita nyalakan bersama-sama, maka akan menjadi terang yang membawa harapan bagi banyak orang. Itulah semangat yang ingin kita bangun melalui kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama ini,” ujar Ilyas Abdullah.

Ia juga mengajak seluruh kader Pemuda Pancasila di wilayah DKI Jakarta untuk terus bergerak melakukan aksi sosial nyata, tidak hanya pada momentum Ramadan, tetapi juga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Menurutnya, Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan harus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan kontribusi positif, menjaga persatuan, serta memperkuat nilai gotong royong.

“Pemuda Pancasila harus menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat. Kita ingin organisasi ini terus menebar kebaikan, memperkuat solidaritas, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar,” tambahnya.

Acara tersebut juga diisi dengan doa bersama, pemberian santunan kepada anak yatim, serta buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan.

Melalui kegiatan ini, MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta berharap semangat kepedulian sosial dapat terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi para kader untuk terus melakukan aksi nyata bagi masyarakat.

Continue Reading

Trending