Connect with us

Metro

Deklarasi Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Asli

Published

on

Jakarta, 7 November 2023 – Para Tokoh yang terdari dari 450 peserta dari berbagai kalangan baik dari dosen, ormas, intelektual, tokoh agama, pengusaha, aktivis, advokat, karyawan swasta, dll mengadakan acara “Deklarasi Gerakan Kembali Ke UUD 1945 Asli (Hasil Pemufakatan Para Tokoh Bangsa Pada 18 Agustus 1945)” di Gedung Joang 45 Jakarta pada hari Selasa, 7 November 2023.

Adapun agenda Deklarasi Gerakan Kembali UUD 1945 yang diprakasai oleh ; Din Syamsudin (Ketua), Edwin Sukowati, Hatta Taliwang, Gus Aam, Ponjto Sutowo, Hidayat Purnomo, Sayuti Asyathri, Sri Edi Swasono, Syamsir Siregar di hadiri juga 450 Para Tokoh lainnya seperti Sri Bintang Pamungkas, Mayjen TNI (Purn) Kiflan Zein, Marwan Batubara dan lain-lain di awali dengan pendatangan dan deklarasi maupun ditutup dengan agenda Pressconference media.

Din Syamsuddin memimpin prosesi deklarasi yang isinya sebagai berikut:

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuasa Bahwa amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 (sehingga layak disebut UUD 2002) telah menghilangkan hal-hal esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti adanya lembaga tertinggi negara pemegang/penyelenggara kedaulatan rakyat, dan penentu arah tujuan bernegara.

Amandemen tersebut telah membawa dampak terjadinya penyimpangan serius dalam sistem penyelenggaraan negara dan kepemimpinan nasional yang ditandai dengan hilangnya otoritas yang menjaga kedaulatan rakyat, runtuhnya tatanan berbasis hukum dan pengerusakan terhadap lingkungan hidup.

Bahwa amandemen UUD 1945 berakibat pada peminggiran rakyat khususnya pribumi dari partisipasi bermakna dalam pembangunan nasional, dan terjadi pelumpuhan serta pembinasaan hak-hak demokrasi rakyat yang berlandaskan asas musyawarah, dan demokrasi hikmat kebijaksanaan serta berkembangnya kehidupan kebangsaan yang liberal, dan kapitalistik yang menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan.

Amandemen itu telah menghempaskan kehidupan rakyat dalam kemiskinan dan keterbelakangan dalam mutu kehidupan berkebangsaan yang sangat berpotensi menghantarkan pada ancaman serius terjadinya benturan sosial dan disintegrasi negara bangsa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mendesak penyelenggara negara dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke UUD 1945 Asli (hasil permufakatan para pendiri Bangsa Indonesia) sebagaimana cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk kemudian disempurnakan dengan adendum.

Hal-hal mengenai tindak lanjut deklarasi, serta kelangsungan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dimusyawarahkan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan tetap mempertahankan prinsip pembatasan masa jabatan presiden dan pokok-pokok perjanjian kebangsaan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 Asli.

Continue Reading

Metro

DPP IKM Gelar Silaturahmi Akbar Tema “Kito Badunsanak, Sukses dan Bahagia Basamo”

Published

on

By

Jakarta – DPP Induk Keluarga Minangkabau (IKM) menggelar Silaturahmi Akbar bertajuk “Kito Badunsanak, Sukses dan Bahagia Basamo”.Minggu (08/12/2024).

 

Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan cendekiawan Minangkabau dari berbagai daerah, termasuk Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H., yang juga dikenal sebagai Datuak Rangkayo Basa.

 

Dalam sambutannya, Boy Rafli Amar menekankan pentingnya memperkuat persaudaraan di rantau. “Acara ini adalah momentum untuk menyatukan kembali masyarakat Minang pasca tahun politik, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi Sumatera Barat dan Indonesia,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Boy juga menyoroti peran strategis masyarakat Minangkabau di perantauan. Ia berharap silaturahmi ini menjadi penghubung antara ranah dan rantau untuk mempercepat pembangunan di kampung halaman. “Kita ingin desa-desa di Sumatera Barat menjadi pusat pergerakan ekonomi melalui dukungan digitalisasi dan program desa wisata,” tambahnya.

 

Disisi lain, Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa masyarakat Minangkabau telah menunjukkan kontribusi besar bagi pembangunan nagari, baik melalui ide, dana, maupun inovasi. Program seperti *Desa Wisata* yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjadikan nagari sebagai pusat ekonomi kreatif.

 

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi untuk menghubungkan masyarakat rantau dengan kampung halaman. Digitalisasi akan memperkuat akses informasi dan peluang ekonomi, sehingga nagari dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

 

Acara ini turut dimeriahkan oleh penampilan artis Minang dan grup kesenian *KIM*. Selain itu, Boy Rafli Amar mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dalam menjaga tradisi Minangkabau sebagai daya tarik wisata budaya.

Continue Reading

Metro

Merespon Situasi Nasional Pasca Pelaksanaan Pilkada 2024

Published

on

By

Pilkada 2024 selesai digelar. Pilkada kali ini merupakan pilkada terbesar pertamakali yang digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Tentu banyak catatan baik permasalahan maupun capaian yang turut membayangi pilkada. Namun masih terdapat hal-hal yang tidak luput menjadi perhatikan adalah terkait kondusifitas pasca pilkada.

 

Sebelumnya JPPR turut menyoroti dengan serius catatan soal keamanan dalam penyelenggaraan pilkada. Sebab arena pilkada merupakan arena damai yang dipilih untuk menentukan kepimpinan secara konstitusional. JPPR juga turut memastikan bahwa narasi di ruang publik benar-benar murni merupakan narasi yang mencerdaskan atau mendidik bukan narasi pecah belah.

 

Dalam penyelenggaraan pilkada 2024, tercatat beberapa insiden yang melibatkan antar pendukung calon. Misalnya pengeroyokan dan pembacokan pendukung calon bupati di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang berujung kematian. Kemudian tawuran antar pendukung di Parepare, bentrok antar pendukung di Jeneponto, ketegangan karena konvoi berujung saling kejar antar pendukung di Gowa, bentrok pendukung di Musi Rawas Utara, bentrok di Puncak Jaya, kerusuhan di Memberamo Tengah sampai Kapolres tertusuk panah, pembakaran kotak suara di Kota Sungai Penuh, dan penembakan Rumah Bupati di Solok Selatan.

 

Dari insiden-insiden ini, JPPR telah menyampaikan untuk memperkuat pendidikan politik untuk mencegah konflik sebelum pelaksanaan pilkada. JPPR mengingatkan semua pihak terutama bawaslu untuk mempeketat pengawasan dan mengutamakan upaya pencegahan. Selain itu mengingatkan pemerintah daerah, para calon, tim sukses, dan relawan pasangan calon bagaimana mewujudkan pilkada damai dan kondusif.

 

JPPR juga meminta seluruh pihak untuk melakukan upaya-upaya pendidikan politik kepada masyarakat di seluruh daerah, agar tak terjadi konflik horizontal atau kekerasan jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Sebab upaya pendidikan politik atau pendidikan pemilih belum masif dilakukan. Pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana menyerukan kepada masyarakat soal kedewasaan politik dan kesadaran berpolitik. Harus ditanamkan memang sejak dini di masyarakat, terkait perbedaan dukungan politik dan perbedaan pendapat merupakan keniscayaan. JPPR juga menyerukan upaya pencegahan dari pihak keamanan harus lebih ditingkatkan untuk mencegah

terjadinya konflik dalam proses Pilkada Serentak 2024.

 

Maka dari itu pasca pilkada 2024 isu soal kondusifitas sangat urgen untuk menjadi perhatian JPPR dan seluruh pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga potensi pengulangan konflik kembali pasca pilkada. JPPR bersama seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi Indonesia dari rongrongan kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab yang bisa mengganggu stabilitas dan persatuan nasional.

 

Untuk itu JPPR merekomendasikan:

 

   1. Mendorong pihak keamanan untuk meningkatkan kesiagaan dalam menjaga kondusifitas situasi pasca pilkada 2024, tentu dengan cara-cara humanis dan persuasif

 

   2. Meminta para calon dan seluruh pendukung di pilkada 2024 untuk dewasa menyikapi perbedaan pilihan politik, serta berbesar hati untuk bersatu padu membangun daerah agar lebih baik dan lebih maju.

 

   3. Mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi total pelaksanaan pilkada untuk mewujudkan pilkada yang damai dan kondusif dimasa yang akan datang.

Continue Reading

Metro

Neneng A Tuty.SH Ketua Relawan Berkarya Indonesia Siap Kawal Program Presiden Prabowo di Sektor Pangan

Published

on

By

Jakarta, – Neneng A Tuty.SH Ketua Relawan Berkarya Indonesia, yang sebelumnya menjadi relawan dalam pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, menyatakan komitmennya untuk mendukung program-program Presiden Prabowo, terutama di sektor pangan.

 

Neneng A Tuty.SH menjelaskan bahwa Relawan Berkarya telah berperan aktif dalam memenangkan Prabowo sebagai Presiden periode 2024–2029.

Saat ditemui oleh awak media di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024),

 

“Relawan Berkarya sudah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia,” ungkapnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa Relawan Berkarya akan terus mengawal berbagai program pemerintah selama lima tahun ke depan untuk membantu masyarakat Indonesia. Fokus utama Neneng adalah sektor pangan, mengingat kebutuhan tersebut merupakan prioritas dasar bagi masyarakat.

 

“Program-program Prabowo semuanya bagus, tapi saya akan fokus di sektor pangan karena ini kebutuhan pokok warga Indonesia,” lanjutnya

 

Dalam kesempatan yang sama, Neneng juga menyoroti perannya sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI). Ia menyampaikan rencana untuk mengadvokasi peningkatan kesejahteraan para pewarta dengan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Tanpa pewarta, para kepala daerah tidak akan dikenal,” ujarnya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih.

 

Neneng berharap Indonesia terus menjadi negara yang aman, maju, serta mampu menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan sejahtera.

Continue Reading

Trending