Connect with us

Metro

Beri Manfaat bagi Pemerintah Daerah, BPH Migas Ungkap Manfaat Kerja Sama dalam Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi

Published

on

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan, adanya kerja sama BPH Migas dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi dan kompensasi negara diharapkan menggunakan BBM non subsidi yang lebih ramah lingkungan dan memberikan dampak pada peningkatan PAD. Sebagaimana diketahui, salah satu sumber PAD adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari penggunaan BBM non subsidi.

 

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menegaskan, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran BBM bersama Pemda,  pendistribusian BBM subsidi dan BBM kompensasi negara dapat lebih tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi Pemda.

 

“Artinya, masyarakat yang selama ini tidak berhak mengonsumsi BBM subsidi dan kompensasi, maka tidak bisa lagi mengonsumsi. Mereka diharapkan menggunakan Jenis BBM Umum (non subsidi). Sehingga, dengan pembelian Jenis BBM Umum akan ada peningkatan PAD bagi Pemerintah Daerah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi terkait Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum’at (21/60/2024).

 

Lebih lanjut, Erika menerangkan, saat ini sudah ada tiga Pemda Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPH Migas dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan untuk penyaluran JBT dan JBKP.

 

“Tiga pemerintah daerah provinsi yang sudah bekerja sama dengan BPH Migas dalam penyaluran JBT dan JBKP adalah Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kami mendorong kepada Pemda dapat melakukan kerja sama dalam pengawasaan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tersebut,” pintanya.

 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyampaikan harapannya agar pemda yang hadir dapat menindaklanjuti pertemuan ini dengan menyiapkan finalisasi dan penandatanganan PKS dalam waktu tidak terlalu lama.

 

“Pemda juga memiliki kewajiban untuk turut melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi, seperti melalui pemberian Surat Rekomendasi dan juga pengawasannya di lapangan. Ini menjadi perhatian bagi penerbit Surat Rekomendasi,” tuturnya.

 

Di samping itu, Saleh menguraikan PKS ini merupakan suatu upaya dari BPH Migas melibatkan Pemda dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.

 

“Karena peran Pemda sangat penting. Bagi Pemda sendiri, jika PKS ini sudah diimplementasikan akan memberikan dampak positif. Memastikan penyaluran subsidi Solar dan kompensasi Pertalite lebih tepat sasaran,” ucapnya.

 

Sementara Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. menjelaskan, PKS antara BPH Migas dengan Pemda Provinsi memiliki jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Ia juga berharap masing-masing Pemda Provinsi dapat segera melakukan kerja sama dengan BPH Migas.

 

“Dengan PKS ini, pengawasan bisa dilakukan lebih baik dan ketat. BPH Migas dan Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau terpadu atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di Provinsi tersebut,” tambahnya.

 

Senada dengan Alfon, Pelaksana Harian Direktur Sinkronisasi Utama Pemda I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Gunawan Eko Movianto menyampaikan dibutuhkan dukungan Pemda untuk kelancaran dan ketepatan dalam verifikasi dan penerbitan rekomendasi serta pengawasan di tingkat daerah.

 

“Sekretaris Daerah bisa menjadi Koordinator dalam pelaksanaan PKS ini. Beberapa Dinas yang terkait dengan penyaluran JBT bisa mendukung untuk pelaksanaannya. Kami harapkan peran penting Sekda untuk melaksanakan penyaluran terkait dengan JBT ini bisa lebih optimal lagi,” tuturnya.

 

Mengenai manfaat adanya PKS, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira menjelaskan, bahwa PKS memberikan dampak pada peningkatan PAD yang bersumber salah satunya dari PBBKB dan Pajak Kendaraan, serta turut berkontribusi dalam stabilisasi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau.

 

Pertemuan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan NTT.

 

Rapat Koordinasi BPH Migas bersama Pemda dan Kemendagri ini telah dilakukan empat kali pada tahun 2024. Sebelumnya, pertemuan yang sama telah dilakukan tanggal 16 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat untuk Pemda di Pulau Jawa, tanggal 31 Mei 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk Pemda di Pulau Kalimantan, dan tanggal 13 Juni 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan untuk Pemda di Pulau Sulawesi.

Continue Reading

Metro

PT Janu Putra Sejahtera Tbk Sukses Gelar RUPST & Paparan Publik 2024

Published

on

By

Jakarta,  – Pada Kamis, 27 Juni 2024, PT Janu Putra Sejahtera Tbk (Perseroan) sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 dan Paparan Publik Tahunan, Tahun 2024 di Labairosa Meeting Room Lt. 3, Best Western Premier The Hive, Jakarta. Acara ini menjadi panggung bagi jajaran manajemen dan direksi Perseroan, serta pemegang saham yang memenuhi korum yang ditetapkan.

 

Turut hadir dalam acara ini adalah jajaran direksi Perseroan yang terdiri dari Drh Sri Mulyani sebagai Direktur Utama, Fadhil Muhammad Firdaus sebagai Direktur, Arsyad Idrus sebagai Direktur, dan Doni Hardiansyah sebagai Sekretaris Perusahaan. Dewan Komisaris Utama, Singgih Januratmiko, juga turut menghadiri acara ini.

 

Doni Hardiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan, membuka paparan publik dengan menyoroti kinerja Perseroan dalam tahun buku terakhir. Dia menjelaskan bahwa paparan ini mengandung informasi umum mengenai kinerja bisnis Perseroan, dengan menggarisbawahi bahwa hasil yang dicapai dapat berbeda secara material dari proyeksi yang disampaikan.

 

PT Janu Putra Sejahtera Tbk, yang berdiri sejak tahun 2007, telah menempatkan diri sebagai pemimpin di sektor peternakan ayam di Indonesia. Fokus utama Perseroan adalah pada budidaya ayam ras pedaging, budidaya ayam ras petelur, serta pembibitan dan persilangan ayam. Perseroan kini terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “AYAM”, setelah resmi menjadi perusahaan terbuka pada akhir November 2023.

 

Kinerja Keuangan yang Terangkat Meskipun Tantangan

Doni Hardiansyah juga menyampaikan performa keuangan Perseroan selama tahun 2023. Total penjualan Perseroan pada tahun tersebut mencapai 352.252 juta, mengalami penurunan 10,96% dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh fluktuasi harga jual ayam di pasaran.

 

Meskipun demikian, aset Perseroan berhasil naik sebesar 35,87% menjadi 352.355 juta, didorong oleh peningkatan pada aset lancar seperti persediaan ayam broiler dan biaya produksi yang lebih efisien.

 

Pada Kuartal 1 2024, Perseroan mencatat peningkatan signifikan dalam penjualan sebesar 92,3%, yang menunjukkan pemulihan dan stabilitas dalam operasionalnya.

Strategi dan Prospek Masa DepanMelihat ke depan, PT Janu Putra Sejahtera Tbk berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi pasar di luar Jawa dan Bali, serta meningkatkan efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi terbaru. Strategi ini diharapkan dapat menghadapi tantangan dari fluktuasi harga dan persaingan industri yang ketat.

 

Dengan prospek yang menjanjikan dan komitmen terhadap inovasi serta keberlanjutan, Perseroan siap untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin di sektor peternakan ayam Indonesia, sambil tetap mematuhi standar tinggi dalam kesehatan pangan dan keamanan.

 

Continue Reading

Metro

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto Gelar Silaturahmi Dengan Insan Pers

Published

on

By

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, menggelar silaturahmi dengan Insan Pers yang tergabung dalam Forum Wartawan Polri (FWP) di Aula TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (26/06/2024).

Acara Silaturahmi ini dihadiri Oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto, Pejabat Utama Polda Metro Jaya dan Kapolres Jajaran Polda Metro Jaya serta Wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Polri (FWP) Polda Metro Jaya.

Silaturahmi Kapolda Metro Jaya dengan Insan Pers ini digelar dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 dan bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara Polri dan media dalam memberikan informasi yang akurat, objektif dan berimbang kepada masyarakat dan juga memberikan masukan yang positif untuk kebaikan Polri.

“Acara silaturahmi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Polri, khususnya kepada Polda Metro Jaya, Saya persilahkan kepada rekan wartawan yang mau meberikan masukan atau kritiknya, kami tidak alergi terhadap kritik, asalkan kritikan yang factual dan membangun” Katanya.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan tanya jawab, masukan dan kritikan untuk Polri khusunya Polda Metro Jaya dari Wartawan.

Ditempat yang sama Ketua Balai Forum Wartawan Polri (FWP) Polda Metro Jaya, Achmad Faruk dalam sambutanya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya yang telah mengadakan acara Silaturrahmi yang berarti komunikasi kemitraan antara Polda Metro Jaya dengan Wartawan di Polda Metro Jaya berjalan dengan baik.

“Saya juga mengucapkan terimakasih atas segala bentuk perhatian yang selama ini sudah diberikan kepada teman-teman kepada wartawan yang bertugas dilingkunga Polda Metro Jaya dan saya mengucapan selamat Hari Bhayangkara Polri ke-78, mudah-mudahan Polri semakin Presisi dan dicintai Masyarakat” Ujarnya.

Continue Reading

Metro

PT. LCK Global Kedaton Tbk Gelar Public Expose Periode Tahun Buku 2023

Published

on

By

DASAR HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI PT.BURSA EFEK INDONESIA, PERATURAN NOMOR : I-E TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN INFORMASI, PADA HARI INI RABU TANGGAL 26 JUNI 2024 PERSEROAN TELAH MENGADAKAN PUBLIC EXPOSE YANG BERTEMPAT DI HOTEL ORCHADZ INDUSTRI KEMAYORAN, JALAN INDUSTRI RAYA NO.8, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT 10720.

 

PUBLIC EXPOSE DIMULAI PADA JAM 11.00 WIB, DAN BERAKHIR PADA JAM 12.00 WIB.

 

DIREKSI DALAM HAL INI BAPAK YOPIE TRIBAYU TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA SEBAGAI BERIKUT :

 

PROFIL SINGKAT PERSEROAN

PADA AWAL PENDIRIANNYA YAITU PADA TANGGAL 31 JULI 2013 BERNAMA PT.GLOBAL KEDATON TEKNOLOGI, KEMUDIAN PADA TAHUN 2015 PERSEROAN BERGANTI NAMA MENJADI PT.GLOBAL KEDATON. DAN PADA TANGGAL 16 JANUARI 2018 PERSEROAN BERHASIL MENCATATKAN SAHAM PERDANANYA DI BURSA EFEK INDONESIA, DAN NAMANYA BERUBAH MENJADI PT. LCK GLOBAL KEDATON, TBK (TERBUKA). DALAM MENJALANKAN USAHANYA, PERSEROAN FOKUS PADA BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA.

 

LINGKUP KEGIATAN USAHA

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA PERSEROAN BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JASA KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI, ANTARA LAIN :

 

SITAC JASA PEMBANGUNAN MENARA BTS MACRO GREENFIELD / ROOFTOP

STRENGTENING RADIO INSTALLATION COLLOCATION

RELOCATION BTS TOWER

SERVICE AND MAINTENANCE BTS TOWER PEMBANGUNAN JARINGAN KABEL FIBER OPTIC

RELOCATION KABEL UDARA KE KABEL DALAM TANAH.

 

SAAT INI PT.LCK GLOBAL KEDATON, TBK  ADALAH SEBAGAI PELAKSANA PEKERJAAN DARI PIHAK PENYEDIA TOWER PROVIDER DAN JARINGAN FIBER OPTIK SEBAGAI INSTANSI PEMBERI PEKERJAAN.

 

SEJAK TAHUN 2020 PERSEROAN TELAH MENJALIN KERJASAMA DALAM KONTRAK PAYUNG JANGKA PANJANG DENGAN BEBERAPA TOWER/JARINGAN FO PROVIDER, ANTARA LAIN :

 

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA

PT. LASMANA SWASTI PRASIDHA

TRIVIEW GEOSPITAL MANDIRI

PT. FIBERHOME TECHNOLOGIES INDONESIA YPTT LINKNET – HUAWEI INDONESIA (2024)

 

PROSPEK USAHA JASA TELEKOMUNIKASI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA TERUS BERGERAK SEIRING DENGAN BERTAMBAHNYA JUMLAH PENDUDUK SERTA MENINGKATNYA JUMLAH PENGGUNA TELEPON SELULAR PADA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR. PENINGKATAN JUMLAH PELANGGAN TERSEBUT DIIKUTI DENGAN BERTAMBAHNYA JUMLAH OPERATOR SELULAR YANG MEMASUKI USAHA INDUSTRI NASIONAL.

 

SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI ERAT HUBUNGANNYA DENGAN USAHA INDUSTRI SELULAR DAN PASAR SELULAR. PESATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI SELULAR DIDORONG OLEH PERKEMBANGAN YANG PESAT DARI PASAR TELEPON SELULAR. SEKTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI ADALAH KOMODITAS YANG KRUSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. TELEKOMUNIKASI TELAH MENJADI KEBUTUHAN PRIMER MASYARAKAT. DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI MASYARAKAT MENDAPATKAN KEMUDAHAN DALAM MENJALANI BERBAGAI AKTIFITAS DALAM KEHIDUPANNYA.

 

DENGAN ADANYA PENINGKATAN PENGGUNAAN SMARTPHONE DENGAN TARIF DATA YANG TERJANGKAU, MAKA LAYANAN PEMBAYARAN SECARA ONLINE SEMAKIN DIMINATI OLEH MASYARAKAT LUAS, CONTOH LAYANAN SEPERTI M-BANKING, VIRTUAL ACCOUNT, QRIS DAN LAIN SEBAGAINYA. BERKAT PERAN OPERATOR SELULAR, MAKA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA MENGALAMI PERKEMBANGAN YANG SANGAT BAIK, TOTAL NILAI EKONOMI DIGITAL YANG BERPUTAR DI INDONESIA PERNAH TERCATAT MENCAPAI LEBIH DARI Rp.4.000 TRILIUN, DAN MENDATANG TENTUNYA AKAN BERTAMBAH BESAR LAGI.

 

SAAT INI LAYANAN INTERNET TELAH MENJADI SALAH SATU KEBUTUHAN BAGI MASYARAKAT LUAS DI ERA DIGITAL INI. KONDISI INI TURUT MENGANGKAT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI TERMASUK DENGAN USAHA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG MENARA BTS DAN PEMBANGUNAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK DI INDONESIA.

 

PROSPEK BISNIS PEMBANGUNAN MENARA BTS DAN JUGA  PEMBANGUNAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK BAIK MELALUI SALURAN UDARA (AERIAL) ATAU SALURAN BAWAH TANAH (UNDERGROUND) HAL INI SELARAS DENGAN PROGRAM TRANSFORMASI DIGITAL TEKNOLOGI JARINGAN 5G.

 

SAAT INI PERKEMBANGAN EKONOMI DISUMBANG OLEH AKTIVITAS EKONOMI DIGITAL, TANPA ADANYA DUKUNGAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI, NISCAYA EKONOMI DIGITAL TIDAK AKAN TUMBUH SESUAI HARAPAN. SEHINGGA SUMBANGAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA SANGAT BESAR. DI KAWASAN ASEAN PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA TERMASUK YANG PALING TINGGI, SEHINGGA PEMERINTAH PERLU MENJAGA PERTUMBUHAN KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI NASIONAL.

 

PERMINTAAN AKAN KUALITAS JARINGAN INTERNET YANG BAIK BAGI KEBUTUHAN MASYARAKAT LUAS MENUNTUT PARA PROVIDER UNTUK LEBIH GIAT LAGI DALAM MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA INSTALASI TELEKOMUNIKASI DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.

 

HAL INI MENJADIKAN ANGIN SEGAR BAGI PARA PELAKU USAHA KONTRAKTOR JASA KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA MENINGKATKAN KINERJA PERSEROAN MENYIAPKAN SDM YANG BERKUALITAS YANG DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI JASA KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA.

MENGIKUTSERTAKAN TIM KERJA DALAM TRAINING2 KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN SESUAI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI YANG BERLAKU.

MEMPERSIAPKAN PERALATAN KERJA SECARA LENGKAP UNTUK MENDUKUNG KINERJA TIM DI LAPANGAN.

 

MENINGKATAN MUTU KERJA YANG BERKUALITAS SESUAI STANDAR NASIONAL, SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KEPUASAN KEPADA PARA PROVIDER.

MENJALIN DAN MENJAGA HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN PARA PIHAK PROVIDER, VENDOR MAUPUN OPERATOR SELULAR.

 

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 2023.

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang telah diadakan pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Ruang Khatulistiwa B Lantai 10, Hotel Orchardz Industri Kemayoran, Jl. Industri Raya No.8 Gunung Sahari Jakarta Pusat.  RUPST dimulai pada pukul 10.11 WIB dan berakhir pada pukul : 10.33 WIB, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal  sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tahunan Direksi serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2023. Serta menyetujui untuk tidak membagikan deviden tunai kepada pemegang saham dan keuntungan Perusahaan akan dijadikan modal kerja untuk tahun buku 2024.

 

2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan dibantu Komite Audit untuk  menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.”

 

3. Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

JAKARTA ,  26 JUNI 2024

PT. LCK GLOBAL KEDATON, TBK

 

Continue Reading

Trending