Connect with us

Metro

NCW : Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti

Published

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, pada Rabu (25/10/2023). Tema yang dibahas kali ini adalah Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti.

NCW melihat, pada hari ini kembali dipertontonkan operasi oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Yang dimana Gibran Rakabuming Raka (GRR) merontokkan marwah terduga korupsi pesawat bekas yaitu Jenderal Bintang 3 Prabowo Subianto, dengan mempersilahkanya turun dari panggung dan mengkampanyekan program pribadinya.

NCW menilai, Gibran mempertontonkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman, dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan ribuan relawan dengan menyatakan ‘tenang Pak Prabowo, saya ada di sini.’

Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan “kekuasaan dan nepotisme” karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat melaporkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan suap dan nepotisme terkait pengaturan keputusan MK 90/PUU-XXI/2023 Senin (16/10/23).

Pada konferensi pers sebelumnya, Ketua Umum DPP NCW juga menyampaikan adanya kejanggalan dan keanehan yang mendasar terhadap keputusan MK tersebut.

“Kami di DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” ujar Hanif Ketum DPP NCW.

Kekhawatiran akan ketidaknetralan dari oknum Ketua MK, membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini tidak bisa dipercaya jika terjadi perselisihan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun depan 2024.

“Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” Lanjut Hanif mempertanyakan.

Rakyat dipertontonkan kebobrokan nafsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah untuk putra mahkota agar bisa maju menjadi bacawapres tergelar dengan sempurna meskipun beraroma ‘suap, kolusi dan nepotisme.’

“Pas sebulan yang lalu (25/09/23). Sebelum keputusan kontroversial MK terkait syarat Bacapres dan Bacawapres, Kaesang Pangarep putra ketiga Presiden Jokowi, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kami duga keras ini adalah bentuk ‘gratifikasi’ berupa privilege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi.

Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat, yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” ujar hanif secara tegas menyampaikan pendapatnya.

Menurut Ketum DPP NCW, inkonsistensi hakim MK, pengerdilan dan kriminalisasi pimpinan KPK, pembiaran para menteri-menteri terduga korupsi tetap menjabat, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi saat ini diduga sedang membentuk “Rezim Orde Oligarki” guna melindungi ‘dosa-dosa politik dan ekonomi’ selama 2 (dua) periode kekuasaannya.

Kemana hati nurani dan suara para tokoh-tokoh bangsa, para aktivis dan mahasiswa saat ini? Kebobrokan nafsu syahwat rezim penguasa saat ini dipertontonkan dengan pembiaran KKN dimana-mana, kenapa tidak ada aksi dan perlawanan yang berarti? Masalah bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan berbisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV tanpa ada eksekusi,” geram Hanif lantang menyuarakan.

Seperti yang sampaikan Ketum DPP NCW pada (23/10/23), bahwa oknum Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diduga keras melakukan korupsi impor pesawat bekas yang dulunya pernah ditolak hibahnya tahun 2009 dan diduga juga merugikan negara Rp 6 triliun atas gagalnya program lumbung pangan nasional (LPN) yang merupakan nawacita Jokowi, sangat tidak pantas mencalonkan diri sebagai Capres 2024-2029, apalagi melanjutkan kepemimpinan negara sebesar Indonesia ini.

“Kami khawatir akan banyak dugaan korupsi karena dibolehkannya ‘program coba-coba dan gagal’ diijinkan impor peralatan tempur bekas, penguasaan bisnis oleh oligarki yang berjuang demi pundi-pundi pribadi, maka kita tinggal menunggu kemiskinan akan menjadi-jadi.

Jika ini terjadi, maka peradilan rakyat akan menjadi puncak perlawanan nantinya kepada ‘rezim dinasti oligarki’ ini,” pungkas Hanif.

Sementara itu, Sekjen DPP NCW Yerikho Manurung menilai, Demokrasi di Indonesia saat ini sedang dibungkam atau dikebiri. Menurutnya, rezim Jokowi saat ini adalah rezim yang sangat otoriter.

“Saya bilang rezim Jokowi Ini otoriter, Jokowi ini sangat mempertontonkan kebodohan dan kegagalannya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Yerikho.

“Bahwa kediktatoran rezim otoriter Suharto selama 32 tahun memimpin sudah mempertontonkan bahwa betapa buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Lalu kemudian lahirlah rezim Jokowi, ini membuat citra hukum menjadi buruk, ini sangat melemahkan hukum kita di Indonesia,” imbuhnya.

Yerikho berpesan, agar Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo mengubah pola pikir mereka, dan tidak mempermainkan hukum di Indonesia.

Karena menurut Yerikho, Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi yang bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, melainkan milik semuanya.

Continue Reading

Metro

PENGAJIAN AHAD PAGI PCM SENTOLO DIIRINGI PAMITAN HAJI TAHUN 2026 DI SMK MUHAMMADIYAH SENTOLO

Published

on

By

Kulon Progo, 19 April 2026 – KaryaPost.com
Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sentolo kembali menggelar pengajian rutin Ahad pagi yang berlangsung khidmat dan penuh makna di SMK Muhammadiyah Sentolo, Minggu (19/4/2026). Kegiatan ini semakin istimewa karena dirangkai dengan acara pelepasan dan pamitan jamaah haji asal Sentolo yang tergabung dalam bimbingan Aisyiyah.

Sebanyak 15 calon jamaah haji dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus doa bersama, agar para tamu Allah SWT diberikan kelancaran, kesehatan, serta kemudahan dalam menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji.

Ketua PCM Sentolo, Drs. H. Kasdiyono, dalam sambutannya menyampaikan harapan mendalam agar seluruh jamaah diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, baik yang wajib maupun sunnah. Ia juga berharap sepulang dari Tanah Suci, para jamaah menjadi haji yang mabrur dan mampu menjadi pelopor dalam syiar Islam di tengah masyarakat.

“Semoga para jamaah senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, serta kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur, dan menjadi pejuang dalam menyiarkan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

Perwakilan jamaah, Bapak Sudiman, S.Pd., menyampaikan rasa haru sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat atas segala kekhilafan. Ia juga memohon doa restu agar seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna.

“Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar dapat menunaikan rukun, wajib, dan sunnah haji dengan baik serta kembali dalam keadaan selamat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, pihak SMK Muhammadiyah Sentolo memanfaatkan momen ini untuk mensosialisasikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Sekolah tersebut membuka dua program keahlian, yaitu Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Komputer Jaringan.

Ibu Khomsatun, S.P., M.Si., menyampaikan harapan agar masyarakat dapat memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan sekolah. Ia berharap SMK Muhammadiyah Sentolo semakin dipercaya sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi unggul dan berakhlak mulia.

“Kami memohon dukungan dari masyarakat agar SPMB tahun ini sukses, sekolah semakin maju, dan mampu mendidik generasi yang berilmu serta berakhlak,” ujarnya.

Sementara itu, Ustadz H. Alif Mulyono, S.Pd.I., M.Si., dalam tausiyahnya menekankan pentingnya sinergi umat dalam memajukan pendidikan, khususnya sekolah Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa pendidikan agama harus menjadi pondasi utama, yang kemudian diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan zaman.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memajukan lembaga pendidikan. Di SMK, pendidikan agama harus menjadi prioritas utama, kemudian diikuti dengan pendidikan duniawi sebagai bekal masa depan,” pesannya.

Kegiatan pengajian ini tidak hanya menjadi sarana menambah ilmu, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun pendidikan dan kehidupan beragama yang lebih baik di tengah masyarakat.

Jurnalis: Riyanto, S.H.

Continue Reading

Metro

Penguatan PATBM Wirogunan, Yogyakarta: Dari Kepedulian Warga Menuju Gerakan Terpadu Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)

Published

on

By

Yogyakarta, 18/4/2026-Karyapost.com. Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (PPHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta menggelar Pendampingan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan ini tidak sekadar forum diskusi, tetapi menjadi ruang pertemuan hati, antara pengurus PATBM, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lintas agama, yang memiliki satu tujuan, memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih.

Kepala Bidang PPHA, Edy Wijayanti, menyampaikan bahwa dinamika program dari Kementerian PPPA menuntut adanya penyesuaian di tingkat daerah. Ke depan, PATBM akan bertransformasi menjadi bagian dari konsep yang lebih luas, yakni Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Dalam model ini, berbagai program seperti Kampung Ramah Anak (KRA), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), PATBM, dan gerakan pencegahan kekerasan akan disatukan dalam satu wadah kolaboratif.

“KRPPA merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yang diimplementasikan di daerah. Sehingga lebih sederhana, lebih kuat, dan dampaknya benar-benar dirasakan,” ujarnya.

Lurah Wirogunan, Siti Mahmudah Setyaningsih, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menegaskan komitmen kelurahan untuk mendukung transformasi kelembagaan ini, sembari berharap adanya pendampingan berkelanjutan dari dinas agar implementasinya berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Harapannya, langkah ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Narasumber dalam kegiatan tersebut, Abdul Razaq, penerima KPAID Award 2024 kategori Tokoh Pemerhati Anak, mengingatkan bahwa kekuatan utama perlindungan anak sejatinya ada di masyarakat itu sendiri. Ia menggambarkan PATBM sebagai gerakan yang lahir dari kepedulian, tumbuh menjadi aksi, dan bergerak melalui kolaborasi.

“Tidak ada perlindungan anak tanpa kolaborasi. Semua harus terlibat, tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.

Ia menekankan, perlindungan anak tidak mungkin berjalan tanpa kolaborasi. Masyarakat, pemerintah, tokoh agama, hingga dunia usaha harus saling terhubung. Namun tantangan tetap ada, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga budaya diam terhadap kasus kekerasan dalam keluarga.

Karena itu, pendekatan kolaboratif melalui KRPPA diharapkan menjadi jawaban, dengan menyatukan peran masyarakat, pemerintah, hingga lembaga sosial dalam satu gerak langkah.

Diskusi yang berlangsung dinamis menunjukkan besarnya harapan warga terhadap perubahan ini. Berbagai masukan muncul, mulai dari pentingnya pendampingan hingga kebutuhan format kelembagaan yang sederhana namun kuat.

Di penghujung acara, forum sepakat mendorong pembentukan KRPPA sebagai wadah bersama. Dalam musyawarah tersebut, Abdul Razaq dipercaya menjadi ketua, menandai langkah awal transformasi kelembagaan di Wirogunan.

Wirogunan kini bersiap melangkah lebih jauh, diharapkan perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama yang hidup dan menguat dari warga, oleh warga, dan untuk masa depan generasi. (ar)

Jurnalis: Abdul Razaq

Continue Reading

Metro

Gema Shadana Bersama Pemprov DKI Jakarta Gelar Malam Renungan Suci Untuk Kedamaian Dunia

Published

on

By

Jakarta – Gema Shadana bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Malam Renungan Suci bertema “Untuk Kedamaian Dunia” sebagai wujud kepedulian terhadap pentingnya menjaga harmoni, persatuan, dan perdamaian di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, pemuka agama, unsur pemerintah, pemuda, serta komunitas lintas agama yang bersama-sama memanjatkan doa dan refleksi demi terciptanya dunia yang damai, adil, dan sejahtera.Sabtu (18/4/2026)

Dalam sambutannya, perwakilan Gema Shadana menyampaikan bahwa malam renungan suci ini bukan sekadar seremoni spiritual, tetapi juga panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menanamkan nilai toleransi, persaudaraan, dan kemanusiaan universal.

“Perdamaian dunia harus dimulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga, masyarakat, hingga bangsa. Ketika kita mampu menjaga kerukunan di negeri sendiri, maka kita turut memberi kontribusi bagi perdamaian global,” ujarnya.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang memperkuat persatuan dan kerukunan antarumat beragama.

Menurutnya, Jakarta sebagai miniatur Indonesia harus menjadi contoh nyata dalam merawat keberagaman dan menjaga stabilitas sosial.

Acara diisi dengan doa lintas agama, pembacaan refleksi kebangsaan, penyalaan lilin perdamaian, serta penampilan seni budaya yang menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman.

Momentum ini menjadi pengingat bahwa perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemimpin dunia, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh umat manusia.

Melalui Malam Renungan Suci ini, Gema Shadana dan Pemprov DKI Jakarta berharap semangat kedamaian dapat terus tumbuh dan menjadi energi positif dalam membangun Indonesia yang harmonis serta dunia yang lebih damai.

Continue Reading

Trending