Connect with us

Metro

NCW : Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti

Published

on

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menggelar konfrensi pers di Kantor DPP NCW yang berada di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, pada Rabu (25/10/2023). Tema yang dibahas kali ini adalah Oligarki Bungkam Demokrasi, Kuasa Relasi dan Gratifikasi Langgengkan Politik Dinasti.

NCW melihat, pada hari ini kembali dipertontonkan operasi oligarki di dunia perpolitikan Indonesia. Yang dimana Gibran Rakabuming Raka (GRR) merontokkan marwah terduga korupsi pesawat bekas yaitu Jenderal Bintang 3 Prabowo Subianto, dengan mempersilahkanya turun dari panggung dan mengkampanyekan program pribadinya.

NCW menilai, Gibran mempertontonkan betapa kecilnya nilai perjuangan, pengalaman, dan jabatan para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan ribuan relawan dengan menyatakan ‘tenang Pak Prabowo, saya ada di sini.’

Segitu hebatnya politik dinasti sehingga cukup dengan seorang Gibran, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan “kekuasaan dan nepotisme” karena ada hubungan kuasa relasi dengan Presiden Jokowi.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat melaporkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan suap dan nepotisme terkait pengaturan keputusan MK 90/PUU-XXI/2023 Senin (16/10/23).

Pada konferensi pers sebelumnya, Ketua Umum DPP NCW juga menyampaikan adanya kejanggalan dan keanehan yang mendasar terhadap keputusan MK tersebut.

“Kami di DPP NCW melihat MK makin ugal-ugalan, keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif),” ujar Hanif Ketum DPP NCW.

Kekhawatiran akan ketidaknetralan dari oknum Ketua MK, membuat publik meragukan lembaga penegakan hukum konstitusi ini tidak bisa dipercaya jika terjadi perselisihan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun depan 2024.

“Jika lembaga sebesar MK bisa dikooptasi dan dikonsolidasikan oleh oknum penguasa, kemana lagi rakyat akan mengadu jika hak konstitusi mereka diganggu oleh undang-undang dan peraturan yang dibuat penguasa?” Lanjut Hanif mempertanyakan.

Rakyat dipertontonkan kebobrokan nafsu syahwat oligarki di lingkungan Istana Negara atas dugaan pengaturan keputusan di Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah untuk putra mahkota agar bisa maju menjadi bacawapres tergelar dengan sempurna meskipun beraroma ‘suap, kolusi dan nepotisme.’

“Pas sebulan yang lalu (25/09/23). Sebelum keputusan kontroversial MK terkait syarat Bacapres dan Bacawapres, Kaesang Pangarep putra ketiga Presiden Jokowi, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kami duga keras ini adalah bentuk ‘gratifikasi’ berupa privilege (kemudahan) karena ada kuasa relasi sebagai anak Presiden Jokowi.

Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat, yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” ujar hanif secara tegas menyampaikan pendapatnya.

Menurut Ketum DPP NCW, inkonsistensi hakim MK, pengerdilan dan kriminalisasi pimpinan KPK, pembiaran para menteri-menteri terduga korupsi tetap menjabat, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi saat ini diduga sedang membentuk “Rezim Orde Oligarki” guna melindungi ‘dosa-dosa politik dan ekonomi’ selama 2 (dua) periode kekuasaannya.

Kemana hati nurani dan suara para tokoh-tokoh bangsa, para aktivis dan mahasiswa saat ini? Kebobrokan nafsu syahwat rezim penguasa saat ini dipertontonkan dengan pembiaran KKN dimana-mana, kenapa tidak ada aksi dan perlawanan yang berarti? Masalah bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan berbisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV tanpa ada eksekusi,” geram Hanif lantang menyuarakan.

Seperti yang sampaikan Ketum DPP NCW pada (23/10/23), bahwa oknum Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diduga keras melakukan korupsi impor pesawat bekas yang dulunya pernah ditolak hibahnya tahun 2009 dan diduga juga merugikan negara Rp 6 triliun atas gagalnya program lumbung pangan nasional (LPN) yang merupakan nawacita Jokowi, sangat tidak pantas mencalonkan diri sebagai Capres 2024-2029, apalagi melanjutkan kepemimpinan negara sebesar Indonesia ini.

“Kami khawatir akan banyak dugaan korupsi karena dibolehkannya ‘program coba-coba dan gagal’ diijinkan impor peralatan tempur bekas, penguasaan bisnis oleh oligarki yang berjuang demi pundi-pundi pribadi, maka kita tinggal menunggu kemiskinan akan menjadi-jadi.

Jika ini terjadi, maka peradilan rakyat akan menjadi puncak perlawanan nantinya kepada ‘rezim dinasti oligarki’ ini,” pungkas Hanif.

Sementara itu, Sekjen DPP NCW Yerikho Manurung menilai, Demokrasi di Indonesia saat ini sedang dibungkam atau dikebiri. Menurutnya, rezim Jokowi saat ini adalah rezim yang sangat otoriter.

“Saya bilang rezim Jokowi Ini otoriter, Jokowi ini sangat mempertontonkan kebodohan dan kegagalannya kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Yerikho.

“Bahwa kediktatoran rezim otoriter Suharto selama 32 tahun memimpin sudah mempertontonkan bahwa betapa buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Lalu kemudian lahirlah rezim Jokowi, ini membuat citra hukum menjadi buruk, ini sangat melemahkan hukum kita di Indonesia,” imbuhnya.

Yerikho berpesan, agar Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo mengubah pola pikir mereka, dan tidak mempermainkan hukum di Indonesia.

Karena menurut Yerikho, Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi yang bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, melainkan milik semuanya.

Continue Reading

Metro

Delis Julkarson Hehi Bupati Morowali Utara Hadiri Peresmian Kantor DPP Partai Hanura Sekaligus Perayaan Hari Ulang Tahun ke-19

Published

on

By

Jakarta — Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menghadiri Peresmian Kantor DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sekaligus Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Hanura ke-19 yang mengusung tema “Dalam Semangat Hanura Peduli Daerah”, Kamis (8/1/2026).

Acara yang digelar di Kantor DPP Partai Hanura, Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah kepala daerah, pengurus pusat dan daerah, serta kader Hanura dari berbagai wilayah Indonesia. Peresmian kantor baru dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai simbol penguatan konsolidasi partai menuju agenda politik nasional dan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan harapannya agar Partai Hanura terus tumbuh menjadi partai besar yang semakin dicintai masyarakat dan konsisten memperjuangkan kepentingan daerah.

“Harapannya tentu Hanura semakin besar, bisa lolos parliamentary threshold, dan terus berjuang untuk daerah,” ujar Delis.

Menurutnya, tema Hanura Peduli Daerah sejalan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah-wilayah, khususnya daerah yang membutuhkan perhatian lebih dari pusat. Ia menegaskan bahwa kekuatan partai harus bertumpu pada simpati dan kepercayaan masyarakat.

“Kita berusaha untuk menarik simpati masyarakat, untuk kemudian meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap calon-calon dari Partai Hanura, sehingga bisa meningkatkan perolehan kursi Hanura di daerah,” tambahnya.

Delis juga mengungkapkan bahwa konsolidasi kader di daerah terus diperkuat. Di Morowali Utara sendiri, Hanura telah menunjukkan eksistensinya dengan raihan kursi legislatif yang solid.

“Untuk daerah, penguatan sudah berjalan. Saat ini Hanura sudah memiliki lima kursi, dan ke depan tentu kita dorong agar bisa terus bertambah,” jelasnya optimistis.

Perayaan HUT ke-19 Hanura ini menjadi momentum refleksi sekaligus peneguhan komitmen partai untuk terus hadir di tengah rakyat, memperjuangkan aspirasi daerah, serta memperkuat peran politik yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.

Dengan kantor baru DPP Hanura yang diresmikan langsung oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang, Hanura diharapkan semakin siap menghadapi tantangan politik nasional, sekaligus memperkokoh perannya sebagai partai yang konsisten berpihak pada daerah dan rakyat.

Continue Reading

Metro

Peresmian Kantor DPP Hanura Sekaligus HUT ke-19 Partai Hanura

Published

on

By

Jakarta — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan komitmen Partai Hanura untuk terus berpihak pada daerah dan rakyat kecil dalam acara Peresmian Kantor DPP Hanura sekaligus HUT ke-19 Partai Hanura yang digelar dalam semangat “Hanura Peduli Daerah”.

Dalam sambutannya, OSO menyampaikan rasa bangga dan cintanya kepada seluruh jajaran Partai Hanura, mulai dari pengurus pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa Hanura lahir dari bawah dan tidak boleh melupakan rakyat kecil sebagai akar perjuangan partai.

“Kita ini berasal dari bawah. Jangan pernah lupa dengan orang-orang di bawah. Karena daerah adalah fondasi utama. Kalau daerah makmur, barulah Indonesia makmur,” tegas OSO.

OSO menekankan bahwa strategi utama Hanura adalah fokus membangun daerah, bukan sekadar wacana besar di tingkat pusat maupun internasional. Menurutnya, kemakmuran nasional hanya dapat tercapai jika masyarakat di daerah mendapatkan pekerjaan, kehidupan layak, dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan di wilayahnya sendiri.

“Kita tidak perlu jauh-jauh bicara internasional. Kita ke daerah saja. Kita konsentrasi bagaimana memakmurkan daerah, karena sampai hari ini daerah belum sepenuhnya makmur,” ujarnya.

Dalam konteks kebangsaan, OSO juga menyinggung kondisi Indonesia yang tengah menghadapi berbagai musibah dan bencana. Ia mengajak seluruh kader Hanura untuk mengutamakan solidaritas, persatuan, dan kerja kemanusiaan, bukan perdebatan politik yang tidak berpihak pada penderitaan rakyat.

“Bangun solidaritas, bangun persatuan. Jangan saling menyalahkan. Yang penting sekarang adalah membantu mereka yang menderita, dengan hati nurani dan keikhlasan, tanpa mencari popularitas,” kata OSO.

Sebagai bentuk nyata kepedulian, OSO menginstruksikan seluruh jajaran DPD Hanura, khususnya di wilayah terdampak bencana, untuk aktif melakukan kegiatan kemanusiaan secara tulus dan konsisten. Ia menegaskan bahwa sekecil apa pun bantuan, jika dilakukan dengan ikhlas, akan memiliki nilai dan makna yang besar.

Peringatan HUT ke-19 Partai Hanura kali ini pun dilaksanakan secara sederhana dan penuh keprihatinan, menyesuaikan kondisi bangsa yang tengah berduka akibat berbagai musibah. OSO mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk terus mendoakan para korban serta memperkuat semangat kebersamaan sebagai satu bangsa.

“Hari ini kita rayakan ulang tahun Hanura dengan cara yang berbeda. Kita menyesuaikan dengan kondisi bangsa. Mari kita bersatu, saling membantu, dan menghadirkan politik yang berangkat dari hati nurani,” tutup OSO.

Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan niat baik Partai Hanura untuk terus mengabdi kepada rakyat dan daerah, sejalan dengan nilai budaya Indonesia dan semangat kebangsaan.

Continue Reading

Metro

Azis Tunny Ketua ORADO Maluku : konsolidasi Tingkat Kabupaten/Kota 11 Sudah Terbentuk Pengurusnya

Published

on

By

Jakarta,- Ketua Olahraga Domino (ORADO) Provinsi Maluku Azis Tunny di lantik yang dirangkai dengan deklarasi kepengurusan nasional ini berlangsung di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta, Rabu malam (07/01/2026).

Azis Tunny pelantikan bersama Sekretaris ORADO Maluku, M. Fahrul Kaisuku, dan Bendahara Claurin Sahusilawane, bersamaan dengan 37 ketua pengurus provinsi ORADO lainnya dari seluruh Indonesia.

Dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir. Turut hadir pula Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, serta jajaran pengurus pusat.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis ORADO dalam memperkuat struktur organisasi nasional sekaligus mengembangkan olahraga domino sebagai cabang olahraga prestasi yang terorganisir dan berkelanjutan.

Kehadiran Menpora menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan olahraga rekreasi dan prestasi, termasuk domino yang memiliki basis kuat di tengah masyarakat.ORADO mengusung tagline “Memintarkan Indonesia” yang menegaskan komitmen organisasi menjadikan domino bukan sekadar hiburan rakyat, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter, strategi, dan prestasi.

Ketua ORADO Maluku, Azis Tunny, menyampaikan pihaknya telah melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten/kota. “Saat ini 11 kabupaten/kota di Maluku telah terbentuk pengurusnya,” ujarnya.

Mantan Ketua Bidang Kelembagaan KONI Maluku ini menegaskan fokus kepengurusan ke depan adalah mendorong lahirnya atlet domino potensial dari Maluku yang mampu bersaing di level nasional.

“ORADO Maluku siap berkontribusi membangun olahraga domino sebagai olahraga rakyat yang berprestasi, sekaligus memperkuat identitas dan potensi daerah di kancah nasional,” katanya.

Dengan terbentuknya kepengurusan ini, ORADO Maluku diharapkan mampu mendorong pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi domino secara lebih profesional, terarah, dan berkesinambungan, serta mendukung visi pembangunan olahraga nasional.

Continue Reading

Trending