Jakarta – Mabes Polri bersama para jurnalis menggelar kegiatan berbagi kepada masyarakat dengan membagikan sekitar 1.500 paket makanan dan takjil. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik di sekitar kawasan Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudho Wisnu Andiko, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan empati kepada masyarakat yang masih beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa.

“Seperti para pengemudi ojek online dan juga pengemudi kendaraan umum lainnya. Mereka yang masih bekerja di jalan tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Trunoyudho juga berharap pelaksanaan arus mudik masyarakat ke depan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Ia memastikan jajaran kepolisian telah menyiapkan berbagai langkah serta pelayanan maksimal guna mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode mudik.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan menuju kampung halaman.

“Keselamatan adalah hal yang paling utama dalam perjalanan mudik. Yang terpenting bukan seberapa cepat sampai, tetapi bisa tiba di tujuan dengan selamat,” jelasnya.

Selain itu, Trunoyudho mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan situasi di lingkungan tempat tinggal ataupun memanfaatkan fasilitas penitipan kendaraan dan rumah yang ditinggalkan selama mudik kepada kepolisian.

Menurutnya, masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT maupun RW setempat, serta memanfaatkan peran Bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing.

“Bisa juga menitipkan kendaraan di Polsek atau kantor kepolisian terdekat. Silakan fasilitas ini dimanfaatkan oleh masyarakat,” pungkasnya.

LHOKSEUMAWE,  – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meresmikan Jembatan Gantung Garuda di Kecamatan Sawang, Lhokseumawe, Aceh Utara, Senin (9/3/2026). Peresmian tersebut sekaligus menandai peluncuran 200 titik Jembatan Garuda di berbagai wilayah Indonesia yang telah selesai dibangun.

Pembangunan jembatan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan akses transportasi, khususnya saat melintasi sungai yang memisahkan sejumlah desa di wilayah tersebut.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kasad yang disaksikan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kehadiran jembatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat, sekaligus membuka akses yang lebih aman dan cepat bagi mobilitas warga.

Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyampaikan bahwa pembangunan jembatan di Aceh juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan Ramadan TNI AD sekaligus untuk meninjau langsung berbagai proyek yang telah dilaksanakan di daerah. “Kenapa saya pilih Aceh, sekalian kita Ramadan keliling, sekalian buka puasa di Aceh dan lihat _project_ nya di Aceh. Ini juga kami mendapat banyak masukan, bagaimana sekolah-sekolah, bagaimana sekarang jembatan ini, nanti kita coba diskusikan yang lalu lintasnya padat harus bukan jembatan gantung,” ujar Kasad.

Kasad juga mengungkap bahwa TNI AD memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Hingga saat ini telah dilakukan survei terhadap sekitar 480 lokasi yang mencakup pembangunan atau peningkatan jembatan, sekolah, penyediaan air bersih, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Menjelang Idul Fitri, TNI AD tetap fokus membantu penanggulangan dampak bencana melalui berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan Jembatan Garuda. Jika infrastruktur yang telah dibangun kembali rusak akibat banjir besar atau bencana lainnya, TNI AD siap membantu membangun kembali. “Kami kebetulan mampu mengerjakan ya kami kerjakan. Ada keluarga besar kita mendapat bencana ya kita kerjakan,” imbuh Kasad.

Hingga saat ini TNI AD telah menyelesaikan 135 Jembatan Garuda di tiga wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Secara nasional, pembangunan lebih dari 6.000 Jembatan Garuda ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1,5 tahun.

Pada kesempatan tersebut, Kasad juga melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui _video conference_ terkait pembangunan jembatan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk pembangunan hunian sementara serta penyediaan sumur bor bagi masyarakat.

Usai peresmian, Kasad yang didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Uli Simanjuntak meninjau sekolah yang telah dibersihkan dan kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, serta menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat setempat. *(Dispenad)*

Jakarta – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan kegiatan penelitian terkait optimalisasi pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Metro Jaya. Kegiatan ini berlangsung di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin (9/3/2026) dan diikuti oleh jajaran penyidik serta pejabat terkait yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian tersebut dipaparkan oleh Peneliti Ilmu Kepolisian Madya Tk. I Puslitbang Polri, Kombes Pol Yudi Chandra E. yang menjelaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, perkembangan modus operandi korupsi kini semakin kompleks, mulai dari penggunaan perusahaan fiktif hingga manipulasi dokumen elektronik.

“Kami melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana optimalisasi pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi di kewilayahan, khususnya dari aspek sumber daya, mindset personel, serta kelembagaan yang mendukung penanganan perkara,” ujar Kombes Pol Yudi Chandra dalam paparannya.

Ia menambahkan bahwa penelitian tersebut bertujuan merumuskan model kelembagaan yang lebih efektif dalam pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri, sehingga upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.

Dalam penelitian ini, Puslitbang Polri menggunakan metode campuran (mixed method) melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, forum diskusi kelompok (FGD), wawancara dengan para pemangku kebijakan, serta penyebaran kuesioner kepada personel di fungsi Ditreskrimsus dan Satreskrim jajaran.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis guna memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah sekaligus mendukung transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.