Connect with us

Metro

The PRAKARSA Luncurkan Riset Kemiskinan Multidimensi di Indonesia 2012-2021, Hasilnya 33 dari 34 Provinsi di Indonesia Alami Deprivasi Lebih Dari 50 Persen

Published

on

Jakarta – Lembaga Riset dan Advokasi Kebijakan Publik The PRAKARSA meluncurkan laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Indonesia 2012-2021 yang dikemas dalam acara “Seminar Nasional dan Launching Indeks Kemiskinan Multidimensi di Indonesia 2012-2021: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju Indonesia Emas 2045”. Hasil pengukuran IKM menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi sekitar 80 juta jiwa, dari 120,1 juta jiwa pada tahun 2012, turun menjadi 38,95 juta jiwa di tahun 2021. Bertempat di The Sultan Hotel Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Dalam pidato pembukaannya, Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA menerangkan tiga alasan PRAKARSA melakukan studi IKM.

“Pertama, dengan IKM kita dapat penjelasan mendalam tentang bagaimana dan dalam konteks apa seseorang menjadi miskin. Dengan demikian, kita akan mampu menjawab pertanyaan klasik ‘siapa itu yang miskin?” ujar Maftuchan.

Alasan kedua yang dituturkan Maftuchan adalah pendekatan kemiskinan multidimensi telah diakui dan siambut baik pada level global dan nasional. “Ketika IKM disambut baik pada level global dan nasional, kita tergerak untuk turut serta menyambutnya dengan melakukan kajian IKM dengan harapan hasil kajian bermanfaat bagi pengentasan kemkiskinan multidimensi di Indonesia.”

“Ketiga, acara ini adalah salah satu taktik kampanye kami dengan harapan kedepannya IKM digunakan sebagai pendekatan resmi pemerintah dalam melakukanintervensi penanggulanan kemiskinan di Indonesia,” jelas Maftuchan.

Laporan IKM Indonesia 2012-2021 dipaparkan Victoria Fanggidae, Deputi Direktur The PRAKARSA. Dalam paparannya, Victoria menyampaikan tujuan IKM adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara holistik dan tidak berusaha menghilangkan kemiskinan moneter, tetapi memberikan pandangan yang lebih terukur dalam segala aspek untuk mengurangi kemiskinan.

“Tren angka kemiskinan multidimensi di Indonesia mengalami penurunan, dari 49 persen pada tahun 2012 menjadi 14,3 persen di tahun 2021. Kendati menurun, angka kemiskinan multidimansi lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan moneter,” jelas Victoria.

Victoria menyampaikan persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. “Rumah layak, air minum layak, dan bahan bakar memasak menjadi masalah utama kemiskinan multidimensi di perdesaan. Sedangkan di perkotaan, rumah layak, morbiditas, dan air minum layak yang menjadi masalah utama kemiskinan multidimensi,” papar Victoria.

Lebih lanjut Victoria menjelaskan, misalnya pada permasalahan rumah layak, laporan IKM Indonesia 2012-2021 menemukan sebanyak 33 dari 34 provinsi di Indonesia mengalami deprivasi lebih dari 50%. Pada tahun 2021 Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi di Indonesia dengan persentase penduduk miskin terdeprivasi pada indikator rumah layak tertinggi yakni sebanyak 98,03%. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang memiliki penduduk miskin dengan kondisi rumah (atap, lantai, dinding) layak sesuai dengan standar BPS RI terendah yakni sebesar 44,99%

Vicotria merekomendasikan agar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menggunakan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi untuk menentukan prioritas kebijakan/program penanganan kemiskinan.

Laporan IKM Indonesia 2012-2021 disambut Nunung Nuryantono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK.

“Terdapat tiga strategi besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem: pertama, pengurangan beban melalui bantuan sosial dan pemenuhan pangan; kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja; dan ketiga, pengurangan kantong kemiskinan. Hasil penghitungan IKM oleh PRAKARSA relevan dengan strategi menghapus kemiskinan di Tanah Air,” sambut Nunung saat menerima laporan.

Dalam acara talkshow “Respon dan Sharing Pengalaman Pengentasan Kemiskinan Multidimensi di Indonesia,” Kunta Wibawa, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengungkapkan tantangan pemerataan akses layanan kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia. “Permasalahan layanan kesehatan di dareah 3T meliputi kondisi geografis, peran swasta pada pelayanan kesehatan yang rendah, biaya hidup tinggi, SDM berkualitas yang langka, utilisasi fasilitas kesehatan rendah,” pungkasnya.

Kunta pun menyampaikan strategi Kemenkes dalam penguatan sistem kesehatan termasuk sistem surveilance kesehatan lintas negara. “Kemenkes memastikan layanan kesehatan Indonesia setara dengan negara tetangga dan memastikan perlindungan masyarakat dari penyakit menular luar negeri,” jelas Kunta. Kunta mengabarkan, saat ini Indonesia memiliki 11 fasilitas pelayanan kesehatan di 11 Pos Lintas Batas Negara yang berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Sementara, Theresia M. Florensia, Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi NTT. “Salah satu strategi pengentasan kemiskinan di NTT adalah dengan pembangunan pariwisatanya. Pariwisata dipilih karena memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” jelas Theresia.

Selain itu, Theresia menambahkan, dalam menciptakan efek ekonomi yang berdampak bagi masyarakat, Pemprov NTT juga berupaya menjadikan NTT sebagai basis mata-rantai sisi hulu dari rantai pasokan global di bidang R&D, industri pembenihan/pembibitan, dan bahan baku industri pengolahan.

Theresia pun mengungkapkan bahwa salah satu hambatan Pemprov NTT dalam pembangunan rumah layak huni adalah batasan kewenangan. “Pemprov hanya memiliki dua kewenangan terkait dengan hal tersebut yaitu pembangunan rumah akibat bencana dan relokasi sebagai dampak proyek pemerintah,” terang Theresia.

Pada kesempatan yang sama, Nurma Midayanti, Direktur Statistik Ketahanan Ssosial Badan Pusat Statistik menyampaikan, meskipun berbeda, kemiskinan multidimensi dan moneter memiliki kesamaan. “Buktinya keduanya mengalami penurunan antara tahun 2012 ke tahun 2021,” ujar Nurma.

Ia pun mengakui menilai konsumsi masyarakat Indonesia mengalami perkembangan, sedangkan metode pengukuran kemiskinan yang digunakan masih sama sejak tahun 1998. “Misalnya, sekarang masyarakat cenderung konsumsi makanan jadi, kalau dulu belanja ke pasar.

Oleh karenanya, memang perlu ada pembaharuan metode pengukuran kemiskinan moneter,” ujar Nurma.
Menanggapai para narasumber, Ah MAftuchan berpendapat bahwa kata kunci mendasar dalam mengakselerasi efektifitas manajemen pembangunan adalah ‘tata kelola’.

“Tata kelola pembangunan yang baik dapat dibangun dengan partisipasi multistakeholders yang bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan,” kata Maftuchan.

Lebih lanjut, Maftuchan menyatakan hasil penghitungan IKM Prakarsa dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penyusunan prioritas anggaran daerah terbentuk dengan baik dan akurat.

“Jangan seperti sekarang, proses penganggaran daerah ibarat ‘mengoles mentega di atas roti tawar’, programnya itu-itu saja, hanya angkanya dinaikkan sedikit-sedikit setiap tahun,” tuturnya.

Acara kemudian ditutup oleh Purnama Adil Marata, Ketua Badan Pengurus PRAKARSA. “Sudah semestinya pemerintah menjadikan indeks kemiskinan multidimensi sebagai tolok ukur resmi untuk mengukur tingkat kemiskinan di negara kita,” ucap Purnama.

Lebih lanjut, ia mengatakan, “dengan mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi, strategi pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Tubagus Baharudin Didukungan 35 Provinsi Menuju Pilpres 2029

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Mahkamah DPP Partai Golongan Berkarya Indonesia, Prof. Dr. H. Tubagus Baharudin, SE., MM., menyampaikan bahwa konsolidasi politik menuju Pemilihan Umum 2029 terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui awak media di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Dalam keterangannya, Tubagus Baharudin membuka pernyataan dengan ucapan salam dan apresiasi kepada media. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, hampir 35 provinsi di Indonesia telah melakukan deklarasi dukungan pencalonan presiden terhadap dirinya dalam gerakan yang disebut sebagai upaya menuju “perubahan untuk Indonesia yang adil dan makmur.”

Menurutnya, langkah politik yang ditempuh saat ini memang terbilang lebih awal dibanding dinamika politik nasional pada umumnya. Namun, ia menyebut dorongan kuat datang dari relawan dan masyarakat luas di berbagai daerah.

“Memang kita akui, ini terlalu pagi. Tetapi karena keinginan kawan-kawan relawan dan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kami menyatakan siap untuk melaju ke 2029,” ujarnya.

Tubagus juga mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat enam partai politik yang telah menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam poros yang tengah dibangun, termasuk partainya sendiri. Ia menambahkan bahwa terdapat pula dua partai besar yang telah menunjukkan sinyal dukungan, meski belum diumumkan secara resmi kepada publik.

Meski demikian, ia belum merinci secara spesifik nama-nama partai tersebut. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menjaga soliditas dan memastikan seluruh agenda politik berjalan lancar.

Dalam kesempatan itu, Tubagus turut memberikan gambaran awal mengenai nama-nama yang telah mengajukan diri sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut terdapat dua tokoh dari kalangan purnawirawan TNI serta dua tokoh sipil.

Salah satu nama yang disebut adalah Asep Khairudin, seorang marsekal muda purnawirawan. Selain itu, terdapat pula figur dari kalangan sipil yang berasal dari latar belakang pergerakan masyarakat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses masih berada pada tahap penjajakan dan belum mengerucut pada keputusan final.

Lebih lanjut, Tubagus menekankan bahwa agenda utama gerakan politik ini adalah mewujudkan keadilan di berbagai sektor. Ia menilai bahwa meskipun Indonesia telah mencapai sejumlah kemajuan, masih terdapat ketimpangan yang perlu diperbaiki.

Beberapa aspek yang menjadi sorotan antara lain keadilan hukum, keadilan ekonomi, serta keadilan dalam kebijakan publik.
Menurutnya, upaya perbaikan ini membutuhkan kolaborasi lintas elemen bangsa.

“Yang belum adil ini dari berbagai aspek hukum, ekonomi, kebijakan, dan lainnya. Insya Allah ke depan kita perbaiki bersama,” katanya.
Menutup pernyataannya, Tubagus Baharudin mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk turut memberikan dukungan moral dan doa agar seluruh proses menuju 2029 dapat berjalan dengan lancar.

Ia juga menyiratkan optimisme terhadap peluang politik yang tengah dibangun, dengan menekankan pentingnya persatuan dalam mencapai tujuan nasional.

Pernyataan ini menjadi bagian dari dinamika awal menuju Pemilu 2029. Sejumlah klaim dukungan maupun kandidat yang disebut masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait guna memastikan akurasi dan keseimbangan informasi.

Continue Reading

Metro

Sri Rejeki Ketua Koperasi Gabungan se-Indonesia Korwil DKI Jakarta Prioritaskan Penyempurnaan Struktur Organisasi

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Koperasi Gabungan se-Indonesia Koordinator Wilayah (Korwil) Provinsi DKI Jakarta, Sri Rejeki, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih memprioritaskan penyempurnaan struktur organisasi sebelum menjalankan program kerja secara penuh. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Menurut Sri Rejeki, struktur kepengurusan di tingkat wilayah, khususnya DKI Jakarta, belum sepenuhnya terbentuk. Ia menyebut masih terdapat sekitar 12 posisi yang belum terisi, sehingga kegiatan operasional koperasi belum dapat berjalan optimal.

“Untuk saat ini, kami masih dalam tahap melengkapi struktur. Masih ada sekitar 12 posisi yang perlu diisi. Setelah itu, baru kami bisa bergerak lebih jauh, terutama dalam mencari terobosan untuk membantu UMKM,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa proses pembentukan struktur ini juga terkendala oleh kesibukan pribadi serta kondisi kesehatannya beberapa waktu terakhir, sehingga fokus terhadap pengembangan organisasi belum maksimal.

Lebih lanjut, Sri Rejeki menegaskan bahwa Koperasi Gabungan se-Indonesia tidak dalam posisi untuk melakukan penggabungan dengan pihak lain, namun tetap membuka peluang kerja sama, termasuk dengan pemerintah. Menurutnya, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memperkuat peran koperasi.

“Kalau bergabung sepertinya tidak, tapi untuk kerja sama tentu kami terbuka. Dengan pemerintah misalnya, pasti kita saling mendukung,” katanya.

Sri Rejeki juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini kepengurusan di tingkat DKI Jakarta belum resmi dilantik. Pelantikan akan dilakukan setelah seluruh struktur organisasi dinyatakan lengkap.

“Pelantikan belum dilakukan karena kita menunggu semua struktur ini lengkap terlebih dahulu,” jelasnya.

Kondisi tersebut berdampak pada belum berjalannya program koperasi di wilayah DKI Jakarta. Ia menyebut, aktivitas organisasi saat ini masih bersifat persiapan.

Terkait visi dan misi, Sri Rejeki menegaskan bahwa fokus utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, koperasi juga akan memberikan dukungan kepada para pengusaha, khususnya di sektor komoditas.

“Kami ingin membantu UMKM agar lebih sejahtera. Selain itu, kami juga mendukung para pengusaha, terutama yang bergerak di sektor komoditas, termasuk skala menengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya juga memiliki fungsi simpan pinjam, namun dengan pendekatan yang lebih besar, yaitu mendukung pembiayaan proyek, terutama di sektor perikanan dan bidang produktif lainnya.

“Kami bukan simpan pinjam skala kecil, tapi lebih ke pembiayaan proyek, seperti di sektor perikanan,” tambahnya.

Dalam momentum Hari Kartini, Sri Rejeki menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang belum memiliki aktivitas ekonomi. Ia berharap koperasi dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk mandiri secara finansial.

“Kami ingin perempuan, khususnya ibu-ibu, bisa mandiri. Yang sebelumnya tidak punya kegiatan, bisa mendapatkan peluang usaha dan tambahan penghasilan,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut juga akan berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat secara umum.

Ke depan, Sri Rejeki berharap setelah struktur organisasi rampung dan pelantikan dilakukan, Koperasi Gabungan se-Indonesia Korwil DKI Jakarta dapat segera menjalankan program-program strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia optimistis koperasi dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, terutama dalam mendukung sektor UMKM dan pemberdayaan perempuan.

“Harapannya tentu ada perbaikan ekonomi masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama kami,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Menyemai Generasi Beriman Sejak Dini, TKIT Berlian Gelar Trial Class Mendidik Dengan Cinta

Published

on

By

Sleman-Senin, 20 April 2026, karyapost.com. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Berlian, Dusun Jatisawit, Kalurahan Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta akan menggelar trial class pada Sabtu (2/5/2026) mendatang.

Trial class sebagai pintu awal bagi anak-anak dan orang tua untuk mengenal lebih dekat dunia belajar yang dirancang dengan cinta dan keteladanan.

Kegiatan ini bukan sekadar perkenalan biasa. Trial class menjadi momen berharga bagi anak untuk merasakan langsung suasana kelas, berinteraksi dengan guru, serta bermain dan belajar bersama teman sebaya. Di saat yang sama, orang tua diajak menyaksikan bagaimana proses pendidikan berlangsung, sehingga dapat menilai kesesuaian lingkungan belajar dengan kebutuhan dan tumbuh kembang buah hati mereka.

Kepala TKIT Berlian, Abdul Razaq, menjelaskan bahwa trial class dirancang sebagai simulasi kegiatan harian di kelas, mulai dari circle time, bermain terarah, hingga aktivitas motorik, yang semuanya disusun sesuai dengan Kurikulum Berlian Insan Kamil.

“Selama kegiatan, guru melakukan observasi perkembangan kognitif, sosial-emosional, bahasa, dan motorik anak, sekaligus melihat kemampuan adaptasi dan interaksinya,” ujarnya saat meninjau kesiapan ruang belajar, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, Ketua Tim Penjaminan Mutu, Wedy Prahoro, menegaskan bahwa Kurikulum Berlian Insan Kamil menjadi ruh utama dalam proses pendidikan di TKIT Berlian. Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter dan spiritualitas anak secara menyeluruh melalui integrasi nilai tauhid, adab, dan kecerdasan sejak dini.

Pendekatannya memadukan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, filosofi Ki Hadjar Dewantara, serta teori psikologi modern seperti Montessori, Piaget, dan Vygotsky dalam pembelajaran yang holistik dan menyenangkan.

“Yang ingin kami bangun bukan hanya anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki iman yang kuat, akhlak mulia, dan kemandirian, sehingga tumbuh seimbang antara akal, hati, dan perilaku,” ungkapnya.

Trial class ini terbuka secara gratis bagi anak-anak yang akan memasuki jenjang taman kanak-kanak. Melalui kegiatan ini, TKIT Berlian berharap dapat menghadirkan pengalaman awal pendidikan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan yang akan melekat sepanjang perjalanan tumbuh kembang anak.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui media sosial resmi TKIT Berlian atau langsung mengunjungi lingkungan sekolah di Jatisawit, Balecatur, Gamping, Sleman. (ar)

Jurnalis: Muhammad Walid Nugroho

Continue Reading

Trending