Connect with us

Metro

BPH Migas Ajak Pemda Perkuat Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi

Published

on

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) terus meningkatkan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga distribusi BBM subsidi dan kompensasi tepat volume dan tepat sasaran.

 

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menjelaskan dalam rangka pengendalian penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran, BPH Migas terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan kerja sama dengan Pemda di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

“Dikarenakan Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui jumlah konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi terkait Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/6/2024).

 

Tambah Iwan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemda.

 

“Implementasi kerja sama dengan Pemda, salah satunya yaitu dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala BPH Migas dengan Gubernur Pemerintah Provinsi,” tuturnya.

 

Iwan berharap, dalam rencana Perjanjian Kerja Sama ini, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

“Dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada Konsumen Pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan, serta dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayah administratifnya,” tegasnya.

 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan, rencana PKS ini menjadi salah satu upaya BPH Migas untuk menggandeng Pemda dalam meningkatkan tata kelola pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi yang lebih baik lagi ke depannya.

 

“Pemda dapat ikut mengawal penyaluran BBM subsidi per bulan, agar sesuai kuota dan masyarakat yang benar-benar berhak dapat menerima,” ujarnya.

 

Selain itu, Wahyudi berharap dengan adanya PKS ini dapat menjadi pengungkit naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga stabilitas inflasi Pemda masing-masing, dikarenakan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran.

 

“Kami harapkan, urgensi PKS bisa dipahami. Jika perlu, pertemuan bilateral dan koordinasi agar lebih intensif yang menjadi perhatian Pemda wilayah Sulawesi. Bisa dilakukan pertemuan BPH Migas bersama dengan masing-masing Pemda (one on one meeting). PKS ini mari kita kawal bersama, agar efektif dan efisien,” pintanya.

 

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zamzani B. Tjenreng mengutarakan bahwa sesuai amanat Perpres Nomor 191/2014, kerja sama Badan Pengatur dalam hal ini BPH Migas dengan Pemda dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

“Acara hari ini, momentum yang sangat baik, khususnya Provinsi se-Sulawesi. Kita hari ini mencoba untuk duduk bersama, dalam mewujudkan bagaimana sebenarnya pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam hal ppenyaluran JBT dan JBKP,” harapnya.

 

Pertemuan ini juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

 

Rapat Koordinasi BPH Migas bersama Pemerintah Daerah ini merupakan ketiga kalinya pada tahun 2024. Sebelumnya, pertemuan yang sama dilakukan tanggal 16 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat bersama Kemendagri dan Pemda di Pulau Jawa, dan tanggal 31 Mei 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, bersama Kemendagri dan Pemda di Pulau Kalimantan.

Continue Reading

Metro

Peresmikan Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih

Published

on

By

Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi meresmikan Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Taruna Merah Putih (TMP) yang berlokasi di Jalan Sumatera No. 20, Gondangdia, Menteng,  Jakarta Pusat, pada Senin (28/10) sore. Peresmian ini bertepatan dengan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang memberikan nuansa khusus pada acara tersebut.

 

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk jajaran pengurus PDI-P, Bendahara TMP Diah Pikatan O.P. Hapharani, dan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Mas Pram dan Bang Doel. Tak ketinggalan pula, sejumlah warga sekitar turut menyaksikan peresmian sekretariat baru tersebut.

 

Diiringi oleh Puan Maharani serta para pengurus PDI-P dan TMP, Megawati secara simbolis meresmikan sekretariat TMP dengan pengguntingan pita. Dalam sambutannya, Megawati berbicara tentang pentingnya memahami politik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa politik bukan hanya sekedar teori atau konsep yang jauh dari masyarakat, melainkan bagian integral dari kehidupan yang menentukan kesejahteraan rakyat.

 

“Hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda. Saya ingin mengingatkan, bahwa politik adalah bagian dari kehidupan saya. Setiap kali ada orang yang mempertanyakan harga bahan pokok seperti cabai yang naik, sebenarnya mereka sedang berpolitik, memperjuangkan kesejahteraan mereka,” ungkap Megawati di hadapan hadirin. Ia menekankan, bahwa di PDI-P, politik dimaknai sebagai perjuangan untuk kehidupan, bukan sekedar teori atau retorika.

 

Megawati juga menyoroti bagaimana PDI-P mendidik kadernya untuk hidup disiplin dan berkomitmen pada perjuangan partai. “Kalau mau masuk ke PDI Perjuangan, harus dengan sukarela. Tapi begitu masuk, ada disiplin partai yang harus diikuti. Kalau tidak bisa mengikuti disiplin, silakan keluar,” tambahnya, menggarisbawahi pentingnya komitmen di dalam organisasi.

 

Mengenang masa perjuangan bangsa, Megawati bertanya kepada generasi muda yang hadir, apakah mereka memahami esensi dari Sumpah Pemuda yang menjadi simbol persatuan bangsa dalam melawan penjajahan. “Coba bayangkan jika kalian dijajah, dikurung di penjara, apakah enak?” tanyanya, mendorong peserta untuk merenungkan makna kebebasan dan perjuangan.

 

Tidak berhenti di situ, Megawati juga menyentuh tentang pentingnya etika dan integritas dalam profesi jurnalisme. Ia membandingkan wartawan saat ini dengan generasi sebelumnya, yang menurutnya lebih beretika dan berdedikasi dalam menyampaikan kebenaran. Megawati juga mengungkapkan pandangannya tentang teknologi modern, seperti ponsel, yang ia anggap kurang penting dalam kehidupan sehari-hari. “Saya tidak punya ponsel karena saya adalah salah satu orang yang paling disadap di Indonesia. Saya tidak ingin memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya dengan nada bercanda namun serius.

 

Lebih lanjut, Megawati mengajak para hadirin untuk berani bersuara dan tidak takut dalam menyampaikan pendapat. Ia mengkritik kecenderungan masyarakat yang takut akan tindakan represif dan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat.

 

Ia juga menekankan pentingnya Pemilu yang adil dan bebas dari intervensi. “Ingat, Pemilu itu hak rakyat, dan jangan sampai ada pihak yang memaksakan pilihan pada rakyat. Reformasi telah memberi kita kebebasan memilih, dan ini harus dijaga oleh generasi muda,” tandasnya. Megawati bahkan menyatakan kesiapan untuk membela hak-hak rakyat jika ada tindakan represif.

 

Dalam acara yang berlangsung khidmat ini, Megawati juga berbicara mengenai tantangan ekonomi saat ini, khususnya dalam hal kenaikan harga barang-barang pokok. Ia mengajak semua pihak untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan kebijakan yang akan membantu meringankan beban rakyat.

 

Di akhir sambutannya, Megawati berpesan agar para kader PDI-P dan generasi muda tidak hanya berteori, melainkan berani turun langsung dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Ia juga berharap Sekretariat TMP yang baru ini dapat menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda yang siap memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

 

Acara ini ditutup dengan kegiatan “Tebus Murah Sembako” yang diinisiasi oleh TMP sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat sekitar.

Continue Reading

Metro

Ali Lubis Hadiri Deklarasi Dukungan Bang Japar untuk Ridwan Kamil – Suswono

Published

on

By

Jakarta, – Organisasi Bang Japar (Jawara & Pengacara) menggelar deklarasi dukungan bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Deklarasi ini dipimpin oleh Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris, dan dihadiri oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, di Gedung Nyi Ageng, DPD RI Jakarta Selatan, Sabtu (26/10/2024).

 

Ketua Umum Bang Japar, Fahira Idris, menyatakan optimismenya bahwa dukungan dari Bang Japar akan menjadi kekuatan bagi Ridwan Kamil dan Suswono dalam membawa perubahan positif bagi Jakarta.

 

Anggota DPRD Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis, turut menyampaikan dukungannya dalam acara tersebut. “Deklarasi hari ini sangat luar biasa. Kita tahu Bang Japar sebelumnya sudah sukses mendukung dan memenangkan calon gubernur lainnya. Hari ini mereka memberikan dukungan penuh untuk Ridwan Kamil dan Suswono, dan ini tentu dukungan yang sangat berharga,” ujar Ali.

 

Ali juga menambahkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan di Partai Gerindra akan mendukung dan mengawal setiap program yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. “Partai koalisi ini cukup besar, dengan sekitar 80 hingga 94 orang di DPRD dan DPR. Kami siap mendukung program-program yang pro-rakyat,” ungkapnya.

 

Ali juga mengakui keberhasilan Ridwan Kamil dalam memimpin Jawa Barat, serta rekam jejak positif yang dimiliki oleh pasangan calon ini. “Saya berharap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Semoga deklarasi hari ini memberikan semangat yang sama bagi masyarakat Jakarta lainnya untuk turut mendukung mereka demi masa depan Jakarta yang lebih baik,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

KADIN Indonesia Gelar Pertemuan Dewan Pengurus Harian, Bahas Kolaborasi Dengan Pemerintah Untuk Mendukung Ekonomi Digital dan Kreatif

Published

on

By

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengadakan pertemuan Dewan Pengurus Harian yang dihadiri oleh para pimpinan KADIN di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie serta sejumlah tokoh nasional. Pertemuan ini berlangsung di Menara KADIN, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024, dengan fokus membahas peluang kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah.

 

Ferick Tjan, Ketua Komite Tetap KADIN Indonesia, menyampaikan pandangannya terkait peran KADIN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif di Indonesia. Dalam wawancara dengan media, Ferick menyatakan bahwa kolaborasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi salah satu langkah strategis untuk memajukan sektor tersebut.

 

“Sebagai bagian dari KADIN Indonesia dan pelaku usaha di sektor digital dan industri kreatif, kami melihat banyak peluang untuk berkembang, khususnya melalui sinergi dengan pemerintah. Kami, KADIN Indonesia, adalah mitra strategis pemerintah. Ke depannya, kami berencana bekerjasama dengan kementrian terkait diantranya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta lembaga terkait lainnya untuk mendorong inovasi dan pengembangan industri ini,” ungkap Ferick.

 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa salah satu peran penting KADIN adalah memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai kendala yang dihadapi oleh para pengusaha. “KADIN juga berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha untuk menyuarakan tantangan bisnis yang perlu diperhatikan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah mampu mendukung pertumbuhan dunia usaha,” tambahnya.

 

Ferick juga menyoroti perlunya perbaikan beberapa regulasi yang dianggap memberatkan para pengusaha. Ia berharap sinergi antara KADIN dan pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih ramah terhadap bisnis, demi mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045 dan pertumbuhan ekonomi 8%.

 

“Dengan komposisi Kepengurusan dibawah kepemimpinan Pak Anindiya Bakrie yang kompeten, saya optimis KADIN akan mampu berkontribusi lebih dalam menggerakkan ekonomi Indonesia dan bersinergi. Kami berharap KADIN dapat menjadi jembatan untuk menarik lebih banyak investor asing, yang tentunya akan membantu perkembangan industri serta Perdagangan dalam negeri,” ujarnya.

 

Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar KADIN di bawah kepemimpinan Anindiya Bakrie terus bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mendukung pengusaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Continue Reading

Trending