Connect with us

Metro

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemenang Ganjar Pranowo (DPP GPGP) Gelar Diskusi Mengenai Kecurangan Pemilu 2024

Published

on

Jakarta, 29 November 2023 – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemenang Ganjar Pranowo (DPP GPGP) Menggelar Diskusi Mengenai Kecurangan Pemilu yang disampaikan oleh Sirra Prayuna di Kantor Sekretariat DPP GPGP Menteng Jakarta pada hari Rabu, 29 November 2023.

Acara diskusi tersebut dihadiri pengurus DPP GPGP dan juga para relawan lainya pendukung capres Ganjar Pranowo ; Dhini Mudiani( Ketum DPP GPGP), Helmi Fauzi (Dewan penasehat DPP GPGP), Sefriyanto (Sekjen DPP GPGP), Sirra Prayuna. SH. (Pengacara).

Helmy Fauzy sebagai Dewan Penasehat GPGP seusai ditemui awak Media Online mengatakan, Masyarakat sangat penting dan krusial dalam mengawal proses pemilu.

Karena saat ini nampaknya sudah terang benderang ada upaya-upaya untuk menggunakan aparatur negara dalam memenangkan pasangan tertentu.

Jadi dikhawatirkan ini akan memicu manipulasi suara dan pengerahan kekuatan negara secara sepihak dan tidak netral sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan kita.

Yang penting disini adalah partisipasi masyarakat untuk terus mengawal proses pemilu kita baik itu pileg maupun pilpres nanti sehingga kita bisa mendapatkan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Yang memang menggambarkan semangat demokrasi kita.

Jangan sampai karena kepentingan-kepentingan tertentu dan ambisi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, segala cara digunakan.

Untuk memenangkan kedudukan kerabat dalam posisi-posisi strategis negara. Kita percaya bahwa kekuatan masyarakat itu tidak bisa dikalahkan. Terutama kekuatan masyarakat untuk betul-betul mengawal suatu proses demokrasi yang benar, yang jujur, tidak ada satu kekuatanpun yang meredam ini.

Ketika rakyat bangkit tidak satu kekuatan yang bisa meredamnya. Tantangan kita bukanlah soal menang atau kalah tapi bagaimana kita kembali meletakan semangat reformasi pada relnya. Nilai-nilai etika berbangsa dan bernegara pada tempatnya. Jadi ini bukan semata-mata menang atau kalah tapi lebih dari itu kita menjaga KeIndonesiaan kita, Indonesia yang demokratis, adil, jujur dan bermartabat.

Ini adalah momen bersejarah, kita berada pada suatu tikungan sejarah. Peran generasi milenial, gen w, gen z ini sangat krusial sekali karena itu gunakan suara hati nurani kita.

Gunakan hal pilih dengan betul-betul memilih mereka yang betul-betul berjuang untuk rakyat, punya ketulusan bukan sekedar mau menang atau menghalalkan segala cara untuk menduduki posisi strategis di negara ini.

Sirra Prayuna sebagai Pengacara, saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Saya kira peran relawan ini menjadi penting dalam mengawal proses pemilu yang jurdil dan bermartabat. Bahwa hari ini kita dihadapkan pada problem kepemiluan kita sarat dengan kecurangan.

Maka harus dikawal, dicatat, dilaporkan dan diviralkan foto-foto dan video yang bisa mengidentifikasi pelanggaran. Untuk pelapor dijamin keamanannya karna ada lembaga perlindungan saksi dan saya kira akan dioptimalisasi kalau ada ancaman dan intimidasi baik itu bagi pelapor maupun keluarga pelapor untuk hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum maka kita akan menggunakan instrumen lembaga perlindungan saksi.

Contoh pelanggatan yaitu Apdesi itu sebelum kampanye ditetapkan mereka dikumpulkan dan ada videonya mereka mendukung salah satu pasangan calon tertentu dan itu dilarang dalam pasal 74 Peraturan KPU dan UU Pemilu.

Disamping itu juga terjadi beberapa persoalan terkait dengan keterlibatan pemilu dari aparatur negara itu Polri misalnya itu juga jadi masalah. Itu yang harus diawasi ketat.

Saya bersyukur bahwa Panglima TNI beliau ingin mencoba menjaga netralitas institusinya TNI dengan membentuk pos pengaduan agar seluruh masyarakat dan lembaga pemantau serta organ relawan bisa mengadukan jika yang terlibat ada dari TNI. Saya yakin Panglima TNI berkomitmen untuk pemilu damai, berkualitas dan bermartabat.

Dengan mewujudkan posko pengaduan itu sebagai suatu sinyal positif bagi kita kepada TNI. Supaya tetap menjaga netralitasnya. Saya menyesalkan ketika Aiman menyampaikan itu (Dugaan Ketidaknetralan Kepolisian) dia dilaporkan melalui hukum pidana umum.

Harusnya konteks pemilu, kalau ada seperti itu harusnya menggunakan UU Pemilu bukan UU Pidana Umum. Tidak relevan menggunakan UU Pidana untuk mengkriminalisasi perbuatan yang mengungkap soal itu harusnya pakai UU Pemilu.

Banyak program yang ditawarkan ketika Ganjar-Mahfud terpilih misalnya soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan sistem nilai hukum berkeadilan. Juga soal ekonomi dan lain-lain.

Relawan juga diharapkan untuk membentuk pos-pos pengaduan di kecamatan-kecamatan guna mencatat, melaporkan, mengadukan berbagai bentuk pelanggaran baik itu soal tahapan-tahapan pemilu setiap tahun. Jika ada pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Panwaslu dan Bawaslu terdekat,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Dewi Ketua Foreder Kota Bekasi Hadiri Acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

 

Dewi selaku Ketua Foreder Kota Bekasi saat ditemui awak Media Online mengatakan “Saya sangat kecewa dan sedih berduka dengan kematian demokrasi saat ini dan saya pikir demokrasi sudah mati saat ini. Dengan adanya Pemilu yang sangat kotor ini dimana Presiden berada di keberpihakan paslon 02 saya sangat kecewa karena 9 tahun kita semua Relawan Jokowi berjuang untuk Presiden Jokowi walupun saya sangat mendukung beliau tapi dengan adanya terbuka gamblang kecurangan yang sangat masif terstruktur seperti ini saya sebagai rakyat sangat kecewa dan hal ini tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan maka semakin seenaknya, kasihan rakyat yang lain.

 

Kita harus terus bergerak sampai ada kejelasan, bagusnya sampai ada keadilan untuk kita semua. Saya dari pendukung paslon 03 walaupun kalah di Pemilu yang lalu kita tidak akan diam dengan adanya kecurangan-kecurangan ini dan kita akan terus bergerak sampai ada kejelasan maupun keadilan.

 

Dengan ramainya berita hari ini terkait diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Jenderal bintang 4 oleh Presiden Jokowi di Mabes TNI adalah dagelan yang membuat kita semua tertawa dalam tangis, masa iya orang yang dulu pernah ditetapkan sebagai tersangka penculikan maupun membunuh aktivis maupun mahasiswa di era reformasi 98 setelah 26 tahun berlalu malah diberikan gelar Jenderal dan juga yang pernah dipecat oleh mantan Panglima 98 malah sekarang mendukungnya, itu buat saya dagelan dan tidak masuk akal.

 

Harapannya kita seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dicurangi Pemilu ini agar menuntut keadilan maupun menuntut bagaimana ini semua bisa menjadi baik sesuai dengan harapan kita bersama, tanpa cawe-cawe dan kecurangan. Paslon 01 dan paslon 03 menurut saya kalah dengan terhormat dengan kalah dicurangi itu sangat berbeda,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Arini Sumardi selaku Ketua Umum Pejuang ABW (Anies Baswedan) Hadiri Acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

 

Arini Sumardi selaku Ketua Umum Pejuang ABW (Anies Baswedan), saat ditemui awak Media menjelaskan ; “Kami dari relawan itu sudah sama sekali tidak mempercayai quick count, tidak mau melihat itu dan tidak peduli pada hasilnya karena yang kami peduli adalah pemilu ini diulang dengan cara-cara yang jurdil dengan menghormati konstitusional.

 

Kemarin kita tahu bahwa konstitusi kita sudah dilangkahi oleh Presiden Jokowi dengan memasukkan anaknya sebagai Cawapres Prabowo 02 melalui MK.

 

Kemudian ada upaya pengerahan mobilisasi Kepala Desa  termasuk pemberian bansos itu adalah upaya curang yang diselubungi atau ditutupi oleh yang namanya aturan itu dan ini yang mau kita lawan dimana entry point kita kedepannya kita harus punya pemerintahan yang bersih dan demokratis maupun dilahirkan dari pemilu yang betul-betul jurdil.

 

Yang pasti kami sebagai relawan ini rakyat biasa sudah menitipkan amanah atau mandat konstitusi kepada anggota DPR karena merekalah yang punya kewenangan untuk menggulirkan Hak Angket tersebut sedangkan tugas kami adalah mendorong kepada Parpol-parpol ini saatnya untuk betul-betul menunjukkan kepedulian kepada rakyat Indonesia.

 

Walapun banyak permintaan untuk menggulirkan hak angket yang gunanya untuk memeriksa dengan menyeluruh apakah betul apalah pilpres kemarin itu banyak sekali terjadi kecurangan itulah poinnya dan kami mendorong agar hak angket ini direalisasikan agar kita tenang bernegara,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Marlin Barto inisiator relawan 01 dan 03 : Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

Marlin Barto sebagai inisiator relawan 01 dan 03, saat ditemui awak media mengatakan ; “Hari ini telah selesai acara konsolidasi antara pendukung 01 dan 03 dimana tujuan kita adalah melebur menjadi satu kekuatan dan untuk kedepannya kita akan buat gerakan besar termasuk tidak ada lagi embel-embel 01 dan 03 karena kita mengatasnamakan masyarakat sipil sehingga agenda kita mungkin yang pertama parlemen jalanan tanggal 5 Maret 2024.

Setelah acara hari ini kita akan rapat dan konsolidasi lagi untuk memperkuat barisan supaya teman-teman yang belum terkoordinir atau belum terkonsolidasi kita akan satukan pikiran dulu hingga nanti tanggal 5 Maret 2024 kita semu turun bersama.

Dalam aksi nantinya ada berbagai elemen yaitu buruh, aktivis dan segala macam kita turun bareng. Dari pernyataan sikap kita elaborasikan lagi menjadi tuntutan.

Kalau Sirekap lebih ke ranah hukum, ada pelanggaran servernya diluar negeri disitu ada tindak pidana hukumnya dan kita percayakan itu ke penegak hukum karena kita hanya mendorong untuk siap demokrasi termasuk lebih fokus kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara terutama kepala negara Presiden Joko Widodo.

Harapan kita paling sedikit dalam aksi nantinya ada  5.000 orang atau lebih bahkan banyak pun lebih baik lagi. Kita akan terus lakukan konsolidasi dan pertemuan tadi solid dan punya tekad yang sama karena kepentingan kita hari ini cuma 1 yaitu Selamatkan  Demokrasi.

Sebenarnya tidak ada lagi paslon 01 dan 03 karena rakyat melihat kecurangan, dari penyelenggara Pemilu, kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran bansos yang gila-gilaan dan itu melanggar undang-undang karena bansos itu diberikan dengan serampangan dan sebenarnya diperuntukannya hanya untuk orang miskin.

Makanya kami berkumpul diacara ini untuk menyatukan dan melihat kecurangan itu. Kita hanya rakyat yang bergerak ingin bagaimana melawan kecurangan yang dipimpin oleh Presiden langsung  sehingga Pak Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan.

Melihat situasi hari ini sudah membahayakan dan baru hari ini ada pelantikan penyematan pangkat bintang 4 untuk Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi karena ini menurut kami sebuah kecelakaan demokrasi.

Dari sebelum pemilu, sudah terjadi desain yang sangat sistematis dan masif untuk memenangkan salah satu paslon sehingga pada saat ini merugikan paslon lain dan oleh karena itu pada hari ini kami berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk membuat suatu gerakan yang nyata dan real.

Barangkali dalam beberapa hari kedepan kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Mendorong Hak Angket ini agar disegerakan supaya kecurangan-kecurangan yang terjadii ini harus diungkap secara terbuka,” tutupnya.

Continue Reading

Trending