Jakarta, 13 Oktober 2025 – Dalam rangka kepemimpinan Prabowo-Gibran memimpin Indonesia selama satu, Aliansi Indonesia Raya menggelar Pekan Raya Prabowo Gibran “Satu Tahun Untuk Indonesia Raya” pada hari Senin, 13 Oktober 2025 di Sekretariat Gatot Kaca, Jalan  Pattimura Jakarta.

Adapun dalam agenda Pekan Raya Prabowo Gibran yang diresmikan oleh Juri Ardiantoro (Wamensekneg), Sugiat Santoso (Wakil Ketua Komisi 13 DPR) yang  digelar dari tanggal 13-18 Oktober 2025 di Sekretariat Gatot Kaca Jakarta, terdiri mata acara yaitu diskusi publik (13 Oktober), road show program unggulan (14 Oktober 2025), Lomba konten medsos (13-17 Oktober), pameran foto & video, bazar umkm (13-18 Oktober), diskusi publik tema ekonomi (15 Oktober) napak tilas kebangsaan (16 Oktober), Pentas seni kreatifitas  & merayakan ultah Prabowo (17 Oktober), diskusi publik tema Gen-z (18 Oktober), Baksos & Pegumuman Lomba (18 Oktober).

Sugiat Santoso Wakil Ketua  Komisi DPR RI, Sugiat Santoso, yang turut hadir dan memberikan pandangan strategis dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa momen satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan tonggak penting konsolidasi nasional menuju Indonesia yang kuat dan berdaulat.

“Satu tahun pemerintahan ini adalah masa konsolidasi. Kita melihat arah kepemimpinan nasional yang tegas, berdaulat, dan berpihak pada rakyat. Pekan Prabowo–Gibran menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat kolaborasi antara rakyat, pemerintah, dan lembaga negara dalam mewujudkan Indonesia Raya yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Sugiat Santoso dalam sambutannya.

Sugiat menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam mengawal program prioritas nasional, terutama di bidang ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan rakyat adalah energi utama bagi kemajuan bangsa. Dengan semangat Aliansi Indonesia Raya, kita ingin memastikan bahwa kebijakan pro-rakyat tetap menjadi landasan utama pembangunan nasional,” tambahnya

“Mari kita jadikan Pekan Prabowo–Gibran bukan sekadar perayaan, tapi gerakan kebangsaan. Satu tahun ini baru permulaan, dan perjalanan menuju Indonesia Raya yang berdaulat baru saja dimulai,” tutup Sugiat Santoso penuh semangat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari persatuan nasional dan kemandirian bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan Pekan Prabowo–Gibran sebagai gerakan moral kebangsaan yang memperkuat semangat cinta tanah air dan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

Puncak acara akan ditandai dengan Deklarasi Indonesia Raya Bersatu, berisi komitmen bersama untuk mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 dan menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global,” tutupnya.

Prof Ujang Komaruddin menjelaskan Parameter yang harus kita lihat secara objektif untuk melihat apakah Kinerja Prabowo-Gibran sukses atau tidak. Kalau misalnya dilihat dari program-program Prabowo-Gibran akan dijelaskan oleh Pak Wamen dan Wakil Ketua Komisi 13. Memang kalau kecenderungan akademisi itu lebih banyak mengkritik. Ada parameter demokrasi yang dikritik, ada parameter pemerintahan yang menjadi celah untuk dikritik para akademisi. Tetapi tidak bisa kita khawatirkan, santai saja. Ini merupakan bagian dari membangun ekosistem demokrasi kedepan. Ukuran kita dalam menilai Pemerintahan Pak Prabowo tentu harus secara objektif. Apa yang sudah diperbuat akan mengkoneksikan antara visi misi Bapak Presiden, janji kampanye dan realitas yang sudah dieksekusi pemerintah. Jadi ada kuantitas dan kualitas.

Kuantitas misalnya Pak Presiden berjanji Makanan Bergizi Gratis tinggal dilihat ukurannya seperti apa. Kalau hari ini sekitar 35 juta lebih menerima manfaat, misalnya ada 1 kesalahan atau 8.000 kesalahan itu merupakan sesuatu yang wajar karena itu merupakan bagian daripada dinamika perjalanan dalam konteks untuk memberikan makanan bergizi gratis pada anak-anak Indonesia itu adalah kebaikan.

Kebetulan saya Akademisi dari SD sampai S3. Saya termasuk orang yang mendalami konsepsi pendidikan. Sekolah yang dicetuskan oleh Bapak Presiden, kemarin saya tugas di Kalsel ada 16 titik yang baru, artinya ada 12 sekolah didesain untuk memastikan anak-anak di Indonesia yang berkualitas bisa sekolah dan kuliah di luar negeri. Saya 2015 ke Melbourne ada anak-anak muda Indonesia usia 24 Tahun sudah mengambil Doktoral. Tapi ketika saya lihat itu merupakan anak pejabat. Itu tidak salah, tapi hari ini Pak Presiden memberi ruang kepada anak-anak Indonesia yaitu anak SMA yang berkualitas dan kecerdasan dengan baik untuk bisa kuliah di luar negeri dan itu sedang disiapkan dan programnya sedang dibangun.

Untuk pembangunan butuh persatuan. Makanya hari ini relawan-relawan Aliansi Indonesia Raya membangun komitmen bahwa sama-sama menjaga dan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Jiwa kenegaraan jika perkataan, tindakan dan kepentingannya untuk bangsa dan negara. Kami relawan juga bisa menjadi negarawan. Kekuatan relawan menjaga demokrasi agar Pemerintahan Prabowo-Gibran betul-betul menjadi kuat. Membangun Indonesia tidak bisa sendiri-sendiri.

Jakarta, 13 Oktober 2025 — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 harus mengacu pada prinsip keadilan dan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi buruh di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar KSPI di Jakarta, Senin (13/10), sebagai respons atas pembahasan awal pemerintah terkait formula kenaikan UMP tahun depan.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa kenaikan UMP tidak boleh sekadar mengikuti formula matematis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, melainkan harus mempertimbangkan daya beli buruh yang terus menurun akibat inflasi, kenaikan harga pangan, dan kebutuhan dasar lainnya.

“Buruh bukan angka statistik. Kenaikan UMP harus mencerminkan realitas hidup pekerja di lapangan. Harga beras, listrik, dan transportasi naik, sementara upah stagnan. Jika pemerintah bicara soal keadilan sosial, maka UMP 2026 minimal naik 15 persen agar buruh tidak terus terpuruk,” tegas Said Iqbal.

KSPI juga menilai bahwa pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai di atas 5 persen seharusnya menjadi dasar kuat bagi peningkatan kesejahteraan pekerja. Menurut data KSPI, banyak daerah industri besar seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur masih menetapkan UMP yang jauh dari KHL, membuat jutaan buruh kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

“Kenaikan UMP bukan beban, tetapi investasi sosial. Buruh yang sejahtera akan meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Dalam konferensi pers tersebut, KSPI juga mengumumkan rencana konsolidasi nasional bersama federasi-federasi serikat pekerja di seluruh Indonesia untuk mengawal proses penetapan UMP yang akan dimulai akhir Oktober. KSPI akan menggelar aksi damai di berbagai provinsi bila aspirasi buruh tidak diakomodasi.

“Kami siap berdialog, tapi juga siap bertindak. KSPI bersama jutaan buruh akan memastikan keputusan UMP tidak hanya berpihak pada stabilitas ekonomi, tapi juga pada martabat pekerja Indonesia,” tutup Said Iqbal.

Jakarta — Dalam momentum bersejarah masuknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, Badan Keahlian Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia (BKTN‐PII) menyatakan kesiapan penuh industri nasional dan insinyur profesional untuk mendukung pembangunan tersebut.
Ketua umum BKTN PII Dr. Ir. Khoirul Huda, M.Eng, IP mengatakan Indonesia saat ini tengah bersiap memasuki era baru dalam sejarah pembangunan energi nasional, yaitu dengan ditetapkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2030 RUPTL 2025-2034 yang mencantumkan mencantumkan pembangunan dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 2×250 MW, yang direncanakan beroperasi pada tahun 2032 dan 2033.

Untuk mendukung program pemerintah tersebut, Badan Keahlian Teknik Nuklir,Persatuan Insinyur Indonesia (BKTN-PII) bekerja sama dengan Pengurus PusatPersatuan Insinyur Indonesia dan dengan dukungan teknis dari PT. Global Transport Indonesia (GTI) menyelenggarakan Workshop Nasional bertema “Re- Industrialisasi: Kesiapan Insinyur Profesional dan Industri dalam Mendukung Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia”, pada Senin, 13 Oktober 2025, bertempat di Graha Rekayasa Indonesia, Jakarta Selatan, dengan format hybrid meeting, kata Khoirul Huda, Senin (13/10/25).

Acara yang berlangsung sepanjang hari ini diikuti oleh sekitar 30–40 peserta yang hadir secara langsung dan lebih dari 400 peserta yang hadir secara daring dari berbagai bidang keahlian dan daerah. Peserta seminar terdiri atas insinyur profesional, akademisi, pelaku industri, regulator, serta perwakilan lembaga pendidikan tinggi dan asosiasi teknik. Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi lintas disiplin yang diharapkan akan melahirkan gagasan dan rencana tindak lanjut menuju kesiapan SDM dan Industri di era energi nuklir.

Workshop ini dirancang interaktif, menggabungkan paparan para ahli, diskusi panel, dan sesi diskusi kelompok untuk memastikan peserta tidak hanya memperoleh wawasan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam penyusunan langkah-langkah strategis.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Ketua BKTN Dr. Ir. Khoirul Huda, M.Eng., IPU, yang dilanjutkan penyampaian keynote speech oleh Ketua Umum PII Dr.-Ing. Ilham Akbar Habibie, IPU, membawakan judul sesuai dengan temaWorkshop. Selanjutnya disampaikan sesi paparan utama oleh para pakar dibidangnya dengan judul:◆ “Tantangan dan Peluang Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia”;◆ “Persiapan Manajemen Proyek Pembangunan PLTN di Indonesia”; dan◆ “Kesiapan Regulasi Persyaratan Kualitas, Keselamatan dan Keamanan PLTN”.

Rangkaian kegiatan berlanjut dengan diskusi panel yang membahas secara lebih lanjut materi yang disampaikan oleh pada narasumber. Diskusi ini diikut oleh seluruh peserta dari berbagai bidang keahlian dan sektor dan diharapkan menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai status SDM Profesional, kapasitas industri dan kesiapan regulasi saat ini untuk mendukung pembangunan PLTN.

Setelah sesi istirahat siang, kegiatan dilanjutkan dengan sesi workshop kelompok, di mana peserta berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan (1) kolaborasi antar bidang keahlian untuk penyiapan insinyur profesional (SDM Profesional), (2) Program Peningkatan Kesiapan Industri (Sipil & Arsitektur, Mechanics and Electric,

Instrumentation&Control, dst.) serta (3) Dukungan Regulasi (Quality, Safety, Security, Safeguard, Transportasi)
Seluruh hasil diskusi dan kerja kelompok kemudian dirangkum satu dokumen yang memuat rangkuman hasil diskusi dan rekomendasi aksi-nyata, serta perumusan tindak lanjut berikutnya.

Sebagai salah satu tindak lanjut workshop ini adalah dibentuknya komunitas para SDM profesional dan Industri PLTN.
Workshop ini diakhiri dengan komitmen bersama bahwa kolaborasi lintas bidang dan institusi harus terus berlanjut guna memastikan kesiapan Indonesia dalammembangun dan mengoperasikan PLTN dengan standar keselamatan dan keamanan nuklir, teknologi mutakhir, dan efisiensi tinggi.

Melalui kegiatan ini, BKTN dan Pengurus Pusat PII menegaskan peran pentinginsinyur Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata menuju re-industrialisasi nasional, di mana industri dalam negeri diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi turut berperan aktif sebagai rantai pasok komponen dan material dalam pembangunan instalasi PLTN.
Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan tanggung jawab kebangsaan, workshop ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk melangkah mantap menuju kemandirian energi berbasis teknologi nuklir. Hasil dan rekomendasi workshop akan menjadi dasar bagi penyusunan program kerja BKTN dan PII Pusat mendukung Pembangunan PLTN di bidang SDM profesional,

keterlibatan industri dengan memperhatikan secara ketat Regulasi dan Standar Nuklir, baik secara nasional maupun internasional.

Dengan PLTN pertama yang kini masuk dalam skema RUPTL nasional, Indonesia memasuki era baru dalam strategi energi dan pembangunan teknologi tinggi. Semua pemangku kepentingan — pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat — bersinergi untuk mewujudkan ambisi tersebut, pungkas Khoirul Huda.