Connect with us

Metro

Hj. Kanahfi Ketua DPW Semarang Hadir Rapimnas IKAPPI dan Deklarasi IKAPPI Dukung Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar

Published

on

Jakarta, 7 November 2023 – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menggadakan Rapat Pimpinan Nasional IKAPPI 2023 dengan tema “Meneguhkan Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Ekonomi Nasional” dan sekaligus Deklarasi IKAPPI mendukung Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai Capres-Cawapres Pemilu 2024 di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta pada hari Selasa, 7 November 2023.

Hj. Kanahfi sebagai Ketua DPW Semarang IKAPPI, saat ditemui awak media online seusai mengikuti Rapimnas IKAPPI 2023 maupun Deklarasi Dukungan AMIN mengatakan ; “Pertama tentang Bpk Anies Baswedan, memang kami sebagai pedagang juga sebagai pribadi dan pengurus itu melihat perkembangan negeri kita.

Selama ini memang nampaknya dari sisi hukum kurang begitu optimal, bahkan hukum dibuat untuk kekuasaan makanya kami sangat berharap dengan beliau nanti terpilih jadi Presiden 2024-2029 kita berharap ada perubahan karna kalau kita tidak mengganti pemimpin yang afiliasi tidak berpihak kepada pedagang otomatis akan stagnan dan bisa lebih buruk.

Kami sangat berharap bukan AniesBaswedan pun ketika ada orang punya kekuatan figur yang kuat karena beliau mau perubahan dan kepastian hukum serta berpihak kepada rakyat itu yang Insya Allah siapapun pasti akan pilih beliau.

Kebetulan Anies Baswedan ini momennya tepat, beliau memang mau perubahan sedangkan kami merindukan itu.

Terkait dengan masalah pasar online dan offline ini sangat ironis sekali dimana sebenarnya Pemerintah itu ketika dia mempertimbangkan rakyat mestinya harus membatasi lajunya pasar online contoh Tiktok, Shopee dan semacamnya.

Kita sama Shopee tuh bingung kenapa ongkir bisa gratis dan darimana dia bisa menutup costnya biaya itu dimana saya khawatir disana memang ada semacam upaya yang dibuat semacam kemudahan yang sifatnya seperti rencana yang memang akhirnya melemahkan pemasaran pedagangoffline termasuk ekonomi kita.

Kalau semua bergantung Shopee justru dibuat sebaliknya, siapapun orangnya ketika kita mengantarkan sesuatu itu ada cost antar barang darimana dan seharusnya sebagai orang ekonom harus tau, ketika tau jangan diam.

Pemangku kebijakan itu ketika tau bahwa itu akan di revisi yang akan berubah, justru dia akan tergoyahkan karena oligarki itu bahaya.

Ketika semua orang berafilisasi ke shopee maka shopee akan membuat tatanan baru ternyata lebih mahal (kan bahaya).

Kami kebetulan di Semarang sebagai pengurus Persatuan Pedagang Pasar Jasa, kami sudah berkali-kali mendatangkan semacam struktur baik dari perbankan maupun akademisi yang sifatnya membina karena semua pedagang tradisional itu ke arah online bisa mengikuti.

Tapi ternyata memang susah merubah pedagang untuk menjual nya secara online karena memang faktor kebiasaan yang sudah begitu dari dulu bergadang offline.

Kenyataan memang harus diakui dengan adanya online ini mau tidak mau pasti akan mengurangi daya jual yang offline.

Sebagaimana Mendag Zulkifli Hasan itu bagus dalam upaya mempromosikan dan warning agar supaya TikTok , Shopee dan lain-lain dibatasi karna buat penjualan itu bagus.

Harapannya IKAPPI ini, dimana sangat berharap sekali karena kami tahu bahwa IKAPPI ini pengurus-pengurusnya yang dekat dengan birokrasi -birokrasi daerah dan pusat.

Dan harapan kami dengan dekatnya kepada birokrasi ada kebijakan-kebijakan yang berpihak dengan masyarakat pasar tradisional.

Adapun harapan kami dari sisi figur pemimpin seperti Anies Baswedan suatu ketika nantinya bisa memimpin bangsa Indonesia dan kedepannya aturan baru akan dibuat tidak ada kepentingan oligarki Insya Allah akan kembali, ” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Inovasi CTST Permudah Skrining TB Massal, Kolaborasi FKUI dan Industri Jangkau Ratusan Warga Cilincing

Published

on

By

Jakarta, 24 April 2026 — Upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis di Indonesia terus dilakukan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Dalam rangka Hari TB Sedunia 2026, FKUI bersama mitra industri biofarmasi menggelar kegiatan skrining TB massal di Cilincing, Jakarta Utara.

Kegiatan ini menghadirkan CTST sebagai metode skrining terbaru yang dinilai mampu mengatasi berbagai keterbatasan metode konvensional. Dengan pendekatan uji kulit berbasis antigen spesifik, CTST mampu mendeteksi infeksi TB secara lebih akurat, termasuk kasus TB laten.

dr. Viryandi menjelaskan bahwa metode ini menjadi solusi strategis dalam memperluas cakupan skrining TB di Indonesia. “Kami ingin menghadirkan teknologi yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Keunggulan CTST terletak pada kemampuannya memberikan hasil yang tidak dipengaruhi oleh vaksin BCG, serta tidak memerlukan fasilitas laboratorium maupun pengambilan darah. Hal ini menjadikannya sangat efektif untuk skrining massal di lapangan.

Teknologi ini telah diakui secara global oleh World Health Organization dan telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah melalui uji klinis di Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini cukup tinggi, dengan sekitar 300 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan dan skrining TB. Selain itu, edukasi kesehatan juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB dan pentingnya deteksi dini.

Melalui sinergi antara akademisi, industri, dan masyarakat, diharapkan inovasi seperti CTST dapat menjadi bagian dari strategi nasional dalam menekan angka kasus TB dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh

Continue Reading

Metro

OPTIMALKAN POTENSI LOKAL LEWAT BRANDING MEDIA

Published

on

By

Kulon progo, 23 /4/2026 -Karyapost.com,LKAP Bersama PWMOI DIY dan Tuwanggana Gelar sarasehan Pembangunan di Galur,Kulon Progo dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah melalui kekuatan informasi, Lembaga Kajian Advokasi dan Pembangunan (LKAP) Kulon Progo bekerja sama dengan Pirukunan Tuwanggana Galur dan PWMOI DIY akan menggelar sarasehan pembangunan bertajuk “Media dan Potensi Lokal dalam Rangka Penguatan Akses dan Kemajuan Wilayah”.

Acara strategis ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Pendopo Kapanewon Galur.

Kegiatan ini bertujuan untuk membedah peran krusial media dalam mengangkat potensi lokal agar memiliki nilai tawar yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

Pimpinan LKAP Kulon Progo sekaligus penggiat media sosial Priyo Santoso SH menjelaskan bahwa akses informasi yang kuat adalah kunci bagi percepatan pembangunan di Kulon Progo, Kita memiliki potensi lokal yang luar biasa namun tanpa branding media yang tepat potensi tersebut sulit untuk berkembang maksimal.

Melalui sarasehan ini kita ingin membangun sinergi agar media menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi dan infrastruktur wilayah ujar Priyo Santoso SH kemudian sarasehan ini akan menghadirkan narasumber  berkompeten yakni dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo yang akan memaparkan kebijakan akses informasi publik serta praktisi dari Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) DIY yang akan berbagi strategi teknis mengenai pengemasan konten dan publikasi digital.

Acara ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara lembaga kajian, institusi pemberdayaan masyarakat tingkat kalurahan (Tuwanggana) serta organisasi profesi jurnalis.

Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret bagi pembangunan wilayah yang lebih inklusif dan berbasis data.

Undangan Terbuka bagi Masyarakat khususnya para pelaku media maupun jurnalis membuka kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut terutama bagi tokoh masyarakat yang ada di wilayah kabupaten kulon Progo kemudian penggerak ekonomi lokal maupun warga yang peduli terhadap kemajuan wilayah sebagai peserta acara sarasehan tersebut.

Mengingat pentingnya materi yang akan disampaikan dan terbatasnya tempat masyarakat diharapkan segera melakukan pendaftaran dan bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui LKAP Kulon Progo di nomor WhatsApp: 0858-7814-5556.

Priyo Santoso SH menyampaikan dengan semangat gotong royong dan literasi digital  mari kita wujudkan wilayah yang lebih maju, berdaya saing, dan melek informasi begitu di sampaikan kepada awak media Karyapost saat wawancara liputan di kecamatan Galur kabupaten kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jurnalis Budi Legowo Santoso (lebih…)

Continue Reading

Metro

10 Kota Raih Penghargaan IKT 2025, Setara Institute Dorong Kepemimpinan Pro-Toleransi

Published

on

By

Jakarta, – Setara Institute menyelenggarakan kegiatan Launching & Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 di Mangkuluhur Artotel.Rabu (22/04/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada 10 kota dengan skor toleransi tertinggi di Indonesia.
Peluncuran IKT 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga bentuk penguatan komitmen terhadap pembangunan kota yang toleran, inklusif, setara, dan berkeadilan, serta menghargai keberagaman.

Ketua Badan Pengurus Harian Setara Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa indeks ini merupakan hasil kerja berkelanjutan yang telah memasuki tahun ke-9. Ia menekankan bahwa IKT bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur perkembangan, baik kemajuan maupun kemunduran, dalam praktik toleransi di berbagai daerah.

“Indeks Kota Toleran ini adalah bentuk konsistensi kami dalam memastikan pengukuran berkelanjutan untuk mencatat progres dan regresi kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta tokoh-tokoh lokal dalam menjaga toleransi,” ujarnya.

Menurut Ismail, capaian toleransi di sebuah kota bukan semata prestasi kepala daerah atau lembaga tertentu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen, termasuk pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil.

Ia memaparkan, terdapat tiga kunci utama dalam memajukan toleransi di tingkat kota.

Pertama, kepemimpinan politik yang memiliki komitmen kuat dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi. Peran wali kota dan wakil wali kota dinilai sangat menentukan dalam menciptakan arah kebijakan yang inklusif.

Kedua, kepemimpinan birokrasi yang berkelanjutan. Ismail menyoroti bahwa birokrasi memiliki peran strategis karena keberadaannya yang lebih permanen dibandingkan kepemimpinan politik yang bersifat periodik.

“Tidak cukup hanya mengandalkan kepala daerah. Birokrasi yang kuat dan berkomitmen menjadi kunci dalam memastikan praktik toleransi berjalan konsisten,” jelasnya.

Ketiga, kepemimpinan sosial dari masyarakat.
Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat sipil, upaya membangun toleransi tidak akan berjalan optimal meskipun didukung oleh kepemimpinan politik dan birokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Setara Institute juga memberikan penghargaan kepada perwakilan masyarakat sipil yang dinilai berkontribusi dalam mempromosikan toleransi.

Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap peran penting masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni sosial.
Ismail juga mengingatkan bahwa dinamika sosial di daerah, termasuk peristiwa-peristiwa yang berpotensi memicu intoleransi, akan terus menjadi perhatian dalam penilaian indeks ke depan.

Meski di tengah tantangan efisiensi anggaran, ia mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut sebagai bukti bahwa isu toleransi bukan sekadar agenda pinggiran, melainkan bagian dari arus utama pembangunan.

“Promosi toleransi harus menjadi mainstream dalam pemerintahan. Kehadiran para kepala daerah hari ini menunjukkan komitmen tersebut,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending