Connect with us

nasional

Rapat Kerja Nasional FKPT Ke-XII Tahun Anggaran 2025: “Ikhlas Merajut Damai, Menggapai Indonesia Emas”

Published

on

Jakarta, 22–25 April 2025 – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
melalui Subdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pencegahan Deputi 1 BNPT
kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT) Ke-XII Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan di Hotel Vasaka,
DKI Jakarta, selama lima hari, mulai 22 hingga 25 April 2025.

Rakernas tahun ini mengusung tema “Ikhlas Merajut Damai, Menggapai Indonesia
Emas”, sebagai refleksi komitmen seluruh unsur FKPT dalam menguatkan sinergi
pencegahan terorisme berbasis pelibatan masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air
dan wujud semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan
NKRI dari ancaman radikalisme dan terorisme, yang terus berkembang secara global,
regional, maupun lokal.

Tentang FKPT
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) adalah forum daerah yang dibentuk
oleh BNPT dalam kerjasama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme
dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan
melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah
yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan
tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam
upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Tahun ini, sebanyak 36 FKPT Provinsi dan 3 FKPT tingkat Kabupaten/Kota turut serta dalam Rakernas, dengan total peserta offline mencapai lebih dari 50 orang dan online sebanyak 300 orang. Menjawab Tantangan Terorisme Secara Komprehensif Terorisme bukan hanya kejahatan kemanusiaan, namun juga tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan berlapis dan berkelanjutan. Oleh sebab itu,

pendekatan soft approach melalui pelibatan masyarakat menjadi pilar penting yang
digarisbawahi dalam Rakernas ini.
Forum FKPT sebagai jejaring BNPT di daerah telah menjadi mitra strategis sejak
2012, dengan mengedepankan pendekatan kultural dan lokalitas dalam mendekati
kelompok-kelompok rentan terhadap radikalisme dan terorisme.

Isi Rakernas: Evaluasi, Penyelarasan, dan Inovasi Rakernas FKPT Ke-XII tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan forum
strategis untuk:

1. Memutakhirkan pemahaman para pengurus terhadap dinamika terorisme
terkini;
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya;
3. Menyusun program kerja tahun 2025 yang adaptif dan berbasis data.

Agenda Strategis & Partisipasi Lintas Sektor
Setiap bidang dalam FKPT Agama, Sosial dan Budaya, Media, Hukum dan Humas,
Pemuda dan Pendidikan, Perempuan dan Anak, hingga Pengkajian dan Penelitian
mendiskusikan isu sektoral yang relevan dengan konteks lokal masing-masing
provinsi. Mereka diberi ruang menyampaikan tantangan lapangan serta merancang
solusi berbasis lintas kolaborasi.

Salah satu sorotan utama adalah pembahasan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan Indeks Risiko Terorisme (IRT) yang digunakan BNPT untuk membaca tren Risiko dan merancang kebijakan berbasis data.

Dalam pembukaan Rakernas yang digelar pada Rabu, 23 April 2025, Kepala BNPT
Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., secara resmi melantik pengurus FKPT masa
bakti 2025–2027 dan menyampaikan pidato kunci yang menegaskan pentingnya
strategi nasional kontra-radikalisasi yang adaptif dan berbasis kearifan lokal.
Rangkaian kegiatan Rakernas mencakup:

1. Dialog pertukaran gagasan dan Rapat Komisi, membahas isu-isu aktual
radikalisme dan strategi responsif di lapangan;
2. Pemutakhiran data dan evaluasi program, termasuk indeks potensi radikalisme
dan risiko terorisme 2025;
3. Diskusi lintas bidang melibatkan tokoh agama, budayawan, akademisi, media,
psikolog anak, serta musisi dan seniman;
4. Penetapan program kerja FKPT tahun anggaran 2025 untuk implementasi
terukur dan akuntabel di seluruh daerah.

Rakernas ini turut menghadirkan narasumber utama dari internal BNPT dan mitra
lintas sektor, antara lain: Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono, Ak., M.M., Deputi
1 BNPT Mayjen TNI Sudaryanto, S.E., M.Han., Brigjen Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K..
Direktur Pencegahan BNPT Prof. Dr. Irfan Idris, M.A., hingga para praktisi nasional
dari Agama, Sosial dan Budaya, Media, Hukum dan Humas, Pemuda dan Pendidikan,
Perempuan dan Anak, hingga Pengkajian dan Penelitian.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum konsolidasi dan perumusan strategi nasional
pencegahan terorisme, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi kebangsaan yang
melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan Indonesia yang aman,
damai, dan tangguh menghadapi segala bentuk ancaman radikalisme.

Continue Reading

nasional

Ristadi, S.T., S.H.Presiden KSPN : Komitmen Ngawal Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Inklusif, Keadilan, dan Berpihak Pada Perlindungan Pekerja Indonesia

Published

on

By

Jakarta – Ristadi, S.T., S.H.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menegaskan pentingnya pelibatan aktif kaum buruh dalam setiap proses legislasi ketenagakerjaan dan reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut disampaikan dalam acara Declaration of Trade Union Confederations Joint Commitment for National Social Security System Reform in Indonesia yang digelar di Le Meridien Jakarta, Kamis (26/02/26).

Dalam forum yang dihadiri 10 konfederasi serikat pekerja terbesar yang tergabung dalam Tripartit Nasional tersebut, Ristadi menekankan bahwa pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan DPR agar tidak lagi mengabaikan aspirasi buruh dalam penyusunan undang-undang.

“Pengalaman kurang baik kemarin harus diperbaiki. Soal partisipasi dan pelibatan buruh dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu wajib. Kalau pemerintah dan DPR tidak ingin terjadi gelombang besar-besaran seperti sebelumnya, maka buruh harus dilibatkan dari awal,” tegas Ristadi.

Menurutnya, keterlibatan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar membuka ruang dialog substantif dengan konfederasi yang memiliki basis anggota riil di lapangan. Dari 23 konfederasi yang tercatat di Indonesia, hanya 10 konfederasi yang memiliki keanggotaan terbesar dan terlibat dalam Tripartit Nasional, dan mereka hadir dalam deklarasi tersebut.

Soroti Ketimpangan Upah Antar Daerah

Dalam wawancara usai acara, Ristadi juga menyoroti persoalan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilainya semakin tidak rasional dan tidak adil.

“Jogjakarta sekitar Rp2 juta, sementara Karawang sudah lebih dari Rp5 juta. Selisihnya 2,5 kali lipat. Jam kerja sama, kompetensi sama, tapi upah berbeda jauh. Ini tidak adil bagi pekerja, juga tidak adil bagi pengusaha,” ujarnya.

Ia mempertanyakan dasar penetapan upah yang terlalu bertumpu pada dinamika tekanan industrial di masing-masing daerah, bukan pada standar kebutuhan hidup yang objektif.

“Kalau alasannya kebutuhan hidup layak, mari kita cek. Apakah biaya hidup di Karawang 2,5 kali lebih mahal dari Jogja? Harga kos, beras, BBM tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya tekanan,” tegasnya.

KSPN mendorong agar regulasi sistem pengupahan nasional direvisi dan dimasukkan dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, sehingga tercipta sistem yang lebih adil dan proporsional antar wilayah.

Tolak Outsourcing dan Impor Ilegal

Sebagai Presiden KSPN, Ristadi juga konsisten menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja outsourcing yang dinilai merugikan pekerja serta mendesak penindakan tegas terhadap praktik impor ilegal yang berdampak langsung pada gelombang PHK massal, khususnya di sektor tekstil dan garmen.

“Kita ingin industri dalam negeri dilindungi. Kalau impor ilegal terus dibiarkan, yang jadi korban adalah buruh. PHK terjadi di mana-mana,” katanya.

Melalui deklarasi bersama ini, konfederasi serikat pekerja berkomitmen mengawal reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan pekerja Indonesia.

Ristadi berharap proses politik yang saat ini berjalan di DPR dapat benar-benar menyerap aspirasi buruh dan tidak mengulang kesalahan masa lalu.

“Reformasi jaminan sosial dan ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaiki hubungan industrial nasional. Libatkan buruh secara nyata, bukan sekadar simbolik,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Resmi Dibuka Pertama Kali Sejarah Perayaan Imlek Festival 2026 Nasional di Lapangan Banteng Tema “Rayakam Keberagaman Dalam Harmoni Nusatara”

Published

on

By

Jakarta – Semarak perayaan Tahun Baru Imlek Kembali terasa meriah dalam gelaran Imlek Festival 2026 yang berlangsung di Lapangan Banteng, mulai 22 Februari hingga 3 Maret 2026 di hadiri oleh Irene Umar (Ketum Imlek Nasional) & Veronica Tan (Waketum Imlek Nasional), Muhammad Qodari (Kepala Staf Kepresidenan), Maruawar Sirait (Menteri Perumahan), Rudi Hartono (Pengusaha), Elizabeth Ratu (Kadis UMKM DKI Jakarta), Tommy Winata (Pegusaha). Abraham Rudi
Ketua Dewan Penyantun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI),l

“Imlek adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Festival ini menjadi bukti bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirayakan bersama dalam harmoni,” ujarnya di hadapan para pengunjung, Minggu (22/2/2026).

Mengusung tema “Rayakan Keberagaman dalam Harmoni Imlek Nusantara”, festival ini menjadi ruang temu budaya yang memadukan tradisi Tionghoa dengan semangat kebhinekaan Indonesia.‎Acara yang terbuka untuk umum dan tanpa biaya ini diadakan setiap hari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB.

Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menyaksikan beragam pertunjukan seni, mulai dari barongsai, tari naga, hingga penampilan musik dan budaya lintas etnis yang menampilkan kekayaan Nusantara.

‎Nuansa merah khas Imlek mendominasi lokasi acara. Deretan lampion yang menggantung indah berpadu dengan dekorasi ornamen tradisional, menciptakan suasana hangat dan penuh suka cita. Atraksi tari naga menjadi salah satu penampilan yang paling menyedot perhatian.

Gerakan lincah para pemain dengan kostum naga berwarna emas dan merah menampilkan penonton, disambut tepuk tangan meriah.‎Kehadiran Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Imlek Nasional, Irene Umar, turut menambah semarak perhelatan ini.

Dalam berbagai hal, Irene menegaskan bahwa Festival Imlek bukan sekadar perayaan budaya, melainkan juga momentum memperkuat persatuan bangsa melalui kreativitas.

Irene Umar, Ketua Umum Imlek Nasional dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif‎Ia juga menekankan pentingnya sektor ekonomi kreatif dalam mendukung kegiatan berbasis budaya. Menurutnya, festival seperti ini mampu mendorong pertumbuhan pelaku UMKM, industri kreatif, serta pariwisata perkotaan.‎Beragam stan kuliner, kriya, hingga produk fesyen bernuansa Tionghoa dan Nusantara juga meramaikan area festival, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Festival ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas budaya nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui perayaan yang inklusif, masyarakat diajak untuk memahami dan menghargai tradisi sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa.

Sejumlah pengunjung mengaku antusias dengan penyelenggaraan festival yang dinilai semakin tertata dan meriah dari tahun ke tahun. Selain menjadi ajang hiburan keluarga, Imlek Festival 2026 juga dinilai sebagai sarana edukasi budaya bagi generasi muda.

Dengan semangat kebersamaan yang kental, Festival Imlek 2026 di Lapangan Banteng tak hanya menjadi perayaan Tahun Baru Imlek, tetapi juga simbol kuat bahwa Jakarta—dan Indonesia—tumbuh dalam keberagaman yang harmonis.

Continue Reading

nasional

KPPG / KESATUAN PEREMPUAN PARTAI GOLKAR KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA

Published

on

By

Kulon Progo, – 17/2/2026 – Karya Pos, KPPG / Kesatuan Perempuan Partai Golkar Kecamatan Galur, Kabupaten kulon Progo Yogyakarta , melaksanakan kegiatan rutin pertemuan segenap pengurus maupun anggota diawali dengan pengajian Tadarus Al-Qur’an setelah itu kegiatan simpan pinjam khusus anggota KPPG yang hadir, keanggotaan KPPG kurang lebih 100 orang kemudian KPPG Galur mendapatkan perhatian bantuan dana hibah dari Agus Supriyanto anggota DPRD kabupaten kulon Progo untuk mendorong kemajuan anggota KPPG secara menyeluruh.

Ketua KPPG Kecamatan Galur Retno Jumilah menyampaikan terkait bantuan dana hibah dari anggota DPRD kulon Progo Agus Supriyanto sangat bermanfaat untuk kemajuan KPPG Galur , selain kegiatan pertemuan simpan pinjam khusus anggota KPPG Galur salah satunya kegiatan yang lain berbagi karya ide seperti pengembangan kuliner jajanan makanan tradisional sebagai kearifan lokal daerahnya untuk sarana pembelajaran dan pemberdayaan bagi pengembangan SDM anggota KPPG Galur kemudian gotong royong dalam kegiatan sosial seperti agenda baksos dengan tujuan membangun kepedulian terhadap lingkungannya.

Agus Supriyanto anggota DPRD Kabupaten kulon Progo menjelaskan bahwa KPPG Galur kabupaten kulon Progo akan terus berkarya memajukan semua potensi yang ada agar berdaya guna serta memberikan manfaat  khususnya kepada masyarakat di wilayah kecamatan Galur pada umumnya begitu disampaikan kepada awak media.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

Continue Reading

Trending