Connect with us

Metro

KKP Gelar Talkshow Bincang Bahari Tema “Reformasi Izin Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan PP 28 Tahun 2025

Published

on

JAKARTA, – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong reformasi tata kelola perizinan di sektor kelautan dan perikanan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Sebagai upaya sosialisasi kebijakan tersebut, KKP menggelar talkshow Bincang Bahari dengan tema “Reformasi Izin Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan melalui PP 28 Tahun 2025”, yang berlangsung di Media Center KKP, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (9/7).

PP 28 Tahun 2025 merupakan regulasi baru yang menggantikan PP 5 Tahun 2021, dan mengusung pendekatan perizinan berbasis risiko. Perubahan ini membawa dampak besar dalam kemudahan berusaha, efisiensi birokrasi, serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

KKP Jadi Garda Terdepan Pemanfaatan Pulau Kecil Dalam talkshow ini, hadir dua narasumber kunci yaitu Ahmad Aris, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Didit Eko Prasetyo, Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

Ahmad Aris mengungkapkan bahwa PP 28/2025 membawa perubahan fundamental, khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. KKP kini memegang peran strategis dalam memberikan rekomendasi awal terhadap pemanfaatan pulau kecil, terutama yang luasnya di bawah 100 km².

“Dulu rekomendasi KKP datang belakangan, sekarang berada di awal proses perizinan. Ini untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan tata kelola yang lebih baik,” ujar Aris. Ia menambahkan bahwa proses ini mencakup izin pemanfaatan kawasan konservasi, izin untuk jenis ikan dilindungi, serta pemanfaatan sumber daya seperti air laut, pasir laut, dan benda muatan kapal tenggelam.

Menurutnya, struktur perizinan kini lebih transparan dengan business process yang terdefinisi jelas dari peran pemohon hingga unit pelaksana teknis (UPT) dan Direktorat terkait. “Dengan alur yang pasti, pelaku usaha mendapat jaminan waktu dan kepastian dalam pengurusan izin,” jelasnya.
Penataan Ruang Laut Jadi Fondasi Perizinan
Sementara itu, Didit Eko Prasetyo menyoroti pentingnya tata ruang laut sebagai fondasi dalam proses perizinan berbasis risiko. Ia menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut harus melalui tiga tahapan kelayakan: kelayakan ruang, kelayakan lingkungan, dan kelayakan usaha.

“Ruang laut itu punya batasan tata ruang. PP 28/2025 mengintegrasikan aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga penertiban ruang laut ke dalam sistem perizinan,” jelas Didit.

Ia juga menekankan adanya fitur baru dalam sistem PP 28, seperti mekanisme pra-pendaftaran, kesempatan perbaikan dokumen (2×5 hari), serta waktu pembayaran komitmen yang lebih fleksibel (3×7 hari).
“Meski waktu penyelesaian izin bisa lebih panjang dari sebelumnya, namun sistem ini mengakomodir kebutuhan riil pelaku usaha dan instansi pemroses. Ini memperkuat akuntabilitas dan kepastian,” tambahnya.
Dukung Investasi dan Keberlanjutan
Dengan pendekatan baru ini, KKP menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Reformasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia siap membuka ruang investasi yang seimbang antara ekonomi dan ekologi.
Talkshow ini juga menjadi forum diskusi terbuka antara regulator dan pelaku usaha, sekaligus sarana untuk menjaring masukan atas pelaksanaan regulasi terbaru. Melalui PP 28 Tahun 2025, KKP ingin memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan laut dan pesisir berlangsung sesuai prinsip kehati-hatian, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan

Continue Reading

Metro

Onny Ekadana Ketua DPC IWAPI Kota Mataram, Lombok NTB Hadiri RAKERNAS Ke-4 IWAPI 2025

Published

on

By

Jakarta, — Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kota Mataram turut ambil bagian dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Ke-4 IWAPI Tahun 2025 yang diselenggarakan di Shangri La. Jakarta.
Rabu (22/10/2025)

Kehadiran para pengurus dan anggota DPC IWAPI Mataram ini menjadi wujud komitmen dalam memperkuat sinergi antarperempuan pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia.

RAKERNAS Ke-4 IWAPI tahun ini mengusung tema “Transformasi Digital dan Kolaborasi Bisnis Menuju Kemandirian Ekonomi Perempuan Indonesia”, yang menjadi momentum penting bagi seluruh anggota untuk memperkuat jaringan usaha dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global berbasis teknologi.

Onny Ekadana Ketua DPC IWAPI Kota Mataram, Lombok NTB  menyampaikan Kepimpinan ibu ketua umum IWAPI Ir.Nita Yudi, MBA sudah sangat bagus. Mungkin ini Kepimpinan beliau yang terakhir supaya IWAPI bisa lebih bagus lagi dalam 1 tahun terakhir ini.

Program kerja sudah bagus bisa di tingkatkan lagi dan sampai ke daerah-daerah, bahwa partisipasi dalam Rakernas ini bisa menjadi sarana strategis untuk membuka peluang kerja sama antar pelaku usaha perempuan di berbagai sektor.

Kami dari IWAPI Mataram siap berkontribusi dalam memperkuat ekonomi daerah melalui inovasi dan kolaborasi. Rakernas ini menjadi ajang belajar dan berbagi pengalaman agar pengusaha perempuan semakin tangguh dan mandiri,” ujar Onny Ekadana

Melalui kegiatan ini, IWAPI Mataram berharap dapat membawa pulang inspirasi dan program konkret yang bisa diterapkan di tingkat daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang digerakkan oleh perempuan.

RAKERNAS Ke-4 IWAPI dihadiri oleh jajaran pengurus DPP IWAPI, para ketua DPD dan DPC se-Indonesia, serta tokoh-tokoh nasional yang memberikan pandangan strategis tentang peran perempuan dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Kehadiran DPC IWAPI Kota Mataram menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendorong perempuan pengusaha Indonesia tampil sebagai motor penggerak ekonomi yang kreatif, tangguh, dan berdaya saing global.

Continue Reading

Metro

IWAPI Kota Sulawesi Tenggara Hadiri RAKERNAS ke-4 2025

Published

on

By

Jakarta — Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Sulawesi Tenggara turut ambil bagian dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke-4 IWAPI Tahun 2025 yang bertempat di Shangri La Jakarta.Rabu (22/10/2025)

Kegiatan bergengsi ini menjadi ajang konsolidasi nasional sekaligus wadah strategis bagi para pengusaha perempuan dari seluruh Indonesia untuk memperkuat jejaring bisnis dan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi bangsa.

RAKERNAS IWAPI ke-4 tahun ini mengusung semangat “Perempuan Pengusaha Berdaya, Indonesia Maju dan Mandiri”. Melalui tema tersebut, IWAPI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi, kemandirian usaha, serta sinergi antara pelaku UMKM perempuan dengan dunia industri dan pemerintah.

“Kami Kami dari Sulawesi Tenggara sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan RAKERNAS Ke 4 ini, inovatif dan inovasi bisa memberikan, terutama di bidang UMKM bisa meningkatkan SDM, untuk segala sesuatu yang dimana usaha UMKM

“Semoga kedepannya bisa semakin meningkat dan semakin maju, datang membawa semangat perubahan dan kolaborasi. IWAPI Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat kapasitas anggota, agar perempuan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Nurelala Saranani, SKM., Mks anggota IWAPI Sulawesi Tenggara sekaligus Camat Besulutu

Selain agenda pleno dan sidang program kerja, RAKERNAS juga diisi dengan forum bisnis nasional, pameran produk unggulan daerah, serta sesi inspiratif bersama tokoh-tokoh pengusaha sukses. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pelaku usaha perempuan di seluruh Indonesia untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat ekonomi berbasis UMKM.

Kehadiran  IWAPI Kota Sulawesi Tenggara dalam RAKERNAS ke-4 ini menjadi bukti nyata komitmen organisasi dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi perempuan dan mendukung visi IWAPI menuju Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan sejahtera.

Continue Reading

Metro

Ketua Umum (APL-CNGI), Dian Kuncoro : Pentingnya kolaborasi Antara Pelaku Usaha Muda Dengan Perusahaan Penyedia Energi Nasional

Published

on

By

Jakarta, — Dalam upaya memperkuat transformasi ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyelenggarakan Workshop & Business Opportunity bertajuk “Peluang Kolaborasi Bisnis BBM dan Gas bersama Pengusaha Muda”, di The Glass Gallery, Menara Sunlife, Kuningan, Jakarta Selatan.Selasa(21/10/2025),

Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat HIPMI untuk mendorong lahirnya generasi pengusaha muda yang adaptif terhadap perkembangan sektor energi dan berperan aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Forum ini menghadirkan para pelaku usaha lintas sektor untuk berdiskusi, membangun jejaring, serta menjajaki peluang kerja sama strategis, khususnya di bidang energi gas bumi.

Kolaborasi Strategis di Sektor Energi

Salah satu pembicara dalam diskusi panel, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied & Compressed Natural Gas Indonesia (APL-CNGI), Dian Kuncoro, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha muda dengan perusahaan penyedia energi nasional.

“CNG (Compressed Natural Gas) dan LNG (Liquefied Natural Gas) merupakan solusi distribusi gas bumi bagi pelanggan yang belum terhubung dengan jaringan pipa. Jadi, gas bumi ini bisa tetap dimanfaatkan tanpa perlu infrastruktur pipa,” jelas Dian.

Menurutnya, perusahaan yang tergabung dalam APL-CNGI berperan untuk mendistribusikan gas bumi melalui dua bentuk tersebut—yakni gas bertekanan (CNG) dan gas cair (LNG)—dengan sistem pengiriman langsung ke pelanggan menggunakan truk atau kapal.

“Kolaborasi dengan teman-teman HIPMI bisa terjadi di berbagai lini, mulai dari penyediaan transportasi, investasi infrastruktur, hingga perdagangan gasnya sendiri. Bahkan, HIPMI bisa ikut terlibat dalam penyediaan sarana transportasi seperti truk dan kapal,” tambah Dian.

Peluang Investasi dan Keuntungan

Dian juga memaparkan bahwa sektor ini terbuka luas bagi investor muda, dengan potensi keuntungan yang menjanjikan.

“Skema investasinya tergantung kapasitas usaha. Untuk transportasi gas, misalnya, investasi truk bisa mulai dari Rp100 juta hingga Rp2 miliar, sementara kapal bisa di atas Rp10 miliar. Tingkat pengembalian investasi (IRR) berada di kisaran 11–12 persen, dengan masa balik modal sekitar 4–5 tahun,” ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa calon pengusaha yang ingin terjun ke bisnis gas bumi perlu memiliki izin resmi.

“Untuk menjadi pelaku usaha CNG atau LNG, wajib memiliki izin niaga yang dikeluarkan BKPM dengan verifikasi dari Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas,” kata Dian.

Mendorong Energi Nasional Tanpa Ketergantungan Impor

Selain aspek bisnis, Dian menyoroti pentingnya optimalisasi gas bumi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang melimpah. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kita bisa kurangi impor BBM maupun LPG. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kemandirian energi nasional,” ujarnya.

Melalui forum ini, HIPMI berharap para pengusaha muda dapat mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem bisnis energi yang inklusif dan berdaya saing, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Acara ini bukan sekadar ajang diskusi, tapi momentum untuk menciptakan kolaborasi nyata antara pengusaha muda dengan sektor energi nasional. Kita ingin membentuk arah baru transformasi ekonomi Indonesia,” tutup panitia penyelenggara.

Continue Reading

Trending