Jakarta – Polda Metro Jaya kembali menggelar kegiatan sosial Jumat Peduli dengan menyalurkan 350 paket sembako kepada pengemudi ojek online (ojol) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di wilayah Jabodetabek, Jumat (19/12/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap para pekerja lapangan yang setiap hari beraktivitas di jalan.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen Polda Metro Jaya untuk terus hadir membantu masyarakat. Menurutnya, kepedulian Polri tidak hanya disampaikan melalui imbauan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata.

“Melalui program Jumat Peduli ini kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir di tengah masyarakat. Kepedulian itu kami wujudkan melalui aksi nyata, salah satunya dengan berbagi kepada para pekerja lapangan seperti driver ojol dan PHL yang setiap hari berjuang mencari nafkah,” katanya.

Selain membagikan sembako, personel Polwan Polda Metro Jaya juga memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada para pengemudi ojol. Para driver diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai, serta mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di jalan.

Salah satu driver ojol, Imam dari komunitas Driver Legends Indonesia, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia mengatakan bantuan sembako yang diberikan sangat membantu para pengemudi yang bekerja di jalan setiap hari.

“Alhamdulillah kegiatan dari Polda Metro Jaya seperti ini sangat bermanfaat bagi kami para driver, khususnya yang sedang kesulitan order di jalan,” ujarnya.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak kalangan buruh untuk memperkuat persatuan dan soliditas bersama pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan global yang dapat memengaruhi kondisi nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan jajaran Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jawa Barat, Jumat (6/3/2026).

Dalam sambutannya, Sigit menekankan bahwa dinamika dan eskalasi situasi global saat ini berpotensi berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri.

Karena itu, menurutnya, sinergi antara pemerintah dan para pekerja sangat penting agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

“Eskalasi yang terjadi di luar negeri tentu akan berdampak pada situasi dalam negeri. Oleh karena itu kita harus solid dan bekerja sama menghadapi situasi yang ada,” ujar Sigit yang juga Dewan Penasehat KSPSI.

Sigit juga menyinggung berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian nasional, termasuk kebijakan hilirisasi sumber daya alam.

Program tersebut dinilai dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk bagi kalangan buruh.

“Dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal di dalam negeri, Indonesia berpeluang meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja,” ungkapnya.

Selain itu, Kapolri juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing secara global.
Polri, kata dia, juga membuka peluang kerja sama dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki institusi kepolisian.

Program pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana transfer pengetahuan bagi tenaga kerja Indonesia, terutama dalam menghadapi investasi perusahaan dalam dan luar negeri.

“Dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi, SDM kita akan semakin siap dan profesional untuk bersaing dengan negara lain,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan bahwa fasilitas kesehatan milik Polri dapat dimanfaatkan oleh kalangan buruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan organisasi pekerja sekaligus memberikan kemudahan akses layanan kesehatan.

Kapolri menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa perlu bersatu dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan agar cita-cita besar Indonesia dapat tercapai.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Ke depan kita harus bersama-sama mempersiapkan semuanya sehingga Indonesia benar-benar mampu mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas,” tutupnya

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaksanakan eksekusi terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam perkara TPPU.

Ia menjelaskan bahwa Direktorat Siber Bareskrim Polri juga melaksanakan penyerahan hasil objek eksekusi terhadap harta yang dirampas untuk negara sebagai bentuk implementasi nyata dari regulasi tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian penting dalam penanganan aset hasil kejahatan yang berasal dari aktivitas perjudian online.

Lebih lanjut, Himawan menegaskan bahwa eksekusi aset tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Direktorat Siber Bareskrim Polri. Pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan ini juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) dari tindak pidana.

“Kami menyadari bahwa tindak pidana perjudian online telah menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dalam penanganan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang bersumber dari perjudian online, merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga dilanjutkan dengan perampasan aset hasil kejahatan untuk negara,” ujar DirSiber Bareskrim Polri

Dalam kesempatan tersebut, hasil objek eksekusi diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai representasi pemerintah untuk selanjutnya disetorkan sebagai penerimaan negara. Penyerahan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas tindak lanjut LHA dari PPATK sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 16 laporan polisi yang berasal dari 20 LHA telah selesai hingga tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari perkara tersebut, total nilai aset yang diserahkan kepada negara melalui Kejaksaan Agung mencapai Rp58.183.165.803 yang berasal dari 133 rekening.

Himawan menambahkan, upaya penindakan yang dilakukan tidak hanya menyasar penyelenggara maupun operator perjudian online, tetapi juga menargetkan transaksi keuangan operasional melalui penerapan tindak pidana pencucian uang guna memutus aliran dana dan menghentikan operasional kegiatan perjudian online.

Di akhir keterangannya, ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung pengungkapan kasus tersebut. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pihak perbankan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan informasi dalam penanganan kasus perjudian online ini,” pungkasnya.