Connect with us

Metro

NCW : Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti

Published

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, pada Rabu (25/10/2023). Tema yang dibahas kali ini adalah Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti.

NCW melihat, pada hari ini kembali dipertontonkan operasi oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Yang dimana Gibran Rakabuming Raka (GRR) merontokkan marwah terduga korupsi pesawat bekas yaitu Jenderal Bintang 3 Prabowo Subianto, dengan mempersilahkanya turun dari panggung dan mengkampanyekan program pribadinya.

NCW menilai, Gibran mempertontonkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman, dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan ribuan relawan dengan menyatakan ‘tenang Pak Prabowo, saya ada di sini.’

Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan “kekuasaan dan nepotisme” karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat melaporkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan suap dan nepotisme terkait pengaturan keputusan MK 90/PUU-XXI/2023 Senin (16/10/23).

Pada konferensi pers sebelumnya, Ketua Umum DPP NCW juga menyampaikan adanya kejanggalan dan keanehan yang mendasar terhadap keputusan MK tersebut.

“Kami di DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” ujar Hanif Ketum DPP NCW.

Kekhawatiran akan ketidaknetralan dari oknum Ketua MK, membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini tidak bisa dipercaya jika terjadi perselisihan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun depan 2024.

“Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” Lanjut Hanif mempertanyakan.

Rakyat dipertontonkan kebobrokan nafsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah untuk putra mahkota agar bisa maju menjadi bacawapres tergelar dengan sempurna meskipun beraroma ‘suap, kolusi dan nepotisme.’

“Pas sebulan yang lalu (25/09/23). Sebelum keputusan kontroversial MK terkait syarat Bacapres dan Bacawapres, Kaesang Pangarep putra ketiga Presiden Jokowi, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kami duga keras ini adalah bentuk ‘gratifikasi’ berupa privilege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi.

Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat, yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” ujar hanif secara tegas menyampaikan pendapatnya.

Menurut Ketum DPP NCW, inkonsistensi hakim MK, pengerdilan dan kriminalisasi pimpinan KPK, pembiaran para menteri-menteri terduga korupsi tetap menjabat, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi saat ini diduga sedang membentuk “Rezim Orde Oligarki” guna melindungi ‘dosa-dosa politik dan ekonomi’ selama 2 (dua) periode kekuasaannya.

Kemana hati nurani dan suara para tokoh-tokoh bangsa, para aktivis dan mahasiswa saat ini? Kebobrokan nafsu syahwat rezim penguasa saat ini dipertontonkan dengan pembiaran KKN dimana-mana, kenapa tidak ada aksi dan perlawanan yang berarti? Masalah bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan berbisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV tanpa ada eksekusi,” geram Hanif lantang menyuarakan.

Seperti yang sampaikan Ketum DPP NCW pada (23/10/23), bahwa oknum Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diduga keras melakukan korupsi impor pesawat bekas yang dulunya pernah ditolak hibahnya tahun 2009 dan diduga juga merugikan negara Rp 6 triliun atas gagalnya program lumbung pangan nasional (LPN) yang merupakan nawacita Jokowi, sangat tidak pantas mencalonkan diri sebagai Capres 2024-2029, apalagi melanjutkan kepemimpinan negara sebesar Indonesia ini.

“Kami khawatir akan banyak dugaan korupsi karena dibolehkannya ‘program coba-coba dan gagal’ diijinkan impor peralatan tempur bekas, penguasaan bisnis oleh oligarki yang berjuang demi pundi-pundi pribadi, maka kita tinggal menunggu kemiskinan akan menjadi-jadi.

Jika ini terjadi, maka peradilan rakyat akan menjadi puncak perlawanan nantinya kepada ‘rezim dinasti oligarki’ ini,” pungkas Hanif.

Sementara itu, Sekjen DPP NCW Yerikho Manurung menilai, Demokrasi di Indonesia saat ini sedang dibungkam atau dikebiri. Menurutnya, rezim Jokowi saat ini adalah rezim yang sangat otoriter.

“Saya bilang rezim Jokowi Ini otoriter, Jokowi ini sangat mempertontonkan kebodohan dan kegagalannya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Yerikho.

“Bahwa kediktatoran rezim otoriter Suharto selama 32 tahun memimpin sudah mempertontonkan bahwa betapa buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Lalu kemudian lahirlah rezim Jokowi, ini membuat citra hukum menjadi buruk, ini sangat melemahkan hukum kita di Indonesia,” imbuhnya.

Yerikho berpesan, agar Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo mengubah pola pikir mereka, dan tidak mempermainkan hukum di Indonesia.

Karena menurut Yerikho, Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi yang bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, melainkan milik semuanya.

Continue Reading

Metro

Muhadi Sebut Gerakan Rakyat Jawa Timur Solid dan Siap Hadapi Tahap Perjuangan Baru

Published

on

By

Jakarta, 17 Januari 2026 — Anggota DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Muhadi, menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat militansi kader serta memperkokoh langkah organisasi menuju tahapan perjuangan yang lebih besar. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan awak media pada hari pertama Rakernas I Gerakan Rakyat 2026 yang berlangsung pada 17–18 Januari 2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (17/1).

Rakernas perdana ini mengusung tema Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia, sebagai penegasan bahwa perjuangan Gerakan Rakyat tidak hanya berorientasi pada politik, tetapi juga pada keadilan lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Muhadi menyampaikan bahwa kehadirannya di Rakernas mewakili jajaran Gerakan Rakyat Kabupaten Sampang, sekaligus membawa mandat dari pimpinan daerah untuk memperkuat konsolidasi dan kesiapan organisasi di Jawa Timur.

Ia menegaskan bahwa kader Gerakan Rakyat di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sampang, memiliki militansi yang tinggi dan soliditas yang kuat terhadap arah perjuangan gerakan.

“Alhamdulillah, kader Gerakan Rakyat di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Sampang, sangat militan. Kami percaya pada arah perjuangan gerakan ini, terutama karena sosok inspirator yang kami yakini, yaitu Pak Anies,” ujar Muhadi.

Menurutnya, struktur Gerakan Rakyat di Jawa Timur telah terbentuk secara menyeluruh di 38 kabupaten dan kota. Proses konsolidasi tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari organisasi kemasyarakatan hingga pembentukan formatur partai sebagai bagian dari persiapan transformasi politik Gerakan Rakyat.

Muhadi menegaskan bahwa Rakernas I menjadi forum strategis untuk menyatukan semangat dan keyakinan seluruh kader, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar bergerak dalam satu arah perjuangan yang sama.

Dalam pesannya, Muhadi mengajak seluruh kader dan simpatisan Gerakan Rakyat, khususnya di Jawa Timur, untuk terus menjaga semangat persatuan, kebersamaan, dan militansi dalam membesarkan organisasi.

“Saya berpesan kepada seluruh rekan-rekan, saudara-saudara seiman dan seperjuangan, agar betul-betul membesarkan dan mengembangkan Gerakan Rakyat, baik sebagai organisasi maupun sebagai partai politik ke depan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa semangat kader Gerakan Rakyat di Jawa Timur bukan hanya seratus persen, tetapi bahkan lebih, karena dilandasi keyakinan dan komitmen untuk memperjuangkan perubahan yang lebih baik bagi bangsa.

Muhadi juga menyinggung capaian politik di Jawa Timur pada Pemilihan Presiden 2024, di mana wilayah tersebut, termasuk Kabupaten Sampang, mencatatkan perolehan suara yang unggul.

“Alhamdulillah, pada Pilpres 2024 kemarin, Jawa Timur menunjukkan hasil yang sangat baik, dan Kabupaten Sampang menjadi salah satu daerah dengan perolehan suara unggul,” ungkapnya.

Capaian tersebut, menurut Muhadi, menjadi modal penting bagi Gerakan Rakyat untuk melangkah lebih jauh dalam memperkuat basis dukungan dan membangun kekuatan politik yang solid dan berakar di masyarakat.

Rakernas I Gerakan Rakyat 2026 diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis terkait arah organisasi, penguatan struktur daerah, serta langkah konkret transformasi Gerakan Rakyat menuju partai politik yang sah dan siap berkompetisi dalam kontestasi demokrasi nasional.

Dengan militansi kader dan soliditas organisasi, Muhadi optimistis Gerakan Rakyat, khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Sampang, mampu menjadi kekuatan perubahan yang konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat, keadilan ekologis, dan masa depan Indonesia yang lebih baik.,

Continue Reading

Metro

Deden Rumaji: Rakernas I Titik Awal Perjalanan Politik Gerakan Rakyat

Published

on

By

Jakarta, 17 Januari 2026 — Ketua DPW Gerakan Rakyat Jawa Barat, Deden Rumaji, menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat Tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi perjalanan organisasi menuju tahapan perjuangan yang lebih strategis. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan awak media pada hari pertama Rakernas I Gerakan Rakyat 2026 yang digelar pada 17–18 Januari 2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (17/1).

Rakernas perdana ini mengusung tema Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia, sebagai penegasan komitmen Gerakan Rakyat dalam memperjuangkan keadilan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Deden Rumaji menyampaikan bahwa kehadiran DPW Gerakan Rakyat Jawa Barat dalam Rakernas I merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional Gerakan Rakyat. Ia menyebut, seluruh jajaran dari berbagai wilayah di Indonesia hadir ke Jakarta dengan membawa harapan, cita-cita, serta keinginan yang sama, yakni menjadikan Rakernas sebagai momentum penting untuk memberi dan mendapatkan gagasan strategis bagi masa depan gerakan.

Menurut Deden, selama kurang lebih satu tahun terakhir, Gerakan Rakyat masih berbentuk perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Dalam periode tersebut, fokus utama gerakan adalah membangun infrastruktur organisasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga kecamatan.

“Alhamdulillah, untuk Jawa Barat pembangunan infrastruktur organisasi sudah tuntas seratus persen. Struktur dari DPW, DPD, hingga tingkat kecamatan telah terbentuk dan berjalan,” ujar Deden.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur organisasi tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi awal untuk melanjutkan perjuangan Gerakan Rakyat ke tahap berikutnya yang lebih besar dan strategis.

Rakernas I, lanjut Deden, menjadi ruang pertemuan penting antara kekuatan daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat, sekaligus forum untuk bertemu tokoh inspirasi nasional yang selama ini menjadi simbol harapan perubahan bagi rakyat, yakni Anies Baswedan.

Deden menilai, pertemuan ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat dalam menentukan arah perjuangan selanjutnya. Salah satu agenda utama yang dinilai sangat krusial adalah pembahasan dan pengambilan keputusan terkait transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik.

“Hari ini kami sampaikan bahwa sudah saatnya Gerakan Rakyat melangkah lebih jauh. Cita-cita kami adalah pada tahun 2029 Gerakan Rakyat sudah sah menjadi partai politik dan menjadi peserta pemilu,” tegasnya.

Ia menambahkan, esensi utama Rakernas I Gerakan Rakyat 2026 adalah bagaimana merumuskan langkah konkret dan konstitusional agar Gerakan Rakyat dapat beralih status menjadi partai politik, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Deden, sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gerakan Rakyat harus terlebih dahulu memastikan status hukum sebagai partai politik yang sah. Oleh karena itu, Rakernas menjadi momentum yang tepat untuk menyatukan pandangan seluruh daerah agar keputusan strategis tersebut dapat diambil secara kolektif.

“Harapan kami dari Jawa Barat, Rakernas ini bisa memutuskan secara tegas bahwa Gerakan Rakyat berubah menjadi partai politik. Ini bukan sekadar ambisi, tetapi bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menghadirkan perubahan,” ungkapnya.

Deden menekankan bahwa tujuan Gerakan Rakyat bukan semata-mata memenangkan figur atau kepentingan sesaat, melainkan membawa misi perubahan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia agar menjadi lebih baik dari kondisi saat ini.

Ia menegaskan bahwa meskipun saat ini Gerakan Rakyat masih berstatus organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, Rakernas I menjadi titik awal transformasi menuju partai politik yang siap berkompetisi dalam pemilihan umum mendatang.

Rakernas I Gerakan Rakyat 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda utama konsolidasi nasional, evaluasi pembangunan struktur organisasi, perumusan program kerja strategis, serta penentuan arah politik Gerakan Rakyat dalam memperjuangkan keadilan ekologis, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kesiapan struktur dan soliditas kader di Jawa Barat, Deden Rumaji optimistis Gerakan Rakyat mampu melangkah ke fase baru sebagai kekuatan politik yang sah, konstitusional, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta masa depan Indonesia yang lebih baik.

Continue Reading

Metro

Cecep Muhammad Yasin Ketua Dewan Penasehat DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur Hadiri Rakernas I Tahun 2026

Published

on

By

Jakarta — Ketua Dewan Penasehat DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur, Cecep Muhammad Yasin, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 Gerakan Rakyat yang digelar di Hotel Aryaduta Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Rakernas perdana ini mengusung tema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”, sebagai penegasan komitmen organisasi terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

Rakernas I 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional Ormas Gerakan Rakyat, organisasi masyarakat yang lahir dari para relawan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Di bawah kepemimpinan Sahrin Hamid, Gerakan Rakyat bertujuan memperkuat basis dukungan, mewadahi aspirasi rakyat, serta melanjutkan gagasan perubahan. Ke depan, organisasi ini juga membuka peluang untuk bertransformasi menjadi partai politik dalam menghadapi Pilpres 2029.

Dalam kesempatan tersebut, Cecep Muhammad Yasin menyampaikan laporan perkembangan organisasi dari Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa struktur Gerakan Rakyat di tingkat daerah di Jawa Timur telah terbentuk secara menyeluruh.

“Alhamdulillah, seluruh DPD Gerakan Rakyat se-Jawa Timur sudah 100 persen terbentuk. Untuk struktur di tingkat kecamatan juga sudah mencapai sekitar 80 persen,” ujar Cecep.

Cecep juga menyoroti dinamika strategis organisasi terkait arah Gerakan Rakyat ke depan, apakah tetap sebagai organisasi kemasyarakatan atau bertransformasi menjadi partai politik. Menurutnya, kedua opsi tersebut sama-sama memiliki nilai strategis.

“Ada dua isu utama, tetap menjadi ormas atau menjadi partai politik. Keduanya secara politik sama-sama baik. Namun kami di daerah meyakini bahwa keputusan terbaik berada di tangan Mas Anies Baswedan dan Ketua Umum Sahrin Hamid,” jelasnya.

Meski demikian, Cecep menyampaikan aspirasi dari Jawa Timur yang mengharapkan adanya kejelasan arah organisasi, terutama terkait kemungkinan transformasi menjadi partai politik.

“Harapan dari Jawa Timur, Gerakan Rakyat bisa menjadi partai politik karena daya serap dan ruang perjuangannya lebih besar dibandingkan ormas,” katanya.

Selain itu, Cecep juga menekankan pentingnya pembenahan sistem demokrasi nasional. Ia mendorong penerapan e-voting sebagai upaya menciptakan pemilu yang lebih transparan, jujur, dan adil.

“Kami berharap Gerakan Rakyat dapat mendesak pemerintah untuk benar-benar mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, salah satunya melalui penerapan e-voting secara terbuka agar rakyat mengetahui perolehan suara yang sesungguhnya,” tegas Cecep.

Rakernas I 2026 Gerakan Rakyat diharapkan menjadi tonggak penting dalam merumuskan langkah strategis organisasi, baik dalam memperjuangkan keadilan ekologis maupun dalam memperkuat demokrasi yang berintegritas di Indonesia.

Continue Reading

Trending