Connect with us

Metro

NCW : Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti

Published

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, pada Rabu (25/10/2023). Tema yang dibahas kali ini adalah Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti.

NCW melihat, pada hari ini kembali dipertontonkan operasi oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Yang dimana Gibran Rakabuming Raka (GRR) merontokkan marwah terduga korupsi pesawat bekas yaitu Jenderal Bintang 3 Prabowo Subianto, dengan mempersilahkanya turun dari panggung dan mengkampanyekan program pribadinya.

NCW menilai, Gibran mempertontonkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman, dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan ribuan relawan dengan menyatakan ‘tenang Pak Prabowo, saya ada di sini.’

Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan “kekuasaan dan nepotisme” karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat melaporkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan suap dan nepotisme terkait pengaturan keputusan MK 90/PUU-XXI/2023 Senin (16/10/23).

Pada konferensi pers sebelumnya, Ketua Umum DPP NCW juga menyampaikan adanya kejanggalan dan keanehan yang mendasar terhadap keputusan MK tersebut.

“Kami di DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” ujar Hanif Ketum DPP NCW.

Kekhawatiran akan ketidaknetralan dari oknum Ketua MK, membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini tidak bisa dipercaya jika terjadi perselisihan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun depan 2024.

“Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” Lanjut Hanif mempertanyakan.

Rakyat dipertontonkan kebobrokan nafsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah untuk putra mahkota agar bisa maju menjadi bacawapres tergelar dengan sempurna meskipun beraroma ‘suap, kolusi dan nepotisme.’

“Pas sebulan yang lalu (25/09/23). Sebelum keputusan kontroversial MK terkait syarat Bacapres dan Bacawapres, Kaesang Pangarep putra ketiga Presiden Jokowi, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kami duga keras ini adalah bentuk ‘gratifikasi’ berupa privilege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi.

Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat, yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” ujar hanif secara tegas menyampaikan pendapatnya.

Menurut Ketum DPP NCW, inkonsistensi hakim MK, pengerdilan dan kriminalisasi pimpinan KPK, pembiaran para menteri-menteri terduga korupsi tetap menjabat, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi saat ini diduga sedang membentuk “Rezim Orde Oligarki” guna melindungi ‘dosa-dosa politik dan ekonomi’ selama 2 (dua) periode kekuasaannya.

Kemana hati nurani dan suara para tokoh-tokoh bangsa, para aktivis dan mahasiswa saat ini? Kebobrokan nafsu syahwat rezim penguasa saat ini dipertontonkan dengan pembiaran KKN dimana-mana, kenapa tidak ada aksi dan perlawanan yang berarti? Masalah bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan berbisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV tanpa ada eksekusi,” geram Hanif lantang menyuarakan.

Seperti yang sampaikan Ketum DPP NCW pada (23/10/23), bahwa oknum Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diduga keras melakukan korupsi impor pesawat bekas yang dulunya pernah ditolak hibahnya tahun 2009 dan diduga juga merugikan negara Rp 6 triliun atas gagalnya program lumbung pangan nasional (LPN) yang merupakan nawacita Jokowi, sangat tidak pantas mencalonkan diri sebagai Capres 2024-2029, apalagi melanjutkan kepemimpinan negara sebesar Indonesia ini.

“Kami khawatir akan banyak dugaan korupsi karena dibolehkannya ‘program coba-coba dan gagal’ diijinkan impor peralatan tempur bekas, penguasaan bisnis oleh oligarki yang berjuang demi pundi-pundi pribadi, maka kita tinggal menunggu kemiskinan akan menjadi-jadi.

Jika ini terjadi, maka peradilan rakyat akan menjadi puncak perlawanan nantinya kepada ‘rezim dinasti oligarki’ ini,” pungkas Hanif.

Sementara itu, Sekjen DPP NCW Yerikho Manurung menilai, Demokrasi di Indonesia saat ini sedang dibungkam atau dikebiri. Menurutnya, rezim Jokowi saat ini adalah rezim yang sangat otoriter.

“Saya bilang rezim Jokowi Ini otoriter, Jokowi ini sangat mempertontonkan kebodohan dan kegagalannya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Yerikho.

“Bahwa kediktatoran rezim otoriter Suharto selama 32 tahun memimpin sudah mempertontonkan bahwa betapa buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Lalu kemudian lahirlah rezim Jokowi, ini membuat citra hukum menjadi buruk, ini sangat melemahkan hukum kita di Indonesia,” imbuhnya.

Yerikho berpesan, agar Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo mengubah pola pikir mereka, dan tidak mempermainkan hukum di Indonesia.

Karena menurut Yerikho, Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi yang bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, melainkan milik semuanya.

Continue Reading

Metro

DPN PERMAHI 2026–2028 Resmi Dilantik, Azhar Sidiq Tegaskan PERMAHI Harus Hadir di Kancah Global

Published

on

By

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) masa bakti 2026–2028 resmi dilantik dalam prosesi yang berlangsung di Graha Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat arah gerak organisasi sekaligus menegaskan komitmen kader hukum untuk menjawab tantangan nasional maupun global di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks.

Ketua Umum DPN PERMAHI periode 2026–2028, Azhar Sidiq S, dalam sambutannya menegaskan bahwa PERMAHI ke depan tidak hanya berfokus pada isu-isu nasional, tetapi juga harus mampu tampil sebagai organisasi mahasiswa hukum yang memiliki perspektif global.

Menurutnya, dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari krisis ekonomi global, dinamika geopolitik internasional, hingga persoalan keamanan negara yang membutuhkan kontribusi pemikiran hukum dari generasi muda.

“PERMAHI bukan hanya berada di Indonesia, tetapi harus hadir dalam kancah dunia. Saat ini kita menghadapi tantangan global, mulai dari krisis ekonomi hingga persoalan keamanan negara. Sebagai kader hukum, kita harus berperan aktif memberikan pandangan-pandangan hukum bagi Indonesia,” ujarnya.

Azhar juga menyoroti keberagaman kader PERMAHI yang hadir dari berbagai wilayah Indonesia. Ia menyebut kehadiran kader dari Aceh, Yogyakarta, Kendari, Ambon, Bau-Bau, hingga berbagai daerah lainnya menjadi bukti bahwa PERMAHI merupakan representasi mahasiswa hukum yang memiliki jangkauan nasional dan keberagaman latar belakang.

Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun perspektif hukum yang inklusif serta mampu memahami persoalan masyarakat dari berbagai sudut pandang daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Azhar menegaskan bahwa DPN PERMAHI siap mengawal berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai mahasiswa hukum tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan bangsa, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik dan keadilan sosial.

Bahkan, ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam perjuangan demokrasi apabila aspirasi rakyat tidak mendapatkan ruang.

“Jika aspirasi tidak didengar, jika suara rakyat tidak disampaikan, maka turun ke jalan menjadi pilihan perjuangan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan, Lukman Papalia, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial organisasi, melainkan penegasan terhadap komitmen ideologi dan keberlanjutan perjuangan intelektual kader PERMAHI.

Menurut Lukman, pergantian kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa hukum bukan hanya rotasi figur, tetapi juga manifestasi dari kesinambungan gagasan serta proses kaderisasi yang terus berjalan.

“Pelantikan hari ini merupakan langkah awal DPN dalam memformulasikan arah gerak organisasi yang responsif, progresif, serta berlandaskan nilai rule of law dan keadilan sosial,” kata Lukman.

Dalam laporannya, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga kegiatan pelantikan dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Meski demikian, Lukman mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan serta peserta yang hadir.

Menutup sambutannya, Lukman menekankan pentingnya integritas dalam dunia hukum serta peran para yuris dalam menjaga keadilan bagi masyarakat.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Keselamatan rakyat dicapai ketika keadilan ditegakkan oleh para yuris yang memiliki integritas ilmiah dan moralitas yang kokoh,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Prof. Anter Venus: Kampus Harus Jadi Ruang Diskusi Isu Global dan Keamanan Maritim

Published

on

By

Jakarta – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Blokade Selat Hormuz: Krisis Global, Keamanan Maritim, dan Pelajaran Strategis untuk Indonesia” di Auditorium UPNVJ, Selasa (19/05/2026). Kegiatan ini mengangkat isu geopolitik internasional yang dinilai memiliki dampak luas terhadap keamanan global, ekonomi dunia, hingga kepentingan strategis Indonesia.

Seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional FISIP UPNVJ tersebut menghadirkan pembicara berkompeten di bidang maritim dan geopolitik, termasuk tokoh nasional yang memiliki pengalaman panjang dalam isu pertahanan dan keamanan laut.

Dalam keterangannya kepada media, Rektor FISIP UPNVJ Prof. Dr. Anter Venus, M.A., Comm., menjelaskan bahwa tema seminar dipilih langsung oleh pihak fakultas dan Program Studi Hubungan Internasional sebagai bagian dari kajian akademik terhadap isu internasional yang sedang berkembang.

“Ini kegiatan yang diselenggarakan oleh FISIP melalui Program Studi Hubungan Internasional. Mereka yang menentukan tema karena isu ini memang masih sangat relevan dan hangat untuk dibahas secara akademik,” ujarnya.

Menurutnya, isu blokade Selat Hormuz memiliki posisi yang sangat penting dalam geopolitik dunia karena menjadi jalur strategis perdagangan internasional, terutama distribusi energi global.

Ia menilai, dampak dari gangguan di kawasan tersebut tidak hanya menyentuh aspek keamanan maritim, namun juga berpengaruh terhadap rantai pasok dunia, krisis energi, hingga stabilitas ekonomi global.

“Blokade Selat Hormuz berada di jantung geopolitik dunia. Dampaknya luas, mulai dari keamanan maritim, rantai pasok, hingga persoalan energi yang berimplikasi terhadap berbagai negara,” katanya.

Prof. Anter juga menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab akademik untuk menghadirkan ruang diskusi terhadap berbagai isu global yang berkembang.

Menurutnya, mahasiswa perlu terus didorong untuk mengeksplorasi dinamika konflik internasional dan dampaknya terhadap Indonesia.

“Kampus memang tempat mahasiswa mencari, mengeksplorasi, dan mendiskusikan berbagai persoalan global. Ini menjadi bagian dari proses akademik agar mahasiswa memiliki perspektif yang lebih luas,” tuturnya.

Ia menambahkan, kehadiran para pembicara dengan kapasitas dan pengalaman tinggi di bidang maritim menjadi nilai penting dalam seminar tersebut, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta.

Seminar nasional ini menjadi forum akademik untuk memperdalam pemahaman terkait dinamika krisis global serta menyerap pelajaran strategis bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di masa mendatang.

Continue Reading

Metro

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko Bertemu Presiden ke-6 RI SBY, Bahas Kepemimpinan dan Pengabdian untuk Masyarakat

Published

on

By

KULON PROGO – karyapost.com, Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai pertemuan antara Wakil Bupati Kulon Progo, H. Ambar Purwoko, S.E., dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY. Senin 18 Mei 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai namun sarat makna, menjadi momentum berharga untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan wejangan mengenai kepemimpinan serta pengabdian kepada masyarakat.

H. Ambar Purwoko menyampaikan rasa syukur dan kehormatannya dapat berdiskusi langsung dengan sosok negarawan yang telah memimpin Indonesia selama dua periode tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan itu memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana seorang pemimpin harus mampu bekerja dengan tenang, bijaksana, dan tetap dekat dengan rakyat.

Menurut Ambar Purwoko, SBY membagikan pengalaman panjangnya dalam membangun kepemimpinan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya berbicara mengenai kebijakan pemerintahan, namun juga tentang pentingnya menjaga ketulusan dalam melayani rakyat serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Beliau memberikan banyak inspirasi mengenai bagaimana menghadirkan kepemimpinan yang berdampak, bekerja dengan tenang, dekat dengan masyarakat, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ungkap Ambar Purwoko.

Pertemuan tersebut menjadi refleksi penting bagi generasi pemimpin daerah saat ini, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin dinamis. Sosok SBY dinilai tetap menjadi figur panutan yang memiliki pengalaman luas dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Bagi Ambar Purwoko, wejangan yang diterimanya bukan sekadar percakapan biasa, melainkan bekal moral dan motivasi untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat Kulon Progo.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang amanah dan tanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Ambar Purwoko juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada SBY atas nasihat serta inspirasi yang diberikan.

Ia mendoakan agar Presiden ke-6 RI tersebut senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap aktivitasnya.

“Maturnuwun atas wejangan dan inspirasinya Bapak. Semoga Bapak SBY senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan,” tuturnya penuh hormat.

Pertemuan ini sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi lintas generasi kepemimpinan dalam membangun daerah dan bangsa. Pengalaman para pemimpin terdahulu menjadi sumber pembelajaran yang sangat berarti bagi para kepala daerah maupun pejabat publik dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat pun berharap semangat pengabdian, ketenangan dalam memimpin, serta kedekatan dengan rakyat sebagaimana pesan yang disampaikan SBY dapat terus menjadi nilai utama dalam pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Dengan kolaborasi, keteladanan, dan semangat melayani, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat diyakini akan semakin terwujud secara nyata.

Jurnalis Firmanda Dedi Wibowo

Continue Reading

Trending