Metro
Hardini Puspasari, S.Sos., M.si Pengurus KADIN Bidang Investasi Siap Mendukung Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Mempercepat Mewujudkan PSN Infrastructure Menuju Indonesia Emas 2045
Published
2 years agoon
By
admin
Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023 – Pada peringatan sewindu PSN ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Conference of Sewindu National Strategic Projects (PSN) di Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam menuntaskan proyek strategis nasional (PSN). Melalui peran Kadin sebagai wadah bagi para pelaku usaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah, diharapkan kerja sama antar kedua pihak dapat makin erat.
Ditemui awak media, Hardini Puspasari, S.Sos., M.si selaku Wakil ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi (KADIN) memperkenalkan dirinya seraya mengatakan,
“Saya mengucapkan Syukur Puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul di suasana yang sangat luar biasa karena vibrationnya itu.
Kita ingin Indonesia khususnya infrastruktur kedepan maju dan ekonomi Indonesia menyongsong ekonomi emas akan bisa tercapai.
Saya Hardini Puspasari sebagai Pengurus KADIN bidang investasi dan juga mewakili Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia. Saya akan menyampaikan inspirasi yang bisa kita diskusikan,” kata Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN).
Lebih lanjut, Hardini melanjutkan,
“Saya hari ini ditemani oleh orang-orang yang sangat luar biasa, dengan Pak Hotasi sosok inspirasi yang sudah kenal lama banget dan juga Ibu Ira adalah partner saya yang sangat luar biasa dimana Beliau adalah Perempuan Srikandi Infrastruktur Indonesia, maka dari itu, Saya juga banyak berguru dengan Ibu Ira. Dan Pak Fibi adalah di bidang infrastruktur yang tentunya kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan PR-PR kita yang masih tertunda,,” sambung Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN).
Proyek Strategis Nasional Pemerintah sudah Sewindu dimulai, Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan bahwa pencapaian yang merupakan terbaik di Indonesia dan peran serta KADIN bersama KPPI, “Untuk itu dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita menyadari bahwa Proyek Strategis Nasional yang sudah dimulai dengan Perpres No. 3 Tahun 2016 yang sudah berjalan selama sewindu 8 tahun ini yang mana kita mengetahui bahwa pencapaiannya dari yang ingin dicapai 5.800 Triliun, tetapi pencapaian sampai dengan saat ini masih di 1.080 Triliun.
Peranan KADIN dalam hal ini membantu di Proyek Strategis tentunya sudah dimulai pada saat itu dari Tahun 2005, dengan Bu Ira sama-sama kita dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur kita sudah memulai dari startnya itu dari Infrastructure 1, Infrastructure Summit 1, Infrastructure Summit 2 dan 3 sampai dengan sekarang kita sampai di Proyek Strategis Nasional sudah banyak perjalanan panjang KADIN bersama Kementerian Perekonomian khususnya Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI) pada saat itu sampai dengan sudah berubah sekarang menjadi KPPIP,” ujar Hardini Puspasari.
Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi KADIN mengungkapkan Sinergitas dalam kolaborasi Sektor Swasta bersama KADIN dalam memenuhi target kebutuhan Pemerintah sangat diperlukan terutama dibidang Infrastruktur di Indonesia, “Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentunya harus disempurnakan kedepan ini untuk mengaccelerating infrastructure provision Indonesia.
Kita mengetahui bahwa kebutuhan di infrastruktur ini gapnya masih terlalu tinggi karena APBN dan APBD kita tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur ini secara luas maka peran swasta dan peran KADIN yang saat ini sebagai mitra pemerintah perlu dimaksimalkan.
Khususnya untuk menjalankan project-project dengan kapasitas PPP dan KPBU. Ini yang merupakan yang tadi disampaikan oleh Bapak Emil Dardak bahwa perjalanan KPBU ini memang cukup panjang tapi kita tidak boleh give up. Kita harus keep rolling dan semangat karena memang situasinya sekarang adalah pemerintah kita tidak mencukupi pembangunan infrastruktur, urban facility dan social facility secara keseluruhan,” ungkapnya.
Disamping itu Pentingnya peran swasta disini untuk membantu membangun infrastruktur. Saat ini pemerintah telah membuka melalui Perpres No. 38 Tahun 2015. Ada 19 sektor yang bisa dikerjasamakan pemerintah dan swasta.
Bayangkan disini kita tidak hanya dalam infrastruktur di connectivity tapi juga di Urban Facility dan Social Facility bisa dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta. Kalau kita lihat potensinya dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha itu ada Solicited dan Unsolicited. Yang tadi PSN kita hari ini selenggarakan itu adalah Proyek Strategis Nasional ada di Solicited Project. Coba bayangkan potensi yang luar biasa di Unsolicited yaitu Project-project yanh diprakarsai oleh swasta dan disini Indonesia sudah otonomi daerah. masing-masing daerah mempunyai otoritas untuk bisa membangun daerahnya masing-masing,” jelas Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.
Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menuturkan kebutuhan Proyek Strategis Nasional ini dan peran KADIN dalam membantu Pemerintah khususnya menginspirasi teman-teman di pengusaha-pengusaha daerah mempunyai keberanian untuk menjadi pemrakarsa untuk menjadi champion dalam proyek-proyek di PPP KPBU, “Kalau di Proyek Strategis Nasional yang kalau kita lihat Projectnya sekitar ada 220 Project yang kebutuhannya di 5.000 Triliun bayangkan besarnya si Unsolicited Project.
Di 19 sektor di 38 Provinsi, 98 Kota dan kita ada 514 Kabupaten. Bayangkan kebutuhannya berapa kali lipat dari 5.000 Triliun begitu besarnya potensi ini apakah kita cuman mau jadi penonton saja. Kita ada disini semua adalah untuk mencari solusi. Bagaimana hambatan-hambatan ini bisa kita kerjakan sama-sama.
Disinilah saat ini KADIN ingin berperan untuk membantu pemerintah khususnya bagaimana menginspirasi teman-teman di pengusaha-pengusaha daerah mempunyai keberanian untuk menjadi pemrakarsa untuk menjadi champion dalam proyek-proyek di PPP KPBU. Kalau kita lihat laporan World Bank, Indonesia bayangkan dengan potensi yang sangat luar biasa ini kita masih kalah sama negara-negara yang dari Afrika sama Senegal, India, Phillipines dan Kenya.
Padahal Indonesia mempunyai potensi yang sangat dahsyat, kita tidak masuk laporan negara yang Unsolicitednya juga sukses. Karena kita tidak masuk dalam peringkat ini sama sekali justru ini adalah peluang buat kita semua yang ada disini,” tuturnya.
Sertamerta Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menerangkan peranan KADIN kedepannya,
“Jadi untuk mengimplementasi daripada Project-project berskema Public Private Partnership yang tadi disebutkan bahwa kuncinya bagaimana kita menyiapkan Project yang commercially available, Bankable dan layak untuk dibiayai melalui proses dari penyiapannya sampai dengan transaksi.
Disinilah kedepan KADIN akan mempunyai peranan membantu juga memberikan pendampingan bagaimana menyiapkan project yang ready to offer dari penyiapannya sampai juga bisa transaksi. Untuk itu hari ini kita mendiskusikan mengenai inovasi pembiayaan bagi Proyek Strategis Nasional dan KADIN ini akan mempunyai penerapan dalam strateginya yaitu dengan adanya KADIN KBPU. KADIN KBPU ini adalah tim Task Force yang akan dibentuk oleh KADIN yaitu tim TASK FORCE Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.
KADIN adalah mitra pemerintah dan organisasi terbesar yang memayungi segala organisasi yang ada di Indonesia. Satu-satunya organisasi yang dibentuk ada Keppresnya yaitu KADIN. Maka dari itu KADIN dengan potensi yang sangat luar biasa ini harus diperkuat khususnya menjadi mitra pemerintah melalui tim Task Force dimana dengan adanya kesuksesan nanti memberikan inspirasi kepada anggota pengusaha-pengusaha KADIN, pengusaha-pengusaha di daerah untuk bisa berani menjadi pemain di negerinya sendiri. Jadi pengalaman saya, saya lihat teman-teman saya billionaire sekalipun itu juga pinjam duit tidak ada yang pakai duitnya sendiri,” terangnya.
Tak luput, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengatakan bagaimana berprosesnya KADIN KPBU, “Bagaimana dengan Tim Task Force KADIN KPBU saat ini juga sudah dilengkapi salah satunya dengan lembaga pembiayaan yang akan mensupport project-project PPP KPBU. Disini tugasnya adalah kita menyiapkan project yang ready to offer dan juga bankable.
Dengan adanya Tim Task Force nanti dengan adanya Success Story ini nanti bisa bisa membangkitkan Appetite semangat dari teman-teman semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam investasi PSN, investasi di IKN, investasi di PPP Bappenas dan juga di Unsolicited,” ujar Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.
Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. membeberkan harapan KADIN kedepannya,
“Kami sangat berharap KADIN ini nanti Tim Task Force KADIN KPBU ini menjadi Clearing House yang akan mensortir project-project yang betul-betul siap ready to offer. Jadi besok KADIN jug akan menyelenggarakan Business Forum disini dan kemarin kita sudah bekerja sama dengan KPPPI untuk menyiapkan projecy yang ready to offer.
Besok ada presentasi disini mengenai Project Expose dari Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Timur. Juga Project dari IKN dan PPP Book. Jadi si Tim Task Forcenya KADIN ini kedepan membantu untuk mensortir project-project yang ready to offer yang layak untuk dibiayai. Tim Task Force itu nanti memberikan pendampingan kepada para pengusaha, badan usaha, pengusaha-pengusaha KADINDA yaitu dari memfasilitasi dan menseleksi project-project dan memberikan Capacity Building.
Memberikan pendampingan bagaimana cara mengeksekusi, penyiapan sampai dengan terjadinya transaksi. Ini adalah skema yang nanti kerangka kelembagaan KADIN KPBU dimana KADIN disini akan membentuk satu Tim Task Force didukung oleh ada Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia. Bila ada inisiator atau Badan Usaha yang berminat untuk menjadi investor atau memiliki project atau potential project yang ingin dimiliki tentu kuncinya adalah di penjaminan,” harapnya.
Lebih rinci, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan kembali kegiatan dan harapannya, “Tadi kita dihadirkan pembicara dari PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia yang mana semua project-project yang berkapasitas PPP atau KPBU itu memang akan sangat menarik untuk dibiayai bila dilengkapi dengan penjaminan. Maka dari itu KADIN kedepan akan melakukan kerjasama dengan PT. PII untuk meningkatkan potensi kerjasama di berbagai sektor yang 19 sektor yang ada di Perpres No. 38 Tahun 2015,” rincinya.
Adapun Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menjelaskan target KADIN serta rangkain kegiatan acara ini, “Jadi untuk acara sewindu PSN saat ini target kadin itu satu dalam rangka seminar internasional, kehadiran saya disini tentunya untuk sebagai pembicara. Salah satunya dimana pembicara mengenai inovasi financing untuk acceleration infrastructure provision untuk PSN.
Dari hasil diskusi nanti menghasilkan masukkan untuk pemerintah berbentuk white paper, masukkan dari private sector kiranya untuk financing inovasi itu seperti apa. Tidak hanya sektor itu saja tapi ada sektor-sektor lain yang akan disampaikan oleh para pembicara. Yang kedua terutama adalah juga didalam Youth Forum dimana kita menginisiasi Youth Forum ini adalah penerus Infrastructure itu adalah generasi gen-z dan generasi milenial karena pencapaian kita untuk menjadi Indonesia Emas di 2045 tentunya penerus kita adalah generasi ini,” targetnya.
“The Youth Forum yang mana kita perlu juga mendengar kreativitas daripada anak muda untuk memberikan masukkan juga mengenai crowdfunding atau alternatif pembiayaan di infrastruktur. Kita sangat mengharapkan para Youth People ini turut serta mensupport bangunan infrastruktur karena kalau bukan mereka siapa lagi.
Target utama tentunya disini ada Proyek Strategis Nasional yang mana kita telah sebelumnya itu melakukan persiapan untuk menyiapkan Project yang Ready To Offer yang dari PSN kita sudah memilih dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana kita menyampaikan kepada para investor sebelumnya besok kita akan melakukan Public Expose untuk project ini.
Tidak hanya proyek PSN tentunya kami juga mengundang ada dari Bappenas yang akan mempresent mengenai potensi untuk investasi di public private partnership book Bappenas dan juga potential for the IKN project opportunities investment.
Jadi targetnya adalah transaksi tentunya dengan berproses besok dilakukan ada Public Expose mengenai Projects maka diharapkan dalam 2 bulan kedepan di tanggal 13 dengan acara puncak dengan Pak Jokowi sudah bisa ada para investor yang berminat untuk investasi dalam rangka mempercepat mewujudkan PSN Infrastructure,” lanjut Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si.
Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. menceritakan kendala dalam mencapainya,
“Memang pencapaian dari Sewindu PSN ini yang sudah berjalan 8 tahun itu dari kebutuhan 5.800 Triliun itu masih 1.080 Triliun. Masih banyak sekali sisanya yang harus dikejar. Maka dari itu jangan sampai situasi politik yang akan dihadapi Indonesia mempunyai dampak memperlambat.
Kami berharap pembangunan infrastruktur ini harus tetap berjalan. Ini yang harus disadari oleh masyarakat dan kita berdoa agar jalannya pesta politik nanti akan membuat image Indonesia lebih baik itu yang harus kita jaga. Karena untuk mencapai percepatan itu ada impactnya terhadap investor dari luar negeri,” ceritanya.
Sebagai IT, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. membuka pengalamannya, “Kebetulan saya juga backgroud bisnisnya di bidang IT. Terkait dengan connectivity itu merupakan hal yang paling utama saat ini. Kekuatan connectivity itu harus terselenggara secepat-cepatnya. Pertama adalah memindahkan seluruh kabel fiber optik yang ada di atas udara harus dengan underground karena dimulai dengan pemindahan kabel fiber optik ini menata untuk produce smart city sehingga kekuatan connectivity yang dibangun yaitu sampai ke pelosok-pelosok.
Kenapa ini menjadi target karena betul-betul dengan adanya connectivity itu akan membuka ke pasar yang sangat luar biasa. Dari produk lokal kita bisa dikenal sampai seluruh dunia maka kekuatan itu harus dibangun. Prioritas utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah menjadi fokus yaitu tidak hanya kesetaraan energi tapi kesamarataan dibidang connectivity itu harus sampai kepada pelosok-pelosok,” bukanya.
“Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengatakan kembali arahan dari Menteri Perdagangan dan Industri, “Sesuai dengan Perpres No. 38 Tahun 2015 tidak hanya di Infrastructure Connectivity tapi juga Urban Facility dan Social Facility. Kalau terkait dengan SDM saya merasa bahwa SDM Indonesia itu sudah sangat mampu dan mumpuni. Dengan adanya gerakan yang dilakukan Sewindu PSN ini tidak hanya untuk kalangan bisnis tapi juga mencapai ke masyarakat dan Youth People.
Maka dari itu nanti di tanggal 13-16 September kita akan membuat pameran, pameran tidak hanya kita melakukan plenary untuk transaksi terkait dengan investasi tapi kita juga akan membuat PSN Edutainment Expo. Ini adalah seperti yang disampaikan Pak Menteri Airlangga mengenai Hilirisasi bagaimana tadi dari Silica Gel sampai bisa jadi Micro Chip sampai ke Solar Panel itu bisa diproduksi oleh Indonesia. Kita harus membangun kekuatan itu di Indonesia sehingga nanti kedepan bisa juga sampai export green energy seperti yang disampaikan Pak Menteri,” katanya.
“Tapi nanti ditanggal 13-16 di Sewindu PSN nanti juga akan memberikan informasi terkait pencapaian yang sudah dilakukan pemerintah seperti jalan tol sudah beberapa kilometer, transportasi sudah berapa banyak. Jadi disini sebenarnya bisa dilihat gambaran bahwa potensi Indonesia yang diperkirakan akan menjadi ekonomi dunia di tahun 2030 menjadi urutan 4 atau 5 dunia sehingga teman-teman yang ada pengusaha-pengusaha KADIN Daerah atau pengusaha-pengusaha daerah, pemain lokal dan penerus generasi bangsa ini melihat potensi yang luar biasa yang mana mereka yang harus menjadi pemain bukan menjadi penonton. Dari kita untuk kita dan untuk generasi kita yang kedepan,” lanjutnya.
Puncaknya, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si. mengutarakan harapannya,
“Harapan kami pertama bisa menghasilkan konklusi untuk white paper yang akan disampaikan kepada pemerintah. Sehingga dari white paper ini bisa juga diteruskan nanti hasilnya ke pemerintahan yang baru. Karena apa yang sudah dibangun sampai dengan saat ini harus sustain dan berkelanjutan kedepan. Yang menjadi tujuan utama adalah adanya transaksi dan investasi. Acara dari 13-16 September diadakan di Kota Kasablanka, ada pameran, summit, expo dan juga ada seminar.
Saya Hardini Puspasari CEO PT. Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia dan Pengurus KADIN di bidang Wakil Ketua Komite Tetap Promosi Sektoral Bidang Investasi. Hari ini sebagai pembicara terkait dengan inovasi pembiayaan alternatif pembiayaan untuk pemenuhan percepatan infrastruktur terutama di Project PSN,” tutup Hardini Puspasari, S. Sos., M.Si.
You may like
Metro
Lampaui Target Presiden, Kemenkum RI Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih Melalui Sistem AHU Online
Published
17 hours agoon
July 18, 2025
JAKARTA, 18 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) sudah mengesahkan 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang rencananya akan dilaunching oleh Presiden Prabowo pada tanggal 21 Juli mendatang.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Widodo mengatakan sebanyak / 80,068 KOMP dan KKMP sudah melebihi target sebanyak 80.000 unit seuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini
menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” kata Widodo.
Dia menjelaskan dari total 80.068 KDMP/ KKMP yang sudah disahkan terdiri dari pendirian KDMP baru sebanyak 71.397 unit, pendirian KKMP baru sebanyak 8.486 unit, koperasi lama
yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP sejumlah 141 unit dan koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP sejumlah 44 unit.
“Keberhasilan melampaui target ini adalah kemenangan bagi semangat gotong royong bangsa, Ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun
80.068 fondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” ujarnya,
Widodo mengungkapkan keberhasilan pengesahan KDMP/KKMP yang sudah melampaui target Ini didukung dengan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025
tentang Pengesahan Koperasi sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Regulasi Permenkum baru Ini, secara resmi menggantikan Permenkum Nomor 14 Tahun 2019, karena peraturan lama dinilai belum dapat mengakomodir kebutuhan percepatan program strategis Ini.
Dalam permenkum baru tersebut, sambung Widodo, ada beberapa kemudahan dalam pendirian KDMP/KKMP, Pertama, pengakuan jenis koperasi baru yakni secara legal KDMP/KKMP di akui sebagai salah satu jenis koperasi yang dapat didaftarkan melalui sistem. Kedua, penyederhanaan penamaan, dimana persyaratan nama yang harus terdirl dari tiga kata setelah frasa jenis koperasi dikecualikan untuk Koperasi Merah Putih. Sebagai contoh, nama seperti Koperasi Desa Merah Putih Karangroto dapat langsung digunakan.
“Terakhir, proses digital terpadu dengan seluruh proses mulai dari pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id,” ungkapnya.
Lebih jauh, Widodo menyampaikan keberhasilan melampaui target ini juga dikarenakan kematangan sistem AHU Online yang andal dan mudah diakses. Selain itu, kebijakan inklusif yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-AH.02-40 Tahun 2025 memberikan kesempatan bagi seluruh notaris di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih. Kolaborasi antara pemerintah melalui platform digital dan para profesional seperti notaris di seluruh negeri terbukti mampu menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi program.
“Melalui koperasi ini, kita berharap rantai pasok pangan akan lebih efisien, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar seperti klinik dan apotek menjadi lebih mudah , dan inklusi digital dapat dipercepat. Ini adalah perwujudan nyata dari jiwa koperasi yang disampaikan Bung Hatta, yaitu menumbuhkan kebersamaan untuk mengangkat derajat bersama. Ditjen AHU bangga dapat menjadi fasilitator utama dari sisi legalitas untuk sebuah gerakan sebesar ini,” tambahnya.
Metro
Nina Sulistyowati, S.E., M.M., Direktur Komersial ID FOOD Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”
Published
1 day agoon
July 17, 2025
Jakarta – Kagama Leaders Forum kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI, Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat, dengan melibatkan berbagai kalangan peserta mulai dari mahasiswa, akademisi, media, hingga masyarakat umum.(17/7/2025)
Kagama Leaders Forum (KLF) 2025 Series adalah program diskusi rutin yang dilakukan oleh Pengurus Pusat (PP) Kagama berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan strategis lintas sektor demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan berdaulat. Program ini bertujuan untuk memberikan insight dan pengetahuan yang akan dihadapi oleh industri dan negara. Lebih jauh, program ini berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai macam industri untuk menampung aspirasi mereka. Pada KLF#2, kami mengambil tema Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang.
Krisis geopolitik dan perang dagang global menjadi ujian serius bagi ketahanan pangan nasional. Dalam forum Kagama Leaders Forum (KLF) 2025 Series #2 yang digelar di Gedung SLN Radio Republik Indonesia (RRI),
Direktur Komersial ID FOOD, Nina Sulistyowati, S.E., M.M., menegaskan komitmen ID FOOD dalam mempercepat swasembada gula, garam, hingga produk pangan strategis lainnya melalui sinergi lintas sektor.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Swasembada hanya bisa tercapai dengan sinergi antar-BUMN, petani, nelayan, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Nina dalam sesi diskusi bertema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang.”
Holding Pangan Nasional Siap Majukan Kemandirian
Sejak berdiri tahun 2022, ID FOOD telah membawahi 15 anak usaha yang bergerak dari hulu hingga hilir: sektor pertanian, perikanan, peternakan, gula, dan garam. Upaya besar saat ini difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional dan menekan ketergantungan impor.
Dalam paparannya, Nina menjelaskan bahwa impor gula konsumsi nasional masih mencapai 200 ribu ton per tahun. Untuk menutup gap tersebut, ID FOOD tengah mengembangkan pabrik gula baru berkapasitas 6.000 TCD yang ditargetkan rampung pada 2026. Selain itu, ID FOOD berkolaborasi dengan Perhutani untuk memanfaatkan lahan tidak produktif demi menambah luas tanam tebu hingga 500 hektare.
Garam Dipercepat, Susu Diupayakan Mandiri
Di sektor garam, target swasembada yang semula ditetapkan 2028 kini dipercepat menjadi 2027 atas instruksi Presiden. Nina menyebutkan, modernisasi fasilitas produksi dan pengembangan wilayah seperti NTT yang memiliki potensi 2,6 juta ton menjadi prioritas utama.
ID FOOD juga menaruh perhatian besar pada ketergantungan impor susu, yang saat ini masih di atas 80%. Perusahaan mendorong kerja sama erat dengan peternak lokal serta transformasi sistem distribusi agar produk dapat terserap optimal oleh pasar.
Melalui anak usahanya di sektor distribusi, ID FOOD juga memastikan rantai pasok pangan nasional berjalan efisien agar harga tetap terjangkau. Program penyaluran beras SPHP dan bahan pangan strategis lainnya terus digencarkan bersama Bulog.
“Transformasi bukan hanya soal angka produksi, tapi menyangkut kualitas, efisiensi, dan keterjangkauan pangan nasional,” tambah Nina.
Acara dibuka oleh Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Dr. Amran menegaskan pentingnya modernisasi pertanian Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. “Pertanian Indonesia harus sejajar dengan Jepang dan Amerika. Dalam implementasinya, kita harus melibatkan generasi muda, terutama Gen Z dan kaum milenial, dari sektor hulu hingga hilirisasi,” tegasnya.
Hadir pula Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., LL.M., mantan Menteri Luar Negeri RI, yang menyoroti tantangan global dalam isu pangan dan air. “Pangan dan air harus dikelola sesuai kapasitas serta iklim Indonesia. Dunia tengah menghadapi ancaman kekeringan ekstrem, dan di tahun 2050 penduduk dunia diperkirakan mencapai 50 miliar jiwa,” ujar Retno.
Sementara itu, Ir. Budi Karya Sumadi, M.M., Wakil Ketua Umum I Kagama, menegaskan bahwa alumni Universitas Gadjah Mada memiliki peran besar dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. “Alumni UGM harus menjadi garda terdepan dalam pengembangan dan penguatan sistem pangan nasional, mulai dari sektor pertanian, teknologi, hingga pengelolaan sumber daya alam,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Hendrasmo, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), menyampaikan bahwa alumni UGM telah banyak berkontribusi di berbagai sektor strategis bangsa. “Banyak alumni UGM yang telah sukses di berbagai bidang, dan mereka siap mengambil bagian aktif dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia,” jelas Hendrasmo.
Metro
drh. Nanang Purus Subendro Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”
Published
2 days agoon
July 17, 2025
Jakarta – Kagama Leaders Forum kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI, Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat, dengan melibatkan berbagai kalangan peserta mulai dari mahasiswa, akademisi, media, hingga masyarakat umum.(17/7/2025)
Kagama Leaders Forum (KLF) 2025 Series adalah program diskusi rutin yang dilakukan oleh Pengurus Pusat (PP) Kagama berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan strategis lintas sektor demi masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan berdaulat. Program ini bertujuan untuk memberikan insight dan pengetahuan yang akan dihadapi oleh industri dan negara. Lebih jauh, program ini berkolaborasi dengan rekan-rekan dari berbagai macam industri untuk menampung aspirasi mereka. Pada KLF#2, kami mengambil tema Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang.
drh. Nanang Purus Subendro menjelaskan bahwa impor sapi dan daging sapi telah dilakukan sejak tahun 1990-an. Ia menyatakan bahwa impor tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan daging sapi di Indonesia, namun juga dapat berdampak pada peternak lokal.
“Kalau tidak ada impor, maka kita akan mengalami pengurasan sapi lokal secara besar-besaran dan nanti punah,” ujarnya.
Nanang juga menjelaskan bahwa impor daging sapi dari India memiliki biaya produksi yang sangat rendah, sehingga sulit bagi peternak lokal untuk bersaing. Ia menyarankan agar pemerintah meningkatkan kapasitas peternak lokal dan memberikan insentif untuk meningkatkan produksi sapi lokal.
“Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka yang memiliki biaya produksi yang nyaris tanpa biaya?” tanyanya.
Nanang juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pakan sapi dan memberikan harga yang ekonomis bagi peternak. Ia juga menyarankan agar pemerintah mengadakan event atau program yang dapat menarik anak muda untuk menjadi peternak.
“Jadi, kita harus meningkatkan kapasitas peternak lokal dan memberikan insentif untuk meningkatkan produksi sapi lokal,” ujarnya.
Dalam wawancara tersebut, Nanang juga membahas tentang pentingnya industri hulu peternakan, yaitu breeding dan pengembangan biakan sapi. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif bagi peternak yang menghasilkan anak sapi yang sehat dan berkualitas.
“Insentifnya jangan per ekor sapi, tapi per anak sapi yang dilahirkan,” ujarnya.
Nanang juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pemotongan sapi produktif dan pentingnya kerja sama antara peternak dan produsen pupuk untuk meningkatkan produktivitas sapi.


Lampaui Target Presiden, Kemenkum RI Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih Melalui Sistem AHU Online

Nina Sulistyowati, S.E., M.M., Direktur Komersial ID FOOD Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”

drh. Nanang Purus Subendro Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”

Forum Komunikasi Pejuang NKRI Gelar Sarasehan Kebangsaan Negara Indonesia Maju

Deklarasi Forum Wartawan Jakarta

Abuba Steak Cipete Gelar Lomba Makan Wagyu Eating Competition 2019
Trending
-
TNI / Polri2 days ago
Kapolri Tegaskan Komitmen Reformasi dan Pelayanan Terbaik dalam Hoegeng Awards 2025
-
Metro2 days ago
Ir. Melkias L. Frans, M.Si.Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”
-
Metro1 day ago
Nina Sulistyowati, S.E., M.M., Direktur Komersial ID FOOD Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”
-
Metro17 hours ago
Lampaui Target Presiden, Kemenkum RI Sahkan 80.068 Koperasi Merah Putih Melalui Sistem AHU Online
-
Metro2 days ago
drh. Nanang Purus Subendro Hadiri Acara Kagama Leaders Forum Gelar Diskusi Publik Tema “Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”