Connect with us

Metro

Hj. Kanahfi Ketua DPW Semarang Hadir Rapimnas IKAPPI dan Deklarasi IKAPPI Dukung Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar

Published

on

Jakarta, 7 November 2023 – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menggadakan Rapat Pimpinan Nasional IKAPPI 2023 dengan tema “Meneguhkan Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Ekonomi Nasional” dan sekaligus Deklarasi IKAPPI mendukung Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai Capres-Cawapres Pemilu 2024 di El Hotel Royale Kelapa Gading Jakarta pada hari Selasa, 7 November 2023.

Hj. Kanahfi sebagai Ketua DPW Semarang IKAPPI, saat ditemui awak media online seusai mengikuti Rapimnas IKAPPI 2023 maupun Deklarasi Dukungan AMIN mengatakan ; “Pertama tentang Bpk Anies Baswedan, memang kami sebagai pedagang juga sebagai pribadi dan pengurus itu melihat perkembangan negeri kita.

Selama ini memang nampaknya dari sisi hukum kurang begitu optimal, bahkan hukum dibuat untuk kekuasaan makanya kami sangat berharap dengan beliau nanti terpilih jadi Presiden 2024-2029 kita berharap ada perubahan karna kalau kita tidak mengganti pemimpin yang afiliasi tidak berpihak kepada pedagang otomatis akan stagnan dan bisa lebih buruk.

Kami sangat berharap bukan AniesBaswedan pun ketika ada orang punya kekuatan figur yang kuat karena beliau mau perubahan dan kepastian hukum serta berpihak kepada rakyat itu yang Insya Allah siapapun pasti akan pilih beliau.

Kebetulan Anies Baswedan ini momennya tepat, beliau memang mau perubahan sedangkan kami merindukan itu.

Terkait dengan masalah pasar online dan offline ini sangat ironis sekali dimana sebenarnya Pemerintah itu ketika dia mempertimbangkan rakyat mestinya harus membatasi lajunya pasar online contoh Tiktok, Shopee dan semacamnya.

Kita sama Shopee tuh bingung kenapa ongkir bisa gratis dan darimana dia bisa menutup costnya biaya itu dimana saya khawatir disana memang ada semacam upaya yang dibuat semacam kemudahan yang sifatnya seperti rencana yang memang akhirnya melemahkan pemasaran pedagangoffline termasuk ekonomi kita.

Kalau semua bergantung Shopee justru dibuat sebaliknya, siapapun orangnya ketika kita mengantarkan sesuatu itu ada cost antar barang darimana dan seharusnya sebagai orang ekonom harus tau, ketika tau jangan diam.

Pemangku kebijakan itu ketika tau bahwa itu akan di revisi yang akan berubah, justru dia akan tergoyahkan karena oligarki itu bahaya.

Ketika semua orang berafilisasi ke shopee maka shopee akan membuat tatanan baru ternyata lebih mahal (kan bahaya).

Kami kebetulan di Semarang sebagai pengurus Persatuan Pedagang Pasar Jasa, kami sudah berkali-kali mendatangkan semacam struktur baik dari perbankan maupun akademisi yang sifatnya membina karena semua pedagang tradisional itu ke arah online bisa mengikuti.

Tapi ternyata memang susah merubah pedagang untuk menjual nya secara online karena memang faktor kebiasaan yang sudah begitu dari dulu bergadang offline.

Kenyataan memang harus diakui dengan adanya online ini mau tidak mau pasti akan mengurangi daya jual yang offline.

Sebagaimana Mendag Zulkifli Hasan itu bagus dalam upaya mempromosikan dan warning agar supaya TikTok , Shopee dan lain-lain dibatasi karna buat penjualan itu bagus.

Harapannya IKAPPI ini, dimana sangat berharap sekali karena kami tahu bahwa IKAPPI ini pengurus-pengurusnya yang dekat dengan birokrasi -birokrasi daerah dan pusat.

Dan harapan kami dengan dekatnya kepada birokrasi ada kebijakan-kebijakan yang berpihak dengan masyarakat pasar tradisional.

Adapun harapan kami dari sisi figur pemimpin seperti Anies Baswedan suatu ketika nantinya bisa memimpin bangsa Indonesia dan kedepannya aturan baru akan dibuat tidak ada kepentingan oligarki Insya Allah akan kembali, ” tutupnya.

Continue Reading

Metro

LKAP Kulon Progo Dorong Pemerintah Lebih Responsif Guna Tingkatkan Indeks Harmoni Indonesia

Published

on

By

Kulon progo,14/5/2026, – Karyapost.comSuasana hangat dan penuh optimisme menyelimuti Tabebuya Resto, Wates, beberapa hari yang lalu saat jajaran perwakilan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkumpul dalam sebuah agenda strategis.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Kesbangpol DIY bekerja sama dengan Kesbangpol Kulon Progo tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi daerah, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi survei Indeks Harmoni Indonesia (IHI) yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juni 2026 mendatang.

Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kulon Progo ini menjadi ruang dialektika yang kaya, mempertemukan berbagai sudut pandang mulai dari narasumber kementerian yang hadir melalui sambungan virtual, praktisi akademisi, hingga pimpinan Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo.

Priyo Santoso SH Dalam paparannya menekankan bahwa harmoni di tengah masyarakat tidak hadir secara instan melainkan hasil dari kepercayaan publik terhadap kehadiran negara yang responsif kemudian menyoroti bahwa pemerintah ke depan dituntut untuk lebih adaptif terhadap dinamika persoalan di akar rumput agar harmoni di semua bidang dapat benar-benar terwujud secara alami.

Menurutnya kinerja pemerintah yang peka terhadap aspirasi warga bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kohesi di tingkat daerah maupun nasional ujarnya disampaikan kepada awak media.

Kehadiran lintas OPD dalam pertemuan di Tabebuya Resto ini pun menjadi simbol penting bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kolektif dengan persiapan matang menuju survei IHI pada Juni 2026, terselip harapan besar agar DIY dan Kulon Progo mampu mencatatkan kenaikan angka indeks yang signifikan sebagai rapor nyata keberhasilan pelayanan publik.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga kajian, dan akademisi, diharapkan tercipta pola kerja yang lebih inklusif dan solutif, sehingga angka harmoni yang tinggi nantinya bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan cerminan dari kedamaian dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Metro

BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta Perluas Distribusi Kurban Hingga Wilayah 3T dan Palestina

Published

on

By

Jakarta — BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program “Kurban Berkah Baznas 1447 H/2026” bertema Kurban Jakarta Berkah Untuk Semua dengan memperluas distribusi hewan kurban ke kawasan padat dan miskin di Jakarta hingga wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di berbagai daerah Indonesia.

Program tersebut dipaparkan dalam kegiatan Public Expose Kurban Berkah 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ketua BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta, Ahmad H. Abubakar, mengatakan program kurban tahun ini dirancang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi distribusi maupun jumlah penerima manfaat.

Menurut Ahmad, program tersebut tidak sekadar menjadi pelaksanaan ibadah tahunan, tetapi juga diarahkan sebagai gerakan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, pemerataan distribusi pangan, dan penguatan solidaritas sosial.

“Program ini kami hadirkan dengan pendekatan yang lebih terukur, berbasis data, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di kawasan rentan sosial dan wilayah pelosok,” ujar Ahmad.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis data center PSCL guna memastikan distribusi kurban tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan di lima wilayah administrasi DKI Jakarta hingga Kepulauan Seribu.

Selain menyasar kawasan RW kumuh dan wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tinggi, lembaga tersebut juga menghadirkan program sosial “Urban Fest Kampung Tanpa Matahari” di kawasan padat penduduk Jakarta Pusat yang minim akses cahaya matahari akibat kondisi permukiman berhimpitan.

Sementara itu, Pimpinan Bidang Distribusi dan Pendayagunaan BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Bahaudin, mengatakan program kurban tahun ini menargetkan distribusi manfaat kepada sekitar 10 ribu mustahik di berbagai wilayah Indonesia.

Distribusi dilakukan melalui tujuh program utama, mulai dari “Qurban Berkah Jakarta”, distribusi kurban ke wilayah 3T dan desa minim akses, program kurban ASN dan Korpri, sedekah daging, hingga kurban untuk Palestina.

“Tercatat lebih dari 4.000 desa menjadi sasaran distribusi manfaat kurban melalui jaringan kemitraan dan masjid binaan,” kata Bahaudin.

Untuk mempermudah masyarakat, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta juga menghadirkan layanan kurban berbasis digital melalui aplikasi dan situs resmi. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pembayaran, hingga memantau distribusi kurban secara real-time dan transparan.

Menurut Bahaudin, digitalisasi layanan dilakukan agar proses distribusi berjalan terbuka dan dapat dipantau langsung oleh para pekurban, termasuk dokumentasi penyaluran hingga ke daerah pelosok penerima manfaat.

Dalam Public Expose tersebut, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta turut memperkenalkan berbagai pilihan hewan kurban dengan harga kompetitif. Kambing atau domba reguler ditawarkan mulai Rp2,19 juta hingga Rp2,29 juta, sedangkan kambing premium berbobot 25–30 kilogram dipasarkan mulai Rp2,79 juta hingga Rp2,89 juta.

Adapun sapi kurban berbobot 200–300 kilogram tersedia mulai Rp12,69 juta hingga Rp19,99 juta, termasuk program sapi super dan sapi olahan kaleng yang disiapkan untuk mendukung ketahanan pangan dan cadangan logistik kebencanaan.

Meski menawarkan harga terjangkau, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh hewan kurban memenuhi prinsip ASUH, yakni Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Selain itu, program kurban tahun ini juga mengusung konsep Green Qurban melalui pengurangan penggunaan plastik dalam distribusi daging kurban dan pemanfaatan kemasan ramah lingkungan.

Melalui program tersebut, BAZNAS Bazis Provinsi DKI Jakarta berharap Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat kepedulian sosial dan memperluas pemerataan manfaat kurban bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

“Kurban Bapak dan Ibu sekeluarga adalah kebahagiaan bagi mereka yang menerima,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT Kritik Pernyataan Amien Rais soal Teddy dan Prabowo

Published

on

By

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT menggelar konferensi pers untuk menanggapi video viral berisi pernyataan Amien Rais yang dinilai menyerang secara pribadi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya serta merendahkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Konferensi pers tersebut berlangsung di kawasan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026), dan dihadiri sejumlah pengurus organisasi serta awak media nasional.

Ketua Umum DPP RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT, T. Helmy, menilai pernyataan yang disampaikan Amien Rais telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan berpotensi mencederai etika komunikasi politik nasional.

“Kami menilai pernyataan tersebut tidak hanya menyerang pribadi Letkol Teddy Indra Wijaya, tetapi juga telah menyentuh kehormatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebagai relawan pendukung Presiden, kami merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka kepada publik,” ujar T. Helmy dalam konferensi pers.

Dalam kesempatan itu, RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT juga menyoroti pentingnya tanggung jawab moral para tokoh nasional dalam menyampaikan pendapat di ruang publik agar tidak memicu polemik maupun perpecahan di tengah masyarakat.

Menurut T. Helmy, setiap tokoh bangsa diharapkan mampu menjaga suasana demokrasi yang sehat melalui penyampaian kritik yang santun dan beretika.

Selain itu, organisasi tersebut mengingatkan pentingnya keteladanan para tokoh nasional, termasuk dalam menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban sebagai warga negara.

“Kami berharap seluruh tokoh nasional dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, baik dalam ucapan maupun tindakan sebagai warga negara yang taat hukum,” lanjutnya.

RAMPAS SETIA 08 BERDAULAT menegaskan dukungannya terhadap terciptanya ruang demokrasi yang sehat, santun, dan beretika tanpa adanya serangan personal maupun narasi yang dinilai merendahkan martabat individu maupun lembaga negara.

Continue Reading

Trending