Connect with us

Metro

Slaran Pers Koalisi Buruh Sawit: Wujudkan Perlindungan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Dari Risiko Penggunaan Bahan Agrokimia

Published

on

Jakarta, 19 Februari 2025, Koalisi Buruh Sawit (KBS) meminta pemerintah Indonesia untuk menata sistem perburuhan yang memposisikan buruh berada dalam kondisi hidup dan kondisi kerja yang layak. Hal itu disampaikan Ismet Inoni pada kegiatan Dialog Nasional Multi Pihak Buruh Sawit. Dialog Nasional Multi Pihak ini membahas Dampak Penggunaan Bahan Agrokimia hasil penelitian IPOWU (Mondiaal FNV, KBS, GAWU Ghana dan CUT Kolombia) bersama dengan Profundo. Hadir sebagai narasumber dalam Dialog Nasional Multi Pihak antara lain perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Serikat Buruh, organisasi Pengusaha Sawit, Ahli K3 dan Akademisi.

Penelitian mengenai dampak dan perlindungan buruh dari penggunaan bahan agrokimia dilakukan di perkebunan sawit di Kolombia, Ghana dan Indonesia. Dari penelitian ini diketahui sejumlah fakta risiko penggunaan bahan agrokimia terhadap buruh perkebunan kelapa sawit, minimalnya perlindungan buruh, tantangan dan rekomendasi berkenaan perlindungan pekerja. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dialog sosial yang bermanfaat antara buruh dengan perusahaan perkebunan sawit dan pemangku kepentingan lainnya.

“Buruh perkebunan kelapa sawit bekerja dalam kondisi rentan, tanpa jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai terutama dari risiko terpapar bahan agrokimia. Koalisi Buruh Sawit melihat kerentanan buruh perkebunan kelapa sawit sudah berlangsung lama, bahkan terjadi di perkebunan kelapa sawit yang mengklaim memiliki sertifikat kelangsungan hidup”, kata Ismet Inoni, Koordinator Koalisi Buruh Sawit.

Yublina Oematan, ketua FSBKS menyatakan dialog ini diharapkan menjadi awal perbaikan kondisi serius K3 di perkebunan kelapa sawit. “Buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit sangat rentan terpapar bahan agro kimia. mayoritas pekerja perempuan bekerja di bagian penyemprotan dan pemupukan tanpa perlindungan yang mampu dari risiko terpapar bahan agrokimia. Kami mengirimkan keselamatan dan kesehatan kerja kami karena APD yang diberikan tidak layak pakai, perusahaan juga tidak menyediakan fasilitas pencucian APD di tempat kerja, kami sulit mengakses fasilitas sanitasi, kami juga sulit mengakses hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan perusahaan. Pemerintah harus mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan kesehatan yang kuat untuk melacak gejala dan kondisi kesehatan pekerja”, kata Yublina Oematan.

Herwin Nasution, ketua umum Federasi SERBUNDO menyatakan perlindungan buruh dari risiko terpapar bahan agrokimia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab pembeli minyak sawit. “Pembeli perlu mengembangkan dan menegakkan standar kesejahteraan dan kesehatan yang ketat yang harus dipatuhi oleh pemasok mengenai penggunaan bahan kimia pertanian yang aman. Selain itu, pembeli minyak sawit harus menerapkan audit rutin terhadap pemasok untuk menilai kepatuhan mereka terhadap standar dan regulasi keselamatan kerja”, kata Herwin Nasution.

Harun, ketua Serbusaka mengatakan mengatakan perlindungan buruh dari risiko paparan bahan agrokimia merupakan salah satu indikator perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. “Perkebunan kelapa sawit harus terbuka mengenai bahan agrokimia yang digunakan, memberikan informasi kepada buruh tentang jenis bahan kimia yang digunakan, potensi risikonya, dan langkah-langkah keselamatan jika terpapar. Perkebunan kelapa sawit harus melibatkan buruh secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan praktik kesehatan dan keselamatan kerja, mengatur mekanisme untuk berkonsultasi dengan buruh untuk memastikan suara buruh didengar, dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan dan diimplementasikan”, kata Harun.

Industri sawit cukup penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Industri sawit menyerap 20 juta buruh, namun di sektor hulu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja masih menjadi persoalan besar. Penelitian yang kami lakukan ini melibatkan buruh sebagai pengumpul data merupakari pendekatan baru yang diharapkan mendorong penguatan kapasitas khususnya pada perempuan buruh kebun, dan temuan-temuan yang ada menunjukkan pemahaman nyata dari masalah yang dihadapi, Ini menjadi bahan masukan penting bagi pemerintah untuk membangun sistem kerja yang memastikan kondisi kerja layak dan juga masukan kepada pembeli yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan buruh kelapa sawit”, kata Ismet Inoni.

Laporan hasil temuan dampak pengguanaan bahan agrokimia di perkebuan sawit, silahkan download pada link dibawah ini:

https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv/about-mondiaal-fnv/persatuan-buruh-sawit-internasional/presentasi-penelitian-pekerja-minyak-sawit-interna

Rabu, 19 Februari 2025

Koalisi Buruh Sawit adalah gabungan sejumlah organisasi serikat buruh dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan buruh perkebunan sawit di Indonesia. Koalisi Buruh Sawit berdiri dilatarbelakang mengunggulkan kondisi buruk buruh perkebunan sawit di Indonesia. Koalisi Buruh Saw bersama dengan Mondiaal FNV, GAWU Ghana dan CUT Kolombia tergabung dalam International Palm Oil Worker United.

Continue Reading

Metro

Sally Giovanny Owner Batik Trusmi : Pentingnya Kolaborasi Antara Entrepreneurship dan Filantropi Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Generasi Muda

Published

on

By

Jakarta, 15 Juni 2026 — Owner Batik Trusmi, Sally Giovanny, menegaskan pentingnya kolaborasi antara entrepreneurship dan filantropi sebagai motor penggerak pemberdayaan generasi muda dalam acara Indonesia Humanitarian Summit: Empowerment to The Next Level yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Nusantara TV, bertempat di Nusantara TV Tower, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam sesi diskusi, Sally menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kesempatan menjadi narasumber dalam forum kemanusiaan yang dinilainya sangat bermanfaat dan relevan dengan tantangan masa kini.

“Hari ini saya sangat bersyukur bisa berbagi di acara yang luar biasa. Kita berdiskusi tentang bagaimana hubungan erat antara entrepreneurship dan filantropi, serta bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan untuk menciptakan dampak yang luas,” ujar Sally Giovanny.

Sally menekankan bahwa filantropi tidak semata-mata soal donasi atau uang, melainkan tentang dedikasi, ide, waktu, dan pikiran. Menurutnya, anak muda memiliki potensi besar, kreativitas tinggi, dan gagasan segar yang perlu didorong untuk berani mengambil peran sejak dini.

“Banyak anak muda sebenarnya punya kreativitas luar biasa, tapi sering kali kurang percaya diri dan merasa tidak punya apa-apa. Padahal filantropi itu bukan hanya soal uang, tapi soal kontribusi apa pun yang bisa kita lakukan. Intinya, jangan menunda kebaikan—ambil aksi sekarang,” tegasnya.

Sally juga berharap pemerintah dapat berperan lebih sebagai support system bagi generasi muda dengan mempermudah akses, memfasilitasi ide-ide kreatif, serta mendukung kegiatan positif agar berjalan tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. Ia menilai, visi Indonesia Emas hanya dapat terwujud jika anak muda diberi ruang untuk tumbuh dan berkontribusi secara nyata.

Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Sally turut memaparkan komitmen Batik Trusmi dalam pelestarian budaya melalui rencana pendirian Batik University. Program ini bertujuan mencetak regenerasi pembatik dan pengrajin batik agar warisan budaya bangsa tidak terputus.

“Bisnis batik bukan hanya soal profit, tapi tentang pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab melestarikan budaya. Kami ingin batik diminati generasi muda, sehingga regenerasi pengrajin terjaga dan budaya kita tidak hilang,” ungkapnya.

Melalui forum ini, Sally Giovanny berharap semakin banyak anak muda yang tergerak untuk berkolaborasi dalam bidang kewirausahaan dan filantropi demi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Continue Reading

Metro

Dr.dr. Andreasta Meliala., M.Kes.Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM : Tanpa Tata Kelola Baik, Dana MBG Berisiko Tidak Tepat Sasaran

Published

on

By

Jakarta – Dr.dr. Andreasta Meliala., M.Kes.
Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan pentingnya regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, serta evaluasi independen dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) agar benar-benar berdampak jangka panjang bagi masa depan gizi anak Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Andreasta Meliala dalam wawancara singkat dengan awak media usai menghadiri Diskusi Publik bertajuk *“MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”* yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Andreasta, program makan bergizi bukanlah konsep baru dan telah banyak diterapkan di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri sudah ada sejumlah contoh implementasi. Tantangan terbesarnya, kata dia, adalah bagaimana memilih dan menyesuaikan model yang paling tepat dengan konteks sosial, budaya, dan geografis masing-masing daerah.

“Program seperti ini sebenarnya sudah banyak dikerjakan di dunia dan juga di Indonesia. Jadi kita tidak memulai dari nol. Tinggal memilih model mana yang paling pas dengan konteks daerah masing-masing. Jakarta tentu berbeda dengan Maluku, dan daerah lain juga punya karakteristik sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan kuat. Tanpa payung kebijakan yang kokoh, program ini berisiko hanya menjadi program jangka pendek yang melekat pada rezim tertentu.

“Kalau tidak ada regulasi yang jelas, program ini bisa dianggap sekadar program rezim. Itu sangat merugikan, bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak sebagai penerima manfaat dan rakyat secara keseluruhan, karena ini menggunakan uang pajak,” tegasnya.

Andreasta juga mengingatkan bahwa dampak program MBG bersifat jangka panjang sehingga hasilnya tidak bisa diukur secara instan. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dalam tata kelola agar dana besar yang dialokasikan—yang disebut mencapai sekitar Rp90 triliun—tidak terbuang sia-sia.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan lebih dari satu tahun. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat upaya identifikasi yang sistematis terhadap dapur-dapur penyedia makanan bergizi yang benar-benar berkualitas.

“Kita belum mulai mengidentifikasi mana dapur yang sudah bagus, mana yang masih standar. Itu harus direview secara independen, bukan self review. Harus ada tim khusus yang menilai secara objektif,” jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut harus mengacu pada prinsip *good governance*, dengan pembagian peran dan fungsi yang jelas antar pemangku kepentingan, termasuk yayasan pelaksana dan lembaga pengawas.

“Good governance itu harus jelas. Yayasan punya instrumen pengawasan apa, regulator seperti BGN harus punya mekanisme evaluasi seperti apa. Kalau evaluasinya ketat, akan ada warning bagi yang main-main,” katanya.

Andreasta menegaskan, ketidaktegasan dalam pengawasan justru akan menimbulkan efek berantai yang berbahaya dan berpotensi meningkatkan biaya program secara tidak terkendali.

“Kalau tidak tegas, itu akan menular. Itu yang berbahaya. Padahal perhitungan yang disiapkan sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana kebijakan dan tata kelolanya diperkuat,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Dr. Agus Febrianto: MBG Bukan Sekadar Makan Gratis, tapi Investasi Kualitas SDM Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Dr. Agus Febrianto, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Vokasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan strategis pemerintah dalam menjawab persoalan gizi anak Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Dr. Agus Febrianto dalam wawancara singkat dengan awak media usai menghadiri Diskusi Publik bertajuk *“MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia”* yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Program MBG ini memberikan harapan yang sangat besar. Ini bukan sekadar program makan gratis, tetapi upaya menyeluruh untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Program ini sangat luar biasa karena langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Dr. Agus.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi dan pelaku usaha, memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam menyukseskan program MBG.

“Kita semua harus turun tangan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing. Sudah seharusnya kita memberikan dukungan penuh terhadap apa yang telah dirancang dan dijalankan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Agus Febrianto berharap agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Harapannya, pertama tentu program ini memberikan manfaat yang besar dan merata bagi masyarakat. Kedua, para pengusaha harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap program-program pemerintah seperti MBG ini,” katanya.

Terkait keterlibatan pengusaha di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Dr. Agus mengakui adanya tantangan tersendiri. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan tersebut bukan hambatan, melainkan panggilan untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Kalau ditanya ada kesulitan atau tidak, tentu tantangan selalu ada, terutama di wilayah 3T. Tapi justru di situlah nilai pengabdian kita. Ini adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat di daerah terpencil agar mendapatkan akses gizi yang layak,” jelasnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi KADIN Kalimantan Selatan, Dr. Agus Febrianto menilai bahwa sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan gizi yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Continue Reading

Trending