Connect with us

Metro

Permudah Kosumen Pengguna dapatkan BBM Subsidi dan Kompensasi, BPH Migas Segera Revisi Aturan Sub Penyalur

Published

on

Pemerintah berkomitmen menghadirkan energi di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tidak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) serta wilayah yang belum terdapat penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan/atau Kompensasi.

Guna memudahkan masyarakat mendapatkan BBM tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini tengah melakukan revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Khusus Penugasan (JBKP) pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

“Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur atau tidak ada investor yang berminat, sub penyalur adalah salah satu alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM kompensasi,” ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati pada Public Hearing Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 di Bandung,Jumat.(23/2/2024).

Kenyataan di lapangan ini dijumpai Erika dalam beberapa kunjungan kerja ke berbagai daerah, terutama di wilayah kepulauan yang belum terdapat penyalur. Menurutnya, masyarakat yang berada di kepulauan dan jauh dari penyalur sangat kesulitan mendapatkan BBM.

“Kadang-kadang mereka berinisiatif untuk bersama-sama mengambil BBM di satu tempat, kemudian dibawa dengan jerigen-jerigen.

Namun, di tengah jalan, mereka terpaksa diberhentikan dan berurusan dengan aparat penegak hukum, karena memang kita belum mengaturnya. Dengan adanya revisi aturan ini, diharapkan masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi dan kompensasi bisa menikmatinya dengan lebih mudah,” paparnya.

Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi pada kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM dan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi, hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos angkutnya ditetapkan Bupati.

“Sub penyalur itu perwakilan dari konsumen pengguna. Bukan pengusaha atau pengecer. Jangan dipersepsikan bahwa sub penyalur merupakan pengecer yang dilegalkan.

Bukan seperti itu. Sub penyalur adalah perwakilan sekelompok orang atau konsumen pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang ditugaskan untuk mengurus atau mengambilkan BBM subsidi atau kompensasi yang menjadi haknya,” jelasnya.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim meminta agar instansi terkait dan pemerintah daerah segera menyampaikan masukan agar aturan dapat segera diimplementasikan di masyarakat. Dirinya menjelaskan bahwa public hearing terkait sub penyalur ini telah dua kali dilaksanakan. Diharapkan instansi terkait serta pemerintah daerah dapat memberikan dukungan.

“Masukan dapat segera disampaikan agar aturan dapat segera diimplementasikan,” ucap Halim.

Beberapa poin revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tersebut, di antaranya terkait definisi sub penyalur, prosedur penunjukkan dan penetapan sub penyalur, format pembinaan dan pengawasan, lokasi pendirian sub penyalur, alokasi volume kebutuhan masing-masing konsumen pengguna, serta sanksi.

Sementara Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung Agus Istiqlal mengharapkan adanya solusi agar nelayan dan petani di daerahnya tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Public hearing ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, dan Yapit Sapta Putra. Acara ini diikuti juga oleh perwakilan instansi terkait, serta pemerintah daerah dan badan usaha, baik secara hadir langsung dan virtual

Continue Reading

Metro

Pelantikan DPP Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Tema “Peran Pengusaha Pribumi Dalam Kedaulatan Ekonomi Bangsa”

Published

on

By

Jakarta – Pelantikan DPP Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) dan Pameran Produk UMKM Pribumi Tersedia 28 Booth dan HIPPI Gelar Forum Bisnis dengan Tema “Peran Pengusaha Pribumi Dalam Kedaulatan Ekonomi Bangsa” digelar di Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jl.Medan Merdeka Barat No.17 Gambir Jakarta Pusat. Senin (20/5/2024)

 

Dalam kegiatan itu, turut hadir antara lain, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Yukki Nugrahawan, Ketua Dewan Penasehat DPP HIPPI Suryo B. Sulisto, Ketua Dewan Pertimbangan DPP HIPPI Suryani Sidiq Motik, dan Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat.

 

Erik Hidayat selaku ketua Umum HIPPI saat diwawancarai awak media mengatakan hari ini HIPPI telah dilantik oleh ketua Kadin Pak Arsyad Rasyid , hari ini adalah hari kebangkitan Pengusaha Pribumi atau pengusaha lokal dapat bangkitlah, kesempatan untuk bertemu para senior-senior pengusaha dan hari ini menggembirakan juga memberikan semangat dan peluang untuk pengusaha Pribumi atau Lokal,”papar Erik.

 

Kita pertama inginnya pengusaha lokal ini mempunyai peran yang baik dalam bidang ekonomi kita ingin mempunyai masukan yang baik kepada pemerintah yang baru nanti agar pengusaha- pengusaha kita mendapatkan support yang lebih baik atau keberpihakan dari pada pemerintah untuk pengusaha Pribumi, dan untuk kenaikan kelas dari pada pengusaha Pribumi,”terangnya.

 

Harapan kita sangatlah besar pengusaha Pribumi harus jadi tuan rumah di Indonesia, dan peluang- peluang itu ada kita mempunyai nusantara yang sangat luas dan kekayaan alam kita yang luar biasa, kita juga menuju 2045 sebagai pemain,dan saya rasa kita punya semangat itu dan kita bisa memberikan peluang- peluang itu ke pengusaha Pribumi arau Lokal,”pungkas Erik

Continue Reading

Metro

Partai Kemerdekaan Rakyat (PKR) Memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Silaturahmi Bersama Anies Baswedan

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2024, jajaran pimpinan dan kader Partai Kemerdekaan Rakyat (PKR) mengadakan silaturahmi bersama Anies Baswedan yang menjadi calon Presiden pada Pemilu 2024.

 

Koordinator Humas PKR, Benny Parapat mengatakan, kehadiran Anies Baswedan dalam acara tersebut karena dinilai sebagai icon pluralisme dan kesetaraan, sebagaimana yang dimiliki oleh pendiri PKR.

 

“Bagi PKR, Anies Baswedan merupakan icon pluralisme dan kesetaraan. Oleh karena itu, kehadiran beliau diharapkan memberikan semangat kesetaraan dan perubahan yang menjadi modal dalam membangun bangsa ini,” ujar Benny, disela-sela kegiatan tersebut yang digelar di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2024).

 

Dalam sambutannya, Anies Baswedan mengingatkan kepada generasi muda bahwa momentum hari Kebangkitan Nasional harus diwarnai dengan semangat persatuan untuk menyongsong masa depan.

 

“Gagasan persatuan dimulai tanggal 20 Mei yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kini, tugas anak muda adalah membuat rencana masa depan. Oleh karena itu persiapkanlah sejak sekarang,” tutur Anies.

 

Sementara itu, Pelaksana Tugas Musyawarah Nasional PKR, MS Hidayat menegaskan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional bagi anak muda untuk membangkitkan semangat untuk membangun bangsa dan negara.

“Sebagai anak muda, kami siap bangkit membangun bangsa dan negara, khususnya DKI Jakarta.

 

Di internal partai, kami akan merangkul anak muda dan secepatnya melakukan konsolidasi untuk bersama-sama membangkitkan semangat baru bagi kelanjutan PKR,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Founder & CEO Tangkas Motor Listrik, PT. The Agung Pamungkas Beri Bantuan 2 Buah Motor Listrik Kepada DPP HIPPI

Published

on

By

Jakarta – Pelantikan DPP Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) dan Pameran Produk UMKM Pribumi Tersedia 28 Booth dan HIPPI Gelar Forum Bisnis dengan tema “Peran Pengusaha Pribumi Dalam Kedaulatan Ekonomi Bangsa” digelar di Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jl.Medan Merdeka Barat No.17 Gambir Jakarta Pusat.Senin.(20/5/2024)

 

Dalam kegiatan itu, turut hadir antara lain, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Yukki Nugrahawan, Ketua Dewan Penasehat DPP HIPPI Suryo B. Sulisto, Ketua Dewan Pertimbangan DPP HIPPI Suryani Sidiq Motik, dan Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat.

 

Usai sesi pelantikan pengurus HIPPI, Founder & CEO Tangkas Motor Listrik, Agung Pamungkas sebagai pengusaha pribumi Owner PT. The Agung Pamungkas, sebuah perusahaan yang memproduksi motor listrik nasional dengan merk Tangkas memberikan bantuan berupa 2 (dua) buah motor listrik merk Tangkas kepada DPP HIPPI untuk dapat dipergunakan sebagai kendaraan operasional.

 

Agung Pamungkas, Owner PT. The Agung Pamungkas pengusaha pribumi yang memelopori industri motor listrik nasional saat memberikan keterangan kepada media.

 

Agung Pamungkas saat diwawancarai awak media mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung motor listrik itu sudah sangat bagus. Namun, ia mengkritisi momentumnya yang membuat masyarakat yang tadinya sangat antusias untuk membeli motor listrik karena terus dirubah-rubah peraturannya sehingga masyarakat menjadi menahan untuk membeli menunggu kebijakan dari peraturan pemerintah yang baru.

 

Selain itu, dari tingkat pengurusan TKDN yang berbelit-belit dan belum terintegrasinya akun sisafira yang menjadi garda terdepan dari subsidi motor listrik, “Saya sendiri sebagai owner dan satu-satunya pengusaha pribumi yang ‘bermain’ motor listrik, saya mendukung sekali kebijakan dari pemerintah dalam melakukan hal kebijakan ini.

 

Namun, mungkin ada baiknya dalam menerapkan kebijakan, pemerintah juga melibatkan para pelaku bisnis, owner-owner seperti saya untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran agar tidak mempersulit dari industri motor listrik itu sendiri,” terang Agung Pamungkas

 

Ini suatu bukti bahwa semua komponen masyarakat termasuk para pengusaha. Kamimemberikan kendaraan operasional pada Hippi berupa satu motor listrik, ini sebagai bukti nyata sudah saatnya semua masyarakat apalagi industri dan organisasi bisa menggunakan motor listrik di Indonesia. Memang kami kritisi terkait motor listrik ini.

 

Namun bukan kebijakan pemerintahnya. Karena Menurut saya Kebijakan Pemerintah tentang motor listrik ini sebenarnya sudah sangat bagus. Akan tetapi momentumnya yang membuat masyarakat yang tadinya sangat antusias membeli motor listrik, karena terus berubah2 peraturannya, akhirnya mereka terus menunggu dan menunggu. Itupun sudah lepas dari pengurusan TKPN nya yang berbelit2, juga karena belum terintegrasinya akun sisafira yang menjadi garda terdepan dalam subsidi motor listrik. Saya sendiri sebagai owner dan satu satunya pemain motor listrik,”ujarnya.

 

Pengusaha motor listrik sangat mendukung kebijakan pemerintah dalalm melakukan hal ini namun mungkin ada baiknya dalam menerapkan kebijakan pemerintah juga melibatkan para pelaku bisnis selayaknya para owner seperti saya untuk supaya bisa memberikan kebijakan2 yang lebih tepat sasaran agar tidak mempersulit dari pelaku industri motor listrik itu sendiri.

 

Itu tak sesuai dengan harapan, yaitu: pertama, momentum yang diberikan dalam waktu yang tidak tepat. Kedua, perubahan dari kategori penerima subsidi itu sendiri. Ketiga, belum terintegrasinya sistem dari akun sisafira yang menjadi andalan untuk menjadi subsidi listrik.

 

Namun secara umum saya sangat mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi buat para motorlis. Sebagai contoh riil bahwa motor kita ini memiliki tingkat komponen dalam negeri ( TKDN ) paling tinggi di Indonesia yaitu 65 persen dan kita mendapatkan surat sertifikasi 65 persen itu. Itu pada awal bulan pebruari, tapi sekarang sudah bulan Mei.

 

Akan tetapi kami belum bisa memberikan subsidi kepada masyarakat karena masih terkendala di akun sisafira. Kalau pemerintah mempercepat mempermudah sistem integrasi dari akun sisafira dan lintas kementerian maka kita bisa menargetkan penjualan sebesar lima kali lipat dari target awal,”beber Agung Pamungkas..

 

Sehingga tepat sekali rasanya kalau kita berkolaborasi dengan HIPPI karena hippi juga mempunyai satu tujuan untuk bagaimana umkm itu di daerah bisa maju. Kami sudah kolaborasi dengan hippi daerah bali, dalam hal ini pendidikan dan pengajaran di stie kami ada mata kuliah tentang kewirausahaan.

 

Jadi Itu beberapa dosen dan praktisi dari hippi itu juga datang ke kampus kami untuk mengadakan kuliah umum terkait dengan kewirausahaan dan umkm. Dari hippi sendiri menyediakan bbrp mentor atau nara sumber untuk mahs kami seperti memberikan pemahaman bagaimana digital marketing bisa mahasiswa kami lakukan dengan baik, untuk mempromosikan produk-produk umkm. Karena k,”pungkas Agung Pamungkas

Continue Reading

Trending