Connect with us

Metro

LKJ DJIGOAN Edisi Khusus Hari Tani Nasional 2013 Sukses Giat Diskusi Bertema “Kedaulatan Pangan Dalam Pusarakonflik Agraria”

Published

on

Jakarta , Minggu, 24 September 2023 – Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengapresiasi langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi kembali membuka posko pengaduan masyarakat bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.160, RT.6/RW.7, Utan Kayu Sel., Kec. Matraman, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220.

Hadiri acara kumpul bareng dengan Dwi Wijayanto Rio Sambodo, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Lembaga Kebangunan Jakarta Djigoan Edisi Hari Tani Nasional 2023 Sukses mengadakan Diskusi bertema “Kedaulatan pangan dalam pusarakonflik agraria” edisi Khusus Hari Tani Nasional 2023. Minggu (24/9/2023)

Acara ini turut dihadiri kader, sayap partai, simpatisan PDIP, ormas GMNI di lingkungan Utan kayu Selatan serta masyarakat sekitar.

Pada kesempatan ini diisi dengan dialog dan diskusi ringan tentang program-program tani nasional 2023 dan DKI Jakarta dengan mengusung tema “Tanah Untuk Rakyat dan Kedaulatan Pangan dalam Pusara Konflik Agraria Pertanahan” dengan Keynote Speech : Dwi Rio Sambodo, SE., MM., sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI P.

Adapun acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Acara dilanjutkan dengan Laporan dari LKJ oleh Ketua Pelaksana, Bung EL.

Bung EL mengawali pidatonya dengan pekik Merdeka merdeka merdeka sebanyak 3x.

Mengawali pidatonya Bung EL berharap agar mendatang Anggota LKJ DJIGOAN bisa menjadi anggota DPR RI.

Lalu dilanjutkan dengan menyebutkan ketiga nama Narsum dengan Moderator Ramadhan Putra Marhaen sebagai Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia Jkt Timur, Kel.Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman.

Bung EL mengemukakan bahwa Tanggal 25 menjadi momentum diskusi setiap bulannya dikarenakan LKJ lahir tgl. 25/08/2009 dimana LKJ fokus dibidang agraria DKI Jakarta,” kata EL.

Lebih lanjut, EL melanjutkan,
“Karena hari ini hari minggu maka diskusi dimajukan menjadi hari ini tgl.24 September 2023 mengingat padatnya Beliau beliau jika diadakan di hari Senin besok,” sambungnya.

EL menjabarkan bahwa pertanahan adalah hak setiap masyarakat yang memilikinya melalui prosedur yang lengkap serta kelengkapan sertifikat dan surat-surat pertanahannya yang resmi,”Pada momentum ini dibahas baik itu restitusi, regulasi pertanahan, maupun Perpres No.18 baru Pres Jokowi menyebutkan Perpres Agraria dan menjadikan embun penyejuk bagi kita semua untuk perjuangan agraria, perjuangan pertanahan dikalangan masyarakat khususnya DKI Jakarta mudah mudahan terwujud Reforma Agraria yang solid kedepannya,” jelas EL.

Acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Dwi Rio Sambodo.

Rio Sambodo intinya mengemukakan bahwa hak tanah adalah hak rakyat yang dahulu banyak dimafia oleh mafia tanah namun Pemerintah terutama diera pemerintahan Jokowi hendak memangkas dan memberangus mafia mafia tanah yang jelas merugikan rakyat, merampas kemerdekaan rakyat khususnya dengan mengadakan regulasi regulasi di bidang pertanahan.

Diakhir sambutannya Dwi Rio Sambodo memperkenalkan satu persatu narasumber yang hadir dan dimulailah acara diskusi ini.

Warga antusias mengikuti tanya jawab dan diskusi ringan sekitar program tani nasional 2023 dan pertanahan.

Puncaknya, Dwi Rio Sambodo mengatakan, kedepan, masyarakat dapat melaporkan permasalahan tani nasional dan pertanahan di tengah masyarakat melalui posko pengaduan yang telah ada di setiap RT di Matraman dan Utan Kayu Selatan,” pungkas Dwi Rio Sambodo.

Adapun selain Dwi Rio Sambodo, turut dihadiri pula sebagai narasumber yaitu :

*LEMBAGA KEBANGUNAN JAKARTA (LKJ)*
DJIGOAN edisi Khusus
Hari Tani Nasional 2023

*”Tanah Untuk Rakyat dan Kedaulatan Pangan dalam Pusara Konflik Agraria Pertanahan”*

Keynote Speech :
*DWI RIO SAMBODO, SE., MM*
Anggota DPRD DKI Jakarta/Fraksi PDI Perjuangan

Narasumber :
1. *DEDY RACHMADI*
(Litbang & Kajian LKJ).
2. *AMSAR A. DULMANAN, S.Sos., M.Si*
(Wakil Dekan Ilmu Sosial UNUSIA).
3. *OLISIAS GULTOM*
(Sahita Institute/HINTS)
Dengan Moderator : Ramadhan Putra Marhaen.

*YAKINLAH MEMIHAK*
*YAKINLAH BERTINDAK…!*

#TanahUntukRakyat
#HariTaniNasional2023
#SetiaMenempuhJalanRakyat

Continue Reading

Metro

Ketua Umum PB PSUI Prof. Tubagus Bahrudin Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya H. Rachmat Gobel

Published

on

By

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Santri dan Ulama Indonesia (PB PSUI), Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya H. Rachmat Gobel. Menurutnya, kepergian almarhum merupakan duka bagi keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang mengenal dedikasi serta pengabdiannya.
“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama keluarga besar PB Persatuan Santri dan Ulama Indonesia, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya H. Rachmat Gobel. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya,” ujar Prof. Tubagus Bahrudin dalam keterangannya, Jumat.
Ia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan tersebut.
Prof. Tubagus Bahrudin menilai setiap pengabdian yang telah diberikan almarhum selama hidup akan menjadi warisan keteladanan yang patut dikenang. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan almarhum agar memperoleh husnul khatimah.
“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa terbaik untuk almarhum. Semoga segala amal baiknya diterima Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang terus mengalir,” tuturnya.
Ucapan belasungkawa tersebut menjadi bentuk empati dan solidaritas PB Persatuan Santri dan Ulama Indonesia kepada keluarga besar almarhum, seraya berharap seluruh pihak diberikan ketabahan dalam menghadapi kehilangan tersebut.

Continue Reading

Metro

Prof. Sofyan Sitompul: Integritas Moral Jadi Kunci Membangun Ekosistem Keadilan di Indonesia

Published

on

By

JAKARTA –  Mantan Hakim Agung yang juga mewakili Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Sofyan Sitompul, M.H., menegaskan bahwa pembenahan sistem hukum di Indonesia tidak cukup hanya melalui penyempurnaan regulasi. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, terutama integritas moral para penegak hukum, menjadi faktor paling menentukan dalam mewujudkan keadilan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Simposium Nasional bertajuk “Membangun Ekosistem Keadilan: Integrasi Penegakan Hukum, Profesi Advokat, dan Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan oleh PERADI Profesional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan sistem penegakan hukum secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Dalam pemaparannya, Prof. Sofyan mengingatkan kembali pentingnya peran empat pilar Catur Wangsa Penegak Hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Ia menilai, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi sangat bergantung pada integritas dan karakter manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Continue Reading

Metro

Korupsi adalah Pengkhianatan terhadap Amanah: Halaqoh BEM Pesantren Dukung Polri menegakan Hukum yang Adil, Tegas, dan Tanpa Tebang Pilih

Published

on

By

Jakarta – Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia menyatakan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut secara profesional, transparan, independen, dan sesuai hukum setiap dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk apabila terdapat laporan atau dugaan yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Sebagai organisasi mahasiswa pesantren, “kami berpandangan bahwa korupsi bukan hanya merupakan kejahatan terhadap negara, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT, amanah rakyat, dan amanah jabatan,”ungkap Ahmad Syamsul Munir selaku PRESNAS/koordinator pusat Bem Pesantren kepada media, Rabu (9/7/2026) di Jakarta.

Lebih lanjut, Koorpus BEM Pesantren menegaskan, bahwa korupsi merampas hak masyarakat, memperlebar kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, serta mencederai nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah).

Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa’ [4]: 58).

Firman Allah SWT:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak beriman orang yang tidak dapat dipercaya (tidak amanah).” (HR. Ahmad).

PRESNAS/koorpus Bem Pesantren juga mengungkapkan, bahwa nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa amanah dan kejujuran merupakan fondasi kepemimpinan dalam Islam.

“Setiap jabatan adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum negara, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

“Abu Hamid al-Ghazali dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pemimpin adalah penjaga kemaslahatan umat,” sebut Ahmad Syamsul Munir

Dia menegaskan, penyalahgunaan kekuasaan dan harta publik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang merusak tatanan masyarakat.

“Demikian pula Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan,” ucapnya.

Menurut beliau, keadilan merupakan dasar tegaknya negara, sedangkan kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah akan menghancurkan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Polri mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU secara profesional, objektif, transparan, independen, dan tanpa pandang bulu.

2. Mengecam segala bentuk korupsi sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat, pelanggaran hukum negara, dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Mengajak seluruh penyelenggara negara untuk menjadikan kejujuran, amanah, dan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan jabatan.

4. Mengimbau masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum secara objektif serta menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Mendorong seluruh aparat penegak hukum agar bekerja secara adil, profesional, bebas dari intervensi, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

“Kami meyakini bahwa Indonesia yang bersih dari korupsi hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan keadilan sebagaimana diajarkan oleh agama dan dijamin oleh konstitusi,” tegas Ahmad Syamsul Munir.

Dia tambahkan, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga kepercayaan rakyat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Amanah adalah kehormatan seorang pemimpin. Ketika amanah dikhianati, bukan hanya hukum yang dilukai, tetapi juga nilai agama, keadilan, dan harapan rakyat,” pungkas Ahmad Syamsul Munir, menutup. (Suharto)

Continue Reading

Trending