Jakarta, 9 November 2023 Situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini.

Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global Itu, pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua.

Tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik.

Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran di Papua.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat. Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan tembagalembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua.

Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.

Maka dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damal. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog.

Tertanda, Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA Drs. Marzuki Darusman, S.H. Alissa Wahid, Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah Mgr. Siprianus Hormat, KKP-PMP, Konferensi Waligereja Indonesia

SERUAN DAMAI UNTUK PAPUA 

Situasi krisis kemanusiaan secara global, terutama di Ukraina dan Palestina, merupakan panggilan bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fokus pada halaman rumah kita sendiri, terutama konflik yang melanda Papua.

Tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. Menyikapi ini semua, pada 9 November 2023 sejumlah tokoh bangsa telah memprakarsai seruan damai Papua untuk membangun kerja sama para pihak yang bertikai dalam rangka menjajaki proses menuju penyelesaian damai di Papua.

Mereka beranggotakan antara lain Hj. Sinta Nuriyah, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, Pdt. Gomar Gultom, Mgr. Antonius Subianto, Marzuki Darusman, dan Makarim Wibisono.