Connect with us

Metro

Hj. Kanahfi Ketua DPW Semarang Hadir Rapimnas IKAPPI dan Deklarasi IKAPPI Dukung Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar

Published

on

Jakarta, 7 November 2023 – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menggadakan Rapat Pimpinan Nasional IKAPPI 2023 dengan tema “Meneguhkan Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Ekonomi Nasional” dan sekaligus Deklarasi IKAPPI mendukung Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai Capres-Cawapres Pemilu 2024 di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta pada hari Selasa, 7 November 2023.

Hj. Kanahfi sebagai Ketua DPW Semarang IKAPPI, saat ditemui awak media online seusai mengikuti Rapimnas IKAPPI 2023 maupun Deklarasi Dukungan AMIN mengatakan ; “Pertama tentang Bpk Anies Baswedan, memang kami sebagai pedagang juga sebagai pribadi dan pengurus itu melihat perkembangan negeri kita.

Selama ini memang nampaknya dari sisi hukum kurang begitu optimal, bahkan hukum dibuat untuk kekuasaan makanya kami sangat berharap dengan beliau nanti terpilih jadi Presiden 2024-2029 kita berharap ada perubahan karna kalau kita tidak mengganti pemimpin yang afiliasi tidak berpihak kepada pedagang otomatis akan stagnan dan bisa lebih buruk.

Kami sangat berharap bukan AniesBaswedan pun ketika ada orang punya kekuatan figur yang kuat karena beliau mau perubahan dan kepastian hukum serta berpihak kepada rakyat itu yang Insya Allah siapapun pasti akan pilih beliau.

Kebetulan Anies Baswedan ini momennya tepat, beliau memang mau perubahan sedangkan kami merindukan itu.

Terkait dengan masalah pasar online dan offline ini sangat ironis sekali dimana sebenarnya Pemerintah itu ketika dia mempertimbangkan rakyat mestinya harus membatasi lajunya pasar online contoh Tiktok, Shopee dan semacamnya.

Kita sama Shopee tuh bingung kenapa ongkir bisa gratis dan darimana dia bisa menutup costnya biaya itu dimana saya khawatir disana memang ada semacam upaya yang dibuat semacam kemudahan yang sifatnya seperti rencana yang memang akhirnya melemahkan pemasaran pedagangoffline termasuk ekonomi kita.

Kalau semua bergantung Shopee justru dibuat sebaliknya, siapapun orangnya ketika kita mengantarkan sesuatu itu ada cost antar barang darimana dan seharusnya sebagai orang ekonom harus tau, ketika tau jangan diam.

Pemangku kebijakan itu ketika tau bahwa itu akan di revisi yang akan berubah, justru dia akan tergoyahkan karena oligarki itu bahaya.

Ketika semua orang berafilisasi ke shopee maka shopee akan membuat tatanan baru ternyata lebih mahal (kan bahaya).

Kami kebetulan di Semarang sebagai pengurus Persatuan Pedagang Pasar Jasa, kami sudah berkali-kali mendatangkan semacam struktur baik dari perbankan maupun akademisi yang sifatnya membina karena semua pedagang tradisional itu ke arah online bisa mengikuti.

Tapi ternyata memang susah merubah pedagang untuk menjual nya secara online karena memang faktor kebiasaan yang sudah begitu dari dulu bergadang offline.

Kenyataan memang harus diakui dengan adanya online ini mau tidak mau pasti akan mengurangi daya jual yang offline.

Sebagaimana Mendag Zulkifli Hasan itu bagus dalam upaya mempromosikan dan warning agar supaya TikTok , Shopee dan lain-lain dibatasi karna buat penjualan itu bagus.

Harapannya IKAPPI ini, dimana sangat berharap sekali karena kami tahu bahwa IKAPPI ini pengurus-pengurusnya yang dekat dengan birokrasi -birokrasi daerah dan pusat.

Dan harapan kami dengan dekatnya kepada birokrasi ada kebijakan-kebijakan yang berpihak dengan masyarakat pasar tradisional.

Adapun harapan kami dari sisi figur pemimpin seperti Anies Baswedan suatu ketika nantinya bisa memimpin bangsa Indonesia dan kedepannya aturan baru akan dibuat tidak ada kepentingan oligarki Insya Allah akan kembali, ” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Wujudkan Sekolah Unggul, SMP 2 Galur Bangun Kolaborasi Kuat Bersama Komite dan Paguyuban Orang Tua

Published

on

By

Kulon Progo, Karyapost.com ,Galur menjadi saksi lahirnya komitmen besar dalam dunia pendidikan selama tiga hari berturut-turut, mulai dari Rabu hingga Jumat, 15–17 Juli 2026.

Bertempat di Gedung Pertemuan Komplek Balai Kalurahan Nomporejo, SMP 2 Galur mengambil langkah strategis dengan menghadirkan seluruh elemen penting sekolah dalam satu forum besar. Kepala SMP 2 Galur, Fathkul Anshori, S.Pd., bersama jajaran perwakilan guru, Ketua Komite Sekolah, Priyo Santoso, S.H., M.H., serta seluruh orang tua siswa dan pengurus Paguyuban Orang Tua (POT), berkumpul untuk menyatukan visi. Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya sadar untuk membangun komunikasi dua arah yang kolaboratif dan partisipatif sejak awal tahun ajaran, demi menciptakan kekuatan yang kompak dalam membangun pendidikan yang lebih baik.

Dalam suasana diskusi yang penuh keterbukaan, Ketua Komite, Priyo Santoso, S.H., M.H., menyampaikan pandangan yang tegas mengenai hakikat peran komite. Ia menekankan bahwa kemajuan sekolah bukanlah beban yang harus dipikul oleh pihak sekolah sendirian. Sebaliknya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan pembagian tugas yang jelas.

Priyo menegaskan bahwa sinergi tripartit antara sekolah, komite, dan orang tua harus terbangun kokoh dari awal sebagai fondasi utama. Ia pun menyampaikan komitmen kuat komite untuk bekerja maksimal. Pihaknya menyatakan dengan lugas bahwa komite SMP 2 Galur tidak akan sekadar menjadi “stempel” bagi kebijakan sekolah, melainkan akan hadir sebagai mitra pendobrak kemajuan yang siap mengawal setiap langkah strategis sekolah ke depan.

Senada dengan semangat tersebut, pihak sekolah melalui Kepala Sekolah, Fathkul Anshori, S.Pd., memberikan pemaparan komprehensif mengenai strategi pengembangan sekolah, yang kemudian disandingkan dengan ruang partisipasi bagi wali murid dan POT. Pihak sekolah mengambil pendekatan yang demokratis dan memberdayakan; sekolah bertindak sebagai perancang konsep dan strategi kemajuan, namun untuk urusan eksekusi dan tindak lanjut di lapangan, sekolah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada POT. Pembagian peran ini dirancang sedemikian rupa agar setiap pihak merasa nyaman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing tanpa ada tumpang tindih.

Melalui sinergi yang terbangun di Nomporejo ini, SMP 2 Galur telah mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat. Sinergi antara kebijakan sekolah yang terarah dan dukungan orang tua yang aktif adalah kunci utama untuk melejitkan potensi pendidikan. Kini, dengan adanya keselarasan visi dan kekompakan langkah antara sekolah, komite, serta seluruh orang tua, SMP 2 Galur siap melangkah lebih jauh, menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar bisa diandalkan untuk mencetak generasi masa depan yang unggul dan berkarakter, sekaligus menumbuhkan keyakinan penuh masyarakat akan kualitas pendidikan di sekolah ini.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

Komandan PP Barisan AMPG: Dedi Sitorus Harus Pertanggungjawabkan Pernyataannya, PP Barisan AMPG Siapkan Langkah Hukum

Published

on

By

Jakarta, 15 Juli 2026 – Komandan Pimpinan Pusat Barisan Angkatan Muda Partai Golkar (PP Barisan AMPG), Nuansa Rambe, menegaskan bahwa Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus, harus mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang disampaikan di ruang publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Nuansa Rambe di sela-sela rapat pleno PP AMPG di Jakarta. Ia menilai setiap pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik, terlebih anggota DPR RI, harus didasarkan pada fakta dan menghormati asas praduga tak bersalah serta proses hukum yang berlaku.

“Dedi Sitorus harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Jangan sampai opini yang dibangun justru menyesatkan publik dan menghakimi seseorang sebelum adanya proses hukum yang jelas,” ujar Nuansa Rambe.

Sebagai bentuk keseriusan menyikapi persoalan ini, PP Barisan AMPG tengah mempersiapkan langkah hukum yang diperlukan. Menurut Nuansa Rambe, tim hukum PP AMPG saat ini sedang mengumpulkan berbagai bukti dan melakukan kajian hukum atas pernyataan yang disampaikan Dedi Sitorus.

“Tim hukum PP AMPG sedang mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Kami siap menunggu perintah dari Ketua Umum PP AMPG untuk mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu,” tegasnya.

Nuansa Rambe menyebutkan bahwa langkah yang sedang dipertimbangkan antara lain melaporkan persoalan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait aspek etik, serta menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terdapat dasar hukum yang memadai.

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan tidak menggiring opini publik melalui tuduhan yang belum diuji melalui proses yang berwenang.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika ada dugaan pelanggaran, maka biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen. Jangan ada pihak yang membentuk persepsi publik seolah-olah seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan dari lembaga yang berwenang,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PP AMPG, Ubaidillah, juga telah mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak dimanfaatkan untuk menggiring opini publik. Ia menegaskan bahwa kritik merupakan hal yang sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

PP Barisan AMPG menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum secara konstitusional dan mengajak seluruh elite politik untuk menjaga etika dalam menyampaikan pendapat di ruang publik demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Continue Reading

Metro

Gencarkan Edukasi Lalu Lintas, Dishub Hadirkan Program ‘Sahabat Transportasi Anak

Published

on

By

KULON PROGO — Karyapost.com, Dinas Perhubungan Kulon Progo terus menggencarkan edukasi ketertiban lalu lintas melalui program inovatif “Sahabat Transportasi Anak” (STA). Langkah nyata ini dilakukan sebagai upaya membangun budaya disiplin serta mengenalkan tata cara berkendara dan berlalu lintas yang benar kepada siswa sejak dini.

Sosialisasi program STA kali ini menyasar siswa di SLB Panjatan. Perwakilan Dinas Perhubungan Kulon Progo, Tejo Priyono dari Dishub kabupaten kulon Progo, hadir langsung memberikan edukasi yang didampingi oleh tenaga pendidik SLB Panjatan, Ibu Palupi.

Program ini diharapkan menjadi bekal penting bagi siswa agar mampu mendapatkan akses transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Pihak sekolah menyambut positif inisiatif ini. Ibu Rr Palupi Budiastuti S.P d Waka Humas SLB Negeri 1 Kulon Progo menyatakan apresiasinya terhadap program tersebut dan berharap agar jangkauan sosialisasi STA dapat diperluas ke seluruh sekolah di wilayah Kulon Progo demi keselamatan bersama.

Advokasi Kebijakan Transportasi Berbasis Demografi

Dukungan penuh datang dari Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP). Direktur LKAP, Priyo Santoso, SH, MH, menegaskan bahwa program STA bukan sekadar edukasi biasa, melainkan langkah strategis yang harus dikembangkan lebih luas di Kulon Progo.

“Kami di LKAP memandang ide program ini sangat tepat dan mendesak. Mengingat kondisi demografi Kulon Progo yang sekitar 70 persen wilayahnya merupakan daerah dataran tinggi dan berbukit, akses mobilitas anak sekolah menjadi tantangan tersendiri,” ujar Priyo Santoso.

Menurut Priyo, pemerintah daerah perlu hadir dengan kebijakan yang lebih komprehensif terkait kemudahan transportasi sekolah.

“Edukasi tertib berlalu lintas adalah fondasi, namun harus dibarengi dengan kebijakan kemudahan transportasi yang mampu menjangkau siswa di wilayah perbukitan. LKAP siap terus mengawal dan mendukung langkah Dinas Perhubungan dalam mewujudkan sistem transportasi pelajar yang aman dan merata,” tegasnya.

Program ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan institusi pendidikan dalam mewujudkan lingkungan transportasi yang lebih ramah anak di Kulon Progo.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending