Connect with us

nasional

Kepatuhan Badan Usaha Berperan Tingkatkan PNBP BPH Migas

Published

on

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha untuk membayar iuran. Hal ini sesuai dengan Pasal 12, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Kepatuhan pembayaran iuran ini memberikan dampak positif kepada penerimaan negara.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan bahwa pada Tahun 2023 capaian kinerja dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPH Migas mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kepatuhan Badan Usaha, yang antara lain didorong adanya pemeriksaan dari BPKP kepada wajib bayar Badan Usaha.

“Tentunya BPH mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada Badan Usaha atas keterlibatan BPKP dalam hal pemeriksaan kebenaran laporan yang diberikan oleh Badan Usaha. Alhamdulillah, keterlibatan BPKP memberikan dampak positif,” terang Erika saat membuka Rapat Koordinasi Progress Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Iuran Badan Usaha oleh BPKP, di Badung, Bali, Jumat (26/1/24).

Hadir dalam rapat ini Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, dan Iwan Prasetya Adhi, serta Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP Raden Murwantara.

Selanjutnya, Erika juga mengutarakan pihaknya tengah melakukan penguatan data bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. “Kita sedang koordinasi dengan DJP untuk membuat Perjanjian Kerja Sama pertukaran data, dengan harapan data pelaporan oleh Badan Usaha dapat lebih lanjut dianalisa kebenarannya, serta meningkatkan kepatuhan dari wajib bayar,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Abdul Halim. Ia mengutarakan, sinergi BPH Migas dengan BPKP serta adanya rencana Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan DJP akan memberikan hasil yang signifikan bagi penerimaan negara. “Terutama PNBP” ucapnya.

Halim berharap, dalam laporan BPKP juga memberikan rekomendasi kepada BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, jika ada Badan Usaha yang belum patuh dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat diberikan sanksi kepada Badan Usaha dan terus di kontrol kepatuhannya.

Ditemui di tempat yang sama, Iwan Prasetya Adhi mengapresiasi atas sinergi BPH Migas dan BPKP. Menurutnya, capaian PNBP tahun 2023 lalu merupakan dampak dari hasil audit BPKP dan kerja keras BPH Migas.

Menurutnya, kolaborasi ini perlu terus dilanjutkan untuk mengoptimasi penerimaan negara melalui PNBP dari hilir migas. “Dampaknya wajib bayar semakin taat terhadap aturan,” ucap Iwan.

Sementara, Raden Murwanta mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan BPH Migas tercermin dari adanya peningkatan PNBP bagi negara. “Tugas kita bersama optimasi keuangan negara di sektor migas,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kerja sama BPH Migas dan BPKP ini relevan dengan agenda prioritas pengawasan terkait tata kelola keuangan negara. “Mobilisasi pendapatan negara di 2024 targetnya ada tiga, yaitu reformasi perpajakan, peningkatan tax ratio, dan optimalisasi PNBP. Ini saya kira sangat relevan dengan apa yang kita lakukan ini,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Demi Pelayanan Prima, Rutan Cipinang Tetap Melayani Masyarakat Dan Warga Binaan di Hari Kedua Lebaran

Published

on

By

Jakarta – Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi momen yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga, saling memafkan dan saling bersilahtuhrahmi dengan orang terkasih menjadi tradisi setiap tahunnya. Memasuki hari kedua, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta tetap membuka layanan kunjungan tatap muka di Hari Raya idul Fitri 1445 H, Kamis (11/4).

 

Momen perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini terasa begitu spesial bagi warga binaan. Terlihat dihari kedua ini pengunjung sangat antusias dan berbondong-bondong untuk bisa bertemu dengan keluarga warga binaan. Para Petugas Rutan Cipinang pun tak kenal kata lelah, mereka tetap melayani dengan prima walaupun tidak dapat berkumpul bersama keluarganya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan warga binaan untuk bisa melepas rindu dengan sanak saudaranya.

 

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, Rutan Cipinang memfasilitasi kunjungan dengan 2 sesi selama 2 hari berturut-turut mulai dari hari Rabu dan Kamis secara gratis. Sesi pertama pendaftaran dibuka mulai pukul 09.00 WIB — 12.30 WIB, sedangkan sesi 2 dibuka mulai pukul 13.30 WIB — 16.00 WIB.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali mengatakan bahwa Rutan Cipinang memfasilitasi layanan kunjungan lebaran sejak hari pertama sampai hari kedua, kita ingin warga binaan bisa menikmati momen hari kemenangan Idul Fitri bersama orang-orang terdekat. Hal tersebut penting agar mereka merasa dicintai oleh orang terdekat, sehingga muncul semangat untuk menjadi lebih baik.

 

“Keluarga itu menjadi sumber kekuatan utama bagi warga binaan dalam menjalani hari-hari dengan positif selama berada di Rutan Cipinang. Mendapatkan dukungan, motivasi dan rasa dimiliki tentu sangat baik untuk suksesnya reintegrasi sosial yang dijalani warga binaan agar siap kembali ke masyarakat setelah menjalani pembinaan di Rutan,” ucapnya.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang yang turut mengawasi pelaksanaan kegiatan ini meminta kepada seluruh Petugas Rutan Cipinang agar menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta tetap waspada, laksanakan deteksi dini untuk mengantisipasi ganggunan kemanan dan ketertiban selama kunjungan lebaran ini.

 

“Saya harap Petugas Rutan Cipinang selalu bersikap waspada terhadap segala kemungkinan. Namun tetap menunjukkan sikap yang baik dan ramah dalam memberikan pelayanan serta informasi-informasi yang dibutuhkan oleh warga binaan dan keluarganya, Semoga ini dapat mengobati rasa rindu warga binaan kepada keluarga,” pungkasnya.

 

Hal positif juga diungkapkan salah seorang warga binaan yang menyampaikan rasa syukur atas layanan lebaran yang diselenggarakan Rutan Cipinang. “Saya terharu bisa bertemu dengan keluarga di hari yang fitri ini. Momen seperti ini sangat berarti bagi kami, bisa bertemu dengan orang-orang yang kami sayang dan bisa merasakan berlebaran berkumpul dengan keluarga, terimakasih Petugas Rutan Cipinang,” ungkapnya

Continue Reading

nasional

Menilik Suasana Lebaran di Rutan Kelas I Cipinang, Ribuan Warga Binaan Mendapatkan Remisi Khusus Idul Fitri 1445 H

Published

on

By

Jakarta – Dalam suasana perayaan Idul Fitri 1445 H / 2024 M, Rutan Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, memberikan pemandangan yang istimewa. Selain Sholat Ied bersama yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, ribuan warga binaan juga merayakan momen suci ini dengan penuh semangat dan kebersamaan, dengan menikmati kebijakan remisi khusus Idul Fitri 1445 H, Rabu (10/4).

 

Mengikuti tradisi yang telah lama terjaga, Rutan Cipinang memberikan remisi khusus kepada ribuan narapidana sebagai bentuk penghargaan terhadap ketaatan mereka selama menjalani hukuman. Remisi ini tidak hanya memberikan harapan baru, tetapi juga memperkuat semangat untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

 

Adapun rincian pemberian remisi khusus Idul Fitri 1445 H yaitu diberikan kepada 1.299 warga binaan. Dari jumlah tersebut, 25 orang di antaranya bahkan langsung bebas pada hari ini sehingga dapat menikmati lebaran bersama keluarganya di rumah.

 

“Selamat untuk ribuan warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1445 H, khususnya kepada 25 orang yang langsung bebas hari ini. Semoga setelah mendapat pembinaan di Rutan Cipinang dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan selamat merayakan lebaran dengan keluarga,” ucap singkat Karutan, Sukarno Ali, di tengah waktunya saat mendampingi kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta di Rutan Cipinang.

 

Suasana kekeluargaan dan kebersamaan terpancar jelas di Rutan Kelas I Cipinang, mengingatkan kita bahwa di balik jeruji besi, masih ada harapan, keadilan, dan kemanusiaan. Momen lebaran di dalam penjara bukanlah hambatan untuk menyatukan hati dan merayakan kebahagiaan bersama, sebagai bukti bahwa semangat kebersamaan bisa mengatasi segala keterbatasan.

Continue Reading

nasional

159.557 Narapidana dan Anak Binaan Muslim Terima Remisi dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Idulfitri 1445 Hijriah

Published

on

By

Jakarta – Di momen Idul Fitri 1445 Hijriah yang diperingati pada Rabu (10/4), pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memberikan Remisi Khusus (RK) bagi Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) Khusus bagi Anak Binaan yang beragama Islam. Penerima RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1445 Hijriah berjumlah 159.557 orang.

 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 158.343 Narapidana menerima RK dengan rincian 157.366 orang mendapat RK I (pengurangan sebagian) dan 977 orang mendapat RK II (langsung bebas). Sementara itu, sebanyak 1.214 Anak Binaan mendapatkan PMP Khusus dengan rincian 1.195 orang mendapat PMP I (pengurangan sebagian) dan 19 orang mendapat PMP II (langsung bebas).

 

Besaran RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1445 Hijriah bagi Narapidana dan Anak Binaan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur mencatatkan jumlah terbanyak Narapidana penerima RK Idul Fitri 1445 Hijriah yakni 16.608 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 16.336 orang, dan Sumatera Utara sebanyak 16.030 orang. Adapun tiga terbanyak jumlah Anak Binaan penerima PMP Khusus Idul Fitri 1445 Hijriah berasal dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 102 orang, Jawa Barat sebanyak 98 orang, dan Sumatera Selatan sebanyak 86 orang.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 1 April 2024, jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan seluruh Indonesia adalah 270.207 orang dengan rincian Tahanan 51.171 orang, Anak 458 orang, Narapidana 216.938 orang, dan Anak Binaan 1.640 orang.

 

Narapidana dan Anak Binaan yang beragama Islam berjumlah 194.775 orang. Melalui pemberian RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1445 Hijriah, negara menghemat biaya makan Narapidana dan Anak Binaan sebesar Rp81.204.495.000,-.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengungkapkan Remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada Narapidana dan Anak Binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

 

“Remisi dan PMP menjadi sebuah indikator Narapidana dan Anak Binaan telah mampu menaati peraturan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik,” ujarnya.

 

Yasonna berharap pemberian Remisi dan PMP ini dapat dijadikan semangat dan tekad bagi Narapidana dan Anak Binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat. Pihaknya juga mengapresiasi seluruh petugas Pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina Warga Binaan, serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham.

 

“Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Saudara terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan taqwa, serta meningkatkan kualitas diri.

 

Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa,” tutup Menkumham.

 

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP RI No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP RI Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Continue Reading

Trending