Jakarta – Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hak-hak normatif pekerja serta membangun kolaborasi yang lebih erat antara gerakan buruh, pemerintah, dan aparat negara dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Kongres III KPBI yang berlangsung di Hotel Acacia, Minggu (7/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, perwakilan pemerintah, anggota legislatif, serta unsur kepolisian.
Dalam pidato pembukaannya, Ilhamsyah menyoroti masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan yang menjadi pemicu utama konflik hubungan industrial di berbagai daerah. Menurutnya, pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan aturan ketenagakerjaan merupakan langkah penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
“Sekitar 90 persen konflik perburuhan berangkat dari pelanggaran norma normatif. Karena itu pengawasan harus diperkuat agar aturan benar-benar dijalankan,” tegas Ilhamsyah di hadapan peserta kongres.
Ia menilai, apabila hak-hak normatif pekerja dapat dipenuhi secara konsisten oleh perusahaan, maka berbagai perselisihan ketenagakerjaan dapat diminimalisasi dan stabilitas hubungan industrial akan semakin terjaga.
Selain menyoroti persoalan pengawasan, Ilhamsyah juga membahas perkembangan kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk berbagai penyesuaian regulasi pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, dinamika hukum dan kebijakan yang berkembang saat ini menunjukkan adanya proses penyempurnaan regulasi yang perlu terus dikawal oleh seluruh pemangku kepentingan.
Dalam aspek kesejahteraan pekerja, Ilhamsyah menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan kenaikan upah minimum yang dinilai memberikan dampak positif bagi buruh. Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Ilhamsyah menegaskan bahwa gerakan buruh tidak memandang aparat negara sebagai pihak yang berseberangan. Sebaliknya, buruh dan negara harus berjalan bersama dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.
“Negara bukan musuh kita. Kolaborasi yang terbuka harus dimanfaatkan agar aspirasi buruh lebih terakomodir dan kebijakan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ilhamsyah juga mengapresiasi kehadiran berbagai unsur pemerintah dan lembaga negara, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilainya sebagai bentuk komitmen membangun dialog konstruktif antara negara dan organisasi pekerja.
Menurutnya, sejumlah agenda strategis perjuangan buruh masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah, di antaranya penguatan perlindungan pekerja rumah tangga, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, hingga penanganan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi di berbagai sektor industri.
Kongres III KPBI diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, merumuskan strategi perjuangan buruh ke depan, serta memperkokoh peran serikat pekerja dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik di Indonesia.
Pembukaan kongres ditandai dengan pernyataan resmi pimpinan sidang yang menandakan dimulainya seluruh rangkaian agenda Kongres III KPBI sebagai forum tertinggi organisasi dalam menentukan arah perjuangan buruh Indonesia untuk periode mendatang.