Connect with us

Metro

The PRAKARSA Luncurkan Riset Kemiskinan Multidimensi di Indonesia 2012-2021, Hasilnya 33 dari 34 Provinsi di Indonesia Alami Deprivasi Lebih Dari 50 Persen

Published

on

Jakarta – Lembaga Riset dan Advokasi Kebijakan Publik The PRAKARSA meluncurkan laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Indonesia 2012-2021 yang dikemas dalam acara “Seminar Nasional dan Launching Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia 2012-2021: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju Indonesia Emas 2045”. Hasil pengukuran IKM menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi sekitar 80 juta jiwa, dari 120,1 juta jiwa pada tahun 2012, turun menjadi 38,95 juta jiwa di tahun 2021. Bertempat di The Sultan Hotel Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Dalam pidato pembukaannya, Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA menerangkan tiga alasan PRAKARSA melakukan studi IKM.

“Pertama, dengan IKM kita dapat penjelasan mendalam tentang bagaimana dan dalam konteks apa seseorang menjadi miskin. Dengan demikian, kita akan mampu menjawab pertanyaan klasik ‘siapa itu yang miskin?” ujar Maftuchan.

Alasan kedua yang dituturkan Maftuchan adalah pendekatan kemiskinan multidimensi telah diakui dan siambut baik pada level global dan nasional. “Ketika IKM disambut baik pada level global dan nasional, kita tergerak untuk turut serta menyambutnya dengan melakukan kajian IKM dengan harapan hasil kajian bermanfaat bagi pengentasan kemkiskinan multidimensi di Indonesia.”

“Ketiga, acara ini adalah salah satu taktik kampanye kami dengan harapan kedepannya IKM digunakan sebagai pendekatan resmi pemerintah dalam melakukanintervensi penanggulanan kemiskinan di Indonesia,” jelas Maftuchan.

Laporan IKM Indonesia 2012-2021 dipaparkan Victoria Fanggidae, Deputi Direktur The PRAKARSA. Dalam paparannya, Victoria menyampaikan tujuan IKM adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara holistik dan tidak berusaha menghilangkan kemiskinan moneter, tetapi memberikan pandangan yang lebih terukur dalam segala aspek untuk mengurangi kemiskinan.

“Tren angka kemiskinan multidimensi di Indonesia mengalami penurunan, dari 49 persen pada tahun 2012 menjadi 14,3 persen di tahun 2021. Kendati menurun, angka kemiskinan multidimansi lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan moneter,” jelas Victoria.

Victoria menyampaikan persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. “Rumah layak, air minum layak, dan bahan bakar memasak menjadi masalah utama kemiskinan multidimensi di perdesaan. Sedangkan di perkotaan, rumah layak, morbiditas, dan air minum layak yang menjadi masalah utama kemiskinan multidimensi,” papar Victoria.

Lebih lanjut Victoria menjelaskan, misalnya pada permasalahan rumah layak, laporan IKM Indonesia 2012-2021 menemukan sebanyak 33 dari 34 provinsi di Indonesia mengalami deprivasi lebih dari 50%. Pada tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin terdeprivasi pada indikator rumah layak tertinggi yakni sebanyak 98,03%. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki penduduk miskin dengan kondisi rumah (atap, lantai, dinding) layak sesuai dengan standar BPS RI terendah yakni sebesar 44,99%

Vicotria merekomendasikan agar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menggunakan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menentukan prioritas kebijakan/program penanganan kemiskinan.

Laporan IKM Indonesia 2012-2021 disambut Nunung Nuryantono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK.

“Terdapat tiga strategi besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem: pertama, pengurangan beban melalui bantuan sosial dan pemenuhan pangan; kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja; dan ketiga, pengurangan kantong kemiskinan. Hasil penghitungan IKM oleh PRAKARSA relevan dengan strategi menghapus kemiskinan di Tanah Air,” sambut Nunung saat menerima laporan.

Dalam acara talkshow “Respon dan Sharing Pengalaman Pengentasan Kemiskinan Multidimensi di Indonesia,” Kunta Wibawa, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengungkapkan tantangan pemerataan akses layanan kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia. “Permasalahan layanan kesehatan di dareah 3T meliputi kondisi geografis, peran swasta pada pelayanan kesehatan yang rendah, biaya hidup tinggi, SDM berkualitas yang langka, utilisasi fasilitas kesehatan rendah,” pungkasnya.

Kunta pun menyampaikan strategi Kemenkes dalam penguatan sistem kesehatan termasuk sistem surveilance kesehatan lintas negara. “Kemenkes memastikan layanan kesehatan Indonesia setara dengan negara tetangga dan memastikan perlindungan masyarakat dari penyakit menular luar negeri,” jelas Kunta. Kunta mengabarkan, saat ini Indonesia memiliki 11 fasilitas pelayanan kesehatan di 11 Pos Lintas Batas Negara yang berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Sementara, Theresia M. Florensia, Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi NTT. “Salah satu strategi pengentasan kemiskinan di NTT adalah dengan pembangunan pariwisatanya. Pariwisata dipilih karena memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” jelas Theresia.

Selain itu, Theresia menambahkan, dalam menciptakan efek ekonomi yang berdampak bagi masyarakat, Pemprov NTT juga berupaya menjadikan NTT sebagai basis mata-rantai sisi hulu dari rantai pasokan global di bidang R&D, industri pembenihan/pembibitan, dan bahan baku industri pengolahan.

Theresia pun mengungkapkan bahwa salah satu hambatan Pemprov NTT dalam pembangunan rumah layak huni adalah batasan kewenangan. “Pemprov hanya memiliki dua kewenangan terkait dengan hal tersebut yaitu pembangunan rumah akibat bencana dan relokasi sebagai dampak proyek pemerintah,” terang Theresia.

Pada kesempatan yang sama, Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Ssosial Badan Pusat Statistik menyampaikan, meskipun berbeda, kemiskinan multidimensi dan moneter memiliki kesamaan. “Buktinya keduanya mengalami penurunan antara tahun 2012 ke tahun 2021,” ujar Nurma.

Ia pun mengakui menilai konsumsi masyarakat Indonesia mengalami perkembangan, sedangkan metode pengukuran kemiskinan yang digunakan masih sama sejak tahun 1998. “Misalnya, sekarang masyarakat cenderung konsumsi makanan jadi, kalau dulu belanja ke pasar.

Oleh karenanya, memang perlu ada pembaharuan metode pengukuran kemiskinan moneter,” ujar Nurma.
Menanggapai para narasumber, Ah MAftuchan berpendapat bahwa kata kunci mendasar dalam mengakselerasi efektifitas manajemen pembangunan adalah ‘tata kelola’.

“Tata kelola pembangunan yang baik dapat dibangun dengan partisipasi multistakeholders yang bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan,” kata Maftuchan.

Lebih lanjut, Maftuchan menyatakan hasil penghitungan IKM Prakarsa dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penyusunan prioritas anggaran daerah terbentuk dengan baik dan akurat.

“Jangan seperti sekarang, proses penganggaran daerah ibarat ‘mengoles mentega di atas roti tawar’, programnya itu-itu saja, hanya angkanya dinaikkan sedikit-sedikit setiap tahun,” tuturnya.

Acara kemudian ditutup oleh Purnama Adil Marata, Ketua Badan Pengurus PRAKARSA. “Sudah semestinya pemerintah menjadikan indeks kemiskinan multidimensi sebagai tolok ukur resmi untuk mengukur tingkat kemiskinan di negara kita,” ucap Purnama.

Lebih lanjut, ia mengatakan, “dengan mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi, strategi pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Sinergi Jurnalis dan Influencer, Kekuatan Baru Partai Rakyat Indonesia Mengawal Transparansi dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju

Published

on

By

Jakarta, 27 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Indonesia (PRI) secara resmi melantik kepengurusan Jurnalis dan Influencer Rakyat Indonesia (JURI) dalam sebuah acara yang berlangsung di Gedung DPP Partai Rakyat Indonesia, Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis partai dalam memperkuat komunikasi publik, meningkatkan literasi informasi, serta mendukung demokrasi yang sehat di era digital.

Mengusung tema “Maju Jurnalis dan Influencer untuk Jaga Bangsanya”, organisasi sayap baru ini dipimpin oleh Aditya Fahlevi sebagai Ketua dan Kiki sebagai Sekretaris Jenderal. Kehadiran JURI diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara insan pers dan para kreator konten dalam membangun ekosistem informasi yang edukatif, akurat, dan bertanggung jawab.

Dalam sambutannya, Ketua Umum JURI terpilih Muhammad Reza Fahlevi menegaskan bahwa pembentukan JURI merupakan jawaban atas tantangan besar yang dihadapi bangsa saat ini, khususnya maraknya penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi di ruang digital.

“Kolaborasi antara jurnalis dan influencer merupakan langkah strategis untuk membangun komunikasi yang sehat antara kebijakan partai dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Kami ingin menghadirkan informasi yang objektif, edukatif, dan mampu menjadi jembatan aspirasi rakyat,” ujar Reza.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia Muhammad Nazaruddin menegaskan bahwa kehadiran JURI merupakan kekuatan baru sekaligus sayap strategis partai dalam menghadapi dinamika demokrasi modern.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), peran media dan influencer semakin vital dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Negara demokrasi seperti Indonesia tidak bisa melupakan atau meninggalkan teman-teman media. Apalagi di era digital dan perkembangan AI saat ini, peran jurnalis dan influencer merupakan salah satu pondasi utama untuk membangun komunikasi bangsa yang transparan, terbuka, dan akuntabel,” kata Nazaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan informasi dan kritik di ruang publik. Menurutnya, kebebasan berpendapat harus tetap dijaga sebagai bagian dari demokrasi, namun perlu disampaikan secara santun, berakhlak, konstitusional, dan tidak menimbulkan perpecahan.

“Partai Rakyat Indonesia mendukung penuh kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah. Namun, semua itu harus dilakukan dengan cara yang bermartabat dan tidak anarkis. Jurnalis dan influencer yang berintegritas memiliki peran penting dalam membendung penyebaran hoaks yang dapat mengancam persatuan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nazaruddin juga mengaitkan peran media digital dengan agenda besar pembangunan nasional, khususnya program hilirisasi industri yang diyakini mampu membawa Indonesia menuju negara maju dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan investasi, tetapi juga oleh kemampuan membangun pemahaman publik yang kuat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri.

“Kita ingin seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola di dalam negeri melalui hilirisasi agar rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Perjuangan besar ini membutuhkan edukasi yang kuat kepada masyarakat.

Teman-teman jurnalis dan influencer adalah instrumen modern yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan positif tersebut kepada generasi muda,” ujarnya.

Sebagai penutup, Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia menginstruksikan kepada seluruh pengurus JURI yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat jaringan komunikasi dan memperluas jangkauan edukasi publik di berbagai daerah.

DPP Partai Rakyat Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan organisasi JURI, baik dari sisi pembinaan, fasilitasi program, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan terbentuknya JURI, Partai Rakyat Indonesia berharap dapat menghadirkan sinergi yang kuat antara jurnalisme profesional dan kreativitas digital dalam menjaga demokrasi, memperkuat persatuan nasional, serta mengawal pembangunan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Continue Reading

Metro

Peringatan HANI 2026: Abdul Razaq, Kader Partai NasDem DIY, Ajak Masyarakat Teguhkan “Sensitif Lingkungan” Demi Selamatkan Generasi Emas

Published

on

By

Sleman – karyapost.com, Memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional (HANI) 2026, Abdul Razaq, Penggiat Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang juga Kader Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan sikap “sensitif lingkungan” sebagai benteng utama melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Ajakan tersebut disampaikan di Kantor DPW NasDem DIY,  Jalan Kenari, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, Jumat (26/6/2026).

Mengusung tema yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN), “Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kuat Melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045,” Abdul Razaq menilai tema tersebut sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.

Menurutnya, membangun generasi unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan dan kesehatan, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya.

“Setiap anggota masyarakat harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan, baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Ketika melihat sesuatu yang tidak biasa, jangan memilih diam. Kita bangun komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat maupun pengurus kampung agar persoalan dapat segera diantisipasi,” ujarnya.

Aktivis dakwah, pemerhati anak, sekaligus penggiat parenting itu menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi anak-anak pada masa kini dan masa depan semakin kompleks. Persaingan hidup yang semakin ketat, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta derasnya pengaruh negatif menjadi ujian yang harus dihadapi bersama.

Karena itu, peran orang tua, relawan P4GN, pengurus kampung, tokoh masyarakat, hingga pemerintah menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Abdul Razaq juga mengingatkan agar setiap anggota masyarakat untuk tidak pernah lelah berkontribusi di lingkungannya. Menurutnya, setiap upaya menjaga generasi dari bahaya narkotika merupakan amal kebaikan yang bernilai dan bermakna. Meski dalam perjalanan akan selalu ada tantangan dan hambatan, semangat untuk terus hadir bagi masyarakat tidak boleh surut.

Ia turut mengapresiasi Program Kelurahan Bersinar yang diinisiasi BNN. Menurutnya, Program tersebut akan berhasil apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Menutup penyampaiannya, Abdul Razaq mengajak seluruh warga menjadikan peringatan HANI bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat kepedulian dan aksi nyata demi menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia.

“Wilayah tidak akan berubah oleh mereka yang hanya diam, tetapi oleh mereka yang berani bergerak,” tegasnya.

Semangat kebersamaan, kepedulian, dan keberanian untuk saling menjaga menjadi fondasi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045. (ar)

Jurnalis Abdul Razaq

Continue Reading

Metro

Aspirasi Paguyuban Ojek Stasiun Wates: Bertahan di Tengah Perubahan Zaman, Berharap Perhatian dari DPRD Kulon Progo

Published

on

By

Kulon Progo – Karyapost.com, Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan menjamurnya layanan transportasi berbasis aplikasi, para pengemudi ojek pangkalan di sekitar Stasiun Wates terus berjuang mempertahankan mata pencaharian mereka. Perubahan pola masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi menjadi tantangan yang semakin berat bagi para ojek konvensional  ( 26/6/2026 ).

Salah satu perwakilan Paguyuban Ojek Stasiun Wates, Bapak Sawabi, menyampaikan bahwa kondisi para pengemudi ojek saat ini semakin sulit. Kehadiran transportasi online seperti Grab dan Gojek, ditambah kemudahan masyarakat berkomunikasi melalui telepon genggam, membuat jumlah penumpang yang menggunakan jasa ojek pangkalan terus menurun.

“Keluhan yang bisa saya sampaikan, tukang ojek saat ini semakin terdesak. Kami kalah bersaing dengan Grab, Gojek, dan kemudahan komunikasi melalui HP. Sekarang yang bisa kami harapkan hanya penumpang yang tidak membawa HP atau yang memang tidak ada keluarga maupun kerabat yang menjemput. Sering kali kami bertanya kepada penumpang apakah sudah ada yang menjemput, ternyata yang datang adalah Grab. Kondisi seperti ini membuat kami semakin sulit mencari rezeki di Stasiun Wates. Zaman sudah semakin maju, sementara kami merasa semakin tertinggal,” ungkapnya.

Saat ini, Paguyuban Ojek Stasiun Wates memiliki sekitar 15 anggota aktif, sementara jika digabungkan dengan empat titik pangkalan lainnya di wilayah sekitar, jumlah keseluruhan mencapai sekitar 63 orang. Mereka tetap setia menunggu penumpang setiap hari, meski penghasilan yang diperoleh tidak lagi seperti beberapa tahun lalu.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, para pengemudi ojek tetap menunjukkan semangat dan keteguhan untuk bekerja secara jujur demi menghidupi keluarga. Mereka berharap perkembangan teknologi dapat berjalan berdampingan dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat kecil.

Melalui kesempatan ini, Paguyuban Ojek Stasiun Wates juga menyampaikan harapan kepada DPRD Kabupaten Kulon Progo agar dapat memberikan perhatian kepada para pengemudi ojek pangkalan. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan adalah bantuan berupa jaket atau rompi bertuliskan “Ojek Stasiun Wates” sebagai identitas resmi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memudahkan mereka dalam mencari penumpang.

Aspirasi ini menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan teknologi, masih ada masyarakat yang terus berjuang mempertahankan profesinya dengan penuh keikhlasan dan kerja keras. Diharapkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi yang adil, sehingga kemajuan zaman tetap membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat tanpa meninggalkan mereka yang telah lama mengabdi melayani kebutuhan transportasi masyarakat.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending