Jakarta – Poros Alternatif Berjusng Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Jakarta, – Gerakan Poros Alternatif menggelar Sarasehan Nasional bertajuk “Mampukah Prabowo Mengembalikan Indonesia Sesuai Amanah Para Founding Father?” di Aula Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin, Jakarta.Sabtu (16/08/2025)

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Didalam wawancaranya, Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin menegaskan optimisme terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia juga menekankan pentingnya peran publik dan para tokoh bangsa dalam mengawal setiap kebijakan dan program pemerintahan agar tidak melenceng dari amanah rakyat.

“Saya tetap optimis. Pak Prabowo mampu membawa amanah founding fathers. Tapi masyarakat tetap harus mengawal program-program beliau,” ujar Tatang.

Tatang menyoroti capaian awal pemerintahan Prabowo dalam sektor pertanian, khususnya soal ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia memuji langkah Kementerian Pertanian yang dinilai mulai menata kembali agenda suasembada pangan. Namun ia menekankan bahwa target bangsa semestinya lebih tinggi dari sekadar ketahanan pangan, yakni menjadi mercusuar dunia dalam bidang pertanian seperti era Orde Baru.

Ia juga mengkritik kebijakan impor pangan yang kerap dilakukan saat panen raya. Kebijakan tersebut, menurutnya, justru menyengsarakan petani dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Dulu kita ekspor beras, sekarang impor. Padahal petani kita bisa sejahtera kalau pemerintah berpihak pada mereka,” ucapnya.

Tatang turut menyinggung mahalnya pupuk dan lemahnya peran dinas pertanian di daerah yang, menurutnya, tidak melakukan pembinaan serius terhadap kelompok tani. Ia juga mengungkap bahwa banyak pejabat dinas pertanian tidak memahami bidangnya dan bahkan terlibat dalam praktik jual beli jabatan.

Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo turut menjadi sorotan. Tatang menyatakan bahwa program tersebut merupakan niat mulia untuk meningkatkan gizi pelajar, namun ia mengingatkan potensi korupsi yang perlu diawasi secara ketat.

“Banyak keresahan di daerah. Mulai dari dana makan yang tidak transparan, hingga pengadaan bahan yang tidak layak. Program bagus, tapi pelaksanaannya harus bersih,” tegasnya.

Ia juga menyebut adanya laporan soal pemotongan anggaran makan, di mana seharusnya Rp10.000 digunakan untuk makanan, namun dalam praktiknya hanya Rp5.000–Rp7.000 yang sampai ke anak-anak.

Tatang turut mengomentari isu penegakan hukum, termasuk pembebasan tokoh-tokoh yang disebutnya bermuatan politis. Ia mengapresiasi pernyataan tegas Prabowo terkait pelarangan aparat menjadi backing tambang, serta komitmennya dalam pemberantasan mafia tanah dan narkoba.

“Pak Prabowo sudah bilang tidak boleh ada jenderal aktif atau purnawirawan yang jadi backing tambang. Tapi apakah itu betul-betul dijalankan, itu yang perlu diawasi,” ujar dia.

Tatang juga mengulas langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat pertahanan nasional, terutama di tengah memanasnya geopolitik global. Ia menyambut baik rencana penambahan batalion dan pembangunan kekuatan militer sebagai langkah antisipatif.

“Situasi global memanas. Dari Ukraina hingga Asia Tenggara. Maka wajar bila Indonesia mulai membangun kekuatan TNI untuk menjaga kedaulatan,” tuturnya.

Ia menyebut potensi konflik di kawasan seperti Ambalat harus disikapi dengan kesiapan, meskipun jalur damai tetap menjadi prioritas utama.

Sarasehan Nasional ini menjadi forum penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintahan saat ini. Pesan utama dari acara ini adalah bahwa rakyat tidak boleh pasif. Dukungan terhadap pemerintahan perlu dibarengi dengan pengawasan ketat agar cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dapat tercapai.

Jakarta, – 15 Agustus 2025 — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Korps PMII Putri (KOPRI) resmi meluncurkan Gerakan KOPRI Peduli & Santunan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bakti KOPRI menyambut 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Kementerian Sosial RI, Salemba, Jakarta Pusat. Acara ini dilaksanakan dan dihadiri oleh H. Abdul Malik Haramain, S.Sos., M.Si., (Staf Khusus Kementrian Sosial RI), Mohammad Shofiyullah Cokro (Ketum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2024-2027),

Ustadz Muhammad Husein Gaza (Aktivis Kemanusiaan) dan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Nannie Hadi Tjahjanto.

Ketua KOPRI PB PMII, Wulan Sari, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan bentuk konkret dari semangat mahasiswa untuk lebih dekat dengan masyarakat, terutama kelompok marginal dan terpinggirkan.

“Secara alami, kita sebagai gerakan mahasiswa memang sudah dekat dengan rakyat dan masyarakat marginal. KOPRI selama ini aktif mengadvokasi kelompok-kelompok yang termarjinalkan. Melalui ‘KOPRI Peduli’, kami ingin memformalkan gerakan sosial kami yang selama ini banyak berjalan di balik layar, agar lebih terstruktur dan berdampak luas,” ungkap Wulan.

Ia menambahkan bahwa gerakan ini selaras dengan misi besar pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama poin pertama: No Poverty. Menurutnya, pemberdayaan perempuan juga menjadi kunci penting dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin mengajak seluruh kader, khususnya mahasiswi, untuk lebih peduli terhadap kondisi sosial di lingkungan masing-masing. ‘KOPRI Peduli’ adalah bentuk panggilan sosial, sekaligus ajakan untuk seluruh kader agar bertransformasi dari gerakan sosial biasa ke arah yang lebih formal dan terstruktur.”
Beberapa program yang telah berjalan di bawah inisiatif ini antara lain:

KOPRI Mengajar di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Kegiatan edukasi anak-anak marginal di Jawa Barat Respons bencana dan kolaborasi dengan lembaga filantropi seperti LAZISNU
Penggalangan dana untuk korban bencana di Sukabumi, Lampung, dan daerah lainnya

Ketua Bidang Sosial KOPRI PB PMII, Siti Nursyah, menjelaskan bahwa peluncuran ini juga mendapat sambutan positif dari Kementerian Sosial RI. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas pada anggaran, namun juga dukungan nyata di lapangan.

“Kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan pihak Kementerian Sosial untuk mengelola program kolaboratif ke depan, terutama dalam hal mitigasi bencana, edukasi sosial, dan kegiatan filantropi lainnya,” jelas Siti.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak memiliki batas waktu tertentu, dan diharapkan dapat terus berkelanjutan bahkan setelah periode kepengurusan saat ini berakhir pada tahun 2026–2027.

“Ini adalah gerakan tanpa batas. Kami membuka seluas-luasnya partisipasi sahabat KOPRI di seluruh Indonesia. Saat launching ini, telah ditetapkan 7 kader sebagai perwakilan ‘Sahabat KOPRI Peduli’, dan akan direplikasi oleh ratusan bahkan ribuan kader lainnya di seluruh daerah.”

Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen KOPRI PB PMII untuk memperkuat kelembagaan yang berdaya dan responsif terhadap isu-isu sosial di masyarakat. KOPRI mengajak seluruh kader PMII di seluruh Indonesia untuk bersinergi dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Stafsus Kemensos RI, H. Abdul Malik Haramain menjelaskan bahwa acara ini senafas dengan misi kami di Kemensos RI. Tentang bagaimana memfasilitasi dan membantu Warga Indonesia yang tidak mampu karena difabel, lansia atau keluarga yang tidak mampu itu semua menjadi konsen kami. Kami berharap acara ini menjadi inspirasi bagi teman-teman Pergerakan Mahasiswa Indonesia jangan pernah berhenti untuk terus peduli dan memperhatikan kaum lemah. Kami Kemensos RI selalu coba memfasilitasi semua dan mengajak semua warga negara dan semua komponen. Termasuk organisasi dan ormas untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas kemiskinan.

“Kita punya program rehabilitasi sosial kita pusatkan di beberapa sentra di Indonesia. Kita punya Balai yang semuanya konsen dengan warga negara yang tidak mampu karena kemiskinan, lansia dan difabel. Kita butuh teman-teman yang konsen dan aktif untuk melakukan sama-sama rehabilitasi sosial sampai mereka berdaya. Kita punya Sekolah Rakyat yang diberi tanggung jawab besar oleh Presiden RI. Pak Mensos RI Pak Saifullah Yusuf sekarang sedang konsentrasi bagaimana caranya SR ini benar-benar menjadi gerakan untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah menjadi salah satu yang terbukti berhasik untuk bisa memutus mata rantai kemiskinan. Kemensos RI siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan siapapun terutama dengan Mahasiswa dan Ormas,” tutupnya  H. Abdul Malik Haramain.