Connect with us

Metro

The PRAKARSA Luncurkan Riset Kemiskinan Multidimensi di Indonesia 2012-2021, Hasilnya 33 dari 34 Provinsi di Indonesia Alami Deprivasi Lebih Dari 50 Persen

Published

on

Jakarta – Lembaga Riset dan Advokasi Kebijakan Publik The PRAKARSA meluncurkan laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Indonesia 2012-2021 yang dikemas dalam acara “Seminar Nasional dan Launching Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia 2012-2021: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju Indonesia Emas 2045”. Hasil pengukuran IKM menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi sekitar 80 juta jiwa, dari 120,1 juta jiwa pada tahun 2012, turun menjadi 38,95 juta jiwa di tahun 2021. Bertempat di The Sultan Hotel Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Dalam pidato pembukaannya, Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA menerangkan tiga alasan PRAKARSA melakukan studi IKM.

“Pertama, dengan IKM kita dapat penjelasan mendalam tentang bagaimana dan dalam konteks apa seseorang menjadi miskin. Dengan demikian, kita akan mampu menjawab pertanyaan klasik ‘siapa itu yang miskin?” ujar Maftuchan.

Alasan kedua yang dituturkan Maftuchan adalah pendekatan kemiskinan multidimensi telah diakui dan siambut baik pada level global dan nasional. “Ketika IKM disambut baik pada level global dan nasional, kita tergerak untuk turut serta menyambutnya dengan melakukan kajian IKM dengan harapan hasil kajian bermanfaat bagi pengentasan kemkiskinan multidimensi di Indonesia.”

“Ketiga, acara ini adalah salah satu taktik kampanye kami dengan harapan kedepannya IKM digunakan sebagai pendekatan resmi pemerintah dalam melakukanintervensi penanggulanan kemiskinan di Indonesia,” jelas Maftuchan.

Laporan IKM Indonesia 2012-2021 dipaparkan Victoria Fanggidae, Deputi Direktur The PRAKARSA. Dalam paparannya, Victoria menyampaikan tujuan IKM adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara holistik dan tidak berusaha menghilangkan kemiskinan moneter, tetapi memberikan pandangan yang lebih terukur dalam segala aspek untuk mengurangi kemiskinan.

“Tren angka kemiskinan multidimensi di Indonesia mengalami penurunan, dari 49 persen pada tahun 2012 menjadi 14,3 persen di tahun 2021. Kendati menurun, angka kemiskinan multidimansi lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan moneter,” jelas Victoria.

Victoria menyampaikan persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. “Rumah layak, air minum layak, dan bahan bakar memasak menjadi masalah utama kemiskinan multidimensi di perdesaan. Sedangkan di perkotaan, rumah layak, morbiditas, dan air minum layak yang menjadi masalah utama kemiskinan multidimensi,” papar Victoria.

Lebih lanjut Victoria menjelaskan, misalnya pada permasalahan rumah layak, laporan IKM Indonesia 2012-2021 menemukan sebanyak 33 dari 34 provinsi di Indonesia mengalami deprivasi lebih dari 50%. Pada tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin terdeprivasi pada indikator rumah layak tertinggi yakni sebanyak 98,03%. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki penduduk miskin dengan kondisi rumah (atap, lantai, dinding) layak sesuai dengan standar BPS RI terendah yakni sebesar 44,99%

Vicotria merekomendasikan agar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menggunakan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menentukan prioritas kebijakan/program penanganan kemiskinan.

Laporan IKM Indonesia 2012-2021 disambut Nunung Nuryantono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK.

“Terdapat tiga strategi besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem: pertama, pengurangan beban melalui bantuan sosial dan pemenuhan pangan; kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja; dan ketiga, pengurangan kantong kemiskinan. Hasil penghitungan IKM oleh PRAKARSA relevan dengan strategi menghapus kemiskinan di Tanah Air,” sambut Nunung saat menerima laporan.

Dalam acara talkshow “Respon dan Sharing Pengalaman Pengentasan Kemiskinan Multidimensi di Indonesia,” Kunta Wibawa, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengungkapkan tantangan pemerataan akses layanan kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia. “Permasalahan layanan kesehatan di dareah 3T meliputi kondisi geografis, peran swasta pada pelayanan kesehatan yang rendah, biaya hidup tinggi, SDM berkualitas yang langka, utilisasi fasilitas kesehatan rendah,” pungkasnya.

Kunta pun menyampaikan strategi Kemenkes dalam penguatan sistem kesehatan termasuk sistem surveilance kesehatan lintas negara. “Kemenkes memastikan layanan kesehatan Indonesia setara dengan negara tetangga dan memastikan perlindungan masyarakat dari penyakit menular luar negeri,” jelas Kunta. Kunta mengabarkan, saat ini Indonesia memiliki 11 fasilitas pelayanan kesehatan di 11 Pos Lintas Batas Negara yang berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Sementara, Theresia M. Florensia, Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi NTT. “Salah satu strategi pengentasan kemiskinan di NTT adalah dengan pembangunan pariwisatanya. Pariwisata dipilih karena memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” jelas Theresia.

Selain itu, Theresia menambahkan, dalam menciptakan efek ekonomi yang berdampak bagi masyarakat, Pemprov NTT juga berupaya menjadikan NTT sebagai basis mata-rantai sisi hulu dari rantai pasokan global di bidang R&D, industri pembenihan/pembibitan, dan bahan baku industri pengolahan.

Theresia pun mengungkapkan bahwa salah satu hambatan Pemprov NTT dalam pembangunan rumah layak huni adalah batasan kewenangan. “Pemprov hanya memiliki dua kewenangan terkait dengan hal tersebut yaitu pembangunan rumah akibat bencana dan relokasi sebagai dampak proyek pemerintah,” terang Theresia.

Pada kesempatan yang sama, Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Ssosial Badan Pusat Statistik menyampaikan, meskipun berbeda, kemiskinan multidimensi dan moneter memiliki kesamaan. “Buktinya keduanya mengalami penurunan antara tahun 2012 ke tahun 2021,” ujar Nurma.

Ia pun mengakui menilai konsumsi masyarakat Indonesia mengalami perkembangan, sedangkan metode pengukuran kemiskinan yang digunakan masih sama sejak tahun 1998. “Misalnya, sekarang masyarakat cenderung konsumsi makanan jadi, kalau dulu belanja ke pasar.

Oleh karenanya, memang perlu ada pembaharuan metode pengukuran kemiskinan moneter,” ujar Nurma.
Menanggapai para narasumber, Ah MAftuchan berpendapat bahwa kata kunci mendasar dalam mengakselerasi efektifitas manajemen pembangunan adalah ‘tata kelola’.

“Tata kelola pembangunan yang baik dapat dibangun dengan partisipasi multistakeholders yang bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan,” kata Maftuchan.

Lebih lanjut, Maftuchan menyatakan hasil penghitungan IKM Prakarsa dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penyusunan prioritas anggaran daerah terbentuk dengan baik dan akurat.

“Jangan seperti sekarang, proses penganggaran daerah ibarat ‘mengoles mentega di atas roti tawar’, programnya itu-itu saja, hanya angkanya dinaikkan sedikit-sedikit setiap tahun,” tuturnya.

Acara kemudian ditutup oleh Purnama Adil Marata, Ketua Badan Pengurus PRAKARSA. “Sudah semestinya pemerintah menjadikan indeks kemiskinan multidimensi sebagai tolok ukur resmi untuk mengukur tingkat kemiskinan di negara kita,” ucap Purnama.

Lebih lanjut, ia mengatakan, “dengan mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi, strategi pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

PENGAJIAN AHAD PAGI PCM SENTOLO DIIRINGI PAMITAN HAJI TAHUN 2026 DI SMK MUHAMMADIYAH SENTOLO

Published

on

By

Kulon Progo, 19 April 2026 – KaryaPost.com
Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sentolo kembali menggelar pengajian rutin Ahad pagi yang berlangsung khidmat dan penuh makna di SMK Muhammadiyah Sentolo, Minggu (19/4/2026). Kegiatan ini semakin istimewa karena dirangkai dengan acara pelepasan dan pamitan jamaah haji asal Sentolo yang tergabung dalam bimbingan Aisyiyah.

Sebanyak 15 calon jamaah haji dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus doa bersama, agar para tamu Allah SWT diberikan kelancaran, kesehatan, serta kemudahan dalam menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji.

Ketua PCM Sentolo, Drs. H. Kasdiyono, dalam sambutannya menyampaikan harapan mendalam agar seluruh jamaah diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, baik yang wajib maupun sunnah. Ia juga berharap sepulang dari Tanah Suci, para jamaah menjadi haji yang mabrur dan mampu menjadi pelopor dalam syiar Islam di tengah masyarakat.

“Semoga para jamaah senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, serta kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur, dan menjadi pejuang dalam menyiarkan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

Perwakilan jamaah, Bapak Sudiman, S.Pd., menyampaikan rasa haru sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat atas segala kekhilafan. Ia juga memohon doa restu agar seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna.

“Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar dapat menunaikan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan baik serta kembali dalam keadaan selamat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, pihak SMK Muhammadiyah Sentolo memanfaatkan momen ini untuk mensosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Sekolah tersebut membuka dua program keahlian, yaitu Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Komputer Jaringan.

Ibu Khomsatun, S.P., M.Si., menyampaikan harapan agar masyarakat dapat memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan sekolah. Ia berharap SMK Muhammadiyah Sentolo semakin dipercaya sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi unggul dan berakhlak mulia.

“Kami memohon dukungan dari masyarakat agar SPMB tahun ini sukses, sekolah semakin maju, dan mampu mendidik generasi yang berilmu serta berakhlak,” ujarnya.

Sementara itu, Ustadz H. Alif Mulyono, S.Pd.I., M.Si., dalam tausiyahnya menekankan pentingnya sinergi umat dalam memajukan pendidikan, khususnya sekolah Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa pendidikan agama harus menjadi pondasi utama, yang kemudian diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan zaman.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memajukan lembaga pendidikan. Di SMK, pendidikan agama harus menjadi prioritas utama, kemudian diikuti dengan pendidikan duniawi sebagai bekal masa depan,” pesannya.

Kegiatan pengajian ini tidak hanya menjadi sarana menambah ilmu, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun pendidikan dan kehidupan beragama yang lebih baik di tengah masyarakat.

Jurnalis: Riyanto, S.H.

Continue Reading

Metro

Penguatan PATBM Wirogunan, Yogyakarta: Dari Kepedulian Warga Menuju Gerakan Terpadu Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)

Published

on

By

Yogyakarta, 18/4/2026-Karyapost.com. Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta menggelar Pendampingan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan ini tidak sekadar forum diskusi, tetapi menjadi ruang pertemuan hati, antara pengurus PATBM, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lintas agama, yang memiliki satu tujuan, memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih.

Kepala Bidang PPHA, Edy Wijayanti, menyampaikan bahwa dinamika program dari Kementerian PPPA menuntut adanya penyesuaian di tingkat daerah. Ke depan, PATBM akan bertransformasi menjadi bagian dari konsep yang lebih luas, yakni Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Dalam model ini, berbagai program seperti Kampung Ramah Anak (KRA), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), PATBM, dan gerakan pencegahan kekerasan akan disatukan dalam satu wadah kolaboratif.

“KRPPA merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yang diimplementasikan di daerah. Sehingga lebih sederhana, lebih kuat, dan dampaknya benar-benar dirasakan,” ujarnya.

Lurah Wirogunan, Siti Mahmudah Setyaningsih, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menegaskan komitmen kelurahan untuk mendukung transformasi kelembagaan ini, sembari berharap adanya pendampingan berkelanjutan dari dinas agar implementasinya berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Harapannya, langkah ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Narasumber dalam kegiatan tersebut, Abdul Razaq, penerima KPAID Award 2024 kategori Tokoh Pemerhati Anak, mengingatkan bahwa kekuatan utama perlindungan anak sejatinya ada di masyarakat itu sendiri. Ia menggambarkan PATBM sebagai gerakan yang lahir dari kepedulian, tumbuh menjadi aksi, dan bergerak melalui kolaborasi.

“Tidak ada perlindungan anak tanpa kolaborasi. Semua harus terlibat, tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.

Ia menekankan, perlindungan anak tidak mungkin berjalan tanpa kolaborasi. Masyarakat, pemerintah, tokoh agama, hingga dunia usaha harus saling terhubung. Namun tantangan tetap ada, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga budaya diam terhadap kasus kekerasan dalam keluarga.

Karena itu, pendekatan kolaboratif melalui KRPPA diharapkan menjadi jawaban, dengan menyatukan peran masyarakat, pemerintah, hingga lembaga sosial dalam satu gerak langkah.

Diskusi yang berlangsung dinamis menunjukkan besarnya harapan warga terhadap perubahan ini. Berbagai masukan muncul, mulai dari pentingnya pendampingan hingga kebutuhan format kelembagaan yang sederhana namun kuat.

Di penghujung acara, forum sepakat mendorong pembentukan KRPPA sebagai wadah bersama. Dalam musyawarah tersebut, Abdul Razaq dipercaya menjadi ketua, menandai langkah awal transformasi kelembagaan di Wirogunan.

Wirogunan kini bersiap melangkah lebih jauh, diharapkan perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama yang hidup dan menguat dari warga, oleh warga, dan untuk masa depan generasi. (ar)

Jurnalis: Abdul Razaq

Continue Reading

Metro

Gema Shadana Bersama Pemprov DKI Jakarta Gelar Malam Renungan Suci Untuk Kedamaian Dunia

Published

on

By

Jakarta – Gema Shadana bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Malam Renungan Suci bertema “Untuk Kedamaian Dunia” sebagai wujud kepedulian terhadap pentingnya menjaga harmoni, persatuan, dan perdamaian di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pemuka agama, unsur pemerintah, pemuda, serta komunitas lintas agama yang bersama-sama memanjatkan doa dan refleksi demi terciptanya dunia yang damai, adil, dan sejahtera.Sabtu (18/4/2026)

Dalam sambutannya, perwakilan Gema Shadana menyampaikan bahwa malam renungan suci ini bukan sekadar seremoni spiritual, tetapi juga panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menanamkan nilai toleransi, persaudaraan, dan kemanusiaan universal.

“Perdamaian dunia harus dimulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga, masyarakat, hingga bangsa. Ketika kita mampu menjaga kerukunan di negeri sendiri, maka kita turut memberi kontribusi bagi perdamaian global,” ujarnya.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang memperkuat persatuan dan kerukunan antarumat beragama.

Menurutnya, Jakarta sebagai miniatur Indonesia harus menjadi contoh nyata dalam merawat keberagaman dan menjaga stabilitas sosial.

Acara diisi dengan doa lintas agama, pembacaan refleksi kebangsaan, penyalaan lilin perdamaian, serta penampilan seni budaya yang menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman.

Momentum ini menjadi pengingat bahwa perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemimpin dunia, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh umat manusia.

Melalui Malam Renungan Suci ini, Gema Shadana dan Pemprov DKI Jakarta berharap semangat kedamaian dapat terus tumbuh dan menjadi energi positif dalam membangun Indonesia yang harmonis serta dunia yang lebih damai.

Continue Reading

Trending