Connect with us

nasional

BPH Migas Pantau Pelaksanaan Surat Rekomendasi Pembelian BBM

Published

on

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha Penugasan untuk turut memantau pelaksanaan penerapan Surat Rekomendasi di lembaga penyalurnya, sehingga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Kompensasi negara semakin tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Surat Rekomendasi diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang sudah ditentukan, seperti usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum.

 

Saat melakukan kunjungan lapangan, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyampaikan, pihaknya mendapatkan adanya implementasi pembelian BBM subsidi menggunakan Surat Rekomendasi yang belum sesuai. Untuk itu, ia meminta agar Badan Usaha Penugasan juga ikut meningkatkan pelayanan dan pengawasan agar Surat Rekomendasi digunakan secara tepat sasaran.

 

“Kami sempat berdiskusi dan menanyakan implementasi terkait penyaluran BBM menggunakan Surat Rekomendasi sekaligus juga untuk mendapatkan feed back. BPH Migas memberikan masukan kepada Badan Usaha untuk dapat mengimplementasikan dan melakukan pengawasan kegiatan dengan baik. Agar BBM subsidi dan kompensasi ini dapat tersalurkan dengan tepat volume dan tepat sasaran,” kata Eman ketika melakukan pemantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Purwokerto dan Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (8/6/2024).

 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman memberikan perhatian pada sarana dan fasilitas yang ada di SPBU agar memenuhi standar, seperti tangki penyimpanan BBM, jangka waktu penyimpanan video di CCTV minimal selama 30 hari, dan posisi CCTV yang menyorot nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM.

 

“Tadi kita sudah mengecek hasil CCTV dan kami sarankan untuk melakukan reposisi atau penataan kembali posisi CCTV agar terlihat jelas nomor polisi setiap kendaraan pada saat transaksi,” ucap Saleh.

 

Turut hadir dalam kegiatan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Mahfud Nadyo, Sales Branch Manager Cilacap dan Banyumas PT Pertamina Patra Niaga Andi Arifin

 

*Sinergi BPH Migas dan DPR RI*

 

Pada hari yang sama, BPH Migas menyelenggarakan kegiatan Sinergitas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Cilacap, Jawa Tengah. Hadir dalam acara ini Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

 

Dalam kesempatan ini, Saleh menyampaikan, salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah mengatur agar penyediaan BBM selalu tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di wilayah Cilacap.

 

“Selain itu, BPH Migas juga bertugas menjamin agar distribusi BBM subsidi dan BBM kompensasi cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. BPH Migas juga melakukan pengawasan terhadap kelancaran distribusi maupun subsidi ini tepat sasaran,” papar Saleh.

 

Lebih lanjut, Saleh juga memaparkan mengenai  Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

 

Di kesempatan yang sama, Eman memberikan apresiasi dan mengharapkan dukungan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan bersama mengenai pengunaan BBM subsidi, agar dapat disalurkan ke konsumen pengguna yang berhak.

 

“Saya ingin berterima kasih atas dukungannya, tentu juga dukungan masyarakat agar BBM yang bersubsidi atau berkompensasi ini dapat dirasakan oleh konsumen pengguna yang berhak,” tuturnya.

 

Sementara, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan apresiasi terhadap upaya BPH Migas dalam melakukan peningkatan pemanfaatan gas bumi dan  pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.

 

Sales Area Manager Tegal PT Pertamina Patra Niaga Mahfud Nadyo mengungkapkan, sinergi ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan memahami mengenai kebijakan hilir migas.

 

Masyarakat Cilacap juga menyambut baik pemaparan mengenai Surat Rekomendasi. Seperti yang disampaikan Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Cilacap Sukarno Fakhruddin. Ia mengungkapkan dengan menggunakan Surat Rekomendasi untuk traktor sebagai alat penunjang dapat meningkatkan hasil produksi panennya.

 

“Adanya Surat Rekomendasi ini sangat bermanfaat karena mempermudah kami mendapatkan BBM subsidi sebagai bahan bakar alat mengolah sawah. Saya juga sudah bikin QR Code, jadi dalam pengambilan minyak solar pun sangat dipermudah,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Laksanakan Perintah Harian Menteri Agus Andrianto, Pesantren Darul At-Taubah Rutan Cipinang Berikan Pendidikan Agama Berkualitas Bagi Warga Binaan

Published

on

By

Jakarta – Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menunjukkan semangat luar biasa dalam upaya meningkatkan pemahaman agama dan pengembangan diri. Melalui kegiatan pengajian mandiri di Pondok Pesantren Darul At-Taubah yang terletak di Masjid Nurul Iman Rutan Cipinang, para warga binaan mengikuti serangkaian kegiatan keagamaan yang tidak hanya bertujuan memberantas buta huruf Al-Qur’an, tetapi juga mempelajari kajian mendalam seperti Kitab Kuning.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 31 Oktober 2024 ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang sejalan dengan Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen untuk memastikan fungsi pemasyarakatan, terutama dalam pembinaan warga binaan berjalan baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Langkah ini diambil untuk mendukung tujuan pembinaan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan pemasyarakatan khususnya di Rutan Cipinang.

Menurut Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Irwanto Dwi Yhana Putra kegiatan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memberikan pendidikan yang bermanfaat, berkualitas dan membentuk karakter positif bagi para warga binaan. “Kami berkomitmen untuk membantu mereka mendapatkan pengetahuan keagamaan yang tidak hanya bermanfaat di dalam, tetapi juga saat mereka kembali ke masyarakat nantinya,” ujarnya.

Dengan semangat belajar yang tinggi, 50 Santri warga binaan Darul At-Taubah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi, menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Diharapkan, melalui kegiatan di Pondok Pesantren Darul At-Taubah Rutan Cipinang ini, mereka tidak hanya memperkuat iman dan ketakwaan, tetapi mendapatkan pengetahuan mendalam serta nilai-nilai moral yang dapat membimbing mereka dalam menjalani kehidupan di masa depan.

Kepala Kantor Wilayah Kumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya juga memberikan dukungannya terhadap inisiatif ini. Menurutnya, pembinaan agama bagi warga binaan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan berlandaskan nilai-nilai positif.

“Program pengajian ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pembinaan karakter yang berkesinambungan, sehingga para warga binaan bisa kembali ke masyarakat dengan bekal moral dan keagamaan yang baik,” tuturnya.

Continue Reading

nasional

Kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Dorong Kolaborasi Penegakan Hukum untuk Atasi Over Kapasitas Lapas dan Rutan

Published

on

By

Jakarta, – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen. Pol. Agus Andrianto, bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Mukti Juharsa, lakukan kunjungan kerja ke (Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Selasa (29/10). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelayanan bagi Warga Binaan dan masyarakat, serta mencari solusi atas permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Kunjungan tersebut mencakup peninjauan berbagai fasilitas di Lapas, seperti blok hunian, dapur, balai latihan kerja, serta Sarana Asimilasi dan  Edukasi Kampung Cah Angon.

 

Dalam kesempatan tersebut, Komjen. Agus Andrianto menegaskan pentingnya kolaborasi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan amanah undang-undang terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba. “Pencandu dan penyalahguna narkoba adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan hanya hukuman,” ujarnya.

 

Agus juga menyoroti alokasi anggaran makanan bagi Warga Binaan yang saat ini hanya Rp18.000 per hari dan masih dikenai pajak. “Kami berharap ada peningkatan gizi bagi Warga Binaan dengan dukungan anggaran yang lebih baik,” tambahnya.

 

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, menambahkan pihaknya akan mengevaluasi sistem penghukuman bagi pengguna narkoba, agar dapat dibedakan dari pengedar. “Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk analisis lebih mendalam. Kami akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem rehabilitasi pengguna narkoba agar mereka tidak harus masuk Lapas yang tentunya akan membantu mengatasi masalah over kapasitas,” jelas Marthinus.

 

Dalam kunjungan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan harapannya untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan peningkatan kualitas hidup Warga Binaan. “Melalui langkah-langkah konkret dan kolaboratif, diharapkan situasi di Lapas dapat diperbaiki dan kebutuhan rehabilitasi para pengguna narkoba dapat terpenuhi dengan baik,” harapnya.

 

Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antarinstansi demi mengatasi masalah over kapasitas Lapas dan Rutan serta memastikan penanganan yang lebih berfokus pada aspek kemanusiaan bagi para korban penyalahgunaan narkoba.

Continue Reading

nasional

Dukung Program Ketahanan Pangan, Rutan Cipinang Terus Kembangkan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pelatihan Produksi Tempe

Published

on

By

Jakarta – Menjalani masa pidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang tidak menjadi penghalang bagi warga binaan untuk terus beraktivitas dan berkarya. Salah satu kegiatan yang menjadi bukti nyata adalah partisipasi warga binaan dalam pelatihan produksi tempe di bawah program Bimbingan Kegiatan (Bimgiat) Rutan Cipinang. Dengan semangat yang tinggi, para warga binaan berupaya memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang bernilai positif dan produktif, Rabu (30/10).

 

Pelatihan kemandirian di Rutan Cipinang ini bertujuan tidak hanya untuk membekali warga binaan dengan keterampilan produksi tempe, tetapi juga untuk mensukseskan 13 Program Akselerasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Agus Andrianto khususnya dalam memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan. Program ini menjadi sarana bagi warga binaan untuk belajar, berkontribusi, dan mengembangkan diri, sehingga kelak dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Irwanto Dwi Yhana Putra menjelaskan bahwa pelatihan ini adalah salah satu langkah Rutan Cipinang dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan positif bagi warga binaan. “Kami di Rutan Cipinang ingin memastikan setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan keterampilan yang bermanfaat bagi banyak orang,” ujarnya.

 

Senada dengan itu, Kepala Subseksi Bimgiat, Desman Agung Prasetya mengatakan melalui pelatihan ini, para warga binaan tidak hanya belajar teknik produksi tempe, tetapi juga nilai-nilai disiplin, tanggung jawab dan kerja sama yang penting dalam setiap proses produksi. “Pembina dari Bimgiat Rutan Cipinang memberikan pendampingan dari tahap awal hingga akhir produksi, memastikan setiap warga binaan memahami seluruh proses dengan baik. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk sikap positif dan mental kuat dalam diri warga binaan itu sendiri,” ucap Desman

 

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Rutan Cipinang dalam memberdayakan warga binaan melalui pelatihan yang bermanfaat. “Program pelatihan ini bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan, tetapi juga membuka peluang bagi warga binaan untuk bertransformasi dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Semoga program ini terus dikembangkan agar semakin banyak warga binaan yang dapat merasakan manfaatnya,” tuturnya

Continue Reading

Trending