Jakarta, – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan Operasi Ketupat pengamanan arus mudik dan balik Idul Fitri, Selasa (27/1/2026).

“Kata kuncinya adalah kolaborasi sinergitas stakeholder untuk bisa merencanakan pengamanan ini komprehensip.

Mengacu evaluasi tahun lalu berkaitan ada lonjakan arus yang cukup tinggi ada 5 kriteria yang harus kita amankan yaitu jalan tol, jalan arteri, pelabuhan penyebrangan, bandara, stasiun terminal, tempat ibadah dan tempat wisata,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi tahun sebelumnya menjadi dasar dalam menentukan strategi pengamanan ke depan yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Evaluasi menjadi langkah-langkah sekedar strategi apa yang harus kita lakukan pada saat kita nanti rapat koordinasi karena operasi ketupat ini langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kakorlantas menegaskan bahwa Operasi Ketupat tidak hanya berfokus pada pengamanan lalu lintas, tetapi juga menjaga momentum spiritual masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri.

“Operasi di bidang lalu lintas tetapi menjaga momentum spiritual mengamankan Idul Fitri dan lebaran termasuk bulan suci Romadhon,” ujarnya.

Menurutnya, setiap lokasi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga memerlukan manajemen pengamanan yang disesuaikan, baik di penyebrangan, terminal, bandara, tol dan arteri.

Skenario daripada pengamanan baik di penyeberangan, terminal, bandara, tol dan di arteri tentunya manajemen berbeda, tergantung bangkitan arus dan jumlah total lalin dari Jasa Marga nanti baru bagaimana kita membuat emergency cara bertindak,” jelasnya.

Kakorlantas Polri menambahkan bahwa Operasi Ketupat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Operasi ketupat ini adalah wujud kehadiran negara untuk bisa memastikan bahwa rangkaian peristiwa kegiatan daripada bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri ini harus aman aman dari kriminalitas, lancar dalam berlalu lintas dan mudik semuanya dengan riang gembira bisa menikmati perjalanan dan selamat sampai tujuan,” pungkasnya.

Padang,  – TNI AD melalui prajurit Paldam Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol melaksanakan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Kota Padang, Minggu (25/1/2026).

Sebanyak dua unit kendaraan khusus pemadam kebakaran (Ran Damkar) dikerahkan untuk menyuplai air bersih ke beberapa titik. Diantaranya Rumah Dinas Kasdim 0312/Padang dengan kapasitas 3.000 liter, di RT 04 RW 01 Korong Gadang untuk 25 kepala keluarga dengan total 6.000 liter, serta empat titik di RT 05 RW 12 Jalan Taduh, Kecamatan Kuranji, bagi sekitar 50 kepala keluarga dengan kapasitas 6.000 liter.

Penyaluran air bersih dilakukan karena pascabanjir bandang, sejumlah sumber air dan sumur warga tercemar material lumpur dan belum dapat digunakan secara normal untuk kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk membantu pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana, khususnya pemenuhan air bersih, sekaligus memastikan aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan aman dan layak. *(Dispenad)*

JAKARTA — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan pesan strategis pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Perlindungan Perempuan dan Anak (TPPA–PPO) kepada lima calon Atase Kepolisian Republik Indonesia (Atpol RI) dan staf teknis Polri melalui penyerahan buku “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital”.

Pesan penting tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembekalan Bagi Calon Atase Kepolisian RI dan Staf Teknis Polri T.A. 2026 yang dilaksanakan pada Jumat, 23 Januari 2026, pukul 10.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Ruang Kerja Wakapolri, Lantai 2 Gedung Utama Mabes Polri.

Adapun lima personel Polri yang mengikuti pembekalan dan akan melaksanakan penugasan sebagai Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri di luar negeri adalah:1. Kombes Pol Sofyan Arief, S.I.K. — Atase Kepolisian RI di Berlin, Jerman2. Kombes Pol M. Sandhi Satyatama, S.H., S.I.K., M.S.C.S. — Atase Kepolisian RI di Ankara, Turki3. Kombes Pol I Nengah Adi Putra, S.I.K. — Atase Kepolisian RI di Manila, Filipina4. AKBP Taufik Noor Isya, S.I.K. — Staf Teknis Polri di Kuala Lumpur, Malaysia5. AKP Louis Stefanus Gregory Kaunang, S.I.K., M.Si. — Staf Teknis Polri di Kuching, Malaysia

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa TPPA–PPO merupakan kejahatan kemanusiaan lintas negara yang terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi digital, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan menjadi korban.

Oleh karena itu, para atase dan staf teknis diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan, penindakan, perlindungan korban, serta penguatan kerja sama internasional.

“Melalui buku ini, saya menitipkan pesan penting agar pemberantasan TPPA dan PPO menjadi prioritas utama dalam setiap penugasan. Ini adalah amanah kemanusiaan sekaligus tanggung jawab moral dan institusional Polri,” tegas Wakapolri.

Wakapolri juga menekankan bahwa para calon atase dan staf teknis merupakan representasi kehormatan Polri di kancah internasional, sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsi intelijen, diplomasi kepolisian, serta kehumasan, sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan diaspora Indonesia di negara penugasan.

Kegiatan pembekalan ini turut dihadiri oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H. dan Kabagwakinter Rokersin Divhubinter Polri Kombes Pol Andiko Wicaksono, S.I.K.

Buku “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital” ditulis bersama oleh:• Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.• Komjen Pol. (Purn.) Drs. I Ketut Suardana, M.Si.• Direktur Tindak Pidana PPA–PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si.

Karya ini diharapkan menjadi rujukan akademis, praktis, dan kebijakan bagi aparat penegak hukum, akademisi, serta pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan TPPA–PPO di era digital.