Connect with us

Metro

Partai Golkar Bersama Badan Saksi Nasional Partai Golkar Gelar Serial Diskusi Publik Pancasila & Demokrasi

Published

on

Jakarta – Partai Golkar bersama Badan Saksi Nasional Partai Golkar mengadakan Serial Diskusi Publik Pancasila & Demokrasi dengan tema “Refleksi Sistem Politik Indonesia ; Telaah Perjalanan Politik Sejak Era Orde Lama Hingga Reformasi” di Gedung DPP Golkar Jakarta pada hari Senin, 13 Januari 2024.

Perjalanan Indonesia sebagai bangsa dalam aspek politik memperihatkan adanya dinamika ke sosial politik. kemasyarakatan dan kebangsaan yang tinggi dengan partisipasi berbagai kekuatan elite poltik dan masyarakat didalamnya Indonesia merupakan negara yang sedang berproses menjadi negara maju dan demokratis sesuai cita-cita bangsanya sebagaimana terkandung dalam konstitusi yang pada intinya tujuan bernegara hendak memperjuangkan periindungan (kedaulatan) mencerdaskan kehidupan bangsa (melalui Pendidikan nasional), mensejahterakan (melalui keadilan dalam ekonomi) dan perdamaian

Perkembangan politk Indonesia dari masa ke masa, merupakan bagian dari proses panjang regenerasi dan kepemimpinan dalam pengelolaan kekuasaan negara dengan mendorong terwujudnya sistem politik sendiri. Sementara sejak memasuki demokratisasi dan reformasi, Indonesia menerapkan Sistem politik yang Iiberal dan demokratis sehingga muncul berbagai kekuatan yang ingin menemukan model demokrasi Indonesia. Setiap sistem politik mengalami adaptasi dan perubahan sesuai dengan besarnya tuntutan (input) dan aspirasi public yang muncul namun, proses Itu harus didukung oleh modernisasi politik dan institusi-institusi politik yang dapat menjadi agensi dan arena bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dalam arti yang sebenarnya.

Bagaimana sejarah bangsa ini yang akan dikupas tuntas dalam diskusi ini, kita berkumpul dalam menelaah perjalanan bangsa kita yang telah melalui dinamika panjang sekali sejak orde lama, orde baru hingga reformasi yang semuanya dibawah bingkai Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa Indonesia.

Kalo kita melihat berkaca bahwa partai Golkar ini sudah berkiprah mulai sejak orde lama yang kemudian masuk orde baru dimana Partai Golkar lebih memantapkan citra kita untuk membesarkan bangsa Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah hingga masuk era reformasi dan negara kita melalui 3 klasifikasi tersebut hingga sampai orde reformasi saat ini.

Setelah merdeka tahun 1945 pemerintahan ingin mencari model apa pemerintahan yang pas dizamannya masing-masing untuk negara Republik Indonesia.
Dalam rangka mencari model tersebut maka ada era ditahun 1949-1959 disebut era Parlementer atau terpimpin, presidential.

Jadinya pada tahun 1945-1949 itu sistem demokrasi terpimpin yang artinya tersentralisasi kepada satu kekuasaan terpimpin dibawah Presiden Sukarno. Kemudian karena banyaknya pergantian atau perubahaan politik di tahun 1959-1966 berubah menjadi sistem parlementer yang artinya ada peralihan dimana kekuasaan oleh sistem parlemen yang tetap dibawah kekuasaan Presiden atau dulu Pancasila disebut sebagai Bintang Penuntun tetapi dalam prakteknya demokrasi mengalami distorsi karena kuatnya pemerintah exsekutif yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.

Kemudian tahun 1966-1998 kita masuk di era orde baru dimana partai Golkar juga mengambil peran aktif kepemimpinan selama 32 tahun yang artinya satu pemerintahan yang cukup kuat tetapi sistem demokrasinya terkesan semu karena semua bisa diatur semua partai yang ada termasuk suara maupun pembagian-pembagian kekuasaan baik kepala daerah maupun pemilu sudah diatur tetapi untuk sistem perekonomian sudah sangat baik karena pengaturannya cukup tersentralisasi juga tetapi ekonomi saat ini sangat kuat di Asia walaupun demokrasi sangat semu atau demokrasi semua bisa diatur.

Namun demikian perkembangan pemerintahaan terhadap ekonomi dinegara kita sangat pesat, kita suka tidak suka dengan pengaturan-pengaturan demokrasi tetapi kita melihat kemajuan ekonomi Indonesia di 32 tahun tersebut hingga dijulukin ekonomi kita sebagai Macan Asia karena memang waktu itu ekonomu kita berkembang pesat dan pembagunan-pembangunan kita juga cukup baik.

Setelah orde baru selesai muncul era reformasi yang diawal-awal menjadi pukulan bagi Partai Golkar dijulukin Partai Orde Baru yang sehingga ada keinginan untuk membubarkan Partai Golkar akibat partai kita diganggu di setiap daerah-daerah salah satunya Gedung DPD Partai Golkar di Jawa Timur sampai diserang, dibakar oleh masyarakat setempat tetapi kita tidak pernah mundur untuk menghalau ribuan massa walaupun gedung tersebut di Jawa Timur terbakar tetapi tidak hangus karena bahu membahu menyiram gedung tersebut karena pemadam kebakaran sudah tidak masuk kelokasi termasuk juga di seluruh daerah yaitu Akbar Tanjung kampanye di Solo dikejar-kejar massa maupun anggota partai Golkar ada yang dikiriminasikan oleh massa diera reformasi cukup mencekam bagi partai Golkar.

Apa yang terjadi setelah itu, karena diera reformasi saat itu ada perubahaan sistem pemilu langsung yang kemudian terjadi disentralisasi pengembangan terhadap pemerintah diera yang untuk membuat partisipasi lokal termasuk kebebasan pers semakin terbuka. Dari sinilah kepiawaian kader-kader Golkar dibawah komando Akbar Tanjung yang bisa dikatakan Pahlawan Golkar karena sudah memperjuangkan untuk mempersatukan kembali partai Golkar di masa-masa sulit diera Reformasi hingga sekarang termasuk di Pemilu 2004 yang menjadikan Partai Golkar menjadi suara yang terbanyak atau partai pemenang di Pemilu 2004 setelah Orde Baru digantikan oleh Era Reformasi.

Demokrasi saat ini setelah reformasi yang menjadi pertannyaan ; apakah pemilu saat ini sudah baik?, apakah pemilu saat ini lebih baik dari orde baru atau orde lama?, boleh dikatakan ternyata tidak jauh lebih baik karena diera keterbukaan ini malah jadi lebih bebas politik uang, politisasi sosial maupun emosi kepercayaan terhadap pemeritahaan malah menurun seperti di Pilpres dan Pilkada 2024, maka dari itu kita harus bersama-sama untuk memperbaiki sistem demokrasi saat ini.

Harapan terakhir bahwasannya Partai Golkar harus senantiasa mengedepankan jati dirinya sebagai partai yang berideoliogi Pancasila yang berorientasi karya-kekaryaan (programatik) pembaharuan modernisasi dan pembagunan serta menjadi pelopor bagi kemajuan bangsa begitu juga Partai Golkar harus mampu eksis dan survive dan semakin lekat dihati rakyat karena Golkar senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat (SUARA RAKYAT, SUARA GOLKAR).

Continue Reading

Metro

Ester Listyo Novanti sebagai Anggota Departemen Hukum IKPI Hadiri Acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H Tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman”

Published

on

By

Jakarta – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H dengan tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman” di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta pada hari Senin, 14 April 2025.

Ester Listyo Novanti sebagai Anggota Departemen Hukum IKPI, saat ditemui awak Media Online mengatakan ; “Harapan dari acara Halal Bihalal IKPI supaya memperkuat silaturahmi dengan seluruh anggota IKPI dapat mengenal satu sama lainnya antara pengurus pusat dengan pengurus cabang dengan tetap semakin erat dalam menjalankan program-program IKPI itu sendiri dan membawa IKPI semakin maju dalam berkolaborasi dengan Pemerintah,” tutupnya.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengatakan acara halal bihalal IKPI rutin diadakan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian tahun ini acara halal bihalal dibuat lebih khusus lagi oleh pengurus, anggota dan narasumber. Dari narasumber banyak kegiatan antara lain seminar, PPL, Brevet, Ahli kepabeanan dan para pengajarannya kita undang.

Acara halal bihalal dilaksanakan secara online dan offline. Halal bihalal untuk mempererat silaturahmi anggota IKPI yang sekarang sudah berjumlah 7.100 orang. IKPI adalah asosiasi konsultasi pajak yang paling tertua usianya. Kita juga mempererat dalam keberagaman saling melengkapi karena perbedaan latar belakang dan tentunya saling mendukung, kata Vaudy di Hotel Aston Kartika Jakarta, Senin (14/04/25).

Banyak kegiatan IKPI yang akan diperbuat, bulan Mei nanti ada beberapa kegiatan sudah menanti. FGD akan dibuat setiap bulannya. Litbang akan mengikuti dan juga edukasi kepada non anggota akan diadakan setiap bulan, sambung Vaudy.

Kami ingin membawa IKPI bukan hanya dikenal di pemerintahan namun IKPI juga lebih dikenal di kalangan wajib pajak. Bagaimanapun antara konsultan pajak dan wajib pajak mempunyai hubungan yang erat.
Saat ini pemilik NPWP sudah lebih dari 70 juta. Yang wajib lapor SPT hampir 20 juta.

Kami IKPI sangat mendukung kegiatan asosiasi usaha asosiasi profesi dan mendekatkan konsultan pajak dengan para asosiasi. Karena asosiasi ini mempunyai NPWP dan wajib lapor.

Selain halal bihalal kami juga memberikan edukasi kepada wajib pajak badan dan UMKM. Untuk benar benar merealisasikan komitmen IKPI bagaimana mendistribusikan pengetahuan profesional kita kepada masyarakat khususnya pengusaha dan UMKM. Dan membuat wajib pajak semakin peduli dan berkontribusi dalam kwajibannya membayar pajak.

Kami juga menyoroti kesiapan teman teman profesi IKPI siap menghadapi segala tantangan khususnya modernisasi, otomasi dan cepat update upgrade diri dari sisi profesional. Untuk wajib pajak kita harus komunikatif dan memberikan informasi yang tepat.

Continue Reading

Metro

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sebagai Wahana Kreativitas dan Martabat Bangsa

Published

on

By

Salemba, Jakarta—Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menegaskan komitmen Perpusnas dalam mendukung literasi, kreativitas, dan martabat bangsa melalui penguatan peran perpustakaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang menjadi salah satu upaya Perpusnas dalam menjawab tuntutan zaman terhadap fungsi perpustakaan. Dia menyebutkan program ini tidak dirancang begitu saja, melainkan berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat yang terus berubah.

Sejak dimulai pada tahun 2018, program ini mencapai hasil yang menggembirakan. Memasuki tahun kedelapan, disebutkan bahwa program TPBIS telah menjangkau 38 provinsi, 296 kabupaten/kota, dan 2.396 desa/kelurahan.

“Selain itu, ada 3.237 replikasi mandiri yang melibatkan 8,2 juta anggota masyarakat. Ini adalah ikhtiar luar biasa dalam upaya kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya dalam Sosialisasi Program TPBIS yang digelar secara berani pada Senin (14/4/2025).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa program TPBIS hadir sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, program ini merupakan upaya mendorong perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca atau menyimpan buku, melainkan menjadi wahana tumbuhnya kreativitas dan ilmu baru.

“Perpustakaan tidak boleh dibatasi hanya pada fungsi rekreatif atau keilmuan. Kreativitas itu tak boleh dibatasi. Perluasan fungsi inilah yang dijawab melalui program TPBIS,” jelasnya.

Dia menekankan layanan perpustakaan menuntut dilakukannya diferensiasi, mengingat kebutuhan masyarakat antara satu daerah dengan daerah lainnya, berbeda-beda.

“Tentu tidak mungkin kita memberikan perlakuan yang sama di tengah kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Hasil yang diperoleh pasti juga berbeda. Di Sumatera Barat misalnya, kerajinannya berbasis tekstil, sementara di NTB sangat berbeda. Justru perbedaan ini menjadi bukti bahwa TPBIS benar-benar dalam menanggapi keunikan potensi lokal,” urainya.

Tahun ini, program TPBIS bertransformasi lebih jauh melalui sinergi antarsektor. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam bentuk KKN Tematik Literasi, yang akan dilaksanakan di 1.000 lokus bersama mahasiswa di seluruh Indonesia. Ada pula program Relawan Literasi Masyarakat (Re Lima) sebagai bentuk partisipasi publik.

“Ini adalah cara kita memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama memajukan literasi. Kami hadir dengan visi baru, perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Semoga upaya kita bisa semakin melibatkan pihak-pihak untuk menyukseskan program TPBIS tahun 2025,” ungkapnya dengan optimisme.

Penguatan peran strategi program TPBIS dalam mendukung pembangunan manusia ditegaskan oleh Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami. Dia menilai program TPBIS selaras dengan arah RPJMN 2025—2029 yang menekankan pentingnya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat.

“Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi ini dilakukan melalui dua aspek, yaitu peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan budaya kegemaran membaca,” ucapnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mulyadin Malik, mendukung upaya kolaborasi lintas sektor program TPBIS. Disebutkan bahwa pemecahan dan Perpusnas telah mewujudkan kesepahaman bersama dalam peningkatan budaya literasi masyarakat desa.

“Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau perpustakaan desa kini menjadi bagian dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada dimensi sosial sub-dimensi fasilitas masyarakat. Ini menunjukkan bahwa literasi adalah fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan,” sebutnya.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Adin Bondar, menyampaikan dampak program TPBIS tahun 2024. “Dampak program TPBIS efektif dengan skor 3,33 dari 4. Hal ini mencerminkan pencapaian target, meliputi, dan pemetaan yang sangat baik,” tuturnya.

Disebutkan bahwa komponen utama program TPBIS tahun 2025, meliputi penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, pelatihan dan pendampingan, pemanfaatan perpustakaan untuk budaya baca dan literasi, pemberdayaan Relawan Literasi Masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Sosialisasi mengusung tema Penguatan Budaya Baca dan Peningkatan Kecakapan Literasi untuk Martabat Bangsa. Kegiatan ini melibatkan peserta dari dinas perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, perpustakaan desa, hingga kepala desa dan pemangku kebijakan daerah.

Dalam rangkaian kegiatan, terdapat juga pemaparan Skema Program TPBIS 2025 oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nani Suryani, Urgensi Kolaborasi dan Sinergi program TPBIS yang Berkelanjutan dari Pustakawan Ahli Utama Woro Titi Haryanti, serta praktik baik implementasi program dari Kepala Desa Komea, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara Efendi.

Continue Reading

Metro

Milko Hutabarat Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis IKPI Hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H

Published

on

By

Jakarta – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H dengan tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan Dalam Keberagaman” di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta pada hari Senin, 14 April 2025.

Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis IKPI Milko Hutabarat mengatakan acara halal bihalal dilaksanakan secara online dan offline. Halal bihalal untuk mempererat silaturahmi anggota IKPI yang sekarang sudah berjumlah 7.100 orang. IKPI adalah asosiasi konsultasi pajak yang paling tertua usianya, imbuhnya.

Dengan halal bihalal kita tingkatkan silaturahmi dari anggota IKPI yang penuh keberagaman dan tentunya saling mendukung, beber Milko.

Selain halal bihalal kami juga memberikan edukasi kepada wajib pajak badan dan UMKM. Untuk benar benar merealisasikan komitmen IKPI mendistribusikan pengetahuan profesional kita kepada masyarakat. Dan membuat wajib pajak semakin peduli dan berkontribusi dalam kwajibannya membayar pajak, cetusnya.

Kami juga menyoroti kesiapan teman teman profesi IKPI dalam menghadapi segala tantangan khususnya modernisasi, otomasi dan cepat update upgrade diri dari sisi profesional. Untuk wajib pajak kita harus komunikatif dan memberikan informasi yang tepat, pungkasnya

Continue Reading

Trending