Connect with us

TNI / Polri

Aturan Penilangan Baru, Surat Kendaraan Mati Langsung Disita dan Hapus Datanya

Published

on

JAKARTA,- Aturan Penilangan Kendaraan motor maupun mobil terbaru per April 2025 mengalami perubahan.

Kini, sepeda motor dan mobil yang surat-suratnya mati 2 tahun bisa disita, dan data identitas kendaraan dihapus.

Aturan tersebut berlaku pada setiap pengendara mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun membiarkan STNK mati selama 2 tahun tanpa perpanjangan.

Di mana Polri menerbitkan STNK sebagai dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

“STNK berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun,” demikian dalam dokumen Sosialisasi Implementasi Kebijakan Penghapusan Data Registrasi Kendaraan Bermotor Bagi yang Tidak Melaksanakan Registrasi Ulang 2 Tahun Setelah Masa Habis STNK. Dikutip dari laman inews.id.

Namun, sebelum menghapus data dan menyita kendaraan yang STNK-nya mati dua tahun, kepolisian akan memberikan surat peringatan.

Ini dilakukan untuk mengingatkan pemilik kendaraan terhadap kewajibannya memperpanjang masa berlaku STNK.

Sebanyak tiga peringatan diberikan yakni peringatan pertama diberikan 3 bulan sebelum penghapusan data, peringatan kedua diberikan 1 bulan setelah peringatan pertama jika tidak ditanggapi pengendara, peringatan ketiga diberikan satu bulan setelah peringatan kedua, jika pemilik kendaraan tidak memberikan jawaban/tanggapan atas peringatan sebelumnya.

Akan tetapi, jika pemilik kendaraan bermotor maupun mobil memberikan jawaban, atau tanggapan setelah mendapatkan peringatan ketiga dari polisi, data pengendara tidak akan dihapus, serta kendaraannya tidak akan disita.*

 

Continue Reading

TNI / Polri

Kapolri Hadiri Promensisko TPPU & TPPT: Komitmen Perangi Kejahatan Siber

Published

on

By

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri dan menjadi keynote speech pada Program Mentoring Berbasis Resiko (Promensisko) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) dari kejahatan siber.

Kegiatan mentoring tersebut digelar di Auditorium Yunus Husein Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat, pada Kamis (8/5).

Dalam amanatnya, Kapolri berharap program mentoring tersebut akan dapat mampu meningkatkan pemahaman, kapasitas hingga penanganan TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber.

“Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia,” ujar Sigit.

Sigit menegaskan keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak. Oleh karenanya, ia menekankan sinergitas antar stakeholder terkait menjadi peran penting untuk menangani kejahatan siber.

“Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online,” tegasnya.

Ia menambahkan kehadiran ruang siber yang aman bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, kata dia, juga untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi online ataupun penipuan.

“Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online,” tutup Sigit. (red)

Continue Reading

TNI / Polri

Survei Indikator: 89,6% Pemudik Terbantu oleh Kerja Polantas Selama Mudik 2025

Published

on

By

Jakarta — Survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik Lebaran 2025.

Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 89,6 persen pemudik merasa terbantu oleh kehadiran dan pelayanan polantas di berbagai titik selama periode mudik tahun ini.

Survei dilaksanakan pada 14 hingga 20 April 2025 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai secara langsung. Metode survei menggunakan simple random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei dibagi ke dalam dua kategori, yakni responden umum yang tidak melakukan mudik dan responden yang melakukan mudik. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif tinggi di kedua kelompok tersebut. Di kategori semua responden, 82,7 persen menyatakan kinerja Polantas membantu selama arus mudik 2025, sementara di kategori khusus pemudik, angkanya lebih tinggi, mencapai 89,6 persen.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil survei mengenai pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Menurut Burhanuddin, sebanyak 80,3 persen masyarakat, baik yang mudik maupun tidak, merasa puas terhadap pelaksanaan operasi pengamanan tersebut selama Ramadan dan Lebaran.

“Kita dapatkan informasi, 80,3 persen masyarakat, baik yang mudik maupun tidak, puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat Polri selama Ramadan maupun Lebaran,” ujar Burhanuddin, Rabu (7/5/2025).

Selain itu, survei juga mencatat tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengaturan lalu lintas yang dilakukan jajaran Korlantas Polri selama mudik Lebaran. Burhanuddin menyebutkan, tingkat kepuasan pemudik terhadap pengaturan lalu lintas mencapai 92,3 persen.

“Kalau ditanyakan khusus kepada pemudik, yang merasa cukup puas memang naik, meskipun yang mengatakan sangat puas sedikit turun. Tapi secara keseluruhan, baik di tahun 2024 maupun 2025, tingkat kepuasan terhadap pengaturan lalu lintas tetap tinggi,” lanjutnya.

Burhanuddin menambahkan, hasil positif ini menjadi gambaran bahwa kehadiran Polantas di lapangan selama musim mudik masih sangat dibutuhkan dan diapresiasi masyarakat, serta menunjukkan peningkatan layanan dan pengamanan dari tahun ke tahun.

Continue Reading

TNI / Polri

Kasad Hadiri Halal Bihalal Presiden dengan PPAD dan Keluarga Besar TNI-Polri

Published

on

By

JAKARTA, – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menghadiri acara Halal Bihalal Presiden RI Prabowo Subianto dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Acara Halal Bihalal yang diinisiasi oleh PPAD ini dihadiri lebih dari 1.200 purnawirawan TNI-Polri, para sesepuh TNI-Polri, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah kepala daerah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya membangun bangsa secara bertahap dan kolektif. Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tak mungkin selesai dalam waktu singkat, serta harus dilandasi penghargaan terhadap kontribusi para pendahulu yang telah meletakkan fondasi bangsa.

“_Enggak_ mungkin kita membangun dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun, tapi apa yang dilahirkan oleh Presiden-Presiden kita, dan tidak hanya Presiden. Membangun bangsa itu tidak hanya satu, dua orang,” katanya.

Presiden pun mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat perjuangan dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara sesuai kapasitas masing-masing. Ia menegaskan bahwa jiwa seorang prajurit sejati sepenuhnya dipersembahkan untuk negara, bangsa, dan rakyat.

“Hari-hari pertama kita di tentara, kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita, sesungguhnya sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik keluarga kita lagi. Jiwa dan raga kita, kita sudah persembahkan kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Itu pelajaran yang melekat di hati saya sebagai prajurit muda,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam bidang pendidikan, yaitu pembangunan minimal 100 sekolah berasrama tiap tahunnya, khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Saya akan membangun minimal 100 setiap tahun, sekolah berasrama, untuk keluarga yang paling tidak mampu, karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden optimistis, dengan tekad yang kuat, keberanian, serta pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat kecil, masa depan anak-anak Indonesia akan menjadi lebih baik. *(Dispenad)*

Continue Reading

Trending