JAKARTA, – Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul di Jakarta dalam kegiatan “Long March dan Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup”, Senin (18/8). Aksi yang digelar mulai dari Kantor PGI hingga Tugu Proklamasi ini menjadi momentum refleksi dan solidaritas atas krisis ekologis yang melanda kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya.
Sekitar 2.500–3.000 orang terlibat dalam kegiatan tersebut, terdiri dari jemaat gereja, mahasiswa, petani, masyarakat adat, komunitas sipil, hingga kelompok pemuda lintas organisasi. Mereka berjalan bersama sambil membawa poster, spanduk, dan doa, sebagai simbol kepedulian terhadap alam yang kian rusak akibat berbagai praktik eksploitasi.

Isu yang menjadi sorotan dalam kegiatan ini antara lain perampasan tanah adat, penggundulan hutan, pencemaran Danau Toba, bencana ekologis yang berulang, hingga kriminalisasi masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah dan hutan leluhur mereka. Semua itu dipandang sebagai persoalan serius yang mengancam keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Sesampainya di Tugu Proklamasi, acara dilanjutkan dengan doa bersama, orasi dari para pemimpin gereja, serta pembacaan dan penandatanganan deklarasi lingkungan hidup oleh para ketua distrik HKBP, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama, serta melawan praktik perusakan lingkungan yang mengabaikan kehidupan rakyat kecil.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacky Manuputty, menyampaikan pesan tegas bahwa gereja harus hadir di tengah persoalan ekologis, tidak boleh hanya diam di balik liturgi.
“Gereja tidak bisa hanya memelihara liturgi di dalam tembok-tembok gereja, sementara tanah di luar hancur oleh perilaku ekstraktif dan eksploitasi tanpa batas.

Mimbar gereja sejatinya harus berada di tengah alam, di bawah langit terbuka, di antara suara burung dan gemericik air. Di sanalah kita belajar bahasa ciptaan dan menyadari bahwa bumi bukan sekadar latar belakang, melainkan saudara kita,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Ia menambahkan, keberpihakan gereja pada kehidupan harus diwujudkan melalui keberanian untuk menolak segala bentuk perusakan lingkungan.

“Gereja harus berani berkata tidak kepada tambang yang meracuni air, kepada pembakaran hutan demi keuntungan, serta kepada pembangunan yang mengabaikan kehidupan. Surga bukanlah pelarian dari tanggung jawab kita di bumi. Jika mimbar tidak berbicara tentang bumi yang terluka, maka mimbar itu telah kehilangan relevansinya. Gereja harus menjadi kekuatan penyembuh, bukan perusak,” tegasnya.

Lebih jauh, Pdt. Jacky Manuputty menegaskan bahwa PGI bersama sinode-sinode gereja di Indonesia sejak lama mengambil sikap kritis terhadap perusahaan ekstraktif yang rakus, menelantarkan masyarakat, dan merusak hutan. Ia mengingatkan pemerintah agar mendengarkan suara rakyat sekaligus mengembangkan kebijakan ekonomi hijau yang lebih berpihak pada keberlanjutan.

“Merdeka bukan hanya milik segelintir orang atau perusahaan, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan dan tanah leluhurnya. Momentum kemerdekaan ini adalah saat yang tepat untuk menegaskan kembali bahwa menjaga bumi adalah panggilan iman sekaligus amanat kemerdekaan,” pungkasnya.

Acara ini berlangsung khidmat sekaligus penuh semangat, dengan peserta menyanyikan lagu-lagu rohani, doa lintas komunitas, dan orasi yang menggugah kesadaran bersama. Aksi “Long March dan Doa Bersama Merawat Lingkungan Hidup” di Jakarta ini menegaskan bahwa isu lingkungan bukan sekadar agenda kelompok tertentu, tetapi sudah menjadi seruan moral, spiritual, dan kebangsaan yang perlu mendapat perhatian semua pihak.

Jakarta – Poros Alternatif Berjusng Untuk Rakyat bersama Aktivis, Tokoh Bangsa mengadakan Sarasehan Nasional dengan tema “Meraih Asa Dengan Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dan Mampukah Prabowo Presiden Mengembalikan Negara Sesuai Amanah Faunding Father” di Aula Mayjend Tatang Zaenudin, Jl. Bukit Pasir 49 Cijantung Jakarta pada hari Sabtu, 16 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Ketua Umum Taruna Emas Generasi Bangsa, Dr. MM Ardy Mbalembout, SH, MH, mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak melalui kajian mendalam dan cenderung bersifat coba-coba. Hal ini disampaikan dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/8).

Ardy menyoroti salah satunya kebijakan pemblokiran 31 juta nomor rekening yang sempat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun kini blokir tersebut telah dibuka, ia menilai tindakan tersebut menunjukkan minimnya kajian dan kesiapan dalam pelaksanaan kebijakan.

“Seharusnya tidak ada kebijakan yang sifatnya coba-coba. Kalau memang ada protap, maka ikuti dan kaji secara rinci. Jangan sampai menunggu reaksi publik baru mengambil langkah,” ujar Ardy.

Menurutnya, hal ini juga terlihat dari polemik kenaikan pajak di Kabupaten Pati, yang memicu keresahan masyarakat dan tuduhan adanya kepentingan oligarki. Ia menyebut, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat menciptakan turbulensi politik dan berpotensi merusak keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti persoalan ekonomi dan sosial yang saat ini dihadapi masyarakat. Ia menyebut pekerja sektor informal seperti ojek online (ojol) hanya mendapatkan hasil yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Ia menilai, korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor kelas berat.

“Kita bisa belajar dari China dan Korea Utara. Lebih baik mengorbankan 10 orang koruptor daripada menyengsarakan jutaan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ardy juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci utama memperbaiki kondisi bangsa. Ia mengutip pernyataan Kaisar Hirohito saat Jepang dibom atom, yang menanyakan jumlah guru tersisa alih-alih tentara, sebagai bukti bahwa pendidikan menjadi pilar utama pembangunan.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya harus gratis di tingkat SMA, namun juga hingga perguruan tinggi. Ia menilai masyarakat yang minim pendidikan mudah terbujuk politik uang saat pemilu, yang berdampak pada terpilihnya pemimpin yang salah.

“Orang bodoh akan mudah dibodohi. Tapi jika cerdas dan ekonominya cukup, dia tidak mudah terpengaruh. Ini soal tanggung jawab negara,” katanya.

Ardy menyatakan bahwa meskipun kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengarah ke jalur yang tepat, pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia mendorong pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari putra daerah, bukan hanya pejabat dari pusat.

“Kalau semua dipegang pusat, bisa jadi bancakan di bawah. Kebijakan bagus, tapi kalau pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan terasa,” pungkasnya.

Pernyataan ini mencerminkan dorongan dari organisasi masyarakat sipil terhadap evaluasi kebijakan publik secara menyeluruh, serta desakan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Pemerintah diminta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjamin pemerataan pembangunan.

Jakarta, – Gerakan Poros Alternatif menggelar Sarasehan Nasional bertajuk “Mampukah Prabowo Mengembalikan Indonesia Sesuai Amanah Para Founding Father?” di Aula Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin, Jakarta.Sabtu (16/08/2025)

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, serta berbagai tamu undangan dari kalangan masyarakat sipil dan aktivis.

Didalam wawancaranya, Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin menegaskan optimisme terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Namun ia juga menekankan pentingnya peran publik dan para tokoh bangsa dalam mengawal setiap kebijakan dan program pemerintahan agar tidak melenceng dari amanah rakyat.

“Saya tetap optimis. Pak Prabowo mampu membawa amanah founding fathers. Tapi masyarakat tetap harus mengawal program-program beliau,” ujar Tatang.

Tatang menyoroti capaian awal pemerintahan Prabowo dalam sektor pertanian, khususnya soal ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia memuji langkah Kementerian Pertanian yang dinilai mulai menata kembali agenda suasembada pangan. Namun ia menekankan bahwa target bangsa semestinya lebih tinggi dari sekadar ketahanan pangan, yakni menjadi mercusuar dunia dalam bidang pertanian seperti era Orde Baru.

Ia juga mengkritik kebijakan impor pangan yang kerap dilakukan saat panen raya. Kebijakan tersebut, menurutnya, justru menyengsarakan petani dan menjadi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

“Dulu kita ekspor beras, sekarang impor. Padahal petani kita bisa sejahtera kalau pemerintah berpihak pada mereka,” ucapnya.

Tatang turut menyinggung mahalnya pupuk dan lemahnya peran dinas pertanian di daerah yang, menurutnya, tidak melakukan pembinaan serius terhadap kelompok tani. Ia juga mengungkap bahwa banyak pejabat dinas pertanian tidak memahami bidangnya dan bahkan terlibat dalam praktik jual beli jabatan.

Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo turut menjadi sorotan. Tatang menyatakan bahwa program tersebut merupakan niat mulia untuk meningkatkan gizi pelajar, namun ia mengingatkan potensi korupsi yang perlu diawasi secara ketat.

“Banyak keresahan di daerah. Mulai dari dana makan yang tidak transparan, hingga pengadaan bahan yang tidak layak. Program bagus, tapi pelaksanaannya harus bersih,” tegasnya.

Ia juga menyebut adanya laporan soal pemotongan anggaran makan, di mana seharusnya Rp10.000 digunakan untuk makanan, namun dalam praktiknya hanya Rp5.000–Rp7.000 yang sampai ke anak-anak.

Tatang turut mengomentari isu penegakan hukum, termasuk pembebasan tokoh-tokoh yang disebutnya bermuatan politis. Ia mengapresiasi pernyataan tegas Prabowo terkait pelarangan aparat menjadi backing tambang, serta komitmennya dalam pemberantasan mafia tanah dan narkoba.

“Pak Prabowo sudah bilang tidak boleh ada jenderal aktif atau purnawirawan yang jadi backing tambang. Tapi apakah itu betul-betul dijalankan, itu yang perlu diawasi,” ujar dia.

Tatang juga mengulas langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat pertahanan nasional, terutama di tengah memanasnya geopolitik global. Ia menyambut baik rencana penambahan batalion dan pembangunan kekuatan militer sebagai langkah antisipatif.

“Situasi global memanas. Dari Ukraina hingga Asia Tenggara. Maka wajar bila Indonesia mulai membangun kekuatan TNI untuk menjaga kedaulatan,” tuturnya.

Ia menyebut potensi konflik di kawasan seperti Ambalat harus disikapi dengan kesiapan, meskipun jalur damai tetap menjadi prioritas utama.

Sarasehan Nasional ini menjadi forum penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintahan saat ini. Pesan utama dari acara ini adalah bahwa rakyat tidak boleh pasif. Dukungan terhadap pemerintahan perlu dibarengi dengan pengawasan ketat agar cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dapat tercapai.