Connect with us

nasional

BPH Migas Bahas Naskah Kerja Sama dengan Pemprov Bengkulu, Jaga Subsidi Tepat Sasaran

Published

on

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim dan Wahyudi Anas menemui Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kunjungan ini untuk membahas naskah kerja sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengenai Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk Konsumen Pengguna.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bengkulu yang sangat antusias dan menyambut baik kegiatan pembahasan naskah kerja sama BPH Migas dengan Pemprov Bengkulu.

“Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan titik awal untuk lebih fokus dalam memprioritaskan langkah-langkah mana saja yang harus kita ambil,” terangnya saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, Selasa (9/1/2024).

Pertemuan juga membahas terkait pasal-pasal di dalam naskah kerja sama, yang bertujuan untuk menjaga distribusi BBM agar tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menambahkan, saat melakukan pemantauan lapangan secara acak yang dilakukan sehari sebelumnya di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kota Bengkulu, masih ditemui adanya kendaraan yang mengonsumsi JBT Solar, dengan kondisi belum memperpanjang pajak nomor kendaraan bermotor.

“Kita menemukan di lapangan bahwa kendaraan dengan plat nomor polisi yang sudah mati, bahkan tidak ada plat nomor kendaraan, masih dapat mengisi Solar di SPBU,” tuturnya.

Selain itu, Wahyudi meminta sinergi antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat terjalin dengan lebih erat dengan adanya naskah kerja sama yang sedang dibahas dan berharap agar dapat segera disepakati bersama.

“Dengan sinergi yang tengah kita bangun, subsidi BBM dapat dinikmati oleh masyarakat Bengkulu yang berhak,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga mengapresiasi atas kehadiran Anggota Komite BPH Migas ke Provinsi Bengkulu. Ia pun menyampaikan kesiapan pihaknya untuk segera menandatangani naskah kerja sama tersebut.

“Kalau dalam minggu ini PKS sudah dapat ditandatangani, tidak masalah apabila kami yang datang ke Jakarta, atau Pimpinan BPH Migas yang kami undang ke Bengkulu. Pada prinsipnya kami siap untuk melaksanakan penandatanganan”, ucapnya di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu.

Turut menghadiri kegiatan, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Bengkulu M. Farid Akbar, dan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon II Bengkulu Wiwiet Wijaya, perwakilan Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu.

*Pemantauan Terminal BBM*

Selanjutnya, hari Rabu (10/1/2024) Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas melanjutkan kegiatan dengan menyambangi Terminal BBM Pulau Baai, Bengkulu.

Halim dan Wahyudi tampak melakukan diskusi dan mendapatkan penjelasan secara langsung secara keseluruhan kegiatan operasi yang ada di Pjs. Manager Fuel Terminal Pulau Baai Bengkulu Muhammad Luthfi, dan meninjau secara langsung fasilitas pendukung yang ada di lingkungan Terminal BBM tersebut.

Hadir mendampingi kegiatan, SAM Pertamina Patra Niaga Bengkulu Mochamad Farid Akbar, dan SBM Pertamina Patra Niaga Rayon II Bengkulu Wiwiet Wijaya.

Continue Reading

nasional

Amirullah Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Hadiri Rapat Asistensi Kemendagri, Bahas Terobosan Baru Pengelolaan Sampah oleh PDAM

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menghadiri Rapat Asistensi Penyelesaian Masalah BUMD Air Minum, Limbah, dan Sanitasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Amirullah mengatakan, kehadiran Pemerintah Kota Pontianak dalam forum tersebut bertujuan mencari terobosan baru dalam pengelolaan layanan publik, khususnya terkait pengolahan sampah yang berpotensi melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Kami diundang oleh Kemendagri mengikuti kegiatan rapat asistensi yang diinisiasi Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di bawah Ditjen Bina Keuangan Daerah. Salah satu yang dibahas adalah mencari pemikiran baru terkait pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh PDAM,” ujar Amirullah di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan menjadi bahan diskusi di antara para peserta. Menurutnya, secara regulasi, BUMD memiliki peluang untuk mengembangkan usaha di luar bisnis utamanya selama didukung perubahan aturan daerah.

“Memang ini masih tahap inisiasi dan masih diperdebatkan apakah memungkinkan. Namun, namanya BUMD bisa saja mengelola di luar bisnis utamanya, dengan menyesuaikan peraturan daerah. Selama itu baik untuk daerah, tentu bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Amirullah menambahkan, pihaknya terus mencari formulasi terbaik agar berbagai persoalan layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, dapat ditangani secara bersama dan optimal.
“Kita mencari jalan bagaimana sebuah permasalahan bisa kita kelola bersama-sama dengan baik,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi Perusahaan Air Minum di Kota Pontianak saat ini dalam keadaan sehat. Bahkan, cakupan pelayanannya telah mencapai lebih dari 99 persen.
“Di Kota Pontianak, perusahaan air minumnya sehat, cakupan pelayanan juga di atas 99 persen, dalam kondisi yang baik-baik saja,” ungkapnya.

Terkait hasil rapat, Amirullah menyebut pembahasan masih terus didalami. Pemerintah daerah, kata dia, perlu kreatif dalam mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung pelayanan masyarakat.

“Ini masih tahap diskusi dan inisiasi, kita mencari formulasi terbaik yang bisa dilaksanakan di daerah. Dalam kondisi sekarang, kita harus kreatif, termasuk dalam creative financing untuk mencari sumber pendapatan baru, salah satunya melalui pengolahan yang menjadi kewajiban pelayanan publik,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Jundi Qoribaselaku Board of Director (BOD) Sabana Group Terima Sertifikat Halal dari Kepala BPJPH

Published

on

By

Jakarta, 9 April 2026 – Momentum Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah menjadi ajang penting bagi penguatan sinergi industri halal nasional.

Mengusung tema “Merajut Silaturahim, Menguatkan Sinergi Halal Menuju Indonesia Pusat Industri Halal Dunia”, acara yang digelar di Kantor DPP Hidayatullah Jakarta ini turut menghadirkan kabar menggembirakan dari dunia usaha kuliner.

Dalam kesempatan tersebut, Jundi Qoribaselaku Board of Director (BOD) Sabana Group perusahaan yang menaungi brand Sabana Fried Chicken menyampaikan bahwa pihaknya telah resmi menyelesaikan proses sertifikasi halal.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melalui proses sertifikasi halal, dan secara langsung menerima sertifikat halal dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” ujar Jundi Qoriba dalam wawancara.

Penerimaan sertifikat halal ini menjadi tonggak penting bagi Sabana Group dalam memperkuat komitmennya terhadap penyediaan produk halal berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, kebutuhan terhadap produk halal menjadi sangat krusial.

Jundi Qoriba menegaskan bahwa ke depan, Sabana akan terus memperluas jangkauan pasarnya ke seluruh Indonesia. “Kami sangat konsen terhadap halal. Ini bukan hanya soal sertifikasi, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang terjamin kehalalannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ekspansi bisnis akan terus dilakukan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal.

Acara Halal Bihalal ini juga menjadi wadah strategis dalam mempererat silaturahmi antar pemangku kepentingan industri halal, sekaligus mendorong kolaborasi menuju visi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Dengan diraihnya sertifikat halal ini, Sabana Fried Chicken optimistis dapat semakin dipercaya masyarakat serta berkontribusi dalam penguatan ekosistem halal nasional.

Continue Reading

nasional

Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone Ziarah Makam Leluhur Dalam Rangka Hari Jadi Bone ke-696 Tahun 2026

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bone ke-696 tahun 2026, Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone bersama jajaran pemerintah daerah melaksanakan ziarah makam leluhur sebagai bentuk penghormatan terhadap para pendiri dan tokoh bersejarah Kabupaten Bone.

Kegiatan ziarah tersebut berlangsung khidmat di sejumlah kompleks pemakaman Taman Makam Palawan Nasional Kalibata Jakarta selatan. Selasa (31/3/2026)

Andi Akmal Pasluddin Wakil Bupati Bone beserta rombongan melakukan tabur bunga dan doa bersama, sebagai wujud mengenang jasa para pendahulu yang telah berjasa dalam membangun dan membesarkan daerah Bone.

Dalam sambutannya, Andi Akmal Pasluddin wakil Bupati Bone menyampaikan bahwa ziarah ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum refleksi bagi seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan, kepemimpinan, dan pengabdian para leluhur.

“Melalui kegiatan ini, kita diingatkan untuk terus menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta melanjutkan pembangunan demi kemajuan Kabupaten Bone,” ujar Bupati.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Jadi Bone sebagai sarana memperkuat identitas daerah dan meningkatkan semangat gotong royong.

Rangkaian peringatan Hari Jadi Bone ke-696 tahun 2026 sendiri diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara resmi, kegiatan budaya, hingga acara sosial yang melibatkan masyarakat luas.

Ziarah makam ini menjadi salah satu agenda penting yang sarat makna historis dan spiritual, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya serta menghormati jasa para pendiri Kabupaten Bone.

Continue Reading

Trending